Jumat, 2009 Juli 03
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III : NKRI & Otonomi Daerah, Sempit di Mata Capres
NKRI & Otonomi Daerah, Sempit Di Mata Capres
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III
Pandangan Komunitas Ornop Untuk Putaran Ketiga Debat Capres semalam, mensuratkan pandangan sempit ketiga Capres memandang Demokrasi, NKRI dan Otonomi Daerah, baik dalam mengenali masalah dan menanggapinya. Ketiga Capres memaknai NKRI pada batasan ruang juang, bukan ruang hidup bangsa. Sementara Otonomi daerah dipahami sebatas urusan administratif, bukan sebagai sebuah realita sosio-ekologis Indonesia sebagai negara kepulauan, sekaligus negara kelautan terbesar di dunia. Komunitas Ornop sangat prihatin dengan kualitas ketiga Capres memandang Demokrasi, NKRI dan Otonomi Daerah pada debat capres 2009, putaran terakhir. Politik pencitraan menjadi suguhan ketimbang gagasan politik mencerdaskan para capres terhadap NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah.
Pendangan tersebut telah melandasi perjalanan masa reformasi, yang menunjukkan kualitas demokrasi dan lingkungan makin memburuk, gagal menjawab masalah-masalah terkini. Ini terlihat dari data pemerintah yang mengumumkan sejumlah 318 Daerah Aliran sungai (DAS) yang luasnya 3 juta hektar, kini seluas 2,7 dalam kondisi sangat kritis dan rusak berat. Dan tak mendapat perhatian pemulihan. Juga catatan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kalah buruk. Sepanjang 2008, Komnas HAM, menerima 4000 kasus pengaduan, 60% nya terkait konflik agraria dan sumber daya alam.
Harusnya para Capres berkaca dari Papua. Papua adalah potret ambisi para Capres menegakkan NKRI dan Otonomi daerah. Otonomi khusus yang memberi mandat memajukan penduduk asli Papua menuju sia-sia, karena tidak diikuti implementasi yang jelas. Akibatnya Otonomi KHusus malah diikuti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, juga pelanggaran HAM tak yang nyaris tak kunjung berhenti, hingga Pemilu 2009 berlangsung.
Pandangan sempit terhadap NKRI dan Otonomi daerah ini, juga terlihat pada kinerja legislatif, yang didominasi partai berkuasa. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat kinerja DPR Senayan, pada 2008 dalam mengesahkan 44 UU, dimana mayoritas terkait dengan pemekaran wilayah. Hanya dua UU yang langsung berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Belakangan, sejumlah UU Pemekaran Wilayah tersebut menjadi kran baru pembalakan hutan liar, perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Para Capres menyebut Otonomi daerah dan pembangunan demokrasi dilakukan untuk mencapai cita-cita mulia, yakni sebuah NKRI. Tak satupun Capres yang mengaitkan masalah NKRI dan Otonomi Daerah dengan keselamatan dan produktifitas rakyat. Jika melihat fakta-fakta lapang diatas, pandangan tersebut jargonis, bagai jauh panggang dari api.
Debat kali ini. Lagi-lagi belum dapat menjelaskan tentang visi dan misi para Capres. Hal ini bisa diartikan dua hal, pertama; ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan sebuah debat yang mampu membongkar gagasan para capres serta kedua; lemahnya visi dan misi para capres untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa untuk lima tahun yang akan datang.
Komunitas Ornop yang terdiri dari 43 ornop di Indonesia telah mengamati dengan seksama tiga putaran debat Capres yang diselenggarakan KPU. Komunitas Ornop menyerukan Para capres harus segera menapak bumi, mengurus Indonesia ke depan tak hanya sebatas jargon yang meninabobokan rakyat. Juga bukan sebatas semangat juang heroik masa kemerdekaan mempertahankan NKRI. Lebih dari itu, mengurus NKRI adalah kecakapan dan perlakuan yang adil mengurus keberagaman pulau, yang melahirkan keberagaman agama, suku, pilihan ekonomi dan pandangan politik - dalam
wujud otonomi. Ekonomi kerakyatan berbasis kepulauan adalah jawaban kebuntuan ekonomi nasional, yang sayangnya tak dilirik para Capres.
Melihat kualitas paparan dalam debat tiga putaran, ketiga Capres dipandang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk akselerasi pencapaian cita-cita bernegara. Untuk itu, Komunitas ORNOP menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus menghasilkan konsep tanding, memperbesar nilai-nilai kemandirian dan solidaritas guna menyelamatkan demokrasi dan NKRI agar tetap tegak pada masa-masa yang akan datang.
Keterangan :
Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, INFID, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KPSHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, SHI, EKNAS WALHI, JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA
silah kunjung
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran I
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III
Pandangan Komunitas Ornop Untuk Putaran Ketiga Debat Capres semalam, mensuratkan pandangan sempit ketiga Capres memandang Demokrasi, NKRI dan Otonomi Daerah, baik dalam mengenali masalah dan menanggapinya. Ketiga Capres memaknai NKRI pada batasan ruang juang, bukan ruang hidup bangsa. Sementara Otonomi daerah dipahami sebatas urusan administratif, bukan sebagai sebuah realita sosio-ekologis Indonesia sebagai negara kepulauan, sekaligus negara kelautan terbesar di dunia. Komunitas Ornop sangat prihatin dengan kualitas ketiga Capres memandang Demokrasi, NKRI dan Otonomi Daerah pada debat capres 2009, putaran terakhir. Politik pencitraan menjadi suguhan ketimbang gagasan politik mencerdaskan para capres terhadap NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah.
Pendangan tersebut telah melandasi perjalanan masa reformasi, yang menunjukkan kualitas demokrasi dan lingkungan makin memburuk, gagal menjawab masalah-masalah terkini. Ini terlihat dari data pemerintah yang mengumumkan sejumlah 318 Daerah Aliran sungai (DAS) yang luasnya 3 juta hektar, kini seluas 2,7 dalam kondisi sangat kritis dan rusak berat. Dan tak mendapat perhatian pemulihan. Juga catatan penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kalah buruk. Sepanjang 2008, Komnas HAM, menerima 4000 kasus pengaduan, 60% nya terkait konflik agraria dan sumber daya alam.
Harusnya para Capres berkaca dari Papua. Papua adalah potret ambisi para Capres menegakkan NKRI dan Otonomi daerah. Otonomi khusus yang memberi mandat memajukan penduduk asli Papua menuju sia-sia, karena tidak diikuti implementasi yang jelas. Akibatnya Otonomi KHusus malah diikuti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, juga pelanggaran HAM tak yang nyaris tak kunjung berhenti, hingga Pemilu 2009 berlangsung.
Pandangan sempit terhadap NKRI dan Otonomi daerah ini, juga terlihat pada kinerja legislatif, yang didominasi partai berkuasa. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mencatat kinerja DPR Senayan, pada 2008 dalam mengesahkan 44 UU, dimana mayoritas terkait dengan pemekaran wilayah. Hanya dua UU yang langsung berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Belakangan, sejumlah UU Pemekaran Wilayah tersebut menjadi kran baru pembalakan hutan liar, perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Para Capres menyebut Otonomi daerah dan pembangunan demokrasi dilakukan untuk mencapai cita-cita mulia, yakni sebuah NKRI. Tak satupun Capres yang mengaitkan masalah NKRI dan Otonomi Daerah dengan keselamatan dan produktifitas rakyat. Jika melihat fakta-fakta lapang diatas, pandangan tersebut jargonis, bagai jauh panggang dari api.
Debat kali ini. Lagi-lagi belum dapat menjelaskan tentang visi dan misi para Capres. Hal ini bisa diartikan dua hal, pertama; ketidakmampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan sebuah debat yang mampu membongkar gagasan para capres serta kedua; lemahnya visi dan misi para capres untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa untuk lima tahun yang akan datang.
Komunitas Ornop yang terdiri dari 43 ornop di Indonesia telah mengamati dengan seksama tiga putaran debat Capres yang diselenggarakan KPU. Komunitas Ornop menyerukan Para capres harus segera menapak bumi, mengurus Indonesia ke depan tak hanya sebatas jargon yang meninabobokan rakyat. Juga bukan sebatas semangat juang heroik masa kemerdekaan mempertahankan NKRI. Lebih dari itu, mengurus NKRI adalah kecakapan dan perlakuan yang adil mengurus keberagaman pulau, yang melahirkan keberagaman agama, suku, pilihan ekonomi dan pandangan politik - dalam
wujud otonomi. Ekonomi kerakyatan berbasis kepulauan adalah jawaban kebuntuan ekonomi nasional, yang sayangnya tak dilirik para Capres.
Melihat kualitas paparan dalam debat tiga putaran, ketiga Capres dipandang belum memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk akselerasi pencapaian cita-cita bernegara. Untuk itu, Komunitas ORNOP menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus menghasilkan konsep tanding, memperbesar nilai-nilai kemandirian dan solidaritas guna menyelamatkan demokrasi dan NKRI agar tetap tegak pada masa-masa yang akan datang.
Keterangan :
Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, INFID, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KPSHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, SHI, EKNAS WALHI, JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA
silah kunjung
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran I
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Para Capres Kembalilah Ke Desa!
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Semalam, Komunitas Ornop yang terdiri dari 43 ornop di Indonesia telah menyaksikan debat Capres putaran ke-2 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tema pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Seperti yang diduga, debat Capres semalam, miskin memahami persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, konflik agraria dan penggusuran di perkotaan serta relasinya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Sejak masa orde baru, pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran satu-satunya kesejahteraan warga negara dan perekonomian Indonesia. Investasi swasta sejak lama telah menjadi tumpuan pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terbukti gagal membuat kita lepas dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan.
Setidaknya, keterpurukan ini terlihat dari total stok utang dalam dan luar negeri, per 31 Oktober 2008, sudah mencapai Rp1,606 triliun (DJPU, 2008). Meningkat tajam dibanding 2005 yang berjumlah Rp1,268 triliun. Bahkan, pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tahun 2009 sebesar US$ 6.514 miliar (Depkeu 2008), hampir tiga kali lipat jumlah tahun lalu.
Utang menjadi strategi generik dan konservatif. dikelola lewat mekanisme pasar membuat ketergantungan makin mencekik. Akibatnya privatisasi dan liberalisasi sebagai syarat transaksi utang luar negeri baru di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, pangan dan energi terus berjalan. Utang adalah salah satu sumber pemiskinan, yang tak mampu diteropong ketiga Capres semalam.
Akar kemiskinan dan pengangguran lainnya yang gagal dikenali ketiga Capres adalah desa. Memang ada kesenjangan pelayanan di daerah perkotaan, tapi masalah sebenarnya berada di pedesaan. Di desa, meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan antara rakyat dengan korporasi merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Migrasi penduduk desa ke kota membentuk kantong-kantong masyarakat miskin kota merupakan persoalan penganguran dan kemiskinan di kota. Miskin di kota adalah potret kemiskinan pedesaan.
Pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan berlebihan terhadap kegiatan ekstraktif sumber daya alam biasanya melibatkan tindak kekerasan yang dilakukan aparat Negara, baik tindak kekerasan fisik, psikis, bahkan tidak sedikit yang terjadi kekerasan seksual bagi perempuan. Model pembangunan tersebut juga menyebabkan masyarakat mengalami migrasi secara paksa dari ruang hidup mereka, dan memilih pindah ke kota, atau menjadi TKI dengan keterampilan dan perlindungan yang minim.
Tak satupun Capres, yang berani menyampaikan gagasan pengentasan kemiskinan dengan mengurus desa, sebagai akar masalah dan solusi yang ditawarkan. Apalagi menempatkan usaha-usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan rakyat sebagai solusi utama keluar dari kemiskinan. Upaya-upaya itu mensyarakatkan dilakukannya Reforma agraria serta pengelolan sumber daya alam yang berkeadilan.
Ketiganya yakin paradigma pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastrukur adalah jawaban paling tepat. Tak heran, jika kedepan ketiganya akan terus "meninabobokkan" Rakyat dengan janji-janji kesejahteraan melalui cara-cara instan dan pencitraan diri lewat BLT, raskin dan bentuk-bentuk subtitusi layanan publik lainnya.
Padahal, prioritas menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi telah membuat tata-hukum dan peradilan hingga saat ini lebih berpihak kepada para pemilik modal. Keselamatan Rakyat dan keberlanjutan jasa alam secara sistematik menjadi eksternalitas model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi yang agresif ini.
Rakyat Indonesia tahu, sumberadaya alam baik laut maupun darat memiliki makna yang cukup luas dalam keseharian warga, sebagai modal ekonomi keluarga, sebagai media sosial dan pengembangan budaya-dalam hal ini memandang sumberdaya alam secara kolektif sebagai identitas bangsa.
Yang menarik, debat putaran kedua kali ini, terlihat ada upaya ketiga Capres, khususnya SBY dan Megawati menegaskan pemahaman mereka terkait fitrah Indonesia sebagai negara kepulauan. Megawati menyebutnya berulang kali, sementara SBY menyebutkan pentingnya negara mengikutsertakan sektor perikanan dan nelayan dalam strategi pembenahan ekonomi.Tapi JK praktis alpa memaknai dan memasukkan konteks negara kelautan dalam paparan strategi ekonominya.
Pilihan-pilihan ekonomi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan penganguran harusnya mencerminkan karakter bangsa dan negara, berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Tidak saja memahami Indonesia sebagai negara kelautan, tapi juga negara kepulauan yang sebagian besar rakyatnya hidup di desa-desa dan kawasan pesisir.
Debat Capres semalam mengisyaratkan, Ketiganya tidak memberikan sinyal perubahan paradigma perekonomian yang akan dipilih ke depan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Lebih khusus SBY akan menggunakan formulasi pajak dan investasi, keduanya adalah corak nyata perilaku liberal, atau neoliberal. Sedang Megawati, sangat dangkal memaknai pentingnya sumberdaya alam Indonesia, dipahami sebatas alat ekonomi semata. Dengan demikian, prinsip jual-murah sumber daya alam dalam penyelenggaraan negara adalah pilihan yang mungkin ditempuhnya.
Melalui momentum politik Pilpres pada 8 Juli 2009, komunitas Ornop mengajak para Capres dan Cawapres membahas persoalan-persoalan mendesak di atas melalui Dialog Terbuka Ornop bersama Capres dan Cawapres guna mencermati prioritas isu-isu publik yang dapat diselesaikan dalam lima tahun mendatang. Komunitas Ornop juga mengajak kalangan media untuk menjaga kekritisan mereka agar Rakyat Indonesia dapat memperoleh gambaran kualitas kepemimpinan dan hati nurani para Capres dan Cawapres yang akan mereka pilih pada 8 Juli mendatang.
Jakarta, 27 Juni 2009
Komunitas ORNOP
Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, INFID, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KP.SHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, SHI, EKNAS WALHI, JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA
silah kunjung pula
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran I
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Semalam, Komunitas Ornop yang terdiri dari 43 ornop di Indonesia telah menyaksikan debat Capres putaran ke-2 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tema pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Seperti yang diduga, debat Capres semalam, miskin memahami persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, konflik agraria dan penggusuran di perkotaan serta relasinya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Sejak masa orde baru, pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran satu-satunya kesejahteraan warga negara dan perekonomian Indonesia. Investasi swasta sejak lama telah menjadi tumpuan pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terbukti gagal membuat kita lepas dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan.
Setidaknya, keterpurukan ini terlihat dari total stok utang dalam dan luar negeri, per 31 Oktober 2008, sudah mencapai Rp1,606 triliun (DJPU, 2008). Meningkat tajam dibanding 2005 yang berjumlah Rp1,268 triliun. Bahkan, pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tahun 2009 sebesar US$ 6.514 miliar (Depkeu 2008), hampir tiga kali lipat jumlah tahun lalu.
Utang menjadi strategi generik dan konservatif. dikelola lewat mekanisme pasar membuat ketergantungan makin mencekik. Akibatnya privatisasi dan liberalisasi sebagai syarat transaksi utang luar negeri baru di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, pangan dan energi terus berjalan. Utang adalah salah satu sumber pemiskinan, yang tak mampu diteropong ketiga Capres semalam.
Akar kemiskinan dan pengangguran lainnya yang gagal dikenali ketiga Capres adalah desa. Memang ada kesenjangan pelayanan di daerah perkotaan, tapi masalah sebenarnya berada di pedesaan. Di desa, meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan antara rakyat dengan korporasi merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Migrasi penduduk desa ke kota membentuk kantong-kantong masyarakat miskin kota merupakan persoalan penganguran dan kemiskinan di kota. Miskin di kota adalah potret kemiskinan pedesaan.
Pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan berlebihan terhadap kegiatan ekstraktif sumber daya alam biasanya melibatkan tindak kekerasan yang dilakukan aparat Negara, baik tindak kekerasan fisik, psikis, bahkan tidak sedikit yang terjadi kekerasan seksual bagi perempuan. Model pembangunan tersebut juga menyebabkan masyarakat mengalami migrasi secara paksa dari ruang hidup mereka, dan memilih pindah ke kota, atau menjadi TKI dengan keterampilan dan perlindungan yang minim.
Tak satupun Capres, yang berani menyampaikan gagasan pengentasan kemiskinan dengan mengurus desa, sebagai akar masalah dan solusi yang ditawarkan. Apalagi menempatkan usaha-usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan rakyat sebagai solusi utama keluar dari kemiskinan. Upaya-upaya itu mensyarakatkan dilakukannya Reforma agraria serta pengelolan sumber daya alam yang berkeadilan.
Ketiganya yakin paradigma pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastrukur adalah jawaban paling tepat. Tak heran, jika kedepan ketiganya akan terus "meninabobokkan" Rakyat dengan janji-janji kesejahteraan melalui cara-cara instan dan pencitraan diri lewat BLT, raskin dan bentuk-bentuk subtitusi layanan publik lainnya.
Padahal, prioritas menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi telah membuat tata-hukum dan peradilan hingga saat ini lebih berpihak kepada para pemilik modal. Keselamatan Rakyat dan keberlanjutan jasa alam secara sistematik menjadi eksternalitas model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi yang agresif ini.
Rakyat Indonesia tahu, sumberadaya alam baik laut maupun darat memiliki makna yang cukup luas dalam keseharian warga, sebagai modal ekonomi keluarga, sebagai media sosial dan pengembangan budaya-dalam hal ini memandang sumberdaya alam secara kolektif sebagai identitas bangsa.
Yang menarik, debat putaran kedua kali ini, terlihat ada upaya ketiga Capres, khususnya SBY dan Megawati menegaskan pemahaman mereka terkait fitrah Indonesia sebagai negara kepulauan. Megawati menyebutnya berulang kali, sementara SBY menyebutkan pentingnya negara mengikutsertakan sektor perikanan dan nelayan dalam strategi pembenahan ekonomi.Tapi JK praktis alpa memaknai dan memasukkan konteks negara kelautan dalam paparan strategi ekonominya.
Pilihan-pilihan ekonomi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan penganguran harusnya mencerminkan karakter bangsa dan negara, berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Tidak saja memahami Indonesia sebagai negara kelautan, tapi juga negara kepulauan yang sebagian besar rakyatnya hidup di desa-desa dan kawasan pesisir.
Debat Capres semalam mengisyaratkan, Ketiganya tidak memberikan sinyal perubahan paradigma perekonomian yang akan dipilih ke depan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Lebih khusus SBY akan menggunakan formulasi pajak dan investasi, keduanya adalah corak nyata perilaku liberal, atau neoliberal. Sedang Megawati, sangat dangkal memaknai pentingnya sumberdaya alam Indonesia, dipahami sebatas alat ekonomi semata. Dengan demikian, prinsip jual-murah sumber daya alam dalam penyelenggaraan negara adalah pilihan yang mungkin ditempuhnya.
Melalui momentum politik Pilpres pada 8 Juli 2009, komunitas Ornop mengajak para Capres dan Cawapres membahas persoalan-persoalan mendesak di atas melalui Dialog Terbuka Ornop bersama Capres dan Cawapres guna mencermati prioritas isu-isu publik yang dapat diselesaikan dalam lima tahun mendatang. Komunitas Ornop juga mengajak kalangan media untuk menjaga kekritisan mereka agar Rakyat Indonesia dapat memperoleh gambaran kualitas kepemimpinan dan hati nurani para Capres dan Cawapres yang akan mereka pilih pada 8 Juli mendatang.
Jakarta, 27 Juni 2009
Komunitas ORNOP
Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, INFID, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KP.SHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, SHI, EKNAS WALHI, JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA
silah kunjung pula
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran I
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III
Kamis, 2009 Juli 02
Segera Rampas Kembali Diskursus Anti-Neolib Dari Para Elit Penipu Rakyat
DR. Vedi R. Hadiz: Gerakan Progresif Harus Merampas Kembali Diskursus Anti-neoliberalisme
http://indoprogress.blogspot.com/2009/07/dr-vedi-r-hadiz-gerakan-progresif-harus.html
KONTROVERSI soal isu neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan, yang muncul dalam masa pemilihan presiden (Pilpres), membuat Pilpres kali ini terasa beda ketimbang Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2004, sama sekali tidak ada isu strategis berbeda yang diusung masing-masing kandidat. Pada saat itu, "politik pencitraan" sangat menentukan.
Tentu saja, momentum debat publik ini menarik untuk dipertegas posisinya baik secara teoritis maupun kebijakan. Untuk itu, Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS, mewawancarai DR. Vedi R. Hadiz, associate professor di National University of Singapore (NUS). Berikat petikannya:
IndoPROGRESS (IP): secara umum, bagaimana anda memperhatikan debat publik soal neoliberlisme vs kerakyatan menjelang Pilpres ini?
Vedi R. Hadiz (VRH): Perdebatannya tak berisi. Isyunya hanya digulirkan secara oportunis dalam rangka memenangkan pemilu.
IP: Mengapa isu neoliberal ini baru mendapat perhatian elite setelah 10 tahun reformasi?
VRH: Untuk memanfaatkan semangat anti-neoliberalisme yang berkembang di segala penjuru dunia, akibat krisis ekonomi global. Segelintir elite di Indonesia, mendapatkan ide untuk menggunakan semangat tersebut guna kepentingan memenangkan pemilu, karena menyadari bahwa sentimen anti-neoliberalisme dapat juga dimobilisasi di Indonesia, terutama di kalangan orang-orang yang merasa teralienasi dari sistem ekonomi, yang gusar dengan ketidakadilan sosial, dan yang selama ini frustrasi karena kondisi ekonominya tidak meningkat.
IP: Bisakah anda menjabarkan, apa sebenarnya esensi dari neoliberalisme itu?
VRH: Neoliberalisme adalah suatu ideologi, seperti juga komunisme dan ideologi lain. Tetapi, dalam 30 tahun terakhir neoliberalisme telah dibungkus sedemikian rupa sehingga tampak sebagai ilmu pengetahuan yang obyektif dan netral.
Neoliberalisme berkaitan tetapi tidak sama dengan liberalisme klasik dalam asumsi-asumsi dasarnya. Misalnya, liberalisme klasik mengaggungkan kebebasan individu, tetapi dalam neoliberalisme kebebasan individu diterjemahkan dalam kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam transaksi pasar bebas. Sebagai ideologi, neoliberalisme bersifat utopian juga -- dalam hal ini 'utopia' neoliberal adalah masyarakat dunia yang ditandai oleh transaksi tak berkesudahan (infinite transactions) yang terjadi tanpa rintangan. Segala hubungan sosial juga cenderung direduksi sebagai bentuk transaksi yang diikuti oleh individu menurut logika 'rasionalitas' pasar bebas yang berkekspansi secara terus menerus. Dalam bentuk kebijaksanaan, neoliberalisme cenderung mengurangi peranan negara dalam ekonomi dan berbagai urusan masyarakat, mengurangi jasa pelayanan sosial, mendukung privatisasi, dan bersifat anti-serikat buruh.
Belakangan neoliberalisme mengedepankan finansialisasi perekonomian dunia, yang pada dasarnya dimungkinkan karena di negeri-neger seperti Amerika Serikat, terjadi pemindahan secara riil kekayaan dari masyarakat bawah ke masyarakat atas (lewat pemotongan pajak bagi orang kaya, dll). Hal ini terlihat dalam jurang kekayaan yang makin melebar di situ, dengan kekayaan yang bertumpuk pada masyarakat 1 per sen teratas dan semakin terputusnya bagian yang besar masyarakat dari pelayanan sosial seperti asuransi kesehatan. Tadinya disangka bahwa orang kaya akan melakukan investasi secara produktif, tetapi ternyata mereka berspekulasi dalam pasar modal dan instrtumen finansial yang kini dicap 'beracun,' padahal dulunya dianggap 'inovatif'. Maka terjadilah pemisahan antara kekayaan virtual yang terkumpul lewat sektor finansial yang semakin tak di-regulasi dan produktivitas sektor riil -- hal yang membawa pada krisis ekonomi global.
IP: Bagaimana dampak kebijakan neoliberal ini pada rakyat pekerja?
VRH: Umumnya merugikan karena biasanya efisiensi didorong dengan pengorbanan rakyat pekerja. Misalnya lewat PHK, outsourcing, pelemahan serikat buruh, dan pengurangan pendapatan riil.
IP: Kemudian, apa sebenarnya yang anda pahami dengan ekonomi kerakyatan? Apakah ada basis filosofis dari paham ini?
VRH: Ekonomi kerkayatan adalah istilah kabur yang bisa dipakai oleh kaum fasis sampai kaum komunis. Orang yang menjual utopia keagamaan Kristen, Islam, Buddha, Hindu dsb, bisa juga memakai istilah ini. Untuk mempunya arti, ekonomi kerakyatan harus diterjemahkan dalam bentuk program konkrit. Di Indonesia, perdebatan tidak pernah sejauh itu. Bahkan jarang ada referensi pada model-model nyata. Paling-paling yang dilakukan adalah memanfaatkan nostalgia dan romantisme mengenai kepahlawanan para 'founding fathers'.
IP: Pada ranah kebijakan publik, seperti apa wujud dari ekonomi kerakyatan itu?
VRH: Sekali lagi, ekonomi kerakyatan tidak punya makna dan wujud instrinsik kecuali diterjemahkan dalam kebijaksaan dan program konkrit.
IP: Bagaimana gerakan progresif mengambil sikap di hadapan debat publik dua “pendekatan” tersebut?
VRH: Sedihnya, diskursus anti-neoliberalisme telah dirampas dari gerakan progresif oleh para predator politik ekonomi, bukan anti anti-neoliberal juga. Prabowo, misalnya, adalah anak tokoh senior di kalangan teknokrat Indonesia yang cenderung semakin berorientasi neoliberal, terutama di tahun 1980-an ketika neoliberalisme semakin menjadi ortodoksi dalam pemikiran ekonomi di dunia. Sekaligus dia menantu Soeharto yang predator kakap.
Gerakan progresif mestinya bisa merampas kembali diskursus anti-neoliberalisme dari orang-orang seperti Prabowo, Kalla dsb, dengan menunjukkan bagaimana orang-orang sejenis mereka mengeruk keuntungan dari persetubuhan yang terjadi di Indonesia -- sejak zaman Soeharto hingga sekarang -- antara neoliberalisme dan predatory capitalism. Persetubuhan tersebut mendorong korupsi yang mendalam, menyebar dan sistematis, pemupukan hutang luar negeri, degradasi lingkungan hidup dan perampasan hak ekonomi dan sosial orang biasa.***
Silah kunjung pula
Kumpulan Artikel : Neoliberalisme, Krisis Kapitalisme dan Wacana Tandingnya
http://indoprogress.blogspot.com/2009/07/dr-vedi-r-hadiz-gerakan-progresif-harus.html
KONTROVERSI soal isu neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan, yang muncul dalam masa pemilihan presiden (Pilpres), membuat Pilpres kali ini terasa beda ketimbang Pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2004, sama sekali tidak ada isu strategis berbeda yang diusung masing-masing kandidat. Pada saat itu, "politik pencitraan" sangat menentukan.
Tentu saja, momentum debat publik ini menarik untuk dipertegas posisinya baik secara teoritis maupun kebijakan. Untuk itu, Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS, mewawancarai DR. Vedi R. Hadiz, associate professor di National University of Singapore (NUS). Berikat petikannya:
IndoPROGRESS (IP): secara umum, bagaimana anda memperhatikan debat publik soal neoliberlisme vs kerakyatan menjelang Pilpres ini?
Vedi R. Hadiz (VRH): Perdebatannya tak berisi. Isyunya hanya digulirkan secara oportunis dalam rangka memenangkan pemilu.
IP: Mengapa isu neoliberal ini baru mendapat perhatian elite setelah 10 tahun reformasi?
VRH: Untuk memanfaatkan semangat anti-neoliberalisme yang berkembang di segala penjuru dunia, akibat krisis ekonomi global. Segelintir elite di Indonesia, mendapatkan ide untuk menggunakan semangat tersebut guna kepentingan memenangkan pemilu, karena menyadari bahwa sentimen anti-neoliberalisme dapat juga dimobilisasi di Indonesia, terutama di kalangan orang-orang yang merasa teralienasi dari sistem ekonomi, yang gusar dengan ketidakadilan sosial, dan yang selama ini frustrasi karena kondisi ekonominya tidak meningkat.
IP: Bisakah anda menjabarkan, apa sebenarnya esensi dari neoliberalisme itu?
VRH: Neoliberalisme adalah suatu ideologi, seperti juga komunisme dan ideologi lain. Tetapi, dalam 30 tahun terakhir neoliberalisme telah dibungkus sedemikian rupa sehingga tampak sebagai ilmu pengetahuan yang obyektif dan netral.
Neoliberalisme berkaitan tetapi tidak sama dengan liberalisme klasik dalam asumsi-asumsi dasarnya. Misalnya, liberalisme klasik mengaggungkan kebebasan individu, tetapi dalam neoliberalisme kebebasan individu diterjemahkan dalam kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam transaksi pasar bebas. Sebagai ideologi, neoliberalisme bersifat utopian juga -- dalam hal ini 'utopia' neoliberal adalah masyarakat dunia yang ditandai oleh transaksi tak berkesudahan (infinite transactions) yang terjadi tanpa rintangan. Segala hubungan sosial juga cenderung direduksi sebagai bentuk transaksi yang diikuti oleh individu menurut logika 'rasionalitas' pasar bebas yang berkekspansi secara terus menerus. Dalam bentuk kebijaksanaan, neoliberalisme cenderung mengurangi peranan negara dalam ekonomi dan berbagai urusan masyarakat, mengurangi jasa pelayanan sosial, mendukung privatisasi, dan bersifat anti-serikat buruh.
Belakangan neoliberalisme mengedepankan finansialisasi perekonomian dunia, yang pada dasarnya dimungkinkan karena di negeri-neger seperti Amerika Serikat, terjadi pemindahan secara riil kekayaan dari masyarakat bawah ke masyarakat atas (lewat pemotongan pajak bagi orang kaya, dll). Hal ini terlihat dalam jurang kekayaan yang makin melebar di situ, dengan kekayaan yang bertumpuk pada masyarakat 1 per sen teratas dan semakin terputusnya bagian yang besar masyarakat dari pelayanan sosial seperti asuransi kesehatan. Tadinya disangka bahwa orang kaya akan melakukan investasi secara produktif, tetapi ternyata mereka berspekulasi dalam pasar modal dan instrtumen finansial yang kini dicap 'beracun,' padahal dulunya dianggap 'inovatif'. Maka terjadilah pemisahan antara kekayaan virtual yang terkumpul lewat sektor finansial yang semakin tak di-regulasi dan produktivitas sektor riil -- hal yang membawa pada krisis ekonomi global.
IP: Bagaimana dampak kebijakan neoliberal ini pada rakyat pekerja?
VRH: Umumnya merugikan karena biasanya efisiensi didorong dengan pengorbanan rakyat pekerja. Misalnya lewat PHK, outsourcing, pelemahan serikat buruh, dan pengurangan pendapatan riil.
IP: Kemudian, apa sebenarnya yang anda pahami dengan ekonomi kerakyatan? Apakah ada basis filosofis dari paham ini?
VRH: Ekonomi kerkayatan adalah istilah kabur yang bisa dipakai oleh kaum fasis sampai kaum komunis. Orang yang menjual utopia keagamaan Kristen, Islam, Buddha, Hindu dsb, bisa juga memakai istilah ini. Untuk mempunya arti, ekonomi kerakyatan harus diterjemahkan dalam bentuk program konkrit. Di Indonesia, perdebatan tidak pernah sejauh itu. Bahkan jarang ada referensi pada model-model nyata. Paling-paling yang dilakukan adalah memanfaatkan nostalgia dan romantisme mengenai kepahlawanan para 'founding fathers'.
IP: Pada ranah kebijakan publik, seperti apa wujud dari ekonomi kerakyatan itu?
VRH: Sekali lagi, ekonomi kerakyatan tidak punya makna dan wujud instrinsik kecuali diterjemahkan dalam kebijaksaan dan program konkrit.
IP: Bagaimana gerakan progresif mengambil sikap di hadapan debat publik dua “pendekatan” tersebut?
VRH: Sedihnya, diskursus anti-neoliberalisme telah dirampas dari gerakan progresif oleh para predator politik ekonomi, bukan anti anti-neoliberal juga. Prabowo, misalnya, adalah anak tokoh senior di kalangan teknokrat Indonesia yang cenderung semakin berorientasi neoliberal, terutama di tahun 1980-an ketika neoliberalisme semakin menjadi ortodoksi dalam pemikiran ekonomi di dunia. Sekaligus dia menantu Soeharto yang predator kakap.
Gerakan progresif mestinya bisa merampas kembali diskursus anti-neoliberalisme dari orang-orang seperti Prabowo, Kalla dsb, dengan menunjukkan bagaimana orang-orang sejenis mereka mengeruk keuntungan dari persetubuhan yang terjadi di Indonesia -- sejak zaman Soeharto hingga sekarang -- antara neoliberalisme dan predatory capitalism. Persetubuhan tersebut mendorong korupsi yang mendalam, menyebar dan sistematis, pemupukan hutang luar negeri, degradasi lingkungan hidup dan perampasan hak ekonomi dan sosial orang biasa.***
Silah kunjung pula
Kumpulan Artikel : Neoliberalisme, Krisis Kapitalisme dan Wacana Tandingnya
Langgan:
Entri (Atom)
.jpg)
