Kasus Minah adalah contoh masih terjadinya keputusan pengadilan tanpa mendengarkan nurani. Kasus mirip yang masih aktual kita ingat adalah Aguswandi Tanjung yang didakwa mencuri listrik dengan nilai kerugian Rp 375.000, atau Prita Mulyasari yang dituntut hukuman enam bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik.(dipetik dari tajuk rencana kompas)
Nasib Minah berbeda pula dengan para pejabat dan politikus di Senayan yang menerima suap ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Hingga sekarang mereka juga tak dijerat karena Komisi Pemberantasan Korupsi sibuk mempertahankan eksistensinya. Adapun kepolisian dan kejaksaan lebih mencurahkan energinya untuk bertikai dengan KPK. Atau jangan-jangan mereka masih menunggu para pejabat, politikus, dan Anggodo mencuri buah kakao seperti halnya Nenek Minah?(dipetik dari editorial koran tempo)
RASA KEADILAN
Elegi Minah dan Tiga Buah Kakao di Meja Hijau...
Jumat, 20 November 2009 | 02:52 WIB
Madina Nusrat
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/20/02520329/Elegi.Minah.dan.Tiga.Buah.Kakao.di.Meja.Hijau...Minah (55) hanya dapat meremas kedua belah tangannya untuk menepis kegalauan agar tetap tegar saat menyampaikan pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (19/11).
Tanpa didampingi pengacara, ia menceritakan bahwa alasannya memetik tiga buah kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan 4, pertengahan Agustus lalu, adalah untuk dijadikan bibit.
Nenek tujuh cucu yang buta huruf ini sesekali melemparkan pandangan kepada beberapa orang yang dikenal guna memperoleh kekuatan. Ia berusaha memastikan bahwa pembelaannya dapat meyakinkan majelis hakim.
Dengan menggunakan bahasa Jawa ngapak (dialek Banyumasan) bercampur bahasa Indonesia, Minah menuturkan, tiga buah kakao itu untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. ”Kalau dipenjara, inyong (saya) enggak mau Pak Hakim. Namung (cuma) tiga buah kakao,” ujar Minah kepada majelis hakim.
Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Namun, belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut.
Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang, akhir Agustus lalu. Laporan itu berlanjut pada pemeriksaan kepolisian dan berakhir di meja hijau.
Minah sudah berusaha melepaskan diri dari jerat hukum. Tapi usahanya sia-sia. Hukum yang mestinya mengayomi masyarakat dengan menegakkan keadilan, bagi nenek Minah, ternyata tak punya nurani. Hukum kita rupanya tak memberi ampun bagi orang kecil seperti Minah. Tetapi, koruptor pencuri miliaran rupiah uang rakyat melenggang bebas dari sanksi hukum.
Di Jawa Tengah, misalnya, empat bekas anggota DPRD dan aparat Pemerintah Kota Semarang yang menjadi terpidana kasus korupsi dana APBD Kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp 2,16 miliar divonis bebas. Mereka bebas dari sanksi hukum setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali mereka. MA menyatakan keempat terpidana itu tidak melakukan tindak pidana.
Muramnya penuntasan masalah hukum di Jateng masih ditambah lagi dengan putusan hakim yang hanya memberikan hukuman percobaan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya dijatuhkan kepada Ketua DPRD Jateng periode 1999-2004, Mardijo. Terdakwa korupsi dobel anggaran APBD Jateng sebesar Rp 14,8 miliar ini hanya diberi hukuman percobaan selama dua tahun.
Minah memang tak mengerti masalah hukum seperti para terpidana dan terdakwa kasus korupsi itu. Namun, dengan berkata jujur, ia memiliki keyakinan bahwa ia mampu menghadapi rimba hukum formal yang tidak dimengertinya sama sekali.
Terhitung tanggal 13 Oktober sampai 1 November, Minah menjadi tahanan rumah, yakni sejak kasusnya dilimpahkan dari kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Purwokerto. Sejak itu hingga sekarang, ia harus lima kali pergi pulang memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto.
Rumah Minah di dusun, di pelosok bukit. Letaknya sekitar 15 kilometer dari jalan utama Ajibarang-Wangon. Perjalanan ke Purwokerto masih menempuh jarak sejauh 25 kilometer lagi. Jarak sepanjang itulah yang harus ditempuh Minah setiap kali memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto.
Satu kali perjalanan ke Purwokerto, Minah mengaku, bisa menghabiskan Rp 50.000 untuk naik ojek dan angkutan umum. Ditambah lagi untuk makan selama di perjalanan. ”Kadang disangoni anak kula (kadang dibiayai anak saya),” katanya.
Sebelum menyampaikan putusan, majelis hakim juga pernah bertanya kepada Minah, siapa lagi yang memberikannya ongkos ke Purwokerto. ”Saya juga pernah dikasih Rp 50.000 sama ibu jaksa, untuk ongkos pulang,” kata Minah sambil menoleh kepada jaksa penuntut umum Noor Haniah.
Noor Haniah yang mendengar jawaban itu hanya dapat memandang lurus ke Minah.
Elegi Minah tentang tiga kakao yang diambilnya melarutkan perasaan majelis hakim. Saat membacakan pertimbangan putusan hukum, Ketua Majelis Hakim Muslich Bambang Luqmono sempat bersuara tersendat karena menahan tangis.
Muslich mengaku tersentuh karena teringat akan orangtuanya yang juga petani.
Majelis hakim memutuskan, Minah dihukum percobaan penjara 1 bulan 15 hari. Jadi, Minah tak perlu menjalani hukuman itu, dengan catatan tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tiga bulan.
Persidangan ditutup dengan tepuk tangan para warga yang mengikuti persidangan tersebut.
Kasus Minah bisa menjadi contoh bahwa penuntasan masalah hukum di negeri ini masih saja berlangsung tanpa mendengarkan hati nurani, yaitu rasa keadilan....
Minah dan Anggodo - Saifur Rohman
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/25/03394067/minah.dan.anggodo
Setelah 64 tahun memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, maka untuk menjelaskan perkembangan terakhir praktik berbangsa dan bernegara, kita cukup tahu kisah Minah dan Anggodo.
Mereka tidak saling mengenal. Anggodo hidup di metropolitan Jakarta, Minah hidup di dusun perbukitan Banyumas, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.
Persamaannya, masing-masing sama-sama berlindung di bawah payung hukum negara Indonesia. Meski berlindung di bawah payung hukum yang sama, nasib mereka amat bertolak belakang. Status hukum Minah adalah terpidana kasus pencurian, sedangkan Anggodo adalah pelapor kasus penyadapan. Minah dijatuhi vonis 1 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, Kamis (19/11). Kesalahannya, terbukti mencuri tiga biji kakao dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan 4.
Anggodo dan Minah adalah permodelan untuk sebuah penjelasan tentang perlakuan pemerintah Indonesia terhadap warga negara. Sebab, urutan kejadian tidak hanya memberi makna dari istilah ”persamaan di depan hukum”. Selain nilai keadilan, ada nilai lain yang tak bisa diabaikan dalam praktik berbangsa.
Falsafah negara ini berbunyi ”kemanusiaan yang adil dan beradab”. Karena itu, patut dipertanyakan kembali, bila putusan hukum itu adil (karena mencuri adalah tindak pidana), di manakah tanggung jawab pemerintah mengangkat harkat dan martabat tiap warga negara? Beradabkah menjatuhkan hukuman kepada mereka yang harus dibimbing dan dilindungi?
Adil dan beradab
Dalam kajian pengantar etika didapat pelajaran, bila keadilan menyangkut bukti empiris dan pertimbangan rasio, keberadaban adalah menyangkut rasa dan intuisi. Penjelasan keadilan hukum bertumpu pada bukti-bukti dan logika; penjelasan keberadaban diperoleh melalui rasa sebagai sama-sama manusia. Bila ditanyakan, bukankah rasa itu bisa keliru, maka logika pun tidak bebas dari kekeliruan.
Intuisi melewati perjalanan wilayah empiris menuju rasio hingga sampai pada tujuan asasi manusia. Pierre Theilhard de Chardin (1985) menyatakan, perjalanan evolusi manusia dilakukan dari tahap Alfa (sederhana) hingga Omega (sempurna). Dengan intuisinya, manusia akan dibimbing menuju kesempurnaan. Kierkegaard (1813-1855), filsuf dari Kopenhagen, menyatakan, intuisi menggunakan metode subyektif agar mampu melampaui tahapan obyektif. Sebagai model, keadaan obyektif dua warga negara ini memberi pemandangan intuitif berbeda.
Minah
Minah adalah petani di Dusun Sidoharjo, Dewa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sehari-hari Minah merawat kebun yang ditanami 200 kakao. Awal Oktober, Minah mengambil tiga kakao senilai Rp 2.100 di perkebunan. Aksi itu dilaporkan oleh mandor kepada polisi.
Minah pun resmi menjadi tahanan rumah, 13 Oktober-1 November, sejak kasusnya dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Padahal, untuk menghadiri persidangan di Kota Purwokerto, Minah harus menempuh perjalanan 35 kilometer, naik ojek, angkot, jalan kaki, dan menghabiskan Rp 50.000. Setelah mengikuti lima kali persidangan, Minah dijatuhi hukuman 45 hari.
Anggodo
Lain halnya dengan Anggodo Widjojo, pengusaha dari Jawa Timur. Koran Jawa Pos, terbit di Surabaya, membuat laporan berseri mengenai kiprah bisnisnya di Surabaya hingga Jakarta bersama saudaranya, Anggoro. Anggodo memiliki jaringan luas, mulai dari aparat hingga pengusaha papan atas, sehingga orang yang mengenalnya ”merasa segan”.
Hingga suatu hari pada bulan Oktober, namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan penyuapan terhadap KPK. Berbeda dengan kasus-kasus lain, kasus itu membuat pimpinan KPK diseret ke tahanan karena dugaan penyuapan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang.
Saat percakapan pribadinya disadap KPK, dia melaporkannya ke polisi atas kasus penyadapan. Dalam rentetan kasus sebelumnya, saat pimpinan KPK menjadi tersangka, Anggodo masih berstatus sebagai pelapor.
Di mata hukum, Anggodo tidak bersalah karena ketiadaan putusan dari kehakiman, Minah adalah pesakitan. Nuansa hidup Minah adalah kepahitan hidup karena kemiskinan dan kekurangtahuan. Anggodo hidup dalam prosedur formal yang dipenuhi tertib pikir dan tindakan. Minah buta huruf; Anggodo memahami arti titik koma undang-undang. Hidup bagi Minah adalah bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terasa benar, mereka hidup di belahan bumi yang amat berbeda.
Di atas segala kerumitan hidup keduanya, hal itu merupakan potret atas perlakuan pemerintah terhadap warganya. Ada makna penting dari perbedaan orang kaya dan miskin dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara. Perbedaan itu bukan tidak pernah ada pada masa lalu. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, perbedaan hukum dan status sosial ditentukan oleh pengabdian kepada Sang Pencipta.
Pada masa feodal, perbedaan perlakuan terhadap seseorang ditentukan oleh garis keturunan. Ketika kasta dan darah biru dihapus, masa Hindia Belanda segregasi sosial dipraktikkan melalui warna kulit. Kesalahan yang sama untuk warna kulit yang berbeda akan membuahkan putusan hukum yang berbeda.
Pada masa kini, sulit diterima bila sebenarnya perbedaan perlakuan pemerintah dapat dilihat dari kekayaan yang dimiliki tiap warga negara.
Saifur Rohman Peneliti Filsafat
Editorial Koran Tempo - Kejamnya Hukum bagi Minah
Sabtu, 21 November 2009 | 00:46 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2009/11/21/krn.20091121.182597.id.htmlInikah keadilan yang ingin ditegakkan oleh aparat hukum? Hanya gara-gara mencuri tiga buah kakao, Nenek Minah, seorang warga Desa Darmakradenan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, harus diseret ke pengadilan. Sang nenek pun akhirnya dihukum satu setengah bulan kurungan.
Perempuan 65 tahun itu memang bersalah karena mencuri kakao dari kebun PT Rumpun Sari Antan pada akhir Agustus lalu. Tapi menyeret dia sebagai pesakitan ke meja hijau sangatlah berlebihan. Ia meminta maaf segera setelah mandor memergokinya hendak memungut kakao yang hanya seharga Rp 2.000 itu. Si nenek pun tidak jadi mengambil buah kakao tersebut.
Jaksa dan hakim sebenarnya tahu bahwa rasa keadilan telah diusik. Itulah mengapa seorang jaksa yang menuntut Nenek Minah ikut mengongkosi perempuan itu selama menjalani sidang. Hakim yang menangani perkara ini pun sempat menangis. Sayangnya, sang jaksa tetap menuntutnya dengan hukuman berat: enam bulan penjara. Hakim pun tetap menyatakan si nenek bersalah kendati hanya diganjar hukuman percobaan.
Bila penegak hukum hanya berpatokan pada aturan yang kaku, itulah tragedi yang muncul. Mestinya pula sejak awal polisi tidak memproses kasus ini. Meskipun wajib menindaklanjuti setiap pengaduan pelapor, polisi dibolehkan melakukan upaya agar kasusnya tak perlu diteruskan. Misalnya, polisi mendamaikan kedua pihak. Berdasarkan pengakuan keluarga Minah, polisi sepertinya tidak melakukan upaya ini.
Ada gelagat pelapor tak mau mengampuni Minah dengan alasan perusahaan itu ingin membuat jera para pencuri kakao di kebunnya. Namun, jika itu tujuannya, mengapa Minah, yang cuma mencuri tiga buah kakao, harus menjadi korban? Apakah polisi tidak berdaya menangkap pencuri kakao yang lebih besar dibanding Minah? Ataukah polisi tidak berdaya menolak keinginan perusahaan itu?
Kisah Minah merupakan ironi penegakan hukum di negeri ini. Kasus seperti ini sering sekali terjadi. Misalnya, ada pula orang dibawa ke pengadilan hanya karena mencuri listrik untuk mengecas telepon genggam. Hukum terasa kaku, kejam, dan menakutkan bagi rakyat kecil. Dengan alasan menegakkan hukum positif, aparat hukum begitu cepat dan tangkas menjerat kaum lemah.
Sebaliknya, hukum tiba-tiba menjadi rumit dan berbelit-belit ketika diberlakukan terhadap para pejabat atau pengusaha. Gerakan penegak hukum pun terasa begitu lamban jika menghadapi mereka. Kasus Anggodo Widjojo, misalnya. Di mata masyarakat, sudah cukup bukti untuk menjadikan dia tersangka dalam kasus percobaan menyuap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi hingga kini adik Anggoro Widjojo, tersangka korupsi pengadaan radio komunikasi di Departemen Kehutanan, ini tak tersentuh hukum.
Nasib Minah berbeda pula dengan para pejabat dan politikus di Senayan yang menerima suap ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Hingga sekarang mereka juga tak dijerat karena Komisi Pemberantasan Korupsi sibuk mempertahankan eksistensinya. Adapun kepolisian dan kejaksaan lebih mencurahkan energinya untuk bertikai dengan KPK. Atau jangan-jangan mereka masih menunggu para pejabat, politikus, dan Anggodo mencuri buah kakao seperti halnya Nenek Minah?
TAJUK RENCANA Kompas - Krisis Keadilan
Sabtu, 21 November 2009 | 04:01 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/21/04010718/tajuk.rencanaMinah, nenek 7 cucu, hanya karena mencuri 3 buah kakao, dihukum percobaan 1 bulan 15 hari di Pengadilan Negeri Purwokerto, Kamis (19/11).
Tepat benar judul tulisan kisah mengharukan itu. ”Elegi Minah dan Tiga Buah Kakao di Meja Hijau...” (Kompas, 20/11). Keputusan itu ibarat elegi (syair kematian). Tersendat menahan tangis, tidak membuat Ketua Majelis Hakim Muslich Bambang Luqmono mempertimbangkan faktor rasa keadilan. Hukum diterapkan berdasarkan ”mengeja teks”, ekstremnya tanpa nurani.
Kasus Minah adalah contoh masih terjadinya keputusan pengadilan tanpa mendengarkan nurani. Kasus mirip yang masih aktual kita ingat adalah Aguswandi Tanjung yang didakwa mencuri listrik dengan nilai kerugian Rp 375.000, atau Prita Mulyasari yang dituntut hukuman enam bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik.
Prof Satjipto Rahardjo adalah satu di antara sosiolog hukum yang gencar mengajak
penegak hukum berani menafsirkan teks hukum dalam keputusan-keputusan mereka. Keputusan yang didasarkan atas nurani bersih dan berempati kemanusiaan berbeda dengan keputusan yang hanya didasarkan pada teks hukum, apalagi dilatarbelakangi kepentingan jual-beli perkara.
Dalam keputusan hukum, tempat hati nurani amat strategis. Hati nurani membangkitkan manusia turun ke jalan, melawan penguasa yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Hati nurani membuat para wakil rakyat tampil sebagai pembela rakyat. Hati nurani membuat pemimpin pemerintahan mengambil keputusan dengan batu penjuru kemaslahatan rakyat.
Kasus yang menimpa Minah, Aguswandi, dan Prita merupakan contoh keadilan hukum tidak serta-merta sama dengan rasa keadilan. Keadilan hanya memandang kebenaran, sebuah pepatah bijak yang menegaskan pencarian keadilan sebagai keniscayaan peradilan bebas dari mafia peradilan dan makelar kasus.
Lolosnya koruptor, tidak perlu disebut satu per satu karena menyebut yang satu tidak menyebut yang lain berarti tidak adil, disebabkan kegemaran para penegak hukum bermain-main dengan teks. Jaksa dan hakim merupakan ujung tombak keberanian menguji batas kemampuan undang-undang. Kita punya sejumlah hakim dan polisi yang berani melakukan tafsir atas teks hukum dengan batu penjuru hati nurani.
Kasus beruntun antara Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, dan jaksa berikut kait-mengaitnya merupakan contoh lain dari miskin dan hilangnya rasa empati. Teks-teks hukum ditafsirkan sedemikian rupa sehingga persoalannya menjadi absurd serba tidak jelas. Praktik peradilan perlu digugat. Tidak lagi sekadar keberanian menafsirkan teks keadilan hukum demi rasa keadilan, tetapi juga nurani bersih. Tegaknya rule of law yang dilandasi rasa keadilan membuat rakyat merasa memperoleh kepastian hukum, rasa aman, dan terjamin hak-hak asasinya.
Post
