Pagi ini saya mengunjungi blog T Sima Gunawan, seorang jurnalis. Saya tertegun, terbetik hormat saya, terinspirasi atas sebuah laku menjalani kehidupan.
Seperti inilah Sima memperkenalkan dirinya….
"Hi, I have been living with cancer since 2004. After mastectomy and six-round chemotherapy, I thought I was free from cancer. Last year it came back. My doctor said it was stage four because it had spread to my bones, and... Hey, don't give me that look. I'm just fine......"
lalu dengan cara inilah Sima lakoni kehidupannya……
Cancer sucks but it should not shut the light off. Many people with breast cancer, be it stage 2, 3 or 4 (like me), can still lead happy and productive lives. Life is not always fair, but it is still good. There are many good things in life to explore, to enjoy and to share.
Silah kunjung blog T Sima Gunawan (dalam bahasa indonesia dan inggris) di http://ayomari.blogspot.com/ dan wartakan kepada sahabat-sahabat anda penyandang penyakit kanker ataupun tidak. Baca pula 15 posting Cancer Survivor diblog ini.
dan inilah kado sederhana saya untuk Sima…….
hikayat bulan adalah hikayat hati
di keheningan diri
di sebuah hati yang lapang
di sebuah hati yang terbuka
ketika wajah bulan sempurna
di cermin danau yang diam
jadilah keajaiban kasihNya
beberapa malam lalu bulan mengada setengah hati
esoknya setengah hati kurang sedikit
tunggu saat bulan sawah jadi sabit, lalu padam
apakah ini tentang kepenuhan hati yang berkurang?
sesungguhnya tidak
seperti hati kita sering dibiarkan berdebu
bulan tetap dengan kepenuhan hatinya
kita biarkan hati kita berdebu
sehingga pudarkan cahaya hati bulan
SERUAN AKSI
Dukung Deklarasi Klimaforum 2009 (Forum TandIngan COP 15)
Kami membutuhkan dukungan anda menjadi penandatangan deklarasi Klimaforum, cantumkan dukungan anda di
http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=da&formkey=dHdJS0dWM2ZoUE1zM0xVM3BRXzlQU0E6MA
selengkapnya Deklarasi Klimaforum 2009 (Edisi Indonesia)
Aksi Kampung Pengungsi Keadilan Iklim di Kedubes AS : US is Carbon Mafia Leader
Cicak-cicak Bersatulah!
Rekaman Audio Skenario Kriminalisasi Chandra-Bibit di Mahkamah Konstitusi
Pidato Presiden Terkait Kasus Century dan Bibit-Chandra
Laporan Lengkap Hasil Pemeriksaan Investigasi BPK Atas Kasus PT Bank Century, Tbk
Kumpulan Artikel Opini Terkait di Media Massa (Sejak 30 Oktober),
Skandal Century, Disfungsi Presiden & Turbulensi Politik : Menakar Potensi Gerakan Ekstra Parlementer, People’s Power dan Lahirnya Kekuatan Politik Alternatif (Artikel Pilihan)
Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY (+ Identifikasi 13 Jurus Melumpuhkan KPK)
Mahkamah Rakyat : NEGARA HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGARAN HAM DAN PENYELEWENGAN UANG RAKYAT
KPK dan Komnas HAM , Didesak Usut Tuntas Kasus Lumpur Lapindo
KPK dan Komnas HAM , Didesak Usut Tuntas Kasus Lumpur Lapindo
baca juga
BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI
Kumpulan 80 Artikel Opini dan E-Book Tentang (Lawan) Neoliberalisme
Kamis, 27 November 2008
Minggu, 23 November 2008
397 Free e-Book dari BUKU-e LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Statistik : 588 penulis dari 397 judul buku di 60 bidang kajian dengan total 83.728 halaman
Dikutip dari Website BUKU-e LIPI
BUKU-e adalah sarana cuma-cuma yang disediakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menyimpan, mendokumentasikan serta mendiseminasikan buku elektronik ke publik. Seluruh buku-e adalah legal dengan lisensi terbuka oleh Penulis / Penerbit. Cakupan buku elektronik adalah dokumen tertulis (buku, diktat, catatan, dll) terkait kajian ilmiah atau pembelajaran di berbagai bidang ilmu.
Seluruh arsip didistribusikan dengan lisensi terbuka, dan langsung bisa diakses oleh publik tanpa perlu melakukan registrasi, serta diunduh dengan meng-klik tautan UNDUH NASKAH di setiap halaman informasi arsip buku. Tetapi bagi para Penulis / Penerbit yang berminat untuk menempatkan buku elektroniknya dipersilahkan melakukan registrasi melalui halaman PENULIS. Sebelumnya pastikan untuk membaca halaman BANTUAN dan PERJANJIAN. Registrasi yang disetujui akan mendapatkan halaman situs khusus dan sarana penyimpanan naskah lengkap berikut halaman profil penulis, forum dan statistik akses.
Saat ini BUKU-e LIPI juga menyimpan seluruh naskah lengkap buku teks untuk tingkat sekolah dasar, menengah dan atas yang dilansir oleh Depdiknas dalam bentuk Buku Sekolah Elektronik (BSE).
BUKU-e LIPI memanfaatkan sarana dan prasarana yang dikelola oleh ARSIP. Untuk sistem manajemen jurnal ilmiah, bisa diakses di Jurnal Online, sedangkan sistem manajemen organisasi dan pertemuan ilmiah tersedia di OPI LIPI. Juga disediakan sarana kolaborasi online di SciBlog.
Silah mengakses langsung bacaan di BUKU-e LIPI dan berkontribusi untuk menambah koleksi e-book LIPI di http://www.buku-e.lipi.go.id/
tengok pula url betikut ini
1,5 juta Buku Online (E-Book) Gratis Dari The Universal Digital Library
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/10/15-juta-buku-online-e-book-gratis-dari.html
180 e-Book Gratis untuk Transformasi Sosial
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/11/180-free-e-book-kritis-untuk.html
Dikutip dari Website BUKU-e LIPI
BUKU-e adalah sarana cuma-cuma yang disediakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menyimpan, mendokumentasikan serta mendiseminasikan buku elektronik ke publik. Seluruh buku-e adalah legal dengan lisensi terbuka oleh Penulis / Penerbit. Cakupan buku elektronik adalah dokumen tertulis (buku, diktat, catatan, dll) terkait kajian ilmiah atau pembelajaran di berbagai bidang ilmu.
Seluruh arsip didistribusikan dengan lisensi terbuka, dan langsung bisa diakses oleh publik tanpa perlu melakukan registrasi, serta diunduh dengan meng-klik tautan UNDUH NASKAH di setiap halaman informasi arsip buku. Tetapi bagi para Penulis / Penerbit yang berminat untuk menempatkan buku elektroniknya dipersilahkan melakukan registrasi melalui halaman PENULIS. Sebelumnya pastikan untuk membaca halaman BANTUAN dan PERJANJIAN. Registrasi yang disetujui akan mendapatkan halaman situs khusus dan sarana penyimpanan naskah lengkap berikut halaman profil penulis, forum dan statistik akses.
Saat ini BUKU-e LIPI juga menyimpan seluruh naskah lengkap buku teks untuk tingkat sekolah dasar, menengah dan atas yang dilansir oleh Depdiknas dalam bentuk Buku Sekolah Elektronik (BSE).
BUKU-e LIPI memanfaatkan sarana dan prasarana yang dikelola oleh ARSIP. Untuk sistem manajemen jurnal ilmiah, bisa diakses di Jurnal Online, sedangkan sistem manajemen organisasi dan pertemuan ilmiah tersedia di OPI LIPI. Juga disediakan sarana kolaborasi online di SciBlog.
Silah mengakses langsung bacaan di BUKU-e LIPI dan berkontribusi untuk menambah koleksi e-book LIPI di http://www.buku-e.lipi.go.id/
tengok pula url betikut ini
1,5 juta Buku Online (E-Book) Gratis Dari The Universal Digital Library
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/10/15-juta-buku-online-e-book-gratis-dari.html
180 e-Book Gratis untuk Transformasi Sosial
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/11/180-free-e-book-kritis-untuk.html
Jumat, 21 November 2008
Global Day Of Action on Climate (Indonesian Chapter)
Hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2008 pukul 08.30-12.00 WIB di Bundaran HI, Jakarta, Sarekat Hijau Indonesia (SHI) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar Hari Aksi Global untuk Keadilan Iklim. Agenda kegiatan meliputi: Melukis, Mengusung dan Deklarasi Bumi Baru.
“Jangan membebek, jangan mau dikambinghitamkan”
(“Bumi cukup untuk kita semua tetapi tidak untuk ketamakan segelintir orang”- Gandhi)
Latar
"Global Day of Action on Climate" atau "Hari Aksi Global untuk isu perubahan iklim" berlangsung sejak tahun 2005 dan telah menjadi kegiatan tahunan. Diadakan setiap kali pada hari Sabtu yang jatuh ditengah-tengah berlangsungnya pertemuan tahunan PBB mengenai perubahan iklim (Conference of Parties to the UNFCCC). Disebut sebagai hari aksi global karena pada tanggal tersebut masyarakat sipil dari berbagai kota dunia akan beraksi kurang lebih secara serentak menuntut keadilan iklim. Tahun ini pertemuan COP UNFCCC akan berlangsung di Poznan, Polandia, dari tanggal 1 hingga 12 Desember, sehingga Global Day of Action jatuh pada hari Sabtu, 6 Desember 2008.
selanjutnya
“Jangan membebek, jangan mau dikambinghitamkan”
(“Bumi cukup untuk kita semua tetapi tidak untuk ketamakan segelintir orang”- Gandhi)
Latar
"Global Day of Action on Climate" atau "Hari Aksi Global untuk isu perubahan iklim" berlangsung sejak tahun 2005 dan telah menjadi kegiatan tahunan. Diadakan setiap kali pada hari Sabtu yang jatuh ditengah-tengah berlangsungnya pertemuan tahunan PBB mengenai perubahan iklim (Conference of Parties to the UNFCCC). Disebut sebagai hari aksi global karena pada tanggal tersebut masyarakat sipil dari berbagai kota dunia akan beraksi kurang lebih secara serentak menuntut keadilan iklim. Tahun ini pertemuan COP UNFCCC akan berlangsung di Poznan, Polandia, dari tanggal 1 hingga 12 Desember, sehingga Global Day of Action jatuh pada hari Sabtu, 6 Desember 2008.
selanjutnya
Protokol Rakyat tentang Perubahan Iklim
silah baca juga : SOS Pemanasan Global : Mari Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
silah kunjung dan beragabung
HARI AKSI GLOBAL UNTUK PEMANASAN GLOBAL
Pembukaan
Planet bumi tengah berada di tengah krisis perubahan iklim pada tingkat yang sangat membahayakan. Dibutuhkan tindakan-tindakan drastic untuk mengembalikan keadaan. Suhu global meningkat dua kali lebih cepat dalam waktu 50 tahun terakhir sejak akhir abad yang lampau dan diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat pada decade-dekade yang akan datang. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca, berkali-kali merusak lingkungan, dan, menghancurkan hidup serta kehidupan khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan paling rentan.
Perubahan iklim yang semakin berbahaya ini didorong oleh peningkatan produksi buangan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan manusia. Peningkatan gas rumah kaca yang paling membahayakan disebabkan oleh buangan CO2 yang diakibatkan oleh tingginya pembakaran bahan-bakar fosil, operasi-operasi komersial, sarana transportasi dan aktivitas-aktivitas militer. Kapasitas planet bumi untuk memproses buangan ini telah mengalami pelemahan yang luar biasa akibat meluasnya dan semakin hancurnya hutan di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, konsentrasi gas rumah kaca berupa buangan CO2 saat ini telah jauh di atas ambang-batas alami yang berlangsung selama kurang lebih 650.000 tahun belakangan. Konsentrasi metan dan nutrousoksida, yang juga disebabkan oleh industry dan pertanian, juga mengalami peningkatan secara dramatis dan turut memperburuk dampak pemanasan global.
Perubahan iklim akan secara universal membawa dampak buruh bagi penduduk dunia dengan semakin membesar dan semakin seringnya perubahan cuaca panas yang tinggi dan pola hujan, demikian pula dengan badai tropis, topan, dan angin ribut. Afrika, Asia, dan Amerika Latin akan menghadapi gejala menyingkatnya musim tanam, berkurangnya mutu lahan, menghilang atau rusaknya tanah pertanian, turunnya produksi pertanian, dan semakin langkanya air minum. Kekeringan di Afrika akan memperluas kelaparan dan kelangkaan pangan. Asia telah lebih dulu menghadapi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor, yang akan menyebabkan mewabahnya berbagai penyakit dan kematian. Di Latim Amerika, meningkatnya suhu dan berkurangnya keanekaragaman hutan tropis akan menghancurkan komunitas-komunitas asli. Secara global, meningkatnya permukaan air laut akan membanjiri kawasan-kawasan yang berada dibawah permukaan laut, meningkatnya ancaman petir akan mengancam masyarakat pesisir, dan semakin panasnya suhu air laut akan menghilangkan cadangan ikan.
Satu abad yang lalu telah dilalui dengan mewariskan kemajuan perkembangan teknologi, produksi, dan peradaban manusia—akan tetapi hal ini harus dibayar dengan dengan rangkaian bencana ekologi global yang terus berkembang. Pada satu sisi, elite-elite ekonomi dan politik global telah secara sembrono mendorong produksi berorientasi keuntungan dan meningkatkan tingkat konsumsi dunia. Pada sisi lain, berjuta-juta manusia hidup dalam keadaan yang serba terbelakang dan sengsara dengan hanya bersandar pada konsumsi subsisten yang ala kadarnya, atau bahkan lebih rendah lagi. Perusahaan-perusahaan transnasional besar di dunia (TNCs) yang umumnya berbasis di negara-negara utara dengan sayap usahanya yang sampai ke selatan, telah menjadi pihak yang paling lama menyebabkan terjadinya pemanasan global. Bahkan, pada saat ini Negara-negara industry telah menciptakan eksploitasi yang demikian hebat terhadap rakyat dan sumberdaya alam di selatan. Nafsu untuk mengejar pertumbuhan dan keuntungan adalah faktor utama yang menjadi inti penghisapan, kemiskinan structural, dan pemanasan global.
Selanjutnya
silah kunjung dan beragabung
HARI AKSI GLOBAL UNTUK PEMANASAN GLOBAL
Pembukaan
Planet bumi tengah berada di tengah krisis perubahan iklim pada tingkat yang sangat membahayakan. Dibutuhkan tindakan-tindakan drastic untuk mengembalikan keadaan. Suhu global meningkat dua kali lebih cepat dalam waktu 50 tahun terakhir sejak akhir abad yang lampau dan diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat pada decade-dekade yang akan datang. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca, berkali-kali merusak lingkungan, dan, menghancurkan hidup serta kehidupan khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan paling rentan.
Perubahan iklim yang semakin berbahaya ini didorong oleh peningkatan produksi buangan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan manusia. Peningkatan gas rumah kaca yang paling membahayakan disebabkan oleh buangan CO2 yang diakibatkan oleh tingginya pembakaran bahan-bakar fosil, operasi-operasi komersial, sarana transportasi dan aktivitas-aktivitas militer. Kapasitas planet bumi untuk memproses buangan ini telah mengalami pelemahan yang luar biasa akibat meluasnya dan semakin hancurnya hutan di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, konsentrasi gas rumah kaca berupa buangan CO2 saat ini telah jauh di atas ambang-batas alami yang berlangsung selama kurang lebih 650.000 tahun belakangan. Konsentrasi metan dan nutrousoksida, yang juga disebabkan oleh industry dan pertanian, juga mengalami peningkatan secara dramatis dan turut memperburuk dampak pemanasan global.
Perubahan iklim akan secara universal membawa dampak buruh bagi penduduk dunia dengan semakin membesar dan semakin seringnya perubahan cuaca panas yang tinggi dan pola hujan, demikian pula dengan badai tropis, topan, dan angin ribut. Afrika, Asia, dan Amerika Latin akan menghadapi gejala menyingkatnya musim tanam, berkurangnya mutu lahan, menghilang atau rusaknya tanah pertanian, turunnya produksi pertanian, dan semakin langkanya air minum. Kekeringan di Afrika akan memperluas kelaparan dan kelangkaan pangan. Asia telah lebih dulu menghadapi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor, yang akan menyebabkan mewabahnya berbagai penyakit dan kematian. Di Latim Amerika, meningkatnya suhu dan berkurangnya keanekaragaman hutan tropis akan menghancurkan komunitas-komunitas asli. Secara global, meningkatnya permukaan air laut akan membanjiri kawasan-kawasan yang berada dibawah permukaan laut, meningkatnya ancaman petir akan mengancam masyarakat pesisir, dan semakin panasnya suhu air laut akan menghilangkan cadangan ikan.
Satu abad yang lalu telah dilalui dengan mewariskan kemajuan perkembangan teknologi, produksi, dan peradaban manusia—akan tetapi hal ini harus dibayar dengan dengan rangkaian bencana ekologi global yang terus berkembang. Pada satu sisi, elite-elite ekonomi dan politik global telah secara sembrono mendorong produksi berorientasi keuntungan dan meningkatkan tingkat konsumsi dunia. Pada sisi lain, berjuta-juta manusia hidup dalam keadaan yang serba terbelakang dan sengsara dengan hanya bersandar pada konsumsi subsisten yang ala kadarnya, atau bahkan lebih rendah lagi. Perusahaan-perusahaan transnasional besar di dunia (TNCs) yang umumnya berbasis di negara-negara utara dengan sayap usahanya yang sampai ke selatan, telah menjadi pihak yang paling lama menyebabkan terjadinya pemanasan global. Bahkan, pada saat ini Negara-negara industry telah menciptakan eksploitasi yang demikian hebat terhadap rakyat dan sumberdaya alam di selatan. Nafsu untuk mengejar pertumbuhan dan keuntungan adalah faktor utama yang menjadi inti penghisapan, kemiskinan structural, dan pemanasan global.
Selanjutnya
Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)
silah baca juga : SOS Pemanasan Global : Mari Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
Hendro Sangkoyo
Abstrak
Ekstraksi minyak dan gas bumi dari Indonesia yang telah terjadi selama kurun 30 tahun terakhir ini diketahui telah menghasilkan nilai nominal sekitar 300 miliar dolar.3 Dalam periode yang sangat menguntungkan tersebut, lepas dari adanya dampak munculnya militerisme ala barbar yang seolah dimapankan serta kelompok kelas menengah yang secara sosial menjadi tidak berdaya, rejim karbon ini telah ikut memfasilitasi terjadinya penculikan massal terhadap rakyat- baik secara ruang maupun kedudukan sosial mereka, termasuk di dalamnya adalah beberapa pembunuhan masal. Semua itu dilakukan dalam kerangka pengerahan secara sistematis dan terencana investasi publik dan swasta serta pemasungan politik terhadap rakyat. Namun anehnya ketika menghadapi situasi utang yang melonjak, kasus korupsi, dan kebangkrutan, industri minyak dan gas di Indonbesia berhasil lolos dari gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi, dan bahkan setelah kejatuhan Suharto mereka tetap mampu manyesuaikan diri dengan perubahan di dalam pemerintahan yang sedang terus digulirkan. Makalah ini mendiskusikan bagaimana sebenarnya hubungan antara Negara (Indonesia) dengan para pemodal transnasional dalam mengendalikan sumber-sumber minyak dan gas bumi untuk kepentingan mereka. Makalah ini menyarankan bahwa meski industri-industri migas telah berbenah mereka sebenarnya tengah melakukan ekspansi dengan model operasi yang masih akan sama, dan karenanya masih akan membawa dampak kehancuran ekologis dan sosial dimana-mana seperti yang selalu terjadi sejak awal kebangkitan industri ekstraktif ini.
Pengantar
Indonesia dalam makalah ini diibaratkan sebuah mainan puzzle yang terdiri dari lima keping, dalam konteks hubungan antara Negara dengan industri-industri hidrokarbon. Keeping puzzle pertama menggambarkan keadaan setelah kemerdekaan selama masapemerintahan suharto, juga selama beberapa pergantian pemerintahan sesudahnya, bahwa kebijakan energi Indonesia secara defacto dilakukan dengan hanya mengekstraksi sumber-sumber daya energi yang sebenarnya bertentangan dengan kebutuhan untuk mengamankan cadangan energi Indonesia untuk kebutuhan di masa yang akan datang.
Yang kedua, meski sejumlah analisis memuji proses industrialsasi di Indonesia yang berjalan cepat dan dengan kebijakan masa Suharto, perkembangan infrastruktur industri sektor ini tidak sekaligus membawa pada kekuatan ekonomi industri yang tangguh atau kodisi negara yang fleksibel terhadap berbagai kesulitan ekonomi yang sedang terjadi.4 Padahal, akumulasi hutang luar negeri pada kondisi dan struktur sektor ini sekarang, sebenarnya telah terjadi semenjak jaman keemasan minyak Indonesia. Fenomena korupsi yang mengakar jauh di dalam perekonomian kita dan peran sebagai ‘budak ekonomi global’ yang dimainkan para pemimpin Negara dalam menjerumuskan seluruh bangsa pada tragedi ini, telah membawa pada bencana rejim minyak yang pertama ini dan menggambarkan kondisi transaksi antara beberapa indusrti ekstraktif –termasuk minyak dan gas bumi—dengan Negara Indonesia yang tidaklah berbeda dari apa yang dilakukan para kolonialis pendahulu mereka.
Selanjutnya...
Hendro Sangkoyo
Abstrak
Ekstraksi minyak dan gas bumi dari Indonesia yang telah terjadi selama kurun 30 tahun terakhir ini diketahui telah menghasilkan nilai nominal sekitar 300 miliar dolar.3 Dalam periode yang sangat menguntungkan tersebut, lepas dari adanya dampak munculnya militerisme ala barbar yang seolah dimapankan serta kelompok kelas menengah yang secara sosial menjadi tidak berdaya, rejim karbon ini telah ikut memfasilitasi terjadinya penculikan massal terhadap rakyat- baik secara ruang maupun kedudukan sosial mereka, termasuk di dalamnya adalah beberapa pembunuhan masal. Semua itu dilakukan dalam kerangka pengerahan secara sistematis dan terencana investasi publik dan swasta serta pemasungan politik terhadap rakyat. Namun anehnya ketika menghadapi situasi utang yang melonjak, kasus korupsi, dan kebangkrutan, industri minyak dan gas di Indonbesia berhasil lolos dari gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi, dan bahkan setelah kejatuhan Suharto mereka tetap mampu manyesuaikan diri dengan perubahan di dalam pemerintahan yang sedang terus digulirkan. Makalah ini mendiskusikan bagaimana sebenarnya hubungan antara Negara (Indonesia) dengan para pemodal transnasional dalam mengendalikan sumber-sumber minyak dan gas bumi untuk kepentingan mereka. Makalah ini menyarankan bahwa meski industri-industri migas telah berbenah mereka sebenarnya tengah melakukan ekspansi dengan model operasi yang masih akan sama, dan karenanya masih akan membawa dampak kehancuran ekologis dan sosial dimana-mana seperti yang selalu terjadi sejak awal kebangkitan industri ekstraktif ini.
Pengantar
Indonesia dalam makalah ini diibaratkan sebuah mainan puzzle yang terdiri dari lima keping, dalam konteks hubungan antara Negara dengan industri-industri hidrokarbon. Keeping puzzle pertama menggambarkan keadaan setelah kemerdekaan selama masapemerintahan suharto, juga selama beberapa pergantian pemerintahan sesudahnya, bahwa kebijakan energi Indonesia secara defacto dilakukan dengan hanya mengekstraksi sumber-sumber daya energi yang sebenarnya bertentangan dengan kebutuhan untuk mengamankan cadangan energi Indonesia untuk kebutuhan di masa yang akan datang.
Yang kedua, meski sejumlah analisis memuji proses industrialsasi di Indonesia yang berjalan cepat dan dengan kebijakan masa Suharto, perkembangan infrastruktur industri sektor ini tidak sekaligus membawa pada kekuatan ekonomi industri yang tangguh atau kodisi negara yang fleksibel terhadap berbagai kesulitan ekonomi yang sedang terjadi.4 Padahal, akumulasi hutang luar negeri pada kondisi dan struktur sektor ini sekarang, sebenarnya telah terjadi semenjak jaman keemasan minyak Indonesia. Fenomena korupsi yang mengakar jauh di dalam perekonomian kita dan peran sebagai ‘budak ekonomi global’ yang dimainkan para pemimpin Negara dalam menjerumuskan seluruh bangsa pada tragedi ini, telah membawa pada bencana rejim minyak yang pertama ini dan menggambarkan kondisi transaksi antara beberapa indusrti ekstraktif –termasuk minyak dan gas bumi—dengan Negara Indonesia yang tidaklah berbeda dari apa yang dilakukan para kolonialis pendahulu mereka.
Selanjutnya...
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
silah baca juga : SOS Pemanasan Global : Mari Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
Andreas Iswinarto-Sarekat Hijau Indonesia
(Desember 2007)
Vandhana Shiva, cendekiawan terkemuka India dan seorang aktivis sosial tingkat dunia menyatakan, “dengan menolak menandatangani Protokol Kyoto, Presiden Bush telah melakukan tindak terorisme ekologis pada sejumlah besar komunitas yang barangkali akan lenyap dari muka bumi karena pemanasan global. Sedangkan di Seattle, WTO dijuluki World Terorist Organisations (Organisasi Teroris Dunia) oleh para demostran, sebab kebijakan yang menyangkal hak kelangsungan hidup jutaan orang”..
“Mempertahankan ‘gaya hidup’ Amerika”-lah yang mendasari Presiden Bush dan juga pemerintahan Australia untuk tetap bebal menolak menandatangi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah tindak lanjut dari Konvensi Perubahan Iklim, yang menetapkan target penurunan emisi sebesar 5% untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Mempertahankan ‘ gaya hidup’ ini jugalah yang menyebabkan rendahnya komitmen negara-negara maju untuk memecahkan persoalan genting ini. Sesungguhnya di balik ‘gaya hidup’ Amerika inilah tersembunyi ketamakan dan keserakahan. Mahatma Gandhi memperingatkan “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak”.
Selain itu, di balik kedigjayaan perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional di negara-negara utara yang mengontrol WTO, IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga keuangan internsional, berlangsung rumus akumulasi kekayaan segelintir orang hanya mungkin terperoleh melalui penghisapan, dan kesengsaran yang lain..
Pemanasan Global Ancaman Bagi Perdamaian Dunia
Namun sebuah pukulan martil dihantamkan di dinding kebekuan ini oleh Panitia Nobel Swedia. Di tengah semakin menguatnya fakta-fakta perubahan iklim yang menyebabkan munculnya bencana ekologi di berbagai belahan dunia, Al Gore (mantan wakil presiden AS dan pejuang lingkungan hidup yang gigih) dan Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim), oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dianugerahi penghargaan nobel perdamaian.
Ini menguatkan kredibilitas IPCC yang menghimpun 2500 pakar dan peneliti dari 130 negara, berhadap-hadapan dengan berbagai lembaga kajian tandingan yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan Perusahaan Trans-Multinasional terutama perusahaan perminyakan raksasa untuk mematahkan temuan-temuan dan prediksi ilmiah di seputar isu perubahan iklim.
Selanjutnya
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
Andreas Iswinarto-Sarekat Hijau Indonesia
(Desember 2007)
Vandhana Shiva, cendekiawan terkemuka India dan seorang aktivis sosial tingkat dunia menyatakan, “dengan menolak menandatangani Protokol Kyoto, Presiden Bush telah melakukan tindak terorisme ekologis pada sejumlah besar komunitas yang barangkali akan lenyap dari muka bumi karena pemanasan global. Sedangkan di Seattle, WTO dijuluki World Terorist Organisations (Organisasi Teroris Dunia) oleh para demostran, sebab kebijakan yang menyangkal hak kelangsungan hidup jutaan orang”..
“Mempertahankan ‘gaya hidup’ Amerika”-lah yang mendasari Presiden Bush dan juga pemerintahan Australia untuk tetap bebal menolak menandatangi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah tindak lanjut dari Konvensi Perubahan Iklim, yang menetapkan target penurunan emisi sebesar 5% untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Mempertahankan ‘ gaya hidup’ ini jugalah yang menyebabkan rendahnya komitmen negara-negara maju untuk memecahkan persoalan genting ini. Sesungguhnya di balik ‘gaya hidup’ Amerika inilah tersembunyi ketamakan dan keserakahan. Mahatma Gandhi memperingatkan “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak”.
Selain itu, di balik kedigjayaan perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional di negara-negara utara yang mengontrol WTO, IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga keuangan internsional, berlangsung rumus akumulasi kekayaan segelintir orang hanya mungkin terperoleh melalui penghisapan, dan kesengsaran yang lain..
Pemanasan Global Ancaman Bagi Perdamaian Dunia
Namun sebuah pukulan martil dihantamkan di dinding kebekuan ini oleh Panitia Nobel Swedia. Di tengah semakin menguatnya fakta-fakta perubahan iklim yang menyebabkan munculnya bencana ekologi di berbagai belahan dunia, Al Gore (mantan wakil presiden AS dan pejuang lingkungan hidup yang gigih) dan Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim), oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dianugerahi penghargaan nobel perdamaian.
Ini menguatkan kredibilitas IPCC yang menghimpun 2500 pakar dan peneliti dari 130 negara, berhadap-hadapan dengan berbagai lembaga kajian tandingan yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan Perusahaan Trans-Multinasional terutama perusahaan perminyakan raksasa untuk mematahkan temuan-temuan dan prediksi ilmiah di seputar isu perubahan iklim.
Selanjutnya
Hari Aksi Global untuk Keadilan Iklim
Hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2008 pukul 08.30-12.00 WIB di Bundaran HI, Jakarta, Sarekat Hijau Indonesia (SHI) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar Hari Aksi Global untuk Keadilan Iklim. Agenda kegiatan meliputi: Melukis, Mengusung dan Deklarasi Bumi Baru.
“Jangan membebek, jangan mau dikambinghitamkan”
(“Bumi cukup untuk kita semua tetapi tidak untuk ketamakan segelintir orang”- Gandhi)
Latar
"Global Day of Action on Climate" atau "Hari Aksi Global untuk isu perubahan iklim" berlangsung sejak tahun 2005 dan telah menjadi kegiatan tahunan. Diadakan setiap kali pada hari Sabtu yang jatuh ditengah-tengah berlangsungnya pertemuan tahunan PBB mengenai perubahan iklim (Conference of Parties to the UNFCCC). Disebut sebagai hari aksi global karena pada tanggal tersebut masyarakat sipil dari berbagai kota dunia akan beraksi kurang lebih secara serentak menuntut keadilan iklim. Tahun ini pertemuan COP UNFCCC akan berlangsung di Poznan, Polandia, dari tanggal 1 hingga 12 Desember, sehingga Global Day of Action jatuh pada hari Sabtu, 6 Desember 2008.
Aksi tahun 2008
Tahun ini tuntutan aksi global ini berbunyi:
"Kami menuntut para pemimpin dunia untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan terganggunya keseimbangan iklim global yang menghancurkan. Untuk itu seluruh dunia perlu secepat mungkin menyepakati traktat pengurangan emisi yang lebih kuat yang adil dan efektif dalam meminimalkan bahaya perubahan iklim.
Kami menuntut negara-negara yang telah lama menjadi negara industri dan telah mengeluarkan emisi gas rumah kaca terbanyak untuk bertanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi emisi mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya dan berkontribusi dalam revolusi energi bersih di negara berkembang. Negara maju harus bertanggungjawab untuk membiayai langkah-langkah penyesuaian yang harus dilakukan, terutama oleh negara-negara penghasil emisi rendah dengan sumber daya ekonomi yang terbatas.
Yang pertama-tama akan terkena dampak terberat perubahan iklim adalah kelompok termiskin. Maka dari itu, mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk bertindak harus beraksi segera."
Tahun lalu masyarakat sipil Indonesia terlibat dalam Hari Aksi Global ini dengan fokus pada aksi di Denpasar bertepatan dengan pertemuan COP 13 di Nusa Dua, Bali.
Sarekat Hijau Indonesia dan Walhi berinisiatif untuk melanjutkan rantai aksi global tersebut. Aksi tahun ini juga akan mengangkat isu krisis keuangan global yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan krisis ekologi. Kami memandang bahwa krisis multi-dimensi global ini adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses dan kontrol ekonomi, alokasi sumberdaya ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Gaya hidup konsumtif kelompok dan masyarakat yang dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi dimungkinkan berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan dan/atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan. Di sisi yang lain, kami menilai bahwa Pemerintah Indonesia terus membebek kepada negara maju, yang berupaya mengalihkan tanggung-jawab mereka kepada negara miskin dan berkembang.
Tema
Tema utama aksi global dari Bundaran HI hingga Istana Negara di Jakarta adalah:
“Jangan Membebek, Jangan Mau Dikambing-hitamkan”
Dengan tuntutan dan seruan:
menuntut penurunan emisi dengan mengubah pola konsumsi di negara-negara Annex 1 dan mengurangi permintaan atas produk-produk/ bahan baku industri yang berpotensi mengancam kerusakan hutan Indonesia
menuntut penurunan emisi di negara-negara Annex 1 tanpa praktik offseting
menuntut pelunasan utang ekologi oleh negara-negara yang telah mengekstraksi sumberdaya alam Indonesia
menuntut jaminan, akses dan kontrol rakyat atas sumberdaya alam dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat
mengukuhkan kemandirian dan kedaulatan rakyat atas energi, pangan dan air
menolak nuklir, batu bara dan agrofuel sebagai jawaban atas kebutuhan energi bersih masa depan
menolak keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti bank dunia dalam pembiayaan penanganan perubahan iklim
Bentuk kegiatan
Aksi akan mengambil bentuk kegiatan karnaval keberagaman dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat luas. Semangat yang dipancarkan dari karnaval adalah optimisme untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan semangat persaudaraan dan solidaritas ekologis.
Peserta karnaval akan berpartisipasi dalam melukiskan gambaran bumi baru yang mencerminkan sebuah dunia dimana tidak ada lagi penjajahan ekonomi, sosial dan politik. Negara (rakyat) memiliki kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan adalah mutlak untuk dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyat sekaligus memberi jaminan penghidupan bagi generasi mendatang.
(“Bumi cukup untuk kita semua tetapi tidak untuk ketamakan segelintir orang”- Gandhi)
Rincian acara
Tempat : Sepanjang jalan antara Bundaran HI dan Istana Negara
Waktu : 6 Desember 2008, pk 8.30 – 12.00
Peserta : masyarakat umum (keluarga dan anak-anak dipersilakan terlibat)
08.30 – 10.00 : melukis Bumi Baru (di Bundaran HI, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat)
10.00 – 11.00 : berparade ke Istana Negara dengan mengusung lukisan Bumi Baru
11.00 – 12.00 : deklarasi Bumi Baru (di depan Istana Negara)
Persiapan teknis
Peserta diharapkan membawa perbekalan aksi berupa ide-ide kreatif untuk dituangkan pada kanvas Bumi Baru dan peralatannya (kuas dsb), bekal minum dan makan siang dari rumah (sebaiknya tidak dikemas dalam styrofoam dan plastik).
Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs:
*Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi** situs:*
http://sarekathijauindonesia.org/?q=id/content/hari-aksi-global-untuk-keadilan-iklim
http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/bioregion/gda_iklim/
http://www.facebook.com/pages/Sarekat-Hijau-Indonesia/99999490318
http://www.facebook.com/pages/WALHI/40747989917
http://timpakul.hijaubiru.org/hari-aksi-global-untuk-keadilan-iklim.html
Hubungan Masyarakat:
Ade Fadli 0815 2055331 – adefadli@walhi.or.id (Eksekutif Nasional Walhi)
Andreas Iswinarto 0815 11034333 – mataharikusatu@yahoo.com (Sarekat Hijau Indonesia)
Artikel-artikel terkait
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
Andreas Iswinarto-Sarekat Hijau Indonesia
(Desember 2007)
Vandhana Shiva, cendekiawan terkemuka India dan seorang aktivis sosial tingkat dunia menyatakan, “dengan menolak menandatangani Protokol Kyoto, Presiden Bush telah melakukan tindak terorisme ekologis pada sejumlah besar komunitas yang barangkali akan lenyap dari muka bumi karena pemanasan global. Sedangkan di Seattle, WTO dijuluki World Terorist Organisations (Organisasi Teroris Dunia) oleh para demostran, sebab kebijakan yang menyangkal hak kelangsungan hidup jutaan orang”..
“Mempertahankan ‘gaya hidup’ Amerika”-lah yang mendasari Presiden Bush dan juga pemerintahan Australia untuk tetap bebal menolak menandatangi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah tindak lanjut dari Konvensi Perubahan Iklim, yang menetapkan target penurunan emisi sebesar 5% untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Mempertahankan ‘ gaya hidup’ ini jugalah yang menyebabkan rendahnya komitmen negara-negara maju untuk memecahkan persoalan genting ini. Sesungguhnya di balik ‘gaya hidup’ Amerika inilah tersembunyi ketamakan dan keserakahan. Mahatma Gandhi memperingatkan “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak”.
Selain itu, di balik kedigjayaan perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional di negara-negara utara yang mengontrol WTO, IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga keuangan internsional, berlangsung rumus akumulasi kekayaan segelintir orang hanya mungkin terperoleh melalui penghisapan, dan kesengsaran yang lain..
Pemanasan Global Ancaman Bagi Perdamaian Dunia
Namun sebuah pukulan martil dihantamkan di dinding kebekuan ini oleh Panitia Nobel Swedia. Di tengah semakin menguatnya fakta-fakta perubahan iklim yang menyebabkan munculnya bencana ekologi di berbagai belahan dunia, Al Gore (mantan wakil presiden AS dan pejuang lingkungan hidup yang gigih) dan Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim), oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dianugerahi penghargaan nobel perdamaian.
Ini menguatkan kredibilitas IPCC yang menghimpun 2500 pakar dan peneliti dari 130 negara, berhadap-hadapan dengan berbagai lembaga kajian tandingan yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan Perusahaan Trans-Multinasional terutama perusahaan perminyakan raksasa untuk mematahkan temuan-temuan dan prediksi ilmiah di seputar isu perubahan iklim.
Selanjutnya
Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)
Hendro Sangkoyo
Abstrak
Ekstraksi minyak dan gas bumi dari Indonesia yang telah terjadi selama kurun 30 tahun terakhir ini diketahui telah menghasilkan nilai nominal sekitar 300 miliar dolar.3 Dalam periode yang sangat menguntungkan tersebut, lepas dari adanya dampak munculnya militerisme ala barbar yang seolah dimapankan serta kelompok kelas menengah yang secara sosial menjadi tidak berdaya, rejim karbon ini telah ikut memfasilitasi terjadinya penculikan massal terhadap rakyat- baik secara ruang maupun kedudukan sosial mereka, termasuk di dalamnya adalah beberapa pembunuhan masal. Semua itu dilakukan dalam kerangka pengerahan secara sistematis dan terencana investasi publik dan swasta serta
pemasungan politik terhadap rakyat. Namun anehnya ketika menghadapi situasi utang yang melonjak, kasus korupsi, dan kebangkrutan, industri minyak dan gas di Indonbesia berhasil lolos dari gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi, dan bahkan setelah kejatuhan Suharto mereka tetap mampu manyesuaikan diri dengan perubahan di dalam pemerintahan yang sedang terus digulirkan. Makalah ini mendiskusikan bagaimana sebenarnya hubungan antara Negara (Indonesia) dengan para pemodal transnasional dalam mengendalikan sumber-sumber minyak dan gas bumi untuk kepentingan mereka. Makalah ini menyarankan bahwa meski industri-industri migas telah berbenah mereka sebenarnya tengah melakukan ekspansi dengan model operasi yang masih akan sama, dan karenanya masih akan membawa dampak kehancuran ekologis dan sosial dimana-mana seperti yang selalu terjadi sejak awal kebangkitan industri ekstraktif ini.
Pengantar
Indonesia dalam makalah ini diibaratkan sebuah mainan puzzle yang terdiri dari lima keping, dalam konteks hubungan antara Negara dengan industri-industri hidrokarbon. Keeping puzzle pertama menggambarkan keadaan setelah kemerdekaan selama masapemerintahan suharto, juga selama beberapa pergantian pemerintahan sesudahnya, bahwa kebijakan energi Indonesia secara defacto dilakukan dengan hanya mengekstraksi sumber-sumber daya energi yang sebenarnya bertentangan dengan kebutuhan untuk mengamankan cadangan energi Indonesia untuk kebutuhan di masa yang akan datang.
Yang kedua, meski sejumlah analisis memuji proses industrialsasi di Indonesia yang berjalan cepat dan dengan kebijakan masa Suharto, perkembangan infrastruktur industri sektor ini tidak sekaligus membawa pada kekuatan ekonomi industri yang tangguh atau kodisi negara yang fleksibel terhadap berbagai kesulitan ekonomi yang sedang terjadi.4 Padahal, akumulasi hutang luar negeri pada kondisi dan struktur sektor ini sekarang, sebenarnya telah terjadi semenjak jaman keemasan minyak Indonesia. Fenomena korupsi yang mengakar jauh di dalam perekonomian kita dan peran sebagai ‘budak ekonomi global’ yang dimainkan para pemimpin Negara dalam menjerumuskan seluruh bangsa pada tragedi ini, telah membawa pada bencana rejim minyak yang pertama ini dan menggambarkan kondisi transaksi antara beberapa indusrti ekstraktif –termasuk minyak dan gas bumi—dengan Negara Indonesia yang tidaklah berbeda dari apa yang dilakukan para kolonialis pendahulu mereka.
Selanjutnya..
Protokol Rakyat tentang Perubahan Iklim
Bali 2007
Pembukaan
Planet bumi tengah berada di tengah krisis perubahan iklim pada tingkat yang sangat membahayakan. Dibutuhkan tindakan-tindakan drastic untuk mengembalikan keadaan. Suhu global meningkat dua kali lebih cepat dalam waktu 50 tahun terakhir sejak akhir abad yang lampau dan diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat pada decade-dekade yang akan datang. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca, berkali-kali merusak lingkungan, dan, menghancurkan hidup serta kehidupan khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan paling rentan.
Perubahan iklim yang semakin berbahaya ini didorong oleh peningkatan produksi buangan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan manusia. Peningkatan gas rumah kaca yang paling membahayakan disebabkan oleh buangan CO2 yang diakibatkan oleh tingginya pembakaran bahan-bakar fosil, operasi-operasi komersial, sarana transportasi dan aktivitas-aktivitas militer. Kapasitas planet bumi untuk memproses buangan ini telah mengalami pelemahan yang luar biasa akibat meluasnya dan semakin hancurnya hutan di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, konsentrasi gas rumah kaca berupa buangan CO2 saat ini telah jauh di atas ambang-batas alami yang berlangsung selama kurang lebih 650.000 tahun belakangan. Konsentrasi metan dan nutrousoksida, yang juga disebabkan oleh industry dan pertanian, juga mengalami peningkatan secara dramatis dan turut memperburuk dampak pemanasan global.
Perubahan iklim akan secara universal membawa dampak buruh bagi penduduk dunia dengan semakin membesar dan semakin seringnya perubahan cuaca panas yang tinggi dan pola hujan, demikian pula dengan badai tropis, topan, dan angin ribut. Afrika, Asia, dan Amerika Latin akan menghadapi gejala menyingkatnya musim tanam, berkurangnya mutu lahan, menghilang atau rusaknya tanah pertanian, turunnya produksi pertanian, dan semakin langkanya air minum. Kekeringan di Afrika akan memperluas kelaparan dan kelangkaan pangan. Asia telah lebih dulu menghadapi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor, yang akan menyebabkan mewabahnya berbagai penyakit dan kematian. Di Latim Amerika, meningkatnya suhu dan berkurangnya keanekaragaman hutan tropis akan menghancurkan komunitas-komunitas asli. Secara global, meningkatnya permukaan air laut akan membanjiri kawasan-kawasan yang berada dibawah permukaan laut, meningkatnya ancaman petir akan mengancam masyarakat pesisir, dan semakin panasnya suhu air laut akan menghilangkan cadangan ikan.
Satu abad yang lalu telah dilalui dengan mewariskan kemajuan perkembangan teknologi, produksi, dan peradaban manusia—akan tetapi hal ini harus dibayar dengan dengan rangkaian bencana ekologi global yang terus berkembang. Pada satu sisi, elite-elite ekonomi dan politik global telah secara sembrono mendorong produksi berorientasi keuntungan dan meningkatkan tingkat konsumsi dunia. Pada sisi lain, berjuta-juta manusia hidup dalam keadaan yang serba terbelakang dan sengsara dengan hanya bersandar pada konsumsi subsisten yang ala kadarnya, atau bahkan lebih rendah lagi. Perusahaan-perusahaan transnasional besar di dunia (TNCs) yang umumnya berbasis di negara-negara utara dengan sayap usahanya yang sampai ke selatan, telah menjadi pihak yang paling lama menyebabkan terjadinya pemanasan global. Bahkan, pada saat ini Negara-negara industry telah menciptakan eksploitasi yang demikian hebat terhadap rakyat dan sumberdaya alam di selatan. Nafsu untuk mengejar pertumbuhan dan keuntungan adalah faktor utama yang menjadi inti penghisapan, kemiskinan structural, dan pemanasan global.
Selanjutnya
“Jangan membebek, jangan mau dikambinghitamkan”
(“Bumi cukup untuk kita semua tetapi tidak untuk ketamakan segelintir orang”- Gandhi)
Latar
"Global Day of Action on Climate" atau "Hari Aksi Global untuk isu perubahan iklim" berlangsung sejak tahun 2005 dan telah menjadi kegiatan tahunan. Diadakan setiap kali pada hari Sabtu yang jatuh ditengah-tengah berlangsungnya pertemuan tahunan PBB mengenai perubahan iklim (Conference of Parties to the UNFCCC). Disebut sebagai hari aksi global karena pada tanggal tersebut masyarakat sipil dari berbagai kota dunia akan beraksi kurang lebih secara serentak menuntut keadilan iklim. Tahun ini pertemuan COP UNFCCC akan berlangsung di Poznan, Polandia, dari tanggal 1 hingga 12 Desember, sehingga Global Day of Action jatuh pada hari Sabtu, 6 Desember 2008.
Aksi tahun 2008
Tahun ini tuntutan aksi global ini berbunyi:
"Kami menuntut para pemimpin dunia untuk segera mengambil langkah-langkah pencegahan terganggunya keseimbangan iklim global yang menghancurkan. Untuk itu seluruh dunia perlu secepat mungkin menyepakati traktat pengurangan emisi yang lebih kuat yang adil dan efektif dalam meminimalkan bahaya perubahan iklim.
Kami menuntut negara-negara yang telah lama menjadi negara industri dan telah mengeluarkan emisi gas rumah kaca terbanyak untuk bertanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi emisi mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya dan berkontribusi dalam revolusi energi bersih di negara berkembang. Negara maju harus bertanggungjawab untuk membiayai langkah-langkah penyesuaian yang harus dilakukan, terutama oleh negara-negara penghasil emisi rendah dengan sumber daya ekonomi yang terbatas.
Yang pertama-tama akan terkena dampak terberat perubahan iklim adalah kelompok termiskin. Maka dari itu, mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk bertindak harus beraksi segera."
Tahun lalu masyarakat sipil Indonesia terlibat dalam Hari Aksi Global ini dengan fokus pada aksi di Denpasar bertepatan dengan pertemuan COP 13 di Nusa Dua, Bali.
Sarekat Hijau Indonesia dan Walhi berinisiatif untuk melanjutkan rantai aksi global tersebut. Aksi tahun ini juga akan mengangkat isu krisis keuangan global yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan krisis ekologi. Kami memandang bahwa krisis multi-dimensi global ini adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses dan kontrol ekonomi, alokasi sumberdaya ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Gaya hidup konsumtif kelompok dan masyarakat yang dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi dimungkinkan berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan dan/atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan. Di sisi yang lain, kami menilai bahwa Pemerintah Indonesia terus membebek kepada negara maju, yang berupaya mengalihkan tanggung-jawab mereka kepada negara miskin dan berkembang.
Tema
Tema utama aksi global dari Bundaran HI hingga Istana Negara di Jakarta adalah:
“Jangan Membebek, Jangan Mau Dikambing-hitamkan”
Dengan tuntutan dan seruan:
menuntut penurunan emisi dengan mengubah pola konsumsi di negara-negara Annex 1 dan mengurangi permintaan atas produk-produk/ bahan baku industri yang berpotensi mengancam kerusakan hutan Indonesia
menuntut penurunan emisi di negara-negara Annex 1 tanpa praktik offseting
menuntut pelunasan utang ekologi oleh negara-negara yang telah mengekstraksi sumberdaya alam Indonesia
menuntut jaminan, akses dan kontrol rakyat atas sumberdaya alam dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat
mengukuhkan kemandirian dan kedaulatan rakyat atas energi, pangan dan air
menolak nuklir, batu bara dan agrofuel sebagai jawaban atas kebutuhan energi bersih masa depan
menolak keterlibatan lembaga keuangan internasional seperti bank dunia dalam pembiayaan penanganan perubahan iklim
Bentuk kegiatan
Aksi akan mengambil bentuk kegiatan karnaval keberagaman dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat luas. Semangat yang dipancarkan dari karnaval adalah optimisme untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan semangat persaudaraan dan solidaritas ekologis.
Peserta karnaval akan berpartisipasi dalam melukiskan gambaran bumi baru yang mencerminkan sebuah dunia dimana tidak ada lagi penjajahan ekonomi, sosial dan politik. Negara (rakyat) memiliki kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan adalah mutlak untuk dipergunakan sepenuhnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan rakyat sekaligus memberi jaminan penghidupan bagi generasi mendatang.
(“Bumi cukup untuk kita semua tetapi tidak untuk ketamakan segelintir orang”- Gandhi)
Rincian acara
Tempat : Sepanjang jalan antara Bundaran HI dan Istana Negara
Waktu : 6 Desember 2008, pk 8.30 – 12.00
Peserta : masyarakat umum (keluarga dan anak-anak dipersilakan terlibat)
08.30 – 10.00 : melukis Bumi Baru (di Bundaran HI, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat)
10.00 – 11.00 : berparade ke Istana Negara dengan mengusung lukisan Bumi Baru
11.00 – 12.00 : deklarasi Bumi Baru (di depan Istana Negara)
Persiapan teknis
Peserta diharapkan membawa perbekalan aksi berupa ide-ide kreatif untuk dituangkan pada kanvas Bumi Baru dan peralatannya (kuas dsb), bekal minum dan makan siang dari rumah (sebaiknya tidak dikemas dalam styrofoam dan plastik).
Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi situs:
*Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi** situs:*
http://sarekathijauindonesia.org/?q=id/content/hari-aksi-global-untuk-keadilan-iklim
http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/bioregion/gda_iklim/
http://www.facebook.com/pages/Sarekat-Hijau-Indonesia/99999490318
http://www.facebook.com/pages/WALHI/40747989917
http://timpakul.hijaubiru.org/hari-aksi-global-untuk-keadilan-iklim.html
Hubungan Masyarakat:
Ade Fadli 0815 2055331 – adefadli@walhi.or.id (Eksekutif Nasional Walhi)
Andreas Iswinarto 0815 11034333 – mataharikusatu@yahoo.com (Sarekat Hijau Indonesia)
Artikel-artikel terkait
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
Andreas Iswinarto-Sarekat Hijau Indonesia
(Desember 2007)
Vandhana Shiva, cendekiawan terkemuka India dan seorang aktivis sosial tingkat dunia menyatakan, “dengan menolak menandatangani Protokol Kyoto, Presiden Bush telah melakukan tindak terorisme ekologis pada sejumlah besar komunitas yang barangkali akan lenyap dari muka bumi karena pemanasan global. Sedangkan di Seattle, WTO dijuluki World Terorist Organisations (Organisasi Teroris Dunia) oleh para demostran, sebab kebijakan yang menyangkal hak kelangsungan hidup jutaan orang”..
“Mempertahankan ‘gaya hidup’ Amerika”-lah yang mendasari Presiden Bush dan juga pemerintahan Australia untuk tetap bebal menolak menandatangi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah tindak lanjut dari Konvensi Perubahan Iklim, yang menetapkan target penurunan emisi sebesar 5% untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca. Mempertahankan ‘ gaya hidup’ ini jugalah yang menyebabkan rendahnya komitmen negara-negara maju untuk memecahkan persoalan genting ini. Sesungguhnya di balik ‘gaya hidup’ Amerika inilah tersembunyi ketamakan dan keserakahan. Mahatma Gandhi memperingatkan “Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak”.
Selain itu, di balik kedigjayaan perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional di negara-negara utara yang mengontrol WTO, IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga keuangan internsional, berlangsung rumus akumulasi kekayaan segelintir orang hanya mungkin terperoleh melalui penghisapan, dan kesengsaran yang lain..
Pemanasan Global Ancaman Bagi Perdamaian Dunia
Namun sebuah pukulan martil dihantamkan di dinding kebekuan ini oleh Panitia Nobel Swedia. Di tengah semakin menguatnya fakta-fakta perubahan iklim yang menyebabkan munculnya bencana ekologi di berbagai belahan dunia, Al Gore (mantan wakil presiden AS dan pejuang lingkungan hidup yang gigih) dan Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC (Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim), oleh Perserikatan Bangsa-bangsa dianugerahi penghargaan nobel perdamaian.
Ini menguatkan kredibilitas IPCC yang menghimpun 2500 pakar dan peneliti dari 130 negara, berhadap-hadapan dengan berbagai lembaga kajian tandingan yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan Perusahaan Trans-Multinasional terutama perusahaan perminyakan raksasa untuk mematahkan temuan-temuan dan prediksi ilmiah di seputar isu perubahan iklim.
Selanjutnya
Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)
Hendro Sangkoyo
Abstrak
Ekstraksi minyak dan gas bumi dari Indonesia yang telah terjadi selama kurun 30 tahun terakhir ini diketahui telah menghasilkan nilai nominal sekitar 300 miliar dolar.3 Dalam periode yang sangat menguntungkan tersebut, lepas dari adanya dampak munculnya militerisme ala barbar yang seolah dimapankan serta kelompok kelas menengah yang secara sosial menjadi tidak berdaya, rejim karbon ini telah ikut memfasilitasi terjadinya penculikan massal terhadap rakyat- baik secara ruang maupun kedudukan sosial mereka, termasuk di dalamnya adalah beberapa pembunuhan masal. Semua itu dilakukan dalam kerangka pengerahan secara sistematis dan terencana investasi publik dan swasta serta
pemasungan politik terhadap rakyat. Namun anehnya ketika menghadapi situasi utang yang melonjak, kasus korupsi, dan kebangkrutan, industri minyak dan gas di Indonbesia berhasil lolos dari gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi, dan bahkan setelah kejatuhan Suharto mereka tetap mampu manyesuaikan diri dengan perubahan di dalam pemerintahan yang sedang terus digulirkan. Makalah ini mendiskusikan bagaimana sebenarnya hubungan antara Negara (Indonesia) dengan para pemodal transnasional dalam mengendalikan sumber-sumber minyak dan gas bumi untuk kepentingan mereka. Makalah ini menyarankan bahwa meski industri-industri migas telah berbenah mereka sebenarnya tengah melakukan ekspansi dengan model operasi yang masih akan sama, dan karenanya masih akan membawa dampak kehancuran ekologis dan sosial dimana-mana seperti yang selalu terjadi sejak awal kebangkitan industri ekstraktif ini.
Pengantar
Indonesia dalam makalah ini diibaratkan sebuah mainan puzzle yang terdiri dari lima keping, dalam konteks hubungan antara Negara dengan industri-industri hidrokarbon. Keeping puzzle pertama menggambarkan keadaan setelah kemerdekaan selama masapemerintahan suharto, juga selama beberapa pergantian pemerintahan sesudahnya, bahwa kebijakan energi Indonesia secara defacto dilakukan dengan hanya mengekstraksi sumber-sumber daya energi yang sebenarnya bertentangan dengan kebutuhan untuk mengamankan cadangan energi Indonesia untuk kebutuhan di masa yang akan datang.
Yang kedua, meski sejumlah analisis memuji proses industrialsasi di Indonesia yang berjalan cepat dan dengan kebijakan masa Suharto, perkembangan infrastruktur industri sektor ini tidak sekaligus membawa pada kekuatan ekonomi industri yang tangguh atau kodisi negara yang fleksibel terhadap berbagai kesulitan ekonomi yang sedang terjadi.4 Padahal, akumulasi hutang luar negeri pada kondisi dan struktur sektor ini sekarang, sebenarnya telah terjadi semenjak jaman keemasan minyak Indonesia. Fenomena korupsi yang mengakar jauh di dalam perekonomian kita dan peran sebagai ‘budak ekonomi global’ yang dimainkan para pemimpin Negara dalam menjerumuskan seluruh bangsa pada tragedi ini, telah membawa pada bencana rejim minyak yang pertama ini dan menggambarkan kondisi transaksi antara beberapa indusrti ekstraktif –termasuk minyak dan gas bumi—dengan Negara Indonesia yang tidaklah berbeda dari apa yang dilakukan para kolonialis pendahulu mereka.
Selanjutnya..
Protokol Rakyat tentang Perubahan Iklim
Bali 2007
Pembukaan
Planet bumi tengah berada di tengah krisis perubahan iklim pada tingkat yang sangat membahayakan. Dibutuhkan tindakan-tindakan drastic untuk mengembalikan keadaan. Suhu global meningkat dua kali lebih cepat dalam waktu 50 tahun terakhir sejak akhir abad yang lampau dan diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat pada decade-dekade yang akan datang. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca, berkali-kali merusak lingkungan, dan, menghancurkan hidup serta kehidupan khususnya bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan paling rentan.
Perubahan iklim yang semakin berbahaya ini didorong oleh peningkatan produksi buangan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh tindakan-tindakan manusia. Peningkatan gas rumah kaca yang paling membahayakan disebabkan oleh buangan CO2 yang diakibatkan oleh tingginya pembakaran bahan-bakar fosil, operasi-operasi komersial, sarana transportasi dan aktivitas-aktivitas militer. Kapasitas planet bumi untuk memproses buangan ini telah mengalami pelemahan yang luar biasa akibat meluasnya dan semakin hancurnya hutan di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, konsentrasi gas rumah kaca berupa buangan CO2 saat ini telah jauh di atas ambang-batas alami yang berlangsung selama kurang lebih 650.000 tahun belakangan. Konsentrasi metan dan nutrousoksida, yang juga disebabkan oleh industry dan pertanian, juga mengalami peningkatan secara dramatis dan turut memperburuk dampak pemanasan global.
Perubahan iklim akan secara universal membawa dampak buruh bagi penduduk dunia dengan semakin membesar dan semakin seringnya perubahan cuaca panas yang tinggi dan pola hujan, demikian pula dengan badai tropis, topan, dan angin ribut. Afrika, Asia, dan Amerika Latin akan menghadapi gejala menyingkatnya musim tanam, berkurangnya mutu lahan, menghilang atau rusaknya tanah pertanian, turunnya produksi pertanian, dan semakin langkanya air minum. Kekeringan di Afrika akan memperluas kelaparan dan kelangkaan pangan. Asia telah lebih dulu menghadapi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor, yang akan menyebabkan mewabahnya berbagai penyakit dan kematian. Di Latim Amerika, meningkatnya suhu dan berkurangnya keanekaragaman hutan tropis akan menghancurkan komunitas-komunitas asli. Secara global, meningkatnya permukaan air laut akan membanjiri kawasan-kawasan yang berada dibawah permukaan laut, meningkatnya ancaman petir akan mengancam masyarakat pesisir, dan semakin panasnya suhu air laut akan menghilangkan cadangan ikan.
Satu abad yang lalu telah dilalui dengan mewariskan kemajuan perkembangan teknologi, produksi, dan peradaban manusia—akan tetapi hal ini harus dibayar dengan dengan rangkaian bencana ekologi global yang terus berkembang. Pada satu sisi, elite-elite ekonomi dan politik global telah secara sembrono mendorong produksi berorientasi keuntungan dan meningkatkan tingkat konsumsi dunia. Pada sisi lain, berjuta-juta manusia hidup dalam keadaan yang serba terbelakang dan sengsara dengan hanya bersandar pada konsumsi subsisten yang ala kadarnya, atau bahkan lebih rendah lagi. Perusahaan-perusahaan transnasional besar di dunia (TNCs) yang umumnya berbasis di negara-negara utara dengan sayap usahanya yang sampai ke selatan, telah menjadi pihak yang paling lama menyebabkan terjadinya pemanasan global. Bahkan, pada saat ini Negara-negara industry telah menciptakan eksploitasi yang demikian hebat terhadap rakyat dan sumberdaya alam di selatan. Nafsu untuk mengejar pertumbuhan dan keuntungan adalah faktor utama yang menjadi inti penghisapan, kemiskinan structural, dan pemanasan global.
Selanjutnya
Kamis, 20 November 2008
Sjam Kamaruzaman : Anak Tuban Dalam Halimun G30S
(Liputan Khusus Majalah Tempo-23 November 2008)
Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman
simak pula
G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66
Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65
John Roosa Blogspot
Anak Tuban dalam Halimun G30S
Lelaki dengan Lima Alias
Sjam Kamaruzaman disebut-sebut sebagai tokoh paling misterius dalam Gerakan 30 September 1965. Arogan dan kelewat percaya diri, ia lumat bersama gerakan yang ia rencanakan sendiri.
Agen Merah Penyusup Tentara
Gerakan dengan Tiga Pita
Hamim: Sjam Suka Omong Besar
PKI belum punya kekuatan massa yang betul-betul siap berperang. Waktu itu partai hanya siap untuk demonstrasi, rapat umum, menuntut upah, melawan Amerika. Tapi, untuk suruh berperang, nanti dulu.
Nyanyian God Father Blok III
Sjam banyak membuka informasi rahasia Biro Chusus Partai Komunis Indonesia. Dilaporkan ke Jenderal Soeharto.
Intel ’Penggarap’ Tentara
Ia mempengaruhi tentara agar menyokong Partai Komunis Indonesia. Perwira yang setia kepadanya dibantu naik pangkat.
Perjalanan Preman Tuban
Pendiam tak banyak cakap, Sjam Kamaruzaman aktif berorganisasi. Main musik dan menyanyi di Yogyakarta.
Pathuk, Soeharto, Perkenalan Biasa
Rumah Teralis Bunga Teratai
Rumah keluarga Sjam masih berdiri tegak di Pramuka Jati. Diambil alih polisi militer penggerebeknya.
Akhir Pelarian Sang Buron
Sjam ditangkap setelah satu setengah tahun bersembunyi. Menggalang kekuatan sisa PKI.
Kesaksian Sjam Kolom John Rossa
Jungkir-Balik Setelah Prahara
Anak-anak Sjam hidup tercerai-berai. Masih merahasiakan silsilah keluarga.
Peluk Terakhir buat Sang Putri
Rencana eksekusi mati Sjam disampaikan kepada keluarganya meski jasad dan kuburnya tak pernah jelas. Ada yang percaya masih hidup.
Versi Mutakhir G30S
Kolom Asvi Warman Adam
Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman
simak pula
G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66
Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65
John Roosa Blogspot
Anak Tuban dalam Halimun G30S
Lelaki dengan Lima Alias
Sjam Kamaruzaman disebut-sebut sebagai tokoh paling misterius dalam Gerakan 30 September 1965. Arogan dan kelewat percaya diri, ia lumat bersama gerakan yang ia rencanakan sendiri.
Agen Merah Penyusup Tentara
Gerakan dengan Tiga Pita
Hamim: Sjam Suka Omong Besar
PKI belum punya kekuatan massa yang betul-betul siap berperang. Waktu itu partai hanya siap untuk demonstrasi, rapat umum, menuntut upah, melawan Amerika. Tapi, untuk suruh berperang, nanti dulu.
Nyanyian God Father Blok III
Sjam banyak membuka informasi rahasia Biro Chusus Partai Komunis Indonesia. Dilaporkan ke Jenderal Soeharto.
Intel ’Penggarap’ Tentara
Ia mempengaruhi tentara agar menyokong Partai Komunis Indonesia. Perwira yang setia kepadanya dibantu naik pangkat.
Perjalanan Preman Tuban
Pendiam tak banyak cakap, Sjam Kamaruzaman aktif berorganisasi. Main musik dan menyanyi di Yogyakarta.
Pathuk, Soeharto, Perkenalan Biasa
Rumah Teralis Bunga Teratai
Rumah keluarga Sjam masih berdiri tegak di Pramuka Jati. Diambil alih polisi militer penggerebeknya.
Akhir Pelarian Sang Buron
Sjam ditangkap setelah satu setengah tahun bersembunyi. Menggalang kekuatan sisa PKI.
Kesaksian Sjam Kolom John Rossa
Jungkir-Balik Setelah Prahara
Anak-anak Sjam hidup tercerai-berai. Masih merahasiakan silsilah keluarga.
Peluk Terakhir buat Sang Putri
Rencana eksekusi mati Sjam disampaikan kepada keluarganya meski jasad dan kuburnya tak pernah jelas. Ada yang percaya masih hidup.
Versi Mutakhir G30S
Kolom Asvi Warman Adam
Rabu, 19 November 2008
Persembahan Urban Poor : Rakyat Baku Sapa Mengubah Indonesia
menjadi berita hari ini lalu esok hancur, dan bangkit lagi setiap hari, kota raksasa yang meruang di kamar tiga meter persegi, juga tak terbatas bagai sebuah galaksi kota yang memimpikan kita semua, yang kita bangun dan robohkan dan bangun lagi sementara kita bermimpi, aku berbicara tentang kota raksasa, yang realitas kesehariannya terdiri atas dua kata: yang liyan dan di setiap mereka ada sebuah aku yang dipetik dari sebuah kami, aku yang hanyut
Octavio Paz, I Speak of the City
Bagaimana kita menafsir Indonesia hari ini? Kehidupan bersama yang tergerus oleh keserakahan, korupsi, kekerasan dan kejumudan. Orang-orang miskin di kota yang digusur pemukiman dan pekerjaannya; dan terlantar, teronggok bagai sampah namun tetap lentur dan liat menjaga kehidupannya, walau tidak diakui sumbangan dan haknya. Orang-orang gunung yang awas menyiasati perubahan jaman dan merawat akar kehidupannya. Puluhan ribu warga desa-desa di Porong yang digusur oleh lumpur keserakahan pemodal, diinjak-injak hak hidup dan peradabannya, kemanusiaan dan masa depannya. Indonesia yang semakin urban tetapi sumberdaya alamnya habis dikuras, hasilnya mengalir ke pusat-pusat perekonomian dunia dan saku mereka yang berkuasa. Bencana alam, nyawa yang tak lagi berharga, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang mengalami malnutrisi, orang-orang yang hilang harapan, membunuh dirinya karena kemiskinan, gaya hidup bermewah orang-orang super kaya, dan penguasa politik yang pura-pura peduli tetapi ketahuan tuli dan tidak becus.
Indonesia yang centang perenang, yang bangkrut, yang pada 2009 akan menyelenggarakan, lagi-lagi, upacara demokrasi basa basi, pemilihan presiden dan anggota parlemen. Dan para bandit dan garong dan serigala buas mulai bersibuk dan bersiap, menebar pesona, menabur benih-benih bencana.
Akankah kita diam saja? Akankah kita menggugat? Akankah kita bertindak? Akankah kita mengubah?
Acara menyambut hari hak asasi manusia, yang merupakan acara tahunan Uplink sebagai organisasi jaringan rakyat miskin di limabelas kota, merupakan langkah simbolik menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tindakan simbolik untuk memelihara kejernihan suara nurani, tindakan menjaga lilin harapan agar tidak padam, dan seruan bergerak untuk perubahan menuju kehidupan bersama dan berbangsa dengan keadilan sosial, kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utamanya.
Prinsip dasar acara
• Kepekaan pada lingkungan – daur ulang dan pengomposan semua sampah selama acara berlangsung; bahan dan peralatan makanan dan minuman organik bebas zat kimia unorganik, bersih dan sehat; padat karya, dengan partisipasi warga kampung-kampung miskin kota; bebas dominasi modal besar
• Inklusif: Kegiatan selama 6 hari ini akan diikuti oleh rakyat miskin kota dari 15 simpul UPLINK, individu dan kelompok-kelompok mayarakat warga (civil society), terbuka bagi semua untuk hadir, ikut serta, dan berkarya.
• Berbagi, belajar, berkreasi, berekreasi:
o Pagi-sore -- workshop, pameran, bazaar rakyat, pelatihan, belajar bersama
o Malam hari – pertunjukan seni
Tempat dan Waktu
Taman Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, 4 – 10 Desember.
Ruang publik terbuka, dan Taman Proklamasi dipilih sebagai upaya menarik warga kota keluar dari ruang-ruang publik tertutup di mall, hotel, dan sejenisnya, dan untuk meneguhkan kembali sikap adil dan merdeka sebagaimana diamanatkan para pejuang bangsa.
Acara
Pertunjukan
Kamis 4 Desember
11.00 Karnaval "Boneka Bonek 09": Bundaran HI – Istana Negara
Komunitas Lima Gunung Tanto Mendut, Drumblek Salatiga, Group Kesenian Rakyat Miskin Kota, Rakyat Miskin Kota
Jumat 5 Desember
09.00 Tari Pembuka: Komunitas Lima Gunung Tanto Mendut
Dibuka oleh Warga Korban Gusuran dan Korban Lumpur Lapindo
Sabtu 6 Desember
19.00 Calung Uplink Tasikmalaya
20.00 Musik Reggae Tony Q "Baku Rasta"
Minggu 7 Desember
19.00 Lenong Betawi Rawa Malang Jakarta Utara
20.00 Kecapi Sunda “Mul Ang Ka Indung” Tan De Seng dan Pedepokan Seni Pasundan Asih
Senin 8 Desember
20.00 Layar Tancep LASKAR PELANGI (dalam konfirmasi)
Selasa 9 Desember
13.00 Konferensi Pers SURVIVORS Dadang Christanto, “1000 manusia Lumpur
Korban Lumpur Panas Lapindo” di Galeri Cemara
19.00 Tari Pakarena, Uplink Makassar
20.00 Wayang Lindur “Srikandi Gugat” Slamet Gundhono
Rabu 10 Desember
09.00 SURVIVORS Dadang Christanto 1000 manusia Lumpur Korban Lumpur Panas Lapindo
Workshop
Jumat 5 Desember
14.00-17.00
• Kulit Kerang Hijau untuk Produk Kerajinan, Desain Produk ITATS Surabaya dan PUPUK Surabaya
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organic rumah tangga (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
Sabtu 6 Desember
10.00-13.00
• Tata Ruang Kota tanpa Penggusuran: Walikota Pekalongan, Walikota Solo, DPRD Jawa Timur, Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya
• Mengenali Zat Aditif pada Makanan dan Minuman (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
10.00-16.00
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Kulit Kerang Hijau untuk Produk Kerajinan, Desain Produk ITATS Surabaya dan PUPUK Surabaya
14.00-17.00
• Pembuatan Makanan dan Minuman Sehat (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
• Metode Organising 'One on One', Kerjasama Uplink dan SCN
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organik rumah tangga (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya dan YPBB- Bandung)
Minggu 7 Desember
10.00-13.00
• Metode Pijat Akupresur (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organik rumah tangga (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya dan YPBB- Bandung)
10.00-16.00
• Pendidikan Anak Kreatif (Frans Parera)
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Kulit Kerang Hijau untuk Produk Kerajinan, Desain Produk ITATS Surabaya dan PUPUK Surabaya
14.00-17.00
• Pertanian Lahan Sempit (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
Senin 8 Desember
10.00-16.00
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organic rumah tangga (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
14.00-17.00
• Workshop Pengelolaan Keuangan Rumah tangga (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
Selasa 9 Desember
10.00-13.00
• Metode Pijat Akupresur (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organic rumah tangga (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya dan YPBB- Bandung)
10.00-16.00
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Tata Kelola Kota yang Partisipatif, Pengalaman KPRM (Komite Perjuangan Rakyat Miskin): Thamrin Amal Tamagola, Asmara Nababan (dalam Konfirmasi) dan Drs. Alwi Rachman Dipl. TEFL (Dosen Unhas)
14.00-17.00
• Pembuatan Jamu Tradisional (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
UPLINK, UPC
Sekretariat:
Kompleks Billy Moon -1/7 Jakarta 13450, Telp: 02186902407; 0218642915
Fax: 02186902408. e-mail:uplink@uplink.or.id, Website:http://uplink.or.id
Octavio Paz, I Speak of the City
Bagaimana kita menafsir Indonesia hari ini? Kehidupan bersama yang tergerus oleh keserakahan, korupsi, kekerasan dan kejumudan. Orang-orang miskin di kota yang digusur pemukiman dan pekerjaannya; dan terlantar, teronggok bagai sampah namun tetap lentur dan liat menjaga kehidupannya, walau tidak diakui sumbangan dan haknya. Orang-orang gunung yang awas menyiasati perubahan jaman dan merawat akar kehidupannya. Puluhan ribu warga desa-desa di Porong yang digusur oleh lumpur keserakahan pemodal, diinjak-injak hak hidup dan peradabannya, kemanusiaan dan masa depannya. Indonesia yang semakin urban tetapi sumberdaya alamnya habis dikuras, hasilnya mengalir ke pusat-pusat perekonomian dunia dan saku mereka yang berkuasa. Bencana alam, nyawa yang tak lagi berharga, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang mengalami malnutrisi, orang-orang yang hilang harapan, membunuh dirinya karena kemiskinan, gaya hidup bermewah orang-orang super kaya, dan penguasa politik yang pura-pura peduli tetapi ketahuan tuli dan tidak becus.
Indonesia yang centang perenang, yang bangkrut, yang pada 2009 akan menyelenggarakan, lagi-lagi, upacara demokrasi basa basi, pemilihan presiden dan anggota parlemen. Dan para bandit dan garong dan serigala buas mulai bersibuk dan bersiap, menebar pesona, menabur benih-benih bencana.
Akankah kita diam saja? Akankah kita menggugat? Akankah kita bertindak? Akankah kita mengubah?
Acara menyambut hari hak asasi manusia, yang merupakan acara tahunan Uplink sebagai organisasi jaringan rakyat miskin di limabelas kota, merupakan langkah simbolik menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Tindakan simbolik untuk memelihara kejernihan suara nurani, tindakan menjaga lilin harapan agar tidak padam, dan seruan bergerak untuk perubahan menuju kehidupan bersama dan berbangsa dengan keadilan sosial, kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat sebagai pilar utamanya.
Prinsip dasar acara
• Kepekaan pada lingkungan – daur ulang dan pengomposan semua sampah selama acara berlangsung; bahan dan peralatan makanan dan minuman organik bebas zat kimia unorganik, bersih dan sehat; padat karya, dengan partisipasi warga kampung-kampung miskin kota; bebas dominasi modal besar
• Inklusif: Kegiatan selama 6 hari ini akan diikuti oleh rakyat miskin kota dari 15 simpul UPLINK, individu dan kelompok-kelompok mayarakat warga (civil society), terbuka bagi semua untuk hadir, ikut serta, dan berkarya.
• Berbagi, belajar, berkreasi, berekreasi:
o Pagi-sore -- workshop, pameran, bazaar rakyat, pelatihan, belajar bersama
o Malam hari – pertunjukan seni
Tempat dan Waktu
Taman Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, 4 – 10 Desember.
Ruang publik terbuka, dan Taman Proklamasi dipilih sebagai upaya menarik warga kota keluar dari ruang-ruang publik tertutup di mall, hotel, dan sejenisnya, dan untuk meneguhkan kembali sikap adil dan merdeka sebagaimana diamanatkan para pejuang bangsa.
Acara
Pertunjukan
Kamis 4 Desember
11.00 Karnaval "Boneka Bonek 09": Bundaran HI – Istana Negara
Komunitas Lima Gunung Tanto Mendut, Drumblek Salatiga, Group Kesenian Rakyat Miskin Kota, Rakyat Miskin Kota
Jumat 5 Desember
09.00 Tari Pembuka: Komunitas Lima Gunung Tanto Mendut
Dibuka oleh Warga Korban Gusuran dan Korban Lumpur Lapindo
Sabtu 6 Desember
19.00 Calung Uplink Tasikmalaya
20.00 Musik Reggae Tony Q "Baku Rasta"
Minggu 7 Desember
19.00 Lenong Betawi Rawa Malang Jakarta Utara
20.00 Kecapi Sunda “Mul Ang Ka Indung” Tan De Seng dan Pedepokan Seni Pasundan Asih
Senin 8 Desember
20.00 Layar Tancep LASKAR PELANGI (dalam konfirmasi)
Selasa 9 Desember
13.00 Konferensi Pers SURVIVORS Dadang Christanto, “1000 manusia Lumpur
Korban Lumpur Panas Lapindo” di Galeri Cemara
19.00 Tari Pakarena, Uplink Makassar
20.00 Wayang Lindur “Srikandi Gugat” Slamet Gundhono
Rabu 10 Desember
09.00 SURVIVORS Dadang Christanto 1000 manusia Lumpur Korban Lumpur Panas Lapindo
Workshop
Jumat 5 Desember
14.00-17.00
• Kulit Kerang Hijau untuk Produk Kerajinan, Desain Produk ITATS Surabaya dan PUPUK Surabaya
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organic rumah tangga (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
Sabtu 6 Desember
10.00-13.00
• Tata Ruang Kota tanpa Penggusuran: Walikota Pekalongan, Walikota Solo, DPRD Jawa Timur, Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya
• Mengenali Zat Aditif pada Makanan dan Minuman (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
10.00-16.00
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Kulit Kerang Hijau untuk Produk Kerajinan, Desain Produk ITATS Surabaya dan PUPUK Surabaya
14.00-17.00
• Pembuatan Makanan dan Minuman Sehat (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
• Metode Organising 'One on One', Kerjasama Uplink dan SCN
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organik rumah tangga (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya dan YPBB- Bandung)
Minggu 7 Desember
10.00-13.00
• Metode Pijat Akupresur (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organik rumah tangga (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya dan YPBB- Bandung)
10.00-16.00
• Pendidikan Anak Kreatif (Frans Parera)
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Kulit Kerang Hijau untuk Produk Kerajinan, Desain Produk ITATS Surabaya dan PUPUK Surabaya
14.00-17.00
• Pertanian Lahan Sempit (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
Senin 8 Desember
10.00-16.00
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organic rumah tangga (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
14.00-17.00
• Workshop Pengelolaan Keuangan Rumah tangga (Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi –YPBB- Bandung)
Selasa 9 Desember
10.00-13.00
• Metode Pijat Akupresur (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
• Pembuatan Keranjang Takakura untuk mengolah sampah organic rumah tangga (Paguyuban Warga Strenkali Surabaya dan YPBB- Bandung)
10.00-16.00
• Belajar Membuat Video Kampung (Tim Multimedia Uplink)
• Tata Kelola Kota yang Partisipatif, Pengalaman KPRM (Komite Perjuangan Rakyat Miskin): Thamrin Amal Tamagola, Asmara Nababan (dalam Konfirmasi) dan Drs. Alwi Rachman Dipl. TEFL (Dosen Unhas)
14.00-17.00
• Pembuatan Jamu Tradisional (Tim Kesehatan Tradisional Uplink)
UPLINK, UPC
Sekretariat:
Kompleks Billy Moon -1/7 Jakarta 13450, Telp: 02186902407; 0218642915
Fax: 02186902408. e-mail:uplink@uplink.or.id, Website:http://uplink.or.id
Minggu, 16 November 2008
Kandidat ‘Militer’ di Kancah Pemilu 2009 : Untung atau Buntung Untuk Demokratisasi di Indonesia?
Mencermati Manuver Politik Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan Mantan Perwira Tinggi Lainnya
Kawan-kawan,
TAPOL dengan ‘Election Project’ nya mulai bulan September setiap akhir bulan akan mempublikasikan update informasi tentang pemilu dan pengaruhnya terhadap transisi demokrasi di Indonesia. Tiap update akan terdiri dari satu artikel (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) terkait isu-isu kunci di seputar pemilu. Beberapa isu akan terkait Aceh, Papua Barat, peran perempuan dalam pemilihan umum, kandidat dan parlemen termasuk pula laporan tentang pemilu dan implikasi terhadap transisi demokrasi di Indonesia.
Menurut saya baiklah pula kita menyimak update Tapol ini untuk memperkaya wacana, analisis kita tentang pemilu, ham dan demokratisasi di Indonesia dari kalangan simpatisan yang relatif berjarak dengan proses pemilu itu sendiri.
Update pertamanya menyoal kiprah atau manuver mantan perwira dalam kancah perpolitikan dan pemilu 2009. Edisi pertama saya pandang cukup penting karena sepanjang yang saya ketahui belum ada analisis komprehensif dan penyikapan gerakan pro-dem terhadap isu penting ini. Malahan yang saya tahu ada beberapa aktivis gerakan sosial dan mantan aktivis mahasiswa 98 bergabung dengan partainya Wiranto dan Gerindra baik sebagai pengurus maupun caleg. Seorang teman aktivis yang cukup saya kenal dari Medan bergabung dengan Hanura dan seorang teman lain yang cukup dekat menjadi Caleg Gerindra dari satu daerah pemilihan di Sumatera.
Salam Pembebasan,
Andreas.
Sumber :
http://tapol.gn.apc.org/
TAPOL : Promoting peace, human rights and democracy in Indonesia
111 Northwood Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 8HW
Email: tapol@gn.apc.org
Jatuh Bangunnya Calon-Calon Militer dalam Pemilu Indonesia
Issue 1, September 2008
Pemilu adalah indikasi beberapa hal: popularitas atau terpuruknya pemerintah dan kecenderungan politik lainnya. Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, pemilu juga melibatkan usaha kelompok dalam elit yang berkuasa untuk mempertahankan kemenangannya atau upaya mereka yang telah tenggelam untuk tampil kembali. Sejak jatuhnya Suharto tahun 1998, elit militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi calon legislatif dalam pemilu 2009 sementara beberapa kaliber berat telah melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan kemudian pada tahun depan.
Ini dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Selama lebih dari tiga dekade, Suharto memimpin kediktatoran militer dengan dwifungsi sebagai doktrin utamanya. Dwifungsi memberi militer hak untuk bermain dalam politik, yang kemudian dieksploitasi dalam skala besar. Meskipun anggota angkatan bersenjata tak diperbolehkan memilih, mereka diberi jatah 100 kursi dalam DPR dan DPRD.
Tetapi, setelah jatuhnya Suharto, dwifungsi dilempar masuk ke tong sampah sejarah. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah memiliki beberapa pengalaman mengenai keterlibatan militer dalam politik. Selama apa yang disebut sebagai jaman liberal (1952-1959), militer tak puas disingkirkan dari panggung politik dan membentuk partai politik mereka sendiri, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang tampil dengan menyedihkan dalam pemilu1955. Aspirasi politik mereka kembali muncul setelah beberapa organisasi militer mendirikan platform baru bernama Golkar (Golongan Karya) pada tahun 1964. Maksudnya adalah agar Golkar dapat menghadapi pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang kian besar. Golkar menjadi mesin politik yang ampuh bagi Suharto dan jenderal-jenderalnya setelah mereka merebut kekuasaan pada bulan Oktober 1965 dan menyingkirkan gerakan sayap kiri.
Selama lebih dari 30 tahun Golkar tetap menjadi satu-satunya kendaraan politik militer tetapi partai ini secara konstan direcoki oleh pergulatan kekuasaan internal. Pada tahun memutuskan untuk “menyipilkan” pucuk pimpinan Golkar. Tahun 1993 ia menunjuk Harmoko, seorang sipil, sebagai ketua, dan lima tahun kemudian, Akbar Tandjung mengambil alih. Tahun lalu, Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, terpilih sebagai ketua partai.
Perkembangan ini mengantarkan keterlibatan militer dalam politik menuju fase ketiga: dengan peran yang kini melemah, beberapa jenderal utama mulai mendirikan organisasi politik di luar Golkar.
Ada politisi senior yang berkilah bahwa memasang jenderal dalam pemilu merupakan hal positif karena kalangan sipil kurang memiliki wewenang dan lemah dalam pengambilan keputusan. Tetapi ada jauh lebih banyak hal dari itu. Banyak perwira yang dengan tegas meyakini bahwa militer adalah satu-satunya kekuatan yang dapat melindungi integritas negara dan politisi selalu membuat hal menjadi kacau. Ini tak diragukan lagi merupakan kerangka kerja ideologis dan pemikiran pensiunan jenderal seperti Wiranto, Prabowo dan banyak lagi.
Selanjutnya....
Kawan-kawan,
TAPOL dengan ‘Election Project’ nya mulai bulan September setiap akhir bulan akan mempublikasikan update informasi tentang pemilu dan pengaruhnya terhadap transisi demokrasi di Indonesia. Tiap update akan terdiri dari satu artikel (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) terkait isu-isu kunci di seputar pemilu. Beberapa isu akan terkait Aceh, Papua Barat, peran perempuan dalam pemilihan umum, kandidat dan parlemen termasuk pula laporan tentang pemilu dan implikasi terhadap transisi demokrasi di Indonesia.
Menurut saya baiklah pula kita menyimak update Tapol ini untuk memperkaya wacana, analisis kita tentang pemilu, ham dan demokratisasi di Indonesia dari kalangan simpatisan yang relatif berjarak dengan proses pemilu itu sendiri.
Update pertamanya menyoal kiprah atau manuver mantan perwira dalam kancah perpolitikan dan pemilu 2009. Edisi pertama saya pandang cukup penting karena sepanjang yang saya ketahui belum ada analisis komprehensif dan penyikapan gerakan pro-dem terhadap isu penting ini. Malahan yang saya tahu ada beberapa aktivis gerakan sosial dan mantan aktivis mahasiswa 98 bergabung dengan partainya Wiranto dan Gerindra baik sebagai pengurus maupun caleg. Seorang teman aktivis yang cukup saya kenal dari Medan bergabung dengan Hanura dan seorang teman lain yang cukup dekat menjadi Caleg Gerindra dari satu daerah pemilihan di Sumatera.
Salam Pembebasan,
Andreas.
Sumber :
http://tapol.gn.apc.org/
TAPOL : Promoting peace, human rights and democracy in Indonesia
111 Northwood Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 8HW
Email: tapol@gn.apc.org
Jatuh Bangunnya Calon-Calon Militer dalam Pemilu Indonesia
Issue 1, September 2008
Pemilu adalah indikasi beberapa hal: popularitas atau terpuruknya pemerintah dan kecenderungan politik lainnya. Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, pemilu juga melibatkan usaha kelompok dalam elit yang berkuasa untuk mempertahankan kemenangannya atau upaya mereka yang telah tenggelam untuk tampil kembali. Sejak jatuhnya Suharto tahun 1998, elit militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi calon legislatif dalam pemilu 2009 sementara beberapa kaliber berat telah melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan kemudian pada tahun depan.
Ini dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Selama lebih dari tiga dekade, Suharto memimpin kediktatoran militer dengan dwifungsi sebagai doktrin utamanya. Dwifungsi memberi militer hak untuk bermain dalam politik, yang kemudian dieksploitasi dalam skala besar. Meskipun anggota angkatan bersenjata tak diperbolehkan memilih, mereka diberi jatah 100 kursi dalam DPR dan DPRD.
Tetapi, setelah jatuhnya Suharto, dwifungsi dilempar masuk ke tong sampah sejarah. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah memiliki beberapa pengalaman mengenai keterlibatan militer dalam politik. Selama apa yang disebut sebagai jaman liberal (1952-1959), militer tak puas disingkirkan dari panggung politik dan membentuk partai politik mereka sendiri, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang tampil dengan menyedihkan dalam pemilu1955. Aspirasi politik mereka kembali muncul setelah beberapa organisasi militer mendirikan platform baru bernama Golkar (Golongan Karya) pada tahun 1964. Maksudnya adalah agar Golkar dapat menghadapi pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang kian besar. Golkar menjadi mesin politik yang ampuh bagi Suharto dan jenderal-jenderalnya setelah mereka merebut kekuasaan pada bulan Oktober 1965 dan menyingkirkan gerakan sayap kiri.
Selama lebih dari 30 tahun Golkar tetap menjadi satu-satunya kendaraan politik militer tetapi partai ini secara konstan direcoki oleh pergulatan kekuasaan internal. Pada tahun memutuskan untuk “menyipilkan” pucuk pimpinan Golkar. Tahun 1993 ia menunjuk Harmoko, seorang sipil, sebagai ketua, dan lima tahun kemudian, Akbar Tandjung mengambil alih. Tahun lalu, Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia, terpilih sebagai ketua partai.
Perkembangan ini mengantarkan keterlibatan militer dalam politik menuju fase ketiga: dengan peran yang kini melemah, beberapa jenderal utama mulai mendirikan organisasi politik di luar Golkar.
Ada politisi senior yang berkilah bahwa memasang jenderal dalam pemilu merupakan hal positif karena kalangan sipil kurang memiliki wewenang dan lemah dalam pengambilan keputusan. Tetapi ada jauh lebih banyak hal dari itu. Banyak perwira yang dengan tegas meyakini bahwa militer adalah satu-satunya kekuatan yang dapat melindungi integritas negara dan politisi selalu membuat hal menjadi kacau. Ini tak diragukan lagi merupakan kerangka kerja ideologis dan pemikiran pensiunan jenderal seperti Wiranto, Prabowo dan banyak lagi.
Selanjutnya....
Komunike Gerakan Sosial Soal Krisis : Krisis Kapitalisme, SKB 4 Menteri dan Kebangkitan Buruh
sumber : http://www.buruhmenggugat.or.id/
Pernyataan Sikap Aliansi Buruh Menggugat (ABM) terhadap penolakan SKB 4 Menteri
Beban akibat keserakahan kaum modal (baik kaum modal internasional maupun kaum modal di Indonesia) akhirnya dilemparkan pada bundak kaum buruh Indonesia melalui
SKB 4 Menteri yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2008. Pembatasan nilai persentase kenaikan UMP 2009 dibawah persentase pertumbuhan ekonom nasional
jelaslah sebuah kebijakan yang otoriter dan anti kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah nasional saat ini, dan kebijakan SKB 4 Menteri ni jelaslah ditetapkan dalam rangka menjalankan perintah kaum pemilik modal.
Krisis ekonomi yang saat ini menerpa seluruh negara-negara yang menjalankan ekonomi kapitalisme, makin hari makin nata sebagai sebuah yang tidak semata-mata krisis sektor financial atau krisis pasar saham, tetapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 ini adalah krisis yang diakibatkan oleh terakumulasinya kekayaan pada segelintir orang saja, sedangkan mayoritas rakyat diseluruh dunia saat ini menglami kemiskinan yang semakin parah. Krisis ini jelaslah diakibatkan oleh kehendak akumulasi modal yang anarkhis yang diterapkan oleh kaum modal diseluruh dunia yang mengakibatkan mayoritas rakyat tidak memiliki kepemilikan terhadap alat produksi, hanya menjadi pekerja dengan upah yang semakin murah atau bahkan menjadi rakyat yang tidak mendapatkan kesempatan kerja, hal-hal tersebut membuat semakin banyak rakyat baik di Amerika Serikat maupun dibelahan dunia lainnya yang tidak mempunyai daya beli tinggi.
Tragedy subprime mortagage bagi kami bukanlah semata-mata akibat gagal bayarnya rakyat Amerika terhadap kredit perumahannya, tetapi tragedi subprime Mortage adalah buah dari keserakahan kaum modal dalam melakukan akumulasi kekayaan. Keterpurukan daya beli rakyat Amerika masih juga dimanfaatkan untuk dapat memutar Kapitalnya, bahkan bukan cuma agar bergeraknya kapital tetapi kebutuhan akan perumahan oleh rakyat miskin di Amerika dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi judi mereka (penjualan surat utang, pasar saham, pasar asuransi kerugian, bahkan pasar jatuh tempo utang/cds)
Strategi merampok sumber daya produktif (sumber daya alam dan sumber daya manusia) diseluruh belahan dunia melalui globalisasi ekonomi dunia yg gencar dilakukan sejak tahun 1990an ternyata tidak mampu menyelematkan kaum modal lebih lama lagi dari krisis kapitalisme. Semakin fleksibelnya pergerakan modal, barang dan jasa saat ini sebagai buah kerja dari International Monetary fund, World bank dan Worl Trade Organization, ternyata akhirnya bukan membuahkan kesejahteraan pada rakyat dunia tetapi membuat rakyat dunia harus menanggung beban krisis yang berkiblat pada pemiskinan. Saat system kapitalsme masih dianggap berjaya dan menjadi satu-satunya system ekonomi yang mempunyai legitimasi maka rakyat pekerja diseluruh dunialah yang dihisap agar para pemilik modal tersebut dapat mengakumulasikan modalnya dan menikmatikehidupan, dan pada saat system kapitalisme ini masuk pada situasi yang tidak memungkinkan untuk dapat berakumulasi maka kembali rakyat pekerja diseluruh dunia dijadikan kayu bakar agar kaum modal ini tetap berpesta.
Pasar saham dan pasar uang saat ini masih saja belum mampu distabilkan transaksinya meskipun telah sangat banyak uang kelas pekerja didunia yang telah dipergunakan oleh pemerintahan nasional dinegara-negara kapitalis, pemerintahan AS saja setidaknya telah menganggarkan dana setidaknya US$ 950 miliar. Negara-negara Eropa juga telah menghabiskan uang kelas pekerjanya untuk menyelematkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut dengan jalan nasionalisasi. Besar dana dan lamanya waktu untuk dapat meredam gejolak pasar saham dan pasar dunia menunjukkan bahwa krisis yang saat ini trjadi bukanlah semata-mata krisis dipasar saham tetapi krisis ini adalah krisis yang diakibatkan oleh hilangnya kemammpuan daya beli rakyat untuk membeli hasil produksi.
Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan SBY - JK masih saja mencoba mengelabui masyarakat tentang krisis yang saat ini terjadi, langkah-langkah cepat yangdilakukan oleh SBY- JK dan seluruh aparatusnya dalam menghadapi krisis kpitalisme ini dapat diberikan pujian, tapi sayangnya langkah-langkah cepat tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka menyelamatkan kepentingan kaum modal nasional maupun kaum modal internasional yang ada di Indonesia. Keluarnya Perpu tentang mekanisme buyback BUMN jelaslah sangat berorientasi pada penyelamatan dan subsidi kepentingan kaum modal. Pengguna dana rakyat sebesar Rp 6 Triliun untuk buy back BUMN, jelaslah bukan dalam rangka membangun industri nasional yang kuat dan bukanlah dalam rangka memajukan sumber daya produktif yang ada di Indonesia tetapi semata-mata untuk menghindari semakin banyaknya kerugian yang ditanggung oleh orang-orang kaya yang bermain dipasar saham.
Terpuruknya ekonomi Indonesia akibat krisis kapitalisme saat ini tidaklah lepas dari pembangunan ekonomi yang diarahkan pada system ekonomi kapitalisme mulai dari masa orde baru, dan melalui momen jabakan utang tahun 1997, mulai masa pemerintahan Habibie, Gusdur, Megawati hingga SBY saat ini, maka semakin hari semakin dalamlah rakyat dan sumber daya alam Indoesia dipaksa masuk dalam jerat penghisapan kaum kapitalis nasional dan internasional. Rapuhnya mata uang rupiah akibat diserahkan pada mekanisme pasar dijualnya BUMN BUMN kepada kaum modal, dibukanya Indonesia dengan rakyatnya sebanyak 220 juta orang sebagai pasar barang-barang impor, bebasnya kaum modal untuk melakukan perjudian dipasar saham yang mengakibatkan dana yang masuk tidak lagi untuk membangun sektor riil tetapi hanya singgah dirumah judi pasar saham, adalah buah dari melaksanakan system ekonomi yangdiperintahkan oleh kaum modal internasional. Pelaksanaan system neoliberalisme tersebut jelas membutuhkan operator-operator pelaksana didalam negeri, para ekonom-ekonom yang duduk dikementrian ekonomilah yang dijadikan sebagai tim sukses neoliberal., selain para anggota dewan dari partai-partai yang ada di DPRD selama ini, karena para anggota dewan dari partai-partai tersebutlah yang telah memberikan ijin masuk secara konstitusional kepada system ekonomi yang menghisap tersebut. IMF, Bank dunia, WTO, partai-partai politik yang ada didepartemen mulai masa orde baru hingga sekarang seharusnya mengakui kesalahan dan harus dihukum oleh rakyat Indonesia
SKB 4 Menteri tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasioanl dalam mengatisipasi perkembangan perekonomian global, semakin menunjukkan watak para pemimpin nasional, yang selalu bersedia melayani kepentingan dan kesejahteraan kaum modal dan selalu tega untuk mengorbankan rakyat demi melayani kepentingan kaum modal. Selain semakin terangnya watak pro kaum modal yang dimiliki SBY - JK dan seluruh kabinetnya maka SKB 4 Menteri ini juga semakin menunjukkan watak partai-partai politik yang ada di parlemen saat ini maupun partai-partai yang sedang bersiap-siap berebut kue kekuasaan dan para politisinya, sebab tidak ada satpun dari mereka yang berani bersikap menolak SKB 4 menteri ini, semuanya mereka kompak untuk diam atau bahkan kompak mendukung diberlakukannya upah murah yang tidak manusiawi bagi kaum buruh Indonesia.
Dengan ini kami , Aliansi Buruh menggugat menyatakan sikap :
1. System ekonomi kapitalisme dengan seluaruh variannya telah terbukti gagal dalam mensejahterahkan rakyat, malah system ekonomi tersebut telah memiskinkan seluruh pekerja diseluruh dunia. IMF, World Bank, World Trade Organization harus bertanggung jawab dan segera dibubarkan
2. SKB 4 menteri hanyalah untuk melindungi kepentingan kaum modal dan akan mengorbankam kaum buruh dan keluarganya. Upah 2009 harus ditetapkan berdasarkan pada peningkatan kesejahteraan kaum buruh dan keluarghhanya. Seharusnya Pembahsan nilai upah para petinggi perusahaan dan pembatasan keuntungan pemilik modal adalah jalan yang lebih adil, karena yang bersalah dalam krisis ini adalah kaum modal.
3. Mengecam serikat-serikat buruh yang berani bergandengan tangan dengan kaum modal dalam menindas dan memiskinkan kaum buruh.
4. Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat mayoritas, pemilu 2009 kembali akan menghasilknn rezim yang akan menumbalkan rakyat Indonesia demi kepentingan kaum modal.
5. Rezim Borjuasi yang selama ini berkuasa telah terbukti gagal, maka kepada seluruh kekuatan progresif di Indonesia untuk segera bergandengan tangan, merapatkan barisan, membangun persatuan perjuangan dan menyiapkan diri untuk berkuasa.
Jakarta, 30 Oktober 2008
(Anwar Sastro Ma’ruf)
Koordianator BPN ABM
Silah tengok pula
Brosur ABM Tolak SKB 4 Menteri
simak pula
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat
Pernyataan Bersama KAU, SPSI, WALHI, SP, SHI
Pernyataan Sikap Aliansi Buruh Menggugat (ABM) terhadap penolakan SKB 4 Menteri
Beban akibat keserakahan kaum modal (baik kaum modal internasional maupun kaum modal di Indonesia) akhirnya dilemparkan pada bundak kaum buruh Indonesia melalui
SKB 4 Menteri yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2008. Pembatasan nilai persentase kenaikan UMP 2009 dibawah persentase pertumbuhan ekonom nasional
jelaslah sebuah kebijakan yang otoriter dan anti kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah nasional saat ini, dan kebijakan SKB 4 Menteri ni jelaslah ditetapkan dalam rangka menjalankan perintah kaum pemilik modal.
Krisis ekonomi yang saat ini menerpa seluruh negara-negara yang menjalankan ekonomi kapitalisme, makin hari makin nata sebagai sebuah yang tidak semata-mata krisis sektor financial atau krisis pasar saham, tetapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 ini adalah krisis yang diakibatkan oleh terakumulasinya kekayaan pada segelintir orang saja, sedangkan mayoritas rakyat diseluruh dunia saat ini menglami kemiskinan yang semakin parah. Krisis ini jelaslah diakibatkan oleh kehendak akumulasi modal yang anarkhis yang diterapkan oleh kaum modal diseluruh dunia yang mengakibatkan mayoritas rakyat tidak memiliki kepemilikan terhadap alat produksi, hanya menjadi pekerja dengan upah yang semakin murah atau bahkan menjadi rakyat yang tidak mendapatkan kesempatan kerja, hal-hal tersebut membuat semakin banyak rakyat baik di Amerika Serikat maupun dibelahan dunia lainnya yang tidak mempunyai daya beli tinggi.
Tragedy subprime mortagage bagi kami bukanlah semata-mata akibat gagal bayarnya rakyat Amerika terhadap kredit perumahannya, tetapi tragedi subprime Mortage adalah buah dari keserakahan kaum modal dalam melakukan akumulasi kekayaan. Keterpurukan daya beli rakyat Amerika masih juga dimanfaatkan untuk dapat memutar Kapitalnya, bahkan bukan cuma agar bergeraknya kapital tetapi kebutuhan akan perumahan oleh rakyat miskin di Amerika dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi judi mereka (penjualan surat utang, pasar saham, pasar asuransi kerugian, bahkan pasar jatuh tempo utang/cds)
Strategi merampok sumber daya produktif (sumber daya alam dan sumber daya manusia) diseluruh belahan dunia melalui globalisasi ekonomi dunia yg gencar dilakukan sejak tahun 1990an ternyata tidak mampu menyelematkan kaum modal lebih lama lagi dari krisis kapitalisme. Semakin fleksibelnya pergerakan modal, barang dan jasa saat ini sebagai buah kerja dari International Monetary fund, World bank dan Worl Trade Organization, ternyata akhirnya bukan membuahkan kesejahteraan pada rakyat dunia tetapi membuat rakyat dunia harus menanggung beban krisis yang berkiblat pada pemiskinan. Saat system kapitalsme masih dianggap berjaya dan menjadi satu-satunya system ekonomi yang mempunyai legitimasi maka rakyat pekerja diseluruh dunialah yang dihisap agar para pemilik modal tersebut dapat mengakumulasikan modalnya dan menikmatikehidupan, dan pada saat system kapitalisme ini masuk pada situasi yang tidak memungkinkan untuk dapat berakumulasi maka kembali rakyat pekerja diseluruh dunia dijadikan kayu bakar agar kaum modal ini tetap berpesta.
Pasar saham dan pasar uang saat ini masih saja belum mampu distabilkan transaksinya meskipun telah sangat banyak uang kelas pekerja didunia yang telah dipergunakan oleh pemerintahan nasional dinegara-negara kapitalis, pemerintahan AS saja setidaknya telah menganggarkan dana setidaknya US$ 950 miliar. Negara-negara Eropa juga telah menghabiskan uang kelas pekerjanya untuk menyelematkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut dengan jalan nasionalisasi. Besar dana dan lamanya waktu untuk dapat meredam gejolak pasar saham dan pasar dunia menunjukkan bahwa krisis yang saat ini trjadi bukanlah semata-mata krisis dipasar saham tetapi krisis ini adalah krisis yang diakibatkan oleh hilangnya kemammpuan daya beli rakyat untuk membeli hasil produksi.
Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan SBY - JK masih saja mencoba mengelabui masyarakat tentang krisis yang saat ini terjadi, langkah-langkah cepat yangdilakukan oleh SBY- JK dan seluruh aparatusnya dalam menghadapi krisis kpitalisme ini dapat diberikan pujian, tapi sayangnya langkah-langkah cepat tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka menyelamatkan kepentingan kaum modal nasional maupun kaum modal internasional yang ada di Indonesia. Keluarnya Perpu tentang mekanisme buyback BUMN jelaslah sangat berorientasi pada penyelamatan dan subsidi kepentingan kaum modal. Pengguna dana rakyat sebesar Rp 6 Triliun untuk buy back BUMN, jelaslah bukan dalam rangka membangun industri nasional yang kuat dan bukanlah dalam rangka memajukan sumber daya produktif yang ada di Indonesia tetapi semata-mata untuk menghindari semakin banyaknya kerugian yang ditanggung oleh orang-orang kaya yang bermain dipasar saham.
Terpuruknya ekonomi Indonesia akibat krisis kapitalisme saat ini tidaklah lepas dari pembangunan ekonomi yang diarahkan pada system ekonomi kapitalisme mulai dari masa orde baru, dan melalui momen jabakan utang tahun 1997, mulai masa pemerintahan Habibie, Gusdur, Megawati hingga SBY saat ini, maka semakin hari semakin dalamlah rakyat dan sumber daya alam Indoesia dipaksa masuk dalam jerat penghisapan kaum kapitalis nasional dan internasional. Rapuhnya mata uang rupiah akibat diserahkan pada mekanisme pasar dijualnya BUMN BUMN kepada kaum modal, dibukanya Indonesia dengan rakyatnya sebanyak 220 juta orang sebagai pasar barang-barang impor, bebasnya kaum modal untuk melakukan perjudian dipasar saham yang mengakibatkan dana yang masuk tidak lagi untuk membangun sektor riil tetapi hanya singgah dirumah judi pasar saham, adalah buah dari melaksanakan system ekonomi yangdiperintahkan oleh kaum modal internasional. Pelaksanaan system neoliberalisme tersebut jelas membutuhkan operator-operator pelaksana didalam negeri, para ekonom-ekonom yang duduk dikementrian ekonomilah yang dijadikan sebagai tim sukses neoliberal., selain para anggota dewan dari partai-partai yang ada di DPRD selama ini, karena para anggota dewan dari partai-partai tersebutlah yang telah memberikan ijin masuk secara konstitusional kepada system ekonomi yang menghisap tersebut. IMF, Bank dunia, WTO, partai-partai politik yang ada didepartemen mulai masa orde baru hingga sekarang seharusnya mengakui kesalahan dan harus dihukum oleh rakyat Indonesia
SKB 4 Menteri tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasioanl dalam mengatisipasi perkembangan perekonomian global, semakin menunjukkan watak para pemimpin nasional, yang selalu bersedia melayani kepentingan dan kesejahteraan kaum modal dan selalu tega untuk mengorbankan rakyat demi melayani kepentingan kaum modal. Selain semakin terangnya watak pro kaum modal yang dimiliki SBY - JK dan seluruh kabinetnya maka SKB 4 Menteri ini juga semakin menunjukkan watak partai-partai politik yang ada di parlemen saat ini maupun partai-partai yang sedang bersiap-siap berebut kue kekuasaan dan para politisinya, sebab tidak ada satpun dari mereka yang berani bersikap menolak SKB 4 menteri ini, semuanya mereka kompak untuk diam atau bahkan kompak mendukung diberlakukannya upah murah yang tidak manusiawi bagi kaum buruh Indonesia.
Dengan ini kami , Aliansi Buruh menggugat menyatakan sikap :
1. System ekonomi kapitalisme dengan seluaruh variannya telah terbukti gagal dalam mensejahterahkan rakyat, malah system ekonomi tersebut telah memiskinkan seluruh pekerja diseluruh dunia. IMF, World Bank, World Trade Organization harus bertanggung jawab dan segera dibubarkan
2. SKB 4 menteri hanyalah untuk melindungi kepentingan kaum modal dan akan mengorbankam kaum buruh dan keluarganya. Upah 2009 harus ditetapkan berdasarkan pada peningkatan kesejahteraan kaum buruh dan keluarghhanya. Seharusnya Pembahsan nilai upah para petinggi perusahaan dan pembatasan keuntungan pemilik modal adalah jalan yang lebih adil, karena yang bersalah dalam krisis ini adalah kaum modal.
3. Mengecam serikat-serikat buruh yang berani bergandengan tangan dengan kaum modal dalam menindas dan memiskinkan kaum buruh.
4. Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat mayoritas, pemilu 2009 kembali akan menghasilknn rezim yang akan menumbalkan rakyat Indonesia demi kepentingan kaum modal.
5. Rezim Borjuasi yang selama ini berkuasa telah terbukti gagal, maka kepada seluruh kekuatan progresif di Indonesia untuk segera bergandengan tangan, merapatkan barisan, membangun persatuan perjuangan dan menyiapkan diri untuk berkuasa.
Jakarta, 30 Oktober 2008
(Anwar Sastro Ma’ruf)
Koordianator BPN ABM
Silah tengok pula
Brosur ABM Tolak SKB 4 Menteri
simak pula
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat
Pernyataan Bersama KAU, SPSI, WALHI, SP, SHI
Kandidat ‘Militer’ di Kancah Pemilu 2009 : Untung atau Buntung Untuk Demokrasi Indonesia?
Kandidat ‘Militer’ di Kancah Pemilu 2009 : Untung atau Buntung Untuk Demokratisasi di Indonesia?
Mencermati Manuver Politik Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan Mantan Perwira Tinggi Lainnya
Kawan-kawan,
TAPOL dengan ‘Election Project’ nya mulai bulan September setiap akhir bulan akan mempublikasikan update informasi tentang pemilu dan pengaruhnya terhadap transisi demokrasi di Indonesia. Tiap update akan terdiri dari satu artikel (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) terkait isu-isu kunci di seputar pemilu. Beberapa isu akan terkait Aceh, Papua Barat, peran perempuan dalam pemilihan umum, kandidat dan parlemen termasuk pula laporan tentang pemilu dan implikasi terhadap transisi demokrasi di Indonesia.
Menurut saya baiklah pula kita menyimak update Tapol ini untuk memperkaya wacana, analisis kita tentang pemilu, ham dan demokratisasi di Indonesia dari kalangan simpatisan yang relatif berjarak dengan proses pemilu itu sendiri.
Update pertamanya menyoal kiprah atau manuver mantan perwira dalam kancah perpolitikan dan pemilu 2009. Edisi pertama saya pandang cukup penting karena sepanjang yang saya ketahui belum ada analisis komprehensif dan penyikapan gerakan pro-dem terhadap isu penting ini. Malahan yang saya tahu ada beberapa aktivis gerakan sosial dan mantan aktivis mahasiswa 98 bergabung dengan partainya Wiranto dan Gerindra baik sebagai pengurus maupun caleg. Seorang teman aktivis yang cukup saya kenal dari Medan bergabung dengan Hanura dan seorang teman lain yang cukup dekat menjadi Caleg Gerindra dari satu daerah pemilihan di Sumatera.
Salam Pembebasan,
Andreas.
Sumber :
http://tapol.gn.apc.org/
TAPOL : Promoting peace, human rights and democracy in Indonesia
111 Northwood Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 8HW
Email: tapol@gn.apc.org
Jatuh Bangunnya Calon-Calon Militer dalam Pemilu Indonesia
Issue 1, September 2008
Pemilu adalah indikasi beberapa hal: popularitas atau terpuruknya pemerintah dan
kecenderungan politik lainnya. Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, pemilu juga melibatkan usaha kelompok dalam elit yang berkuasa untuk mempertahankan kemenangannya atau upaya mereka yang telah tenggelam untuk tampil kembali. Sejak jatuhnya Suharto tahun 1998, elit militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi calon legislatif dalam pemilu 2009 sementara beberapa kaliber berat telah melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan kemudian pada tahun depan.
Selanjutnya....
Mencermati Manuver Politik Prabowo, Wiranto, Sutiyoso dan Mantan Perwira Tinggi Lainnya
Kawan-kawan,
TAPOL dengan ‘Election Project’ nya mulai bulan September setiap akhir bulan akan mempublikasikan update informasi tentang pemilu dan pengaruhnya terhadap transisi demokrasi di Indonesia. Tiap update akan terdiri dari satu artikel (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) terkait isu-isu kunci di seputar pemilu. Beberapa isu akan terkait Aceh, Papua Barat, peran perempuan dalam pemilihan umum, kandidat dan parlemen termasuk pula laporan tentang pemilu dan implikasi terhadap transisi demokrasi di Indonesia.
Menurut saya baiklah pula kita menyimak update Tapol ini untuk memperkaya wacana, analisis kita tentang pemilu, ham dan demokratisasi di Indonesia dari kalangan simpatisan yang relatif berjarak dengan proses pemilu itu sendiri.
Update pertamanya menyoal kiprah atau manuver mantan perwira dalam kancah perpolitikan dan pemilu 2009. Edisi pertama saya pandang cukup penting karena sepanjang yang saya ketahui belum ada analisis komprehensif dan penyikapan gerakan pro-dem terhadap isu penting ini. Malahan yang saya tahu ada beberapa aktivis gerakan sosial dan mantan aktivis mahasiswa 98 bergabung dengan partainya Wiranto dan Gerindra baik sebagai pengurus maupun caleg. Seorang teman aktivis yang cukup saya kenal dari Medan bergabung dengan Hanura dan seorang teman lain yang cukup dekat menjadi Caleg Gerindra dari satu daerah pemilihan di Sumatera.
Salam Pembebasan,
Andreas.
Sumber :
http://tapol.gn.apc.org/
TAPOL : Promoting peace, human rights and democracy in Indonesia
111 Northwood Road, Thornton Heath, Surrey, CR7 8HW
Email: tapol@gn.apc.org
Jatuh Bangunnya Calon-Calon Militer dalam Pemilu Indonesia
Issue 1, September 2008
Pemilu adalah indikasi beberapa hal: popularitas atau terpuruknya pemerintah dan
kecenderungan politik lainnya. Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, pemilu juga melibatkan usaha kelompok dalam elit yang berkuasa untuk mempertahankan kemenangannya atau upaya mereka yang telah tenggelam untuk tampil kembali. Sejak jatuhnya Suharto tahun 1998, elit militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi calon legislatif dalam pemilu 2009 sementara beberapa kaliber berat telah melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan kemudian pada tahun depan.
Selanjutnya....
Sabtu, 15 November 2008
Komunike Gerakan Sosial Soal Krisis : BUBARKAN G20!
Protes KTT G20: ‘Malaikat Pencabut Nyawa’ Demo di Kedubes
Sabtu, 15/11/2008 13:18 WIB
Novia Chandra Dewi - detikNews
Jakarta - Sedikitnya 100 orang berujuk rasa di depan Kedubes AS meminta agar pertemuan KTT G20 di Washington dibubarkan. Massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) itu menilai KTT G20 tidak dapat menyelesaikan persoalan rakyat.
Aksi yang diikuti buruh, petani, dan mahasiswa ini digelar di Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2008).
Massa menggelar aksi treatikal yang dimainkan oleh 7 orang pemuda. 5 Pria yang mengenakan kaos yang dibalut kain putih dengan tangan dirantai itu menggambarkan negara-negara yang selalu tunduk atas perintah AS.
Sedangkan 2 pria lain berperan sebagai ‘malaikat pencabut nyawa’ yang terbalut jubah hitam dengan wajah dicat hitam. Malaikat pencabut nyawa ini digambarkan sebagai AS yang selalu mengatur negara lain.
“2 Malaikat itu simbol AS yang selalu mengatur negara lain menjadi pengikut mereka. 5 Orang yang dibelenggu itu menggambarkan negara lain yang selalu tunduk apa yang diperintahkan AS. Jadi mereka seperti boneka saja yang diatur oleh AS,” kata koordinator aksi Rudi HB Daman.
Massa berorasi dan meneriakkan yel-yel “Bubarkan G20″ dan “SBY JK boneka AS.”
“Kami menganggap pertemuan G20 tersebut tidak menyelesaikan persoalan rakyat dan tidak berguna. Tidak ada satu pun agenda yang membahas penyelesaian persoalan rakyat yang menyengsarakan buruh atau petani. Petani dan buruh yang terkena imbas,” kata Rudi.
Massa selanjutnya akan bergerak Istana Negara. 30 Polisi dari Polres Jakarta Pusat tampak berjaga-jaga.(aan/ken)
BUBARKAN! BUBARKAN! BUBARKAN G20!
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menentang Special Meeting G20 yang diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu, 15 November 2008
Pada tanggal 15 November 2008 ini, sebuah pertemuan tingkat tinggi yang diikuti oleh negara-negara anggota G-20 akan diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat. Prestise perundingan G20 saat ini justru terletak pada kondisi tentang semakin panjangnya daftar kegagalan imperialisme AS dalam memandu penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia. Upaya-upaya AS untuk menanggulangi krisis ekonomi, baik melalui kebijakan dalam negeri maupun melalui perundingan-perundingan internasional, seperti perundingan putaran Doha WTO dan Perundingan G8 di Hokkaido, Toyako, Jepang, Juli 2008 lalu tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Parahnya, krisis ekonomi dan keuangan justru kian menajam dan memburuk pasca September 2008.
Perundingan kali ini jelas dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan keuangan dunia yang dipicu oleh kredit macet sector perumahan Amerika Serikat (subprime mortgage) yang kini telah menelan kerugian lebih dari $1000 triliun, menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi 20 juta penduduk dunia, serta mengancam kehidupan bagi miliaran penduduk miskin yang memiliki pendapatan dibawah US$2 perhari. Krisis paling tajam terjadi di Amerika Serikat yang memaksa negara tersebut mengeluarkan dana tidak kurang dari US$ 700 miliar untuk menalangi kerugian dan menyelamatkan perusahaan-perusahaannya dari kebangkrutan. Langkah yang dilakukan AS juga diikuti oleh Inggris (US$691 miliar), Jerman (US$680 miliar), Irlandia (US$544 miliar), Perancis (US$492 miliar), Rusia (US$200 miliar), dan Asia (US$80 miliar).
KTT G20 kali ini diwarnai dengan gagasan-gagasan untuk kembali menerapkan sistem Bretton Wood yang diperbarui. Gagasan ini menuai kontroversi, terlebih ketika secara faktual sistem tersebut—mematok harga dollar AS berdasarkan ukuran emas—telah dihentikkan Presiden Nixon pada awal dekade 1970-an menyusul inflasi dan defisit anggaran belanja AS akibat Perang Vietnam (1965-1975). Pada saat ini, imperialisme Amerika Serikat berada dalam keadaan yang kurang-lebih sama; nilai dollar mengalami fluktuasi, deficit anggaran belanja melebar, dan defisit perdagangan—khususnya dengan China—semakin membengkak.
Pertemuan ini secara formal dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia yang kian memburuk pada saat ini. Namun, sedari awal sudah bisa diketahui, bagi rakyat dan bangsa-bangsa dunia ketiga termasuk Indonesia, pertemuan tersebut tidak akan membuahkan hasil yang menggembirakan, melainkan sekadar melipatgandakan penindasan dan penghisapan yang pada akhirnya hanya akan memperburuk kehidupan rakyat dan bangsa-bangsa dunia ketiga. Tidak ada satupun agenda perundingan yang membahas upaya-upaya penyelesaian kontradiksi pokok; yakni kontradiksi antara kerja dengan kepemilikan individual serta monopoli atas alat produksi–sebagai biang-keladi krisis ekonomi dunia.
Tidak ada satupun rancangan kesepakatan dalam perundingan G20 yang ditujukan untuk mendongkrak nilai upah bagi kaum buruh untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara global. Tidak ada pula rancangan kesepakatan dalam perundingan G20 ini yang ditujukan untuk menghentikkan ekspansi dan monopoli imperialis atas tanah dan sumber-sumber produktif bagi miliaran rakyat dunia yang hidup di pedesaan. Artinya, tidak ada suatu rencana yang tersusun secara sistematis untuk menanggulangi overproduksi komoditi, spekulasi finansial untuk mengejar superprofit, dan pencegahan dan upaya-upaya lain yang secara efektif untuk mengangkat daya beli rakyat di seluruh dunia.
Terlebih, perundingan G20 kali ini ditujukan untuk menyeragamkan pemahaman para pemimpin dunia tentang pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi global dengan memperkuat dan memperluas peranan lembaga-lembaga keuangan internasional, khususnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sebagaimana dituangkan dalam resolusi-resolusi KTT ASEM di Beijing, Oktober 2008 lalu. Semuanya ditujukan untuk menghentikan pertikaian-pertikaian yang tidak berujung diantara negeri-negeri imperialis, sebagaimana yang terjadi di dalam forum-forum ekonomi dunia lainnya, khususnya dalam forum perundingan organisasi perdagangan (WTO) yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Perundingan tingkat tinggi G20 saat ini juga melulu ditujukan untuk mengonsentrasikan berbagai sumberdaya ekonomi guna mendukung rencana-rencana ‘chauvinis’ negara-negara industry maju untuk melakukan bailout (dana talangan) bagi kapitalis-kapitalis monopoli dunia yang kini terhuyung diambang kebangkrutan akibat ulahnya dan keserakahannya sendiri. Singkatnya, perundingan G20 kali ini justru kian menjauhkan harapan masyarakat dunia atas perbaikan kesejahteraan dan pemulihan krisis ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sosial.
Selanjutnya…
Front Perjuangan Rakyat
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Organisasi Pekerjas Seluruh Indonesia (OPSI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Becak Jakarta (SEBAJA), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Hikmahbuddhi, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta, Central Gerakan Mahasiswa (CGM) UBK, Liga Pemuda Bekasi (LPB), Forum Pemuda Bekasi (FORDASI), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Arus Pelangi, Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Migrant Care, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Urban Poor Consorsium (UPC), INFID.
simak pula
Pernyataan Bersama KAU, SPSI, WALHI, SP, SHI
Pernyataan Aliansi Buruh Menggugat
Sabtu, 15/11/2008 13:18 WIB
Novia Chandra Dewi - detikNews
Jakarta - Sedikitnya 100 orang berujuk rasa di depan Kedubes AS meminta agar pertemuan KTT G20 di Washington dibubarkan. Massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) itu menilai KTT G20 tidak dapat menyelesaikan persoalan rakyat.
Aksi yang diikuti buruh, petani, dan mahasiswa ini digelar di Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11/2008).
Massa menggelar aksi treatikal yang dimainkan oleh 7 orang pemuda. 5 Pria yang mengenakan kaos yang dibalut kain putih dengan tangan dirantai itu menggambarkan negara-negara yang selalu tunduk atas perintah AS.
Sedangkan 2 pria lain berperan sebagai ‘malaikat pencabut nyawa’ yang terbalut jubah hitam dengan wajah dicat hitam. Malaikat pencabut nyawa ini digambarkan sebagai AS yang selalu mengatur negara lain.
“2 Malaikat itu simbol AS yang selalu mengatur negara lain menjadi pengikut mereka. 5 Orang yang dibelenggu itu menggambarkan negara lain yang selalu tunduk apa yang diperintahkan AS. Jadi mereka seperti boneka saja yang diatur oleh AS,” kata koordinator aksi Rudi HB Daman.
Massa berorasi dan meneriakkan yel-yel “Bubarkan G20″ dan “SBY JK boneka AS.”
“Kami menganggap pertemuan G20 tersebut tidak menyelesaikan persoalan rakyat dan tidak berguna. Tidak ada satu pun agenda yang membahas penyelesaian persoalan rakyat yang menyengsarakan buruh atau petani. Petani dan buruh yang terkena imbas,” kata Rudi.
Massa selanjutnya akan bergerak Istana Negara. 30 Polisi dari Polres Jakarta Pusat tampak berjaga-jaga.(aan/ken)
BUBARKAN! BUBARKAN! BUBARKAN G20!
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menentang Special Meeting G20 yang diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat, Sabtu, 15 November 2008
Pada tanggal 15 November 2008 ini, sebuah pertemuan tingkat tinggi yang diikuti oleh negara-negara anggota G-20 akan diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat. Prestise perundingan G20 saat ini justru terletak pada kondisi tentang semakin panjangnya daftar kegagalan imperialisme AS dalam memandu penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia. Upaya-upaya AS untuk menanggulangi krisis ekonomi, baik melalui kebijakan dalam negeri maupun melalui perundingan-perundingan internasional, seperti perundingan putaran Doha WTO dan Perundingan G8 di Hokkaido, Toyako, Jepang, Juli 2008 lalu tidak membuahkan hasil yang menggembirakan. Parahnya, krisis ekonomi dan keuangan justru kian menajam dan memburuk pasca September 2008.
Perundingan kali ini jelas dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan keuangan dunia yang dipicu oleh kredit macet sector perumahan Amerika Serikat (subprime mortgage) yang kini telah menelan kerugian lebih dari $1000 triliun, menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi 20 juta penduduk dunia, serta mengancam kehidupan bagi miliaran penduduk miskin yang memiliki pendapatan dibawah US$2 perhari. Krisis paling tajam terjadi di Amerika Serikat yang memaksa negara tersebut mengeluarkan dana tidak kurang dari US$ 700 miliar untuk menalangi kerugian dan menyelamatkan perusahaan-perusahaannya dari kebangkrutan. Langkah yang dilakukan AS juga diikuti oleh Inggris (US$691 miliar), Jerman (US$680 miliar), Irlandia (US$544 miliar), Perancis (US$492 miliar), Rusia (US$200 miliar), dan Asia (US$80 miliar).
KTT G20 kali ini diwarnai dengan gagasan-gagasan untuk kembali menerapkan sistem Bretton Wood yang diperbarui. Gagasan ini menuai kontroversi, terlebih ketika secara faktual sistem tersebut—mematok harga dollar AS berdasarkan ukuran emas—telah dihentikkan Presiden Nixon pada awal dekade 1970-an menyusul inflasi dan defisit anggaran belanja AS akibat Perang Vietnam (1965-1975). Pada saat ini, imperialisme Amerika Serikat berada dalam keadaan yang kurang-lebih sama; nilai dollar mengalami fluktuasi, deficit anggaran belanja melebar, dan defisit perdagangan—khususnya dengan China—semakin membengkak.
Pertemuan ini secara formal dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia yang kian memburuk pada saat ini. Namun, sedari awal sudah bisa diketahui, bagi rakyat dan bangsa-bangsa dunia ketiga termasuk Indonesia, pertemuan tersebut tidak akan membuahkan hasil yang menggembirakan, melainkan sekadar melipatgandakan penindasan dan penghisapan yang pada akhirnya hanya akan memperburuk kehidupan rakyat dan bangsa-bangsa dunia ketiga. Tidak ada satupun agenda perundingan yang membahas upaya-upaya penyelesaian kontradiksi pokok; yakni kontradiksi antara kerja dengan kepemilikan individual serta monopoli atas alat produksi–sebagai biang-keladi krisis ekonomi dunia.
Tidak ada satupun rancangan kesepakatan dalam perundingan G20 yang ditujukan untuk mendongkrak nilai upah bagi kaum buruh untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara global. Tidak ada pula rancangan kesepakatan dalam perundingan G20 ini yang ditujukan untuk menghentikkan ekspansi dan monopoli imperialis atas tanah dan sumber-sumber produktif bagi miliaran rakyat dunia yang hidup di pedesaan. Artinya, tidak ada suatu rencana yang tersusun secara sistematis untuk menanggulangi overproduksi komoditi, spekulasi finansial untuk mengejar superprofit, dan pencegahan dan upaya-upaya lain yang secara efektif untuk mengangkat daya beli rakyat di seluruh dunia.
Terlebih, perundingan G20 kali ini ditujukan untuk menyeragamkan pemahaman para pemimpin dunia tentang pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi global dengan memperkuat dan memperluas peranan lembaga-lembaga keuangan internasional, khususnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional sebagaimana dituangkan dalam resolusi-resolusi KTT ASEM di Beijing, Oktober 2008 lalu. Semuanya ditujukan untuk menghentikan pertikaian-pertikaian yang tidak berujung diantara negeri-negeri imperialis, sebagaimana yang terjadi di dalam forum-forum ekonomi dunia lainnya, khususnya dalam forum perundingan organisasi perdagangan (WTO) yang hingga kini tidak jelas kelanjutannya.
Perundingan tingkat tinggi G20 saat ini juga melulu ditujukan untuk mengonsentrasikan berbagai sumberdaya ekonomi guna mendukung rencana-rencana ‘chauvinis’ negara-negara industry maju untuk melakukan bailout (dana talangan) bagi kapitalis-kapitalis monopoli dunia yang kini terhuyung diambang kebangkrutan akibat ulahnya dan keserakahannya sendiri. Singkatnya, perundingan G20 kali ini justru kian menjauhkan harapan masyarakat dunia atas perbaikan kesejahteraan dan pemulihan krisis ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sosial.
Selanjutnya…
Front Perjuangan Rakyat
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Organisasi Pekerjas Seluruh Indonesia (OPSI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Becak Jakarta (SEBAJA), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Hikmahbuddhi, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta, Central Gerakan Mahasiswa (CGM) UBK, Liga Pemuda Bekasi (LPB), Forum Pemuda Bekasi (FORDASI), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Arus Pelangi, Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Migrant Care, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Urban Poor Consorsium (UPC), INFID.
simak pula
Pernyataan Bersama KAU, SPSI, WALHI, SP, SHI
Pernyataan Aliansi Buruh Menggugat
Komunike Gerakan Sosial Soal Krisis : Neoliberalisme Tutup Buku, Bangun Indonesia Baru
Komunike Bersama
Koalisi Anti Utang, Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia, Solidaritas Perempuan
Sistem ekonomi-politik global saat ini telah digunakan untuk mendorong liberalisasi ekonomi di segala sektor baik melalui liberalisasi perdagangan, liberalisasi modal, maupun liberalisasi keuangan. Liberalisasi yang diasumsikan mampu mendorong pertumbuhan tersebut ternyata juga menimbulkan kemiskinan, kesenjangan, ketidak-adilan, serta sistem keuangan yang tidak stabil dan justru memicu krisis global. Di bawah sistem pasar bebas, nasib jutaan masyarakat dunia bisa ditentukan oleh tindakan segelintir spekulan.
Prinsip "laissez-faire" yang dipercaya oleh penganut neoliberalisme dan disebarkan ke seluruh dunia tidak mampu mewujudkan efek "tetesan ke bawah". Rezim neoliberal yang didukung oleh institusi-institusi keuangan internasional dan regional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan International Monetary Fund (IMF) sering melahirkan kebijakan yang menyebabkan kerugian di negara-negara miskin dan berkembang. Sistem ini justru melanggengkan eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang terutama melalui kegiatan industri pertambangan dan transaksi utang luar negeri. Dominasi satu kekuatan tertentu di dalam Bank Dunia, ADB, dan IMF juga membuat proses pengambilan keputusan menjadi jauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Krisis dan Dampaknya
Krisis keuangan yang berawal di Amerika Serikat telah berkembang menjadi ancaman global dan ikut menyeret negara-negara dunia ketiga yang berada pada lantai terlemah ekonomi dunia ikut terjebak di dalamnya. Namun, pemerintah Amerika Serikat dan institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) telah gagal mengatasinya. Saat ini mereka meminta seluruh dunia untuk ikut menanggung biaya krisis keuangan global yang bahkan negara berkembang tidak menjadi penyebabnya.
Ancaman pemutusan hubungan kerja semakin menyebar ke seluruh dunia disebabkan oleh deindustrialisasi dan turunnya kemampuan produksi. Jumlah ekspor yang menurun tidak hanya karena turunnya permintaan tetapi juga aksi setiap negara untuk mengetatkan impor untuk menyelamatkan ekonomi negaranya masing-masing. Aliran pelarian modal semakin besar karena investor asing ingin menyelamatkan kebutuhan likuiditas di negara asalnya. Depresiasi mata uang, krisis nilai tukar, dan tekanan inflasi memperbesar efek krisis yang dirasakan negara-negara berkembang.
Sayangnya kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap krisis tetap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap jutaan rakyat miskin. Aksi seragam atas injeksi likuiditas di sektor keuangan serta bailout dilakukan untuk "menolong" sektor perbankan dan lembaga-lembaga hedge fund dianggap sebagai obat generik yang mampu mengatasi masalah. Pemerintah Indonesia di bawah tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) bahkan tidak tanggung-tanggung segera melakukan buyback saham dan Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan tersebut hanya berdampak pada semakin berkurangnya kerugian yang diderita investor pemegang saham dan surat berharga negara.
Sementara itu, rekomendasi yang diajukan pemerintah Indonesia melalui menteri keuangan dalam forum pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 juga sangat mengecewakan. Kesepakatan untuk mereformasi Bretton Woods Institution hanya menghasilkan pemberian mandat kepada Bank Dunia dan Bank pembangunan lainnya untuk meningkatkan kapasitas pinjaman melalui "global expenditure fund". Dengan kata lain, pemerintah Indonesia telah menunjukan dirinya sebagai "good boy" IMF dan Bank Dunia. Rekomendasi ini juga perlu diwaspadai sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah menarik pinjaman siaga dari Bank Dunia yang telah memberikan komitmen sebesar USD $2 milyar.
Tantangan dan Kesempatan
Paradigma neoliberal tidak hanya terbukti telah gagal, tetapi juga telah memperlebar jurang kemiskinan karena kemakmuran dan akumulasi kapital hanya terpusat pada segelintir orang. Nasib masyarakat dunia yang terkena dampak krisis global tidak hanya cukup diserahkan pada segelintir pemimpin negara-negara G20 dan G8. Skenario penyelamatan dari krisis saat ini harus melalui mekanisme yang adil dan demokratis serta merepresentasikan seluruh negara-negara di dunia dan bukan hanya negara-negara yang menguasai ekonomi dunia.
Saatnya beralih pada gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi global yang konsisten pada nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Sudah saatnya mengambil kebijakan yang melihat dari sudut pandang korban, yaitu sekitar 850 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan bukan untuk menyelamatkan aset segelintir pemilik modal.
Kontradiksi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin dunia terbukti dengan besarnya jumlah dana yang dikucurkan Negara-negara maju untuk menyelamatkan perbankan. Sedangkan komitmen yang diberikan oleh seluruh negara-negara maju untuk penghapusan utang bagi negara-negara miskin dan berkembang hanya sebesar USD $100 milyar dan sampai tahun 2008 hanya USD $88 milyar yang telah dicairkan.
Sangat penting belajar pada pengalaman krisis di tahun 1980-an, 1990-an, dan 2000 baik yang terjadi di Amerika Latin atau Asia Tenggara, bahwa lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia hanya menerapkan kebijakan stabilisasi ala neoklasik yang mengabaikan kepentingan rakyat miskin. Bahkan sampai saat ini IMF juga masih menyarankan kebijakan yang telah terbukti gagal di masa lalu untuk menghadapi krisis, yaitu pemotongan anggaran sosial yang justru sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak dasar rakyat.
Rekomendasi:
1. Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan untuk merespon krisis dari aksi bailout sektor perbankan menjadi jaminan sosial bagi rakyat
2. Memprioritaskan pemanfaatan dana masyarakat yang terhimpun dalam APBN untuk melindungi hak dasar rakyat di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, energi serta lingkungan dari dampak krisis dan bukan untuk menanggung kerugian sektor keuangan dan berbagai macam akibat bisnis spekulasi
3. Melakukan kontrol yang kuat terhadap perdagangan pasar uang dan saham (derivative) untuk menekan aksi spekulasi dan tingginya aliran hot money yang bisa mengancam stabilitas ekonomi nasional
4. Menghentikan segala bentuk eksploitasi yang menimbulkan penghisapan ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang melalui eksploitasi sumber daya alam maupun transaksi utang luar negeri
5. Melakukan negosiasi kepada pihak kreditor untuk menghentikan pembayaran utang haram. Menghentikan pembayaran utang juga didasari oleh kenyataan bahwa seluruh total pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya yang telah ditunaikan sudah melebihi jumlah utang yang diterima.
6. Menolak segala bentuk utang baru dan tidak melibatkan lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, atau ADB dalam berbagai upaya untuk mengatasi krisis. Karena lembaga-lembaga tersebut ikut bertanggung jawab sebagai penyebab krisis global yang meluas
7. Merubah sistem politik, ekonomi, dan keuangan internasional yang tidak mencerminkan keadilan dan mengancam kedaulatan karena hanya menjadi alat dominasi dan eksploitasi negara-negara dunia ketiga, termasuk institusi-institusi internasional (IFI's) di dalamnya seperti WTO, IMF dan Bank Dunia
8. Mendorong dilaksanakannya sistem yang mampu membentuk pola hubungan yang adil antar negara-negara di dunia, menghormati prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan ekologi, serta menjamin terwujudnya kedaulatan pangan.
Jakarta, 13 November 2008
simak pula
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat
Pernyataan Aliansi Buruh Menggugat
Koalisi Anti Utang, Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sarekat Hijau Indonesia, Solidaritas Perempuan
Sistem ekonomi-politik global saat ini telah digunakan untuk mendorong liberalisasi ekonomi di segala sektor baik melalui liberalisasi perdagangan, liberalisasi modal, maupun liberalisasi keuangan. Liberalisasi yang diasumsikan mampu mendorong pertumbuhan tersebut ternyata juga menimbulkan kemiskinan, kesenjangan, ketidak-adilan, serta sistem keuangan yang tidak stabil dan justru memicu krisis global. Di bawah sistem pasar bebas, nasib jutaan masyarakat dunia bisa ditentukan oleh tindakan segelintir spekulan.
Prinsip "laissez-faire" yang dipercaya oleh penganut neoliberalisme dan disebarkan ke seluruh dunia tidak mampu mewujudkan efek "tetesan ke bawah". Rezim neoliberal yang didukung oleh institusi-institusi keuangan internasional dan regional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan International Monetary Fund (IMF) sering melahirkan kebijakan yang menyebabkan kerugian di negara-negara miskin dan berkembang. Sistem ini justru melanggengkan eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang terutama melalui kegiatan industri pertambangan dan transaksi utang luar negeri. Dominasi satu kekuatan tertentu di dalam Bank Dunia, ADB, dan IMF juga membuat proses pengambilan keputusan menjadi jauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
Krisis dan Dampaknya
Krisis keuangan yang berawal di Amerika Serikat telah berkembang menjadi ancaman global dan ikut menyeret negara-negara dunia ketiga yang berada pada lantai terlemah ekonomi dunia ikut terjebak di dalamnya. Namun, pemerintah Amerika Serikat dan institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) telah gagal mengatasinya. Saat ini mereka meminta seluruh dunia untuk ikut menanggung biaya krisis keuangan global yang bahkan negara berkembang tidak menjadi penyebabnya.
Ancaman pemutusan hubungan kerja semakin menyebar ke seluruh dunia disebabkan oleh deindustrialisasi dan turunnya kemampuan produksi. Jumlah ekspor yang menurun tidak hanya karena turunnya permintaan tetapi juga aksi setiap negara untuk mengetatkan impor untuk menyelamatkan ekonomi negaranya masing-masing. Aliran pelarian modal semakin besar karena investor asing ingin menyelamatkan kebutuhan likuiditas di negara asalnya. Depresiasi mata uang, krisis nilai tukar, dan tekanan inflasi memperbesar efek krisis yang dirasakan negara-negara berkembang.
Sayangnya kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap krisis tetap tidak mencerminkan keberpihakan terhadap jutaan rakyat miskin. Aksi seragam atas injeksi likuiditas di sektor keuangan serta bailout dilakukan untuk "menolong" sektor perbankan dan lembaga-lembaga hedge fund dianggap sebagai obat generik yang mampu mengatasi masalah. Pemerintah Indonesia di bawah tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) bahkan tidak tanggung-tanggung segera melakukan buyback saham dan Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan tersebut hanya berdampak pada semakin berkurangnya kerugian yang diderita investor pemegang saham dan surat berharga negara.
Sementara itu, rekomendasi yang diajukan pemerintah Indonesia melalui menteri keuangan dalam forum pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 juga sangat mengecewakan. Kesepakatan untuk mereformasi Bretton Woods Institution hanya menghasilkan pemberian mandat kepada Bank Dunia dan Bank pembangunan lainnya untuk meningkatkan kapasitas pinjaman melalui "global expenditure fund". Dengan kata lain, pemerintah Indonesia telah menunjukan dirinya sebagai "good boy" IMF dan Bank Dunia. Rekomendasi ini juga perlu diwaspadai sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah menarik pinjaman siaga dari Bank Dunia yang telah memberikan komitmen sebesar USD $2 milyar.
Tantangan dan Kesempatan
Paradigma neoliberal tidak hanya terbukti telah gagal, tetapi juga telah memperlebar jurang kemiskinan karena kemakmuran dan akumulasi kapital hanya terpusat pada segelintir orang. Nasib masyarakat dunia yang terkena dampak krisis global tidak hanya cukup diserahkan pada segelintir pemimpin negara-negara G20 dan G8. Skenario penyelamatan dari krisis saat ini harus melalui mekanisme yang adil dan demokratis serta merepresentasikan seluruh negara-negara di dunia dan bukan hanya negara-negara yang menguasai ekonomi dunia.
Saatnya beralih pada gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi global yang konsisten pada nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Sudah saatnya mengambil kebijakan yang melihat dari sudut pandang korban, yaitu sekitar 850 juta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan bukan untuk menyelamatkan aset segelintir pemilik modal.
Kontradiksi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin dunia terbukti dengan besarnya jumlah dana yang dikucurkan Negara-negara maju untuk menyelamatkan perbankan. Sedangkan komitmen yang diberikan oleh seluruh negara-negara maju untuk penghapusan utang bagi negara-negara miskin dan berkembang hanya sebesar USD $100 milyar dan sampai tahun 2008 hanya USD $88 milyar yang telah dicairkan.
Sangat penting belajar pada pengalaman krisis di tahun 1980-an, 1990-an, dan 2000 baik yang terjadi di Amerika Latin atau Asia Tenggara, bahwa lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia hanya menerapkan kebijakan stabilisasi ala neoklasik yang mengabaikan kepentingan rakyat miskin. Bahkan sampai saat ini IMF juga masih menyarankan kebijakan yang telah terbukti gagal di masa lalu untuk menghadapi krisis, yaitu pemotongan anggaran sosial yang justru sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak dasar rakyat.
Rekomendasi:
1. Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan untuk merespon krisis dari aksi bailout sektor perbankan menjadi jaminan sosial bagi rakyat
2. Memprioritaskan pemanfaatan dana masyarakat yang terhimpun dalam APBN untuk melindungi hak dasar rakyat di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, energi serta lingkungan dari dampak krisis dan bukan untuk menanggung kerugian sektor keuangan dan berbagai macam akibat bisnis spekulasi
3. Melakukan kontrol yang kuat terhadap perdagangan pasar uang dan saham (derivative) untuk menekan aksi spekulasi dan tingginya aliran hot money yang bisa mengancam stabilitas ekonomi nasional
4. Menghentikan segala bentuk eksploitasi yang menimbulkan penghisapan ekonomi oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang melalui eksploitasi sumber daya alam maupun transaksi utang luar negeri
5. Melakukan negosiasi kepada pihak kreditor untuk menghentikan pembayaran utang haram. Menghentikan pembayaran utang juga didasari oleh kenyataan bahwa seluruh total pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya yang telah ditunaikan sudah melebihi jumlah utang yang diterima.
6. Menolak segala bentuk utang baru dan tidak melibatkan lembaga-lembaga seperti IMF, Bank Dunia, atau ADB dalam berbagai upaya untuk mengatasi krisis. Karena lembaga-lembaga tersebut ikut bertanggung jawab sebagai penyebab krisis global yang meluas
7. Merubah sistem politik, ekonomi, dan keuangan internasional yang tidak mencerminkan keadilan dan mengancam kedaulatan karena hanya menjadi alat dominasi dan eksploitasi negara-negara dunia ketiga, termasuk institusi-institusi internasional (IFI's) di dalamnya seperti WTO, IMF dan Bank Dunia
8. Mendorong dilaksanakannya sistem yang mampu membentuk pola hubungan yang adil antar negara-negara di dunia, menghormati prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan ekologi, serta menjamin terwujudnya kedaulatan pangan.
Jakarta, 13 November 2008
simak pula
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat
Pernyataan Aliansi Buruh Menggugat
Kamis, 13 November 2008
Kita, Sejarah dan Kebhinekaan : Merumuskan Kembali Keindonesiaan*
Pidato Kebudayaan I Gusti Agung Ayu Ratih 10 Nopember 2008
Pengantar
Beberapa waktu lalu saya sempat menulis satu artikel 2008 : Tahun Emas Penemuan Sejarah Nusantara dan Sejarah Indonesia : Dasawarsa Emas Pembongkaran Pemalsuan Sejarah (2000-2010). Terkait itu saya menyampaikan penghargaaan dan apresiasi yang tinggi kepada kaum muda di komunitas IBoekoe yang telah selesai menggarap 25 Seri buku Kronik Seabad Kebangkitan Nasional. Secara khusus kepada Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan secara berbarengan juga menggarap proyek mereka berdua berupa 3 buku dasyat Trilogi Lekra Tidak Membakar Buku (silah kunjung Kado Raksasa : Trilogi Lekra dan Kronik Seabad Kebangkitan Nasional).
Penghargaan juga saya berikan kepada I Gusti Agung Ayu Ratih koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia yang telah memberikan kontribusi penting untuk menyuarakan orang-orang yang dibungkam, orang-orang yang dijadikan tumbal juga para korban, orang-orang yang perannya di gelapkan di dalam sejarah, membongkar tafsir tunggal dan palsu versi penguasa (militer) dan membangun perspektif sejarah baru (diantaranya perspektif feminis dalam kajian sejarah atau kesadaran menyejarah, serta oral history).
Silah cermati keberanian dan pemikirannya yang luar biasa dalam Pidato Kebudayaan DKJ 10 Nopember 2008 yang lalu. Juga silah dicermati salah satu bukunya Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan"(silah diunduh disini). Baca juga tulisannya bersama John Rossa soal Sejarah Lisan di Indonesia dan Kajian Subyektivitas yang telah dimuat di dalam buku Perspektif Baru : Penulisan Sejarah Indonesia yang disunting oleh Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (silah unduh disini).
Terakhir tidak bisa tidak saya harus sampaikan hormat saya dan penghargaan untuk kerja keras, kerja darah, Pramoedya Ananta Tour, Mahaguru Sejarah Indonesia, dimana saya menemukan pencerahan dan pembelajaran yang hebat untuk menyejarah secara otentik, juga anak-anak muda di komunitas IBoekoe dan Ayu Ratih yang mendapatkan inspirasi juga dari almarhum.
Kita, Sejarah dan Kebhinekaan : Merumuskan Kembali Keindonesiaan*
Oleh:I Gusti Agung Ayu Ratih**
http://sejarahsosial.blogspot.com/2008/11/kita-sejarah-dan-kebhinekaan-merumuskan.html
Di sini kami berdiri di ambang subuh jaman baru, jaman yang akan membawakan terang ke seluruh Jawa. Dan sekali jaman itu terbit, akan lebih banyak dituntut perjuangan, penderitaan, berperang dan memenangkannya; mula-mula sekali adalah melawan Sang Baginda Prasangka, kemudian Sri Ratu Kepicikan dan Kekerdilan, putri-putri, yang dipuja dan dituruti oleh sebagian terbesar penduduk Jawa. … Ada kami lihat Adipati-Adipati Sri Baginda Kepicikan, Kekerdilan, dan Prasangka menggigil sakit hati karena terhina undang-undangnya yang keramat itu tersentuh.
——- Kartini, Een Gouverneur-Generaal sdag
Kita pernah bersama melahirkan ‘ambang subuh jaman baru.’ Di tengah kepedihan para ibu yang buah rahimnya dipenjarakan, hilang tak tentu rimbanya, atau diterjang peluru tajam karena berpikir merdeka, kita saling genggam tangan, coba satukan suara dan pikiran, lalu melangkah maju. Ketika Jakarta, Solo, dan Palembang disambar api kiriman tangan-tangan yang tampak tak bertuan, ribuan kaum miskin hangus dalam perangkap, dan ratusan perempuan Tionghoa diperkosa, sejenak kita terpana. Toh kita berhasil halau ketakutan dan duka mendalam. Kita perererat genggaman jemari kita dan mengejan dengan keyakinan bahwa ‘dimana pun tirani harus tumbang!’[1]
Sepuluh tahun berlalu sejak ‘reformasi total’ terpekik, sejak ribuan ibu relakan uang pembeli susu anak-anaknya untuk nasi bungkus, sejak derap kaum muda menggetarkan jalan-jalan utama kota dengan ‘bergerak dan bersatu, membangun Indonesia baru.’ Kita pernah buka paksa gembok jeruji penjara kecil dan besar. Kita kuasai ruang-ruang terbuka dan penuhi mereka dengan impian dan harapan kita tentang Indonesia baru. Kita berkejaran dengan serdadu-serdadu bayaran dan jengkal demi jengkal mereka terdesak ke pinggir. Kita bergeming walau yang dipertuan para serdadu kirimkan gerombolan berjubah putih, dan sambil kebaskan kelewang, mereka teriakkan kebesaran Tuhan. Di lubuk hati terdalam kita percaya bahwa Tuhan berpihak pada kemanusiaan dan demokrasi.
Saya tidak sedang mengajak Anda sekadar bernostalgia. Sketsa yang baru saya sampaikan mengandung pertanyaan tak terhingga. Kita sedang ditelikung oleh kekuatan-kekuatan yang memanfaatkan sepenuhnya ruang-ruang yang sudah kita buka dengan susah payah, kekuatan-kekuatan yang selalu berniat memenjarakan pikiran dan tubuh kita. Apakah kita sudah terlalu bermurah hati? Apakah terang tanah itu sudah demikian menyilaukan sehingga tak segera kita tetakkan patok-patok acuan kebersamaan kita? Ataukah kita terlanjur bayangkan acuan-acuan itu punya kehidupan dan kekuatannya sendiri? Bahwa sebagai gugus-gugus gagasan – apakah itu demokrasi, kemanusiaan, keadilan, atau kesetaraan — mereka mampu secara alamiah memikat dan mengikat kesetiaan orang per orang, kelompok, pun golongan yang berbeda-beda dalam mewujudkan Indonesia baru yang kita cita-citakan.
Saya mengajukan pertanyaan-pertanya an ini karena saya melihat bahwa gagasan-gagasan yang kita tawarkan dalam proyek ‘collective restructuring of society’[2] berbenturan dengan kerinduan akan kepastian tunggal di satu sisi, dan pemujaan terhadap kebebasan perorangan di lain sisi. Bagi yang satu proyek yang baiklah kita sebut merumuskan kembali keindonesiaan ini dianggap terlalu eksperimental dan mengancam ‘keadaban publik.’[3] Sementara bagi yang lain gagasan kolektifitas sebagai nasion dianggap otoritarian, atau kelewat romantik dan usang di hadapan kemeriahan globalisasi. Yang menarik bagi saya sebagai seorang sejarawan adalah dalam setiap posisi yang bertanding di arena perumusan ini ada keengganan melacak akar kesejarahan dari keindonesiaan itu sendiri. Indonesia dilihat sebagai suatu keniscayaan sejarah yang sudah dihiasi markah-markah kebangsaan, seperti bendera, sumpah setia, lagu kebangsaan, dan peristiwa-peristiwa puncak beserta jajaran pahlawan ternama. Sebenarnya kita masih mewarisi kecenderungan mengeramatkan sejarah dengan tahapan-tahapan baku dari masa Orde Baru, bukannya menjelajahi sejarah untuk memperluas daya imajinasi kita, untuk memperkaya cita rasa kebangsaan kita.
Dari perjalanan, penelitian dan praxis yang saya lakukan selama hampir 20 tahun tampak jelas bahwa Indonesia adalah sebuah cita-cita, hasil imajinasi ‘liar’ perorangan yang diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan politik kolektif. Keindonesiaan bukanlah sesuatu yang terberi, tetapi rangkuman niat, harapan dan kesepakatan yang dari masa ke masa berubah oleh perdebatan, pertentangan ideologi, dan pengabaian aspirasi-aspirasi tertentu. Harus pula kita ingat bahwa di masa-masa paling kelam arena perumusan keindonesiaan dikuasai kekuatan fasistik yang melancarkan pemusnahan kelompok, golongan, dan suku bangsa tertentu. Dari pergaulan dengan para korban kekerasan di masa lalu inilah saya percaya bahwa pengembangan gagasan Indonesia baru tak bisa dilepaskan dari upaya ‘penyusunan sejarah baru.’ Saya sepakat dengan Pramoedya Ananta Toer bahwa upaya ini ‘adalah juga perjuangan yang sama sengitnya dengan perjuangan-perjuangan lain dalam meningkatkan peradaban sesuatu bangsa dan peninggian nilai manusia. ... Sumber-sumber baru harus ditemukan, bahkan yang kadang-kadang tidak punya persangkutan dengan yang tradisional.’ 4 Ya, kita harus cergas menangkap setiap ‘titik sinar’; kita perlu periksa siapa dan gagasan apa yang terpental, serta belum tuntas diperbincangkan dalam setiap ikhtiar memaknai dan menyempurnakan rancang-bangun bernama Indonesia ini.
Pada kesempatan ini ada dua perangkat yang akan saya tawarkan untuk memperluas perbincangan kita tentang keindonesiaan. Perangkat pertama berkaitan dengan cara pandang dalam menelisik sejarah dari kacamata perempuan, atau di wilayah teori sosial dikenal dengan perspektif feminisme. Pilihan perspektif khusus ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kepatutan etis atau politis, tetapi juga pada kebutuhan mempelajari gagasan-gagasan tentang bangsa dan kebangsaan yang selama ini diabaikan demi ‘persatuan dan kesatuan nasional.’ Saya berharap pengetahuan ini akan membantu kawan-kawan pejuang hak-hak asasi perempuan memperkuat pembenaran moral bagi keberadaan mereka dan pengakuan terhadap keberakaran identitas mereka dalam suatu entitas politik yang berbagi sejarah. Lebih dari itu, saya membayangkan akan tumbuh niat berbincang diantara kaum nasionalis yang tidak pernah mempertimbangkan perempuan dan relasi jender dengan kaum feminis yang menganggap ide-ide tentang nasion, negara dan republik semata-mata sebagai representasi kekuasaan patriarki.
Perangkat kedua berkaitan dengan cara perumusan masalah dalam upaya kita menentukan acuan-acuan dasar untuk menjaga keindonesiaan yang demokratis dan manusiawi. Saya tidak akan secara khusus berbicara tentang kemajemukan tapi kondisi-kondisi yang menurut saya mengancam bukan saja kemajemukan tetapi juga kedaulatan bangsa dan republik ini.
1. Tubuh Perempuan sebagai Medan Pertarungan Gagasan
Gerakan nasionalis yang melahirkan gagasan tentang Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diciptakan tatanan kolonial Belanda. Tapi dari pelajaran sejarah di sekolah dan buku-buku sejarah konvensional kita tidak pernah mendapat gambaran cukup jelas tentang apa sebenarnya penjajahan itu dan bagaimana Belanda mempertahankan kekuasaannya sedemikian lama. Yang tampil dalam wacana sejarah pada umumnya adalah orang Belanda jahat, penjajah bengis dan orang pribumi kemudian melawan dalam Perang Padri, Perang Jawa, atau Perang Aceh. Setelah itu ada urut-urutan klasik menuju Proklamasi Kemerdekaan: pendirian Budi Utomo, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Mungkin karena itulah tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer menjadi jauh lebih populer sebagai sumber pengetahuan sejarah. Dari tetralogi inilah kita mendapat pemandangan yang kaya dan bermakna tentang kehidupan sosial masyarakat tanah jajahan dan tumbuhnya rasa kebangsaan di kalangan kaum terjajah. Melalui tetralogi ini sejarah tampil sebagai riwayat, bukan sekedar kronik membosankan tentang orang, tanggal, tempat dan kejadian.
Akan sulit pula menemukan kisah perempuan dan kaitannya dengan gerakan nasionalis dalam buku-buku sejarah konvensional, kecuali jika mereka terlibat dalam peperangan, seperti Tjoet Njak Dhien atau Marta Christina Tiahahu. Imej lain yang juga menjadi andalan adalah potret Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka. Tentu saja tidak ada yang salah dengan menjahit bendera, tapi cuplikan ini saja tak menjelaskan apa-apa tentang struktur penindasan terhadap perempuan. Kalaupun nama-nama seperti Kartini atau Dewi Sartika muncul, mereka seakan-akan tak punya pendapat apapun tentang kolonialisme. Mereka adalah ibu-ibu baik hati yang tiba-tiba tertarik mendirikan sekolah putri demi ‘emansipasi wanita.’ Apa arti emansipasi? Tak pernah ada penjelasan. Penguasa Orde Baru yang sudah dengan jenial mengikis kesadaran sejarah kita memang tak menginginkan kita paham benar arti kata-kata penting itu. Tampaknya mereka khawatir kita akan melihat bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya tak jauh berbeda dari yang dilakukan pemerintah kolonial, bahkan lebih buruk!
Pembacaan sejarah yang lebih seksama akan memperlihatkan bahwa tatanan kolonial dibangun dan dijaga oleh hirarki ketat berdasarkan ras dan kelas. Sistem hukumnya yang sangat rasis dan seksis memberlakukan aturan-aturan yang berbeda bagi golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi. Bagi pribumi dari kasta bangsawan pun diberlakukan hukum-hukum tersendiri yang memberi mereka hak-hak istimewa untuk menjaga stabilitas kekuasaan kolonial. Ada hubungan hirarkis lain yang jarang dibicarakan dalam khazanah pustaka sejarah kolonial, yaitu hirarki berdasarkan jender.
Penguasa kolonial sejak masa VOC hingga proses pemantapan negara kolonial di akhir abad ke-19 mengendalikan masyarakat kolonial antara lain dengan menata pola hubungan antar jender, termasuk hubungan seksual dan perkawinan. Di masa VOC kendali terhadap hubungan seksual erat hubungannya dengan kebutuhan perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menghemat pengeluaran untuk kesejahteraan para pegawainya. Dengan sengaja VOC mencegah perempuan Belanda datang ke Hindia Belanda, memilih pegawai bujangan, dan mendorong praktek pernyaian karena memelihara nyai jauh lebih murah daripada mendatangkan istri Belanda. Para nyai mampu memberikan layanan seksual sekaligus layanan kerumahtanggaan lainnya di luar tanggungan perusahaan. Para lelaki Belanda menjadi lebih kerasan menetap di Hindia Belanda dan ini mendukung proyek pendudukan yang permanen. Pengetahuan para nyai tentang budaya setempat juga berguna bagi penguasa kolonial untuk menaklukkan penduduk pribumi.
Praktek pernyaian baru dilarang setelah VOC bangkrut dan pemerintah Belanda melakukan modernisasi kolonialisme dengan perapian manajemen dan profesionalisasi di lingkungan pejabat negara kolonial. Pemerintah melihat bahwa hubungan terlalu erat antara laki-laki Belanda dan perempuan pribumi, yang melahirkan anak-anak Indo, sudah menimbulkan kemerosotan moral, pencemaran kelas, dan kekacauan hirarki rasial. Perempuan-perempuan Belanda dari kelas menengah terdidik kemudian didatangkan dalam jumlah besar untuk memulihkan moralitas kolonial dan superioritas borjuis Eropa melalui institusi perkawinan, keibuan dan kerumahtanggaan.5
Ketika gagasan moralitas borjuis yang dibawa nyonya-nyonya Belanda bersinggungan dengan ide raja-raja Jawa tentang pembatasan peran dan gerak perempuan priyayi ia melahirkan paling tidak dua reaksi yang berbeda. Pengetahuan perempuan Eropa tentang penataan rumah tangga yang higienis dan apik, hubungan hirarkis antara majikan dan pembantu, kepantasan berbusana dan bersikap sebagai istri dan ibu rumah tangga meneguhkan dan memperluas perbendaharaan aturan perilaku priyayi bagi perempuan Jawa. Perkawinan obsesi borjuis dan feodal akan kepatutan dan keadaban perempuan ini nantinya berpengaruh atas penciptaan citra keperempuanan Indonesia yang ideal dalam bentuknya yang paling konservatif.
Di ranah yang lain, perempuan Eropa membawa serta gagasan tentang keluarga batih yang anti poligami dan pendidikan bagi perempuan. Gagasan ini menemui lahan yang subur dalam keriuhan benak Kartini. Dengan indah dan tajam ia menyusun gugatan terhadap struktur kendali terhadap perempuan yang dibangun kaum feodal dengan dukungan penguasa kolonial. Namun, ia tidak serta merta menyerap asupan baru yang menjanjikan kemajuan bagi perempuan ini. Simak pertanyaan retoris berikut ini6:
Tetapi bagaimana kami hendak menginginkan hukum yang adil bagi kami apabila di dunia barat sendiri yang telah maju dan beradab, perempuan dianggap sama dengan anak dan orang gila?
Ia juga melihat bagaimana negara kolonial melanggengkan dan mengambil keuntungan dari feodalisme bukan saja dengan menindas perempuan tetapi juga rakyat Jawa. Tanpa tedeng aling-aling dia mengungkapkan kegusarannya 7:
Mereka minta dihormati oleh bawahannya dengan cara-cara hormat yang diberikan Rakyat kepada pembesarnya. Mula-mula aku dulu mengira, hanya si Jawa goblok itu yang gila hormat, tapi sekarang aku tahu, bahwa orang Barat yang beradab dan terpelajar itu juga tidak menolaknya, malah mencandu.
Juga yang berikut, masih dalam surat yang sama:
Kaum bangsawan hendak pegang sendiri seluruh peran; dia sendiri saja yang mau pegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri, dan dia sendiri saja yang semestinya menguasai peradaban dan kemajuan Eropa. Dan pemerintah menolong serta membantunya, lebih-lebih karena dengan jalan itu dia sendiri mendapat keuntungan daripadanya.
Keterbatasan gerak Kartini tidak memungkinkan dia mengenali lebih dekat kehidupan rakyat jajahan, termasuk bentuk-bentuk penindasan yang berbeda terhadap perempuan dari kalangan bukan priyayi. Tapi dari pengenalan yang sedikit ia menangkap kebajikan rakyat sebagai sumber utama peradaban8:
Peradaban yang sebenarnya sama sekali belum menjadi milik negeri-negeri peradaban. Yang sebenarnya itu pun terdapat pada Rakyat-Rakyat, yang oleh massa besar orang kulit putih yang yakin akan kenomor-wahidannya, dipandang hina.
Walaupun Kartini tidak berhasil mendobrak tembok yang mengungkungnya dan akhirnya menyerah pada adat-istiadat yang demikian ia benci, buah pikirannya tak lekang dimakan jaman. Gagasan-gagasannya tentang emansipasi perempuan secara khusus dan pemberadaban nasion secara umum mengilhami para pemikir dan pejuang perempuan yang bergerak bersama kekuatan nasionalis anti kolonial.
Berkembangnya gagasan tentang nasion sedikit banyak mengguncang struktur kendali terhadap perempuan. Banyak lelaki di dalam gerakan nasionalis menyadari bahwa perempuan juga harus menjadi bagian dari gerakan ini. Dengan memperbolehkan perempuan terlibat dalam gerakan nasionalis mereka harus mengakui beberapa tuntutan perempuan, tetapi pada saat yang sama mereka juga berpikir untuk membangun sistem patriarki baru.
Tuntutan pendidikan bagi perempuan membuka jalan dan wawasan untuk mempersoalkan kontradiksi dalam konsep-konsep agung tentang kesetaraan dan keadilan. Sementara itu, semangat anti feodalisme secara khusus menyoroti praktek poligami yang lazim dilakukan kaum priyayi Jawa. Posisi anti-poligami dari gerakan perempuan nasionalis terus menerus menimbulkan ketegangan, bukan saja di kalangan lelaki, tetapi juga di dalam gerakan perempuan sendiri. Organisasi-organisasi perempuan yang tumbuh dari organisasi-organisasi Islam kesulitan menentukan acuan pembenar untuk mengkritik praktek poligami yang juga lazim di kalangan laki-laki Muslim.
Dari catatan perempuan lah kita dapat mengamati betapa sulitnya melahirkan manusia-manusia baru dengan nilai-nilai baru. Penulis-penulis seperti Hamidah, Suwarsih Djojopuspito dan Rukiah S. Kertapati dengan jeli menggambarkan capaian, sekaligus tegangan yang timbul dari penyebaran semangat pergerakan kebangsaan sampai ke ranah keluarga. Tidak mudah menjadi ‘manusia bebas’9 di tengah masyarakat yang telah dimiskinkan begitu rupa, dari segi material pun pengetahuan, oleh sistem kolonialisme yang bertumpu pada feodalisme.
Mereka juga mencoba menemukan gaya berbahasa yang lebih egaliter dalam sastra walaupun eksperimen ini tak pernah diperhitungkan dalam khazanah kesusastraan modern Indonesia yang memang dikuasai penulis laki-laki. Yang paling menarik tokoh-tokoh utama dalam kisah mereka tampil mandiri tanpa dukungan ibu-ibu mereka yang selalu digambarkan lemah dan tak berpendirian. Seakan-akan mereka ingin nyatakan bahwa mereka adalah bagian dari generasi baru yang tidak sudi mewarisi kelemahan dan kepicikan generasi sebelumnya. Saya melihat karya-karya mereka sebagai alegori feminis dari gerakan nasionalis yang lahir dari penolakan terhadap tatanan-tatanan usang ciptaan para pedagang Belanda dan kaum aristokrat Jawa. 10
Ketika menimbang tatanan patriarkal kolonialisme dan patriarki yang diperbaharui di masa kemerdekaan, kita sebenarnya berurusan dengan soal-soal yang sangat tua. Hampir setiap upaya penataan kehidupan masyarakat bertumpu pada kendali atas tubuh dan seksualitas perempuan. Bentuk penindasan terhadap perempuan berubah-ubah dari jaman ke jaman dan berbeda sifat antara kelompok masyarakat satu dan lainnya. Namun, yang mencengangkan adalah betapa setiap kekuasaan yang menindas melihat gairah seksual perempuan dan kemampuannya mengandung serta melahirkan manusia baru sebagai kekuatan sekaligus ancaman bagi kemapanan suatu sistem sosial dan ekonomi.
Sejarawan feminis Gerda Lerner mempelajari wilayah Mesopotamia, peradaban urban pertama di dunia yang berlangsung pada 3000 sebelum masehi, untuk memahami asal usul patriarki. Di wilayah itulah, yang sekarang menjadi Irak, negara-negara mulai berkembang. Negara didefinisikan oleh satu aparat permanen untuk mengumpulkan pajak dan melancarkan perang. Agar negara bertahan masyarakat harus ditata secara hirarkis. Lerner berpendapat bahwa salah satu unsur kunci dalam hirarki ini adalah keluarga patriarkal. Setiap suami, yang kita sebut kepala keluarga, diharapkan memimpin keluarganya seperti sebuah negara dalam negara yang lebih besar. Hukum mengakui kewenangan suami atas keluarganya sendiri. Hukum juga membangun institusi untuk memastikan subordinasi seksual perempuan. Misalnya, Hukum Hammurabi (yang pertama kali ditulis pada 1750 SM) menentukan bahwa seksualitas istri adalah hak milik suami. Jadi, kalau istri melakukan perselingkuhan ia akan dihukum mati karena ia sudah melanggar hak eksklusif suami terhadap dirinya. Tetapi para suami bebas untuk melakukan hubungan-hubungan di luar nikah sesuka hatinya dengan perempuan yang belum menikah.
Lerner menyimpulkan bahwa ‘penguasaan kapasitas seksual dan reproduktif perempuan oleh laki-laki’ muncul sebelum pembentukan struktur kelas yang hirarkis di negara-negara dalam bentuk paling awal. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa laki-laki di dalam masyarakat menggunakan model penguasaan atas perempuan sebagai model untuk dominasi atas kelas-kelas yang lain (seperti petani yang hasil ladangnya mereka rebut) dan atas masyarakat-masyarakat lain (seperti mereka yang ditaklukkan dalam peperangan dan dijadikan budak).11
Penelitian sejarah feminis yang lain12 memperlihatkan bahwa berkembangnya agama Nasrani di Eropa melibatkan serangan terhadap praktek-praktek pagan dimana perempuan memainkan peranan penting. Sejak agama Nasrani menjadi agama negara pada abad ke-4 penguasa gereja menyingkirkan perempuan dari setiap upacara peribadatan karena menganggap perempuan dan seks mencemarkan kesucian agama. Kecemburuan terhadap kemampuan perempuan memberi hidup dan melakukan praktek-praktek gaib membuat para padri mengadopsi jubah yang feminin. Menghadapi maraknya gerakan-gerakan perlawanan kaum miskin terhadap kekuasaan despotik gereja di abad pertengahan, seperti kelompok Cathars, Poor of Lyon, dan Brethren of Free Spirit, penguasa gereja mengeluarkan semacam ‘katekisme seksual’ yang dengan rinci menetapkan posisi persetubuhan yang diijinkan, hari-hari baik untuk melakukan persetubuhan, dengan siapa persetubuhan diijinkan dan dengan siapa dilarang. Gereja melihat ancaman luar biasa dari komunitas-komunitas merdeka yang dianggap menyebarkan bid’ah ini karena mereka bukan saja mengkritik hirarki sosial, eksploitasi ekonomi, dan korupsi di lingkungan gereja, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip alternatif, seperti hidup komunal dan kemiskinan apostolik yang dianut gereja primitif. Perempuan mendapat tempat yang terhormat di kelompok-kelompok zindik ini dan menjadi sumber pengetahuan tentang pengelolaan kemampuan prokreasi dan pencegahan kehamilan. Ketika gereja kemudian melancarkan operasi Inkuisisi Suci di seluruh penjuru Eropa, baik ribuan pengikut gerakan perlawanan, maupun pengetahuan tentang mereka dimusnahkan dengan cara-cara yang sangat mengerikan.
Demikian juga perkembangan kapitalisme di Eropa disertai oleh bentuk-bentuk baru pengendalian terhadap perempuan. Pemusnahan tubuh dan pengetahuan perempuan demi tegaknya tatanan dunia baru boleh dikatakan mencapai puncaknya pada abad ke 16 dan 17. Seiring dengan berkembangnya kapitalisme yang bergerak dengan asas keteraturan dan rasionalitas, perburuan terhadap ratusan ribu perempuan yang dianggap dukun sihir berlangsung di Eropa dan Amerika. Praktek-praktek ritual gaib untuk perawatan kesehatan, penyembuhan, atau penentuan hari baik, yang bergantung pada pengetahuan lingkungan hidup, fenomena perubahan alam dan gugus bintang mengganggu ketertiban disiplin kerja. Pendisiplinan terhadap tubuh perempuan menjadi model bagi penaklukan daerah-daerah jajahan dan penindasan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat jajahan. Seperti disinyalir Silvia Federici, ‘ekspansi global kapitalisme melalui kolonialisasi dan Kristenisasi memastikan bahwa persekusi ini akan ditanamkan di dalam tubuh masyarakat jajahan, dan pada gilirannya akan dilaksanakan oleh komunitas-komunitas terjajah atas nama mereka sendiri dan terhadap anggota-anggota mereka sendiri.’13
Dalam sejarah Indonesia proses penanaman model pemusnahan perempuan ala abad pertengahan ini berlangsung seiring dengan terbangunnya kediktatoran Suharto pada akhir 1965. Dengan cerdas (sekaligus mengerikan) penguasa militer menggunakan imaji seksual keliaran dan kebuasan perempuan-perempuan ‘komunis’ yang menari-nari telanjang di Lubang Buaya untuk menumbuhkan kebencian terhadap perempuan yang berpolitik. Propaganda hitam ini dengan segera memicu serangan fisik terhadap semua perempuan yang dianggap anggota Gerwani, serta anggota PKI dan organisasi-organisasi massa lainnya yang dianggap sealiran. Pesannya jelas: perempuan ‘komunis’, perempuan yang berpolitik membahayakan keselamatan dan integritas bangsa ini. Oleh sebab itu, menjadi sah untuk melakukan pembasmian terhadap siapa pun yang dianggap ‘komunis’ sampai ke akar-akarnya.14
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia pejuang perempuan dihujat secara massal sebagai ‘pelacur’ dan ‘penyilet penis jenderal’ – tuduhan yang kemudian terbukti tidak benar 15-- diserang secara seksual dan diperkosa secara massal, dibunuh, organisasinya dibubarkan, lalu sumbangannya dalam sejarah dihapuskan. Kita sudah menyaksikan dan mengalami keindonesiaan seperti apa yang lahir dari kebencian dan semangat pemusnahan serupa ini.
Pemerintah Orde Baru tidak hanya menghancurkan Gerwani tetapi juga merebut otoritas organisasi-organisasi perempuan lainnya dalam menentukan gerak mereka. Ide-ide emansipatoris tentang kemandirian perempuan yang belum selesai diperbincangkan sejak dekade ke-2 abad ke-20 dikooptasi dan diberi bentuk yang paling konservatif: ‘peran ganda wanita’. Pemerintah kemudian membentuk organisasi-organisasi istri pegawai yang strukturnya mengikuti birokrasi pemerintahan sipil dan militer dan kepemimpinannya sejalan dengan jabatan suami. Sementara itu kekerasan militer secara massal terhadap perempuan berlanjut di Aceh, Papua Barat dan Timor Leste. Di masa inilah nilai-nilai patriarkal dari jaman feodal dan kolonial menemukan peneguhan dari prinsip kerja militeristik yang menuntut hirarki dan loyalitas tak berbatas dan mengagungkan kekerasan.
Rasa-rasanya baru kemarin kita rayakan kemenangan gerakan perempuan yang berhasil mendesak pemerintahan Habibie untuk meminta maaf dan mengakui perkosaan Mei sebagai tanggung jawab negara, membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, dan mendirikan Komnas Perempuan. Untuk pertamakalinya perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi wacana nasional – sesuatu yang tidak berhasil diperjuangkan gerakan nasionalis bagi para perempuan yang menjadi jugun ianfu di jaman Jepang. Kemenangan ini diikuti kemenangan-kemenangan lain, seperti pengesahan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Kewarganegaraan, dan kuota 30 % di badan legislatif. Sekarang kita saksikan bangkitnya sebuah gerakan yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama. Sudah bisa diduga, aksi pertama berbentuk kendali atas tubuh dan seksualitas perempuan. Kita tidak boleh membiarkan aspirasi abad pertengahan ini mendapat peneguhan dari sekutu-sekutu tradisionalnya: modal internasional dan kekuatan militer. Kita harus pertahankan tiap jengkal yang sudah kita menangkan.
2. Negara Sekuler
Dalam mengkritik gerakan yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama saya berangkat dari pengalaman perempuan karena tubuh perempuan merupakan mata rantai terlemah dalam sistem penindasan. Ia menjadi sasaran utama karena pada tubuh perempuan lah dapat dibangun titik pijak paling kokoh untuk merambah ke wilayah lain. Logika ini agak sulit dipahami karena patriarki juga tumbuh subur dalam gerakan-gerakan lain yang menyatakan dirinya sekuler, progresif revolusioner, kiri, dst. Justru di kalangan yang konon beraspirasi sejiwa inilah tugas kaum feminis mencerdaskan bangsa patriark sering bertemu jalan buntu.
Di sisi lain, saya menentang gerakan ini bukan saja karena ia mengurangi kebebasan perempuan dan kebebasan individu-individu lainnya tetapi juga berlawanan dengan semangat nasionalisme kerakyatan yang melahirkan Indonesia. Maka kita tidak bisa hanya menimbang ancaman gerakan ini bagi perempuan; kita harus mampu memperhitungkan pula sistem dominasi lebih luas yang dibayangkan para pendukung gerakan ini.
Saya menduga banyak dari kita menggunakan istilah ‘fundamentalisme’ untuk menggambarkan pandangan tidak toleran, picik, tidak luwes, dan kelewat ortodoks. Istilah ini, yang kita pinjam dari bahasa Inggris, adalah hujatan yang kita lontarkan kepada pihak lain. Jarang seseorang mengakui dirinya fundamentalis. Tetapi kalau kita pertimbangkan arti harafiah istilah tersebut kita mungkin akan bertanya-tanya apa masalahnya menjadi fundamentalis. Istilah ini semata-mata berarti memiliki komitmen terhadap hal-hal yang fundamental.
Saya ragu apakah ada banyak orang yang mengaku beragama akan mengatakan bahwa mereka tidak peduli akan hal-hal yang fundamental dalam agamanya dan hanya mengikuti segala sesuatu yang sifatnya periferal dan tak terlalu penting. Misalnya, apakah seorang penganut Kristen akan mengatakan, ‘Oh, saya ngga percaya soal-soal Yesus Kristus, tapi saya senang sekali dengan hiasan Natal?’ Kebanyakan debat di kalangan penganut suatu agama, terutama agama-agama Samawi, berkisar pada penafsiran yang berbeda-beda tentang apa yang dianggap hal-hal fundamental.
Menurut saya istilah fundamentalisme tidak menggambarkan dengan tepat masalah yang kita hadapi dewasa ini. Penggunaan istilah ini memberi kesan bahwa masalah utama kita berkaitan dengan soal teologi. Kalau kita berasumsi bahwa musuh kita adalah orang-orang yang terlalu takwa dan tak bisa kompromi dalam urusan kepercayaan agamanya maka kita dapat mengajukan kepercayaan agama yang lebih ‘liberal’ atau ‘inklusif.’ Tapi tawaran ini tidak akan menyelesaikan persoalan karena ia tetap berada di ranah internal perselisihan teologis. Sekali kita masuk dalam ranah tersebut akan sulit keluar. Perselisihan teologis sudah berlangsung berabad-abad – beberapa ribu tahun bagi agama-agama tertentu – dan tak akan ada akhirnya.
Masalah yang kita hadapi adalah masalah politik. Masalah ini melibatkan dua kepercayaan: satu, bahwa seharusnya tak ada pemisahan antara agama dan negara, bahwa pengelolaan negara harus secara keseluruhan dipandu satu agama, dan dua, bahwa komunitas agama mayoritas harus mengendalikan negara.
Apa sebutan bagi kedua kepercayaan ini? Saya tak tahu pasti, tapi yang jelas bukan fundamentalisme. Mungkin kita bisa menyebut yang pertama sebagai ‘penolakan terhadap lingkup duniawi’ dan yang kedua ‘politik identitas sensus.’
Tentang kepercayaan pertama: jika orang berpendapat bahwa agamanya tidak mengenal pembedaan antara yang suci dan yang profan, yang ilahiah dan yang duniawi, maka ia akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Jelas bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan kita yang tak ada hubungannya dengan agama. Ilmu pengetahuan, misalnya. Apakah agama yang berbeda-beda punya gambaran tentang segitiga yang berlainan? Apakah elektron mengikuti hukum-hukum dari Tuhan yang berbeda-beda?
Bangsa Indonesia adalah entitas yang sepenuhnya duniawi. Pada saat proklamasi kemerdekaan rakyat kepulauan ini tidak dipersatukan oleh agama, suku bangsa, atau bahasa apa pun; mereka dipersatukan oleh pengalaman sejarah penindasan politik dan eksploitasi ekonomi; mereka berbagi komitmen untuk menciptakan masyarakat baru yang lebih demokratis, egalitarian dan sejahtera. Demokrasi tidak hanya dicapai di bidang politik, melalui pemilu, tetapi juga di bidang ekonomi. Baik Sukarno dan Hatta, misalnya, memperjuangkan ‘demokrasi ekonomi’ dan ‘sosialisme.’ Pancasila sepenuhnya merupakan pakta buatan manusia yang memberikan prinsip-prinsip acuan hidup bersama sebagai satu bangsa. Bangsa Indonesia adalah proyek masa depan, sesuatu yang sebelumnya tak ada tapi harus dibangun, misalnya melalui kampanye Pemberantasan Buta Huruf atau penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia. Inilah beberapa hal fundamental dalam nasionalisme Indonesia.
Kalau sekarang ada klaim bahwa entitas buatan manusia ini, yang diciptakan untuk tujuan kemanusiaan, harus menjadi rumah bagi ‘hukum Tuhan’, klaim itu salah alamat. Ini seperti kalau di desa ayah saya di Bali kami mengubah rumah biasa menjadi pura. Rumah adalah untuk urusan-urusan duniawi. Kami tidak bisa menggunakannya sebagai tempat pemujaan kecuali jika kami rubuhkan seluruh bangunan dan mengganti rangka asalnya.
Negara harus menjadi ruang sekular jika orang-orang dengan agama yang berbeda-beda berkehendak hidup bersama. Jika tak ada pemisahan antara agama dan negara semua perselisihan keagamaan akan menjadi konlik politik.
Kepercayaan kedua, yaitu kepercayaan bahwa komunitas agama yang mayoritas harus mengendalikan negara, tidak kalah absurdnya. Begitu komunitas keagamaan diperhitungkan dalam angka, agama bukan lagi soal keyakinan pribadi; ia menjadi obyek pengetahuan birokratik. Cara negara menggolongkan suatu kelompok menjadi unsur hakiki bagi sebuah kelompok untuk mendefinisikan dirinya.
Selintas kepercayaan ini seperti mengikuti prinsip demokrasi, bahwa komunitas mayoritas harus berkuasa. Tekanannya di sini pada ‘seperti.’ Demokrasi didasarkan pada mayoritas yang ditentukan oleh pemilu, bukan oleh mayoritas permanen berdasarkan angka sensus. Mayoritas dalam demokrasi dapat berubah-ubah. Sekelompok orang yang dihitung melalui sensus tidak selalu memilih sebagai satu blok.
Kalau dasar pertimbangannya adalah sensus, pertanyaannya kemudian adalah mayoritas yang mana? Populasi suatu negara dapat dibagi-bagi dalam berbagai cara. Di Indonesia mayoritas orang tinggal di Jawa. Haruskan penduduk Jawa diberi hak untuk berkuasa? Haruskan Indonesia secara resmi menyebut dirinya negara Jawa? Mayoritas penduduk, menurut statistik BPS, adalah buruh. Jadi, sudah sepantasnya buruh dan rakyat pekerja punya suara lebih besar untuk menentukan masa depan negeri ini. Sampai sensus terakhir tahun 2000 jumlah perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Saya tentu berharap Indonesia menjadi negeri perempuan sebelum jumlah laki-laki tiba-tiba melampaui jumlah kami.
Saya tidak bisa menerima gagasan negara agama, atas nama ajaran agama apa pun. Belajar dari sejarah, saya menangkap bahwa ada paling tidak tiga hal fundamental yang disepakati para pejuang nasionalis, yaitu: negara sekuler, demokrasi keterwakilan, dan reforma agraria. Saya juga teringat pada ulasan pemikir kebudayaan Aijaz Ahmad tentang tumbuhnya fasisme Hindu di India bahwa keinginan mistik untuk mendirikan negara berbasis institusi keagamaan merupakan ‘respons patologis saat berhadapan dengan ‘ancaman kehancuran. Ada harapan bahwa fanatisme ideologis akan mengimbangi kelemahan-kelemahan struktural.’ Seperti sudah tampak dalam sejumlah insiden beberapa tahun terakhir, ambisi pesakitan serupa ini menggunakan cara-cara ‘mobilisasi maskulin’ yang menghalalkan kekerasan demi surga – kultur yang selama berdekade diperangi gerakan feminis dimana pun di dunia.16
3. Fundamentalisme Pasar Bebas
Partai-partai politik yang mendukung UU Anti Pornografi membenarkan posisi mereka dengan mengatakan bahwa hukum ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Ini pembenaran yang ironis karena partai-partai yang sama bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah begitu memiskinkan perempuan dan anak-anak. Dalam urusan pengelolaan keuangan negara kita bisa melihat dimana prioritas parpol-parpol ini berada: peningkatan kekayaaan pribadi, anggaran belanja partai, dan perusahaan-perusahaan besar. Layanan kesehatan dan pendidikan, layanan-layanan yang sesungguhnya sangat penting bagi kaum miskin, bukanlah prioritas utama. Maka partai politik dua kali mengkorbankan perempuan: pertama dengan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan, dan kedua, dengan mengkriminalkan perempuan-perempuan miskin ketika mereka terpaksa masuk gelanggang kerja seks komersial untuk memperoleh uang dari laki-laki berpunya.
Kita sudah begitu terbiasa melihat ‘fundamentalisme agama’ sebagai ancaman terhadap kebebasan perempuan sehingga kita alpa melihat ancaman yang lain, terutama karena ancaman itu dengan menarik mempromosikan gagasan kemerdekaan individu. Ancaman lain ini sering disebut ‘fundamentalisme pasar bebas’. Di sini saya pikir istilah ‘fundamentalisme’ tepat dalam menunjukkan kepercayaan terhadap kemuliaan pasar bebas yang dogmatis dan tidak toleran. Tetapi lagi lagi, persoalannya bukanlah bahwa sejumlah orang dogmatis tetapi bahwa mereka dogmatis tentang prinsip-prinsip yang salah.
Coba kita periksa istilah ‘pasar bebas’ itu sendiri. Memang ia terdengar seperti jenis kebebasan yang lain, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Bahkan beberapa LSM di Indonesia memasukkan pasar bebas sebagai jenis-jenis kebebasan yang konon mereka bela; masyarakat bebas adalah masyarakat yang menerima pasar bebas, yaitu ketika aturan pemerintah terhadap pasar sangat minimal.
Tapi pasar bebas adalah jenis kebebasan yang lain. Kalau orang atau kelompok boleh-boleh saja memiliki kebebasan berbicara, dan kebebasan lain-lain.Tapi hal abstrak dan impersonal seperti ‘pasar’ tidak bisa memiliki kebebasan. ‘Pasar’ bukanlah warga negara negeri ini. Pertanyaannya kemudian adalah apa hubungan ‘pasar’ dengan kebebasan kita, sebagai warga negara? Apa yang baik dari kebebasan atau ketidakbebasan pasar? Dalam banyak kasus, pasar justru harus tidak bebas agar kita sebagai warga negara bisa hidup bebas.
Aturan-aturan pemerintah pada hal-hal tertentu tetap dibutuhkan. Dalam hal upah dan jam kerja pasar tidak sepenuhnya bebas. Jika diserahkan bulat-bulat kepada pengusaha mereka tidak ingin membayar gaji buruh. Banyak negara memiliki hukum yang mengatur upah minimum justru karena pengusaha, jika tak diatur, akan membayar buruh sekecil mungkin. Juga, banyak negara memiliki hukum yang mengatur jam kerja, lagi, justru karena pengusaha akan menuntut buruh untuk bekerja melampaui batas-batas ketahanannya sebagai manusia. Sistem kerja delapan jam sehari bukanlah kreasi imajinatif pengusaha, tapi hasil agitasi gerakan buruh yang menuntut pemerintah mensahkan hukum yang membatasi jam kerja.
Sesudah depresi global 1929, banyak orang, termasuk pengusaha, yang melihat bahwa kapitalisme itu sendiri tidak akan bertahan tanpa dijaga aturan-aturan pemerintah. Anarki pasar, dengan siklus lonjakan dan ledakan yang tak terduga, mengancam akan mengakhiri sistem investasi swasta itu sendiri. Selama dekade 1930an banyak pemerintah melakukan intervensi yang meluas di bidang ekonomi. Lalu pada Perang Dunia II pemerintah melakukan intervensi lebih jauh untuk membiayai dan mengorganisir produksi suplai untuk perang. Maka di akhir masa peperangan ada semacam konsensus bersama di sebagian besar negara-negara industri untuk mendukung lebih banyak peraturan pemerintah dibandingkan dengan yang pernah ada sebelum 1929.
Kaum nasionalis Indonesia berpandangan sangat kritis terhadap kapitalisme, terutama karena sistem itu terkait demikian erat pada imperialisme. Investor swasta Belanda, dan investor lain dari segala penjuru dunia, menyelenggarakan perkebunan-perkebunan kopi, gula, teh dan tembakau untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri dan negeri-negeri mereka. Tak banyak yang tersisa bagi orang Indonesia. Kaum nasionalis Indonesia melihat bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan investasi swasta akan menimbulkan ketidaksetaraan antar kelas dan tidak menjamin kesejahteraan sosial. Hampir setiap tokoh nasionalis Indonesia membela sosialisme dalam bentuknya yang bermacam-macam, dari versi Hatta yang didasarkan pada koperasi sampai versi PKI yang menuntut perencanaan oleh negara.
Sejak masa kemerdekaan pemerintah Indonesia tidak pernah berhasil membangun badan-badan dan prosedur yang efektif untuk menata ekonomi demi kepentingan nasional. Pemerintahan Sukarno disibukkan oleh konsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang bersaing di dalam negeri untuk menghadapi ancaman intervensi negara-negara Blok Barat dalam kerangka politik Perang Dingin. Rezim Suharto semata-mata menjual sumber daya negeri ini dengan murah pada perusahaan-perusahaan asing atau ke perusahaan-perusahaan Indonesia yang dijalankan oleh sekutu-sekutunya. Namun, rezim yang sama sering melanggar prinsip-prinsip pasar bebas, dengan mempertahankan sistem subsidi bagi komoditi-komoditi tertentu dan mendirikan banyak BUMN, antara lain untuk menjaga loyalitas kelas menengah, pegawai negeri dan pengusaha nasional kepada pemerintah. Bisa dikatakan bahwa rezim ini tumbang justru karena ia mengikuti nasehat dari AS untuk menderegulasi sektor finansial. Adalah ketiadaan pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang menyebabkan krisis moneter 1997.
Pemerintah AS mulai mengadopsi ‘fundamentalisme pasar bebas’ untuk kebijakan-kebijakan ekonomi mereka pada 1980an. Pada saat yang sama, mereka mulai mendorong filsafat ekonomi serupa di seluruh dunia, terutama melalui pengaruhnya di IMF dan Bank Dunia. Filsafat ekonomi ini dikenal dengan istilah ‘neoliberalisme.’ Dalam prakteknya, filsafat ini menyentuh beberapa kebijakan: pengeluaran negara untuk kesejahteraan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, harus dikurangi; perusahaan-perusahaan negara harus dijual kepada investor swasta; dan aturan-aturan bagi bisnis harus dihilangkan.
Saya tidak akan memberikan kritik terhadap neoliberalisme di sini. Herry Priyono sudah menyampaikannya dengan baik pada Pidato Kebudayaan dua tahun yang lalu. Yang ingin saya soroti adalah dampak neoliberalisme terhadap kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan neoliberal di seluruh dunia sudah menunjukkan rekor yang bukan main konsisten dalam hal memiskinkan lebih banyak perempuan, menurunkan standar hidup mereka, dan meningkatkan beban kerja mereka. Kalau propaganda neoliberalisme menjanjikan kebebasan dan keberagaman pilihan bagi perempuan, setelah paling tidak 25 tahun beroperasi yang terwujud hanyalah kebebasan memilih untuk bekerja atau mati. Melalui mekanisme Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, misalnya, buruh perempuan yang terkena PHK mau tidak mau menerima sistem kerja kontrak dengan upah rendah, tanpa perlindungan dari pemecatan dan jaminan kesejahteraan apa pun.
Saya tidak berbicara tentang satu dua kasus. Kalau BPS mencatat bahwa jumlah total pekerja di bidang industri utama sebesar 102.049.857 juta jiwa dan hampir 50% diantaranya adalah perempuan, kita berurusan dengan jutaan buruh perempuan yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan sistem kerja kontrak karena sistem ini memberi mereka keleluasaan memilih jenis buruh seperti apa yang sesedikit mungkin membebani biaya produksi dan mudah dikendalikan. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa dampak sistem kerja kontrak terhadap kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksinya, sejak perusahaan tidak lagi menanggung biaya perawatan kesehatan, meniadakan cuti haid dan cuti hamil.
Ibu dan pengurus rumah tangga tidak mengalami nasib lebih baik. Pemotongan subsidi terhadap BBM dan layanan publik (istilah yang tidak tepat lagi digunakan di masa privatisasi ini) menambah beban luar biasa bagi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Mi instan dan gorengan dalam jumlah terbatas menjadi menu utama sehari-hari. Slogan 4 Sehat 5 Sempurna sudah lama tak terdengar. Para ibu yang suami-suaminya di PHK menanggung beban berlipat ganda karena harus mencari pekerjaan alternatif sambil tetap menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan. Tak jarang mereka menjadi sasaran keputusasaan suami yang tak kunjung memperoleh pekerjaan dalam bentuk kekerasan verbal pun fisik.
Di tengah suasana kecemasan, pemiskinan dan kekerasan meluas serupa ini kampiun-kampiun pasar bebas menebar ilusi dan mimpi tentang melimpah dan beragamnya komoditi pelengkap gaya hidup modern melalui industri hiburan. Sementara itu institusi finansial yang resmi pun tak resmi berlomba-lomba menawarkan kredit dengan bunga mencekik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakat urban lebih memilih membeli telpon selular atau krim pemutih wajah daripada vitamin C. Ini seperti ‘pepatah’ lama ‘Biar tak ada nasi, asal aksi.’ Industri periklanan juga mengkooptasi ide-ide feminis tentang pemberdayaan perempuan dengan mendorong kemandirian dan kebebasan perempuan untuk membeli barang-barang kesenangannya.
Saya tidak akan memperkeruh potret suram yang sudah saya tampilkan agar saya tidak dituduh menyebarkan materi pornografi kemiskinan. Saya hanya ingin menegaskan keterkaitan antara kekacauan yang ditimbulkan kebijakan-kebijakan neoliberal dengan bangkitnya konservatisme agama. Salah satu obat paling manjur bagi epidemi kemasygulan adalah janji adanya surga dan juru selamat. Fenomena ini sudah mendunia dan tidak terbatas pada masyarakat agraris yang dianggap terbelakang. Di Amerika Serikat tumbuhnya gereja-gereja Evangelis berskala raksasa berjalan seiring dengan pemangkasan jaminan sosial bagi kaum miskin. Krisis ekonomi pada akhir 1990an di Korea Selatan mendorong pemerintah menegakkan prinsip-prinsip patriarkal dalam Konfusianisme untuk mencegah keresahan sosial. Dalam skema peredaman keresahan ini perempuan yang sebenarnya terkena dampak paling keras justru diharuskan berperan sebagai perawat dan penghibur para patriark yang galau. Kaum patriark di Indonesia bahkan membutuhkan pasukan perawat dan penghibur dari segala kalangan dan usia. Sampai di situlah batas kemajemukan yang mereka bayangkan!
4. Epilog
Saya ingin menegaskan bahwa ancaman yang kita hadapi saat ini bukanlah teologi yang buruk. Kita seharusnya tidak terjebak dalam perang teologi karena yang kita hadapi adalah pertarungan politik dan kultural. Kita sedang berebut ruang dan pengaruh untuk menentukan rambu-rambu kekuasaan negara dan merumuskan keindonesiaan.
Dalam arena pertarungan ini kita perlu membangun gerakan kebudayaan yang memungkinkan tumbuhnya imajinasi tentang dunia baru yang kita dambakan dengan cita-cita politik yang jelas. Kita tidak bisa bertahan dengan posisi-posisi anti a atau b sebagai reaksi terhadap provokasi ‘pihak sana’. Kita tidak boleh membiarkan gerak kita ditentukan oleh manuver-manuver yang mereka rancang untuk mengacak-acak kesatuan dan keteraturan derap kita. Kita harus tegaskan posisi kita terhadap hal-hal fundamental yang menjadi landasan dan kerangka tegaknya republik ini.
Berlawanan dengan pandangan para pendukung UU Pornografi yang menyatakan bahwa mereka berniat melindungi perempuan dari kekerasan, kemiskinan, dan keruntuhan akhlak, saya berpendapat bahwa pembebasan tubuh dan gerak perempuan merupakan salah satu prasyarat utama dalam penegakan demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial. Kami bukan makhluk lemah yang tak berakal-budi. Kami bukan obyek penerima sedekah dan tindakan karitatif lainnya. Sepanjang sejarah peradaban manusia perempuan selalu punya cara untuk bertahan, melawan dan mencari celah-celah pembebasan. Kalau tidak, kami sudah punah sebagai spesies.***
Jakarta, 10 November 2008
Kepustakaan
Ahmad, Aijaz. ‘Fascism and National Culture: Reading Gramsci in the Days of Hindutva’ in Social Scientist, Vol. 21, Nos. 3-4, March-April 1993
Anderson, Benedict. ‘How did the generals die?’ dalam Indonesia 43 (April 1987): 109-34
Bhargava, Rajiv, ed. Secularism and its Critics. New Delhi: Oxford University Press, 1998
Blackburn, Susan. Kongres Perempuan Pertama. Tinjauan Ulang. Jakarta: Buku Obor dan KITLV Jakarta, 2007
Costa, Mariarosa Dalla and Giovanna F. Dalla Costa, ed. Women, Development and Labor of Reproduction: Struggles and Movements. Eritrea: Africa World Press, 1999
Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body, and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia, 2004
Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press, 2005
Djojopuspito, Suwarsih. Manusia Bebas. Jakarta: Penerbit Djembatan, 2000
Duggan, Lisa. The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy. Boston: Beacon Press, 2004
Eagleton, Terry. The Function of Criticism: From the Spectatorto Post-Structuralism. England: Verso, 1985
Ingleson, John. ‘Revolutionary Ideas and the Secular Non-Cooperating Nationalists in Indonesia’ dalam Review of Indonesian and Malaysian Affairs,Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 1974
Kartini. Kartini: Surat-surat kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya. Sulastin Sutrisno, penerjemah. Jakarta: KITLV dan Djambatan, 2000
Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press, 1986
Marx, Karl. ‘On the Jewish Question’ dimuat pertamakali di Deutsch-Französische Jahrbücher, Februari 1844
Rich, Adrienne. Arts of the Possible. Essays and conversations. New York: Norton 2002
____________. On Lies, Secrets, and Silence. Selected Prose 1966-1978. New York: Norton, 1979
Sarkar, Tanika dan Urvashi Butalia, ed. Women and the Right Wing Movements: Indian Experiences. London: Zed Books, 1995
Scott, Joan Wallach, ed. Feminism and History. New York: Oxford University Press, 1996.
___________________. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1988.
Shackford-Bradley, Julie. ‘Autobiographical Fictions: Indonesian Women’s Writing from the Nationalist Period.’ Disertasi PhD yang disampaikan ke University of California-Berkeley, 2000.
_____________. ‘Lidah Ibu: Mother Tongue: Genealogies of Women-Centered Discourses in Early Modern Indonesian Fiction (1900-1950).’ Makalah tidak diterbitkan.
Shiraishi, Takashi. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997
Stoler, Laura Ann. ‘Carnal Knowledge and Imperial Power: Gener, Race, and Morality in Colonial Asia’ dalam Joan Wallach Scott, Feminism and History.
Supeli, Karlina. ‘Persekongkolan Melenyapkan Keadaban.’ Makalah tak dipublikasikan untuk Seminar Pengungkapan Kebenaran: Jalan untuk Merekonstruksi Keindonesiaan, Elsam, Mei 2008
Thukul, Wiji. Aku Ingin Jadi Peluru. Magelang: Indonesia Tera, 2000
Toer, Pramoedya Ananta. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Lentera Dipantara, 2006
Vreede-De Stuers, Cora. The Indonesian Woman: Struggles and Achievements. The Hague: Mouton & Co – ‘s-Gravenhage, 1960
Wieringa, Saskia E. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kalyanamitra, 1998
Catatan:
* Naskah yang disiapkan untuk Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta dalam rangka memperingati hari jadi Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2008.
** Koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta
1 Larik terakhir dari sajak Wiji Thukul, “Bunga dan Tembok.” Penyair yang aktif dalam gerakan pro-demokrasi ini hilang pada masa reformasi. Untuk sajak selengkapnya, lihat Aku Ingin Jadi Peluru, hal. 57.
2 Istilah yang digunakan penyair feminis AS Adrienne Rich dalam esainya ‘Notes Toward a Politics of Location’ dalam Arts of the Possible, essays and conversations, hal. 72.
3 Istilah yang diajukan pemikir filsafat Karlina Supelli untuk menerjemahkan public civility. Lihat, ‘Persekongkolan Melenyapkan Keadaban,’ makalah yang disampaikan dalam Seminar Pengungkapan Kebenaran: Jalan untuk Merekonstruksi Keindonesiaan, yang diselenggarakan oleh Elsam, Mei 2008.
4 Toer, Panggil Aku Kartini Saja, hal. 12.
5 Ulasan tentang kebijakan penguasa kolonial di bidang hubungan jender mengacu pada esai antropolog Ann Laura Stoler, ‘Carnal Knowledge and Imperial Power: Gender, Race, and Morality in Colonial Asia.’
6 Surat, 27 Maret 1902, dalam Kartini: Surat-surat kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya, hal. 247.
7 Surat, 12 Januari 1900, kepada Estelle Zeehandelaar, dalam Panggil Aku Kartini Saja, h. 115.
8 Surat, 27 Oktober 1902, kepada Nyonya Abendanon, dalam ibid., hal. 99.
9 Judul novel yang ditulis Suwarsih Djojopuspito. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Belanda dengan judul Buiten het Gareel pada 1940.
10 Untuk pembahasan lebih mendalam tentang ketiga penulis perempuan ini, lihat disertasi Julie Shackford-Bradley, ‘Autobiographical Fictions: Indonesian Women’s Writing from the Nationalist Period.’
11 Lerner, The Creation of Patriarchy, hal. 8-9
12 Federici, Caliban and the Witch, terutama bab-bab 2 dan 3.
13 Ibid., hal. 237.
14 Untuk gambaran lebih jauh tentang penggunaan imaji seksual dalam propaganda anti komunis dan politik seksualitas Orde Baru secara umum, lihat Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia.
15 Hasil otopsi terhadap para perwira menunjukkan bahwa tidak terjadi mutilasi atau kastrasi terhadap mereka. Para perwira ini semua meninggal karena tembakan atau tusukan bayonet. Ilmuwan Benedict Anderson dari Cornell University tanpa sengaja menemukan dokumen hasil otopsi sebagai lampiran berkas Mahmillub perkara Letnan Kolonel Heru Atmodjo pada 1987. Lihat Anderson, “How did the generals die?” Indonesia 43 (April 1987): 109-34
16 Ahmad, Fascism and National Culture: Reading Gramsci in the Days of Hindutva, hal. 49
Pengantar
Beberapa waktu lalu saya sempat menulis satu artikel 2008 : Tahun Emas Penemuan Sejarah Nusantara dan Sejarah Indonesia : Dasawarsa Emas Pembongkaran Pemalsuan Sejarah (2000-2010). Terkait itu saya menyampaikan penghargaaan dan apresiasi yang tinggi kepada kaum muda di komunitas IBoekoe yang telah selesai menggarap 25 Seri buku Kronik Seabad Kebangkitan Nasional. Secara khusus kepada Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan secara berbarengan juga menggarap proyek mereka berdua berupa 3 buku dasyat Trilogi Lekra Tidak Membakar Buku (silah kunjung Kado Raksasa : Trilogi Lekra dan Kronik Seabad Kebangkitan Nasional).
Penghargaan juga saya berikan kepada I Gusti Agung Ayu Ratih koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia yang telah memberikan kontribusi penting untuk menyuarakan orang-orang yang dibungkam, orang-orang yang dijadikan tumbal juga para korban, orang-orang yang perannya di gelapkan di dalam sejarah, membongkar tafsir tunggal dan palsu versi penguasa (militer) dan membangun perspektif sejarah baru (diantaranya perspektif feminis dalam kajian sejarah atau kesadaran menyejarah, serta oral history).
Silah cermati keberanian dan pemikirannya yang luar biasa dalam Pidato Kebudayaan DKJ 10 Nopember 2008 yang lalu. Juga silah dicermati salah satu bukunya Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan"(silah diunduh disini). Baca juga tulisannya bersama John Rossa soal Sejarah Lisan di Indonesia dan Kajian Subyektivitas yang telah dimuat di dalam buku Perspektif Baru : Penulisan Sejarah Indonesia yang disunting oleh Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (silah unduh disini).
Terakhir tidak bisa tidak saya harus sampaikan hormat saya dan penghargaan untuk kerja keras, kerja darah, Pramoedya Ananta Tour, Mahaguru Sejarah Indonesia, dimana saya menemukan pencerahan dan pembelajaran yang hebat untuk menyejarah secara otentik, juga anak-anak muda di komunitas IBoekoe dan Ayu Ratih yang mendapatkan inspirasi juga dari almarhum.
Kita, Sejarah dan Kebhinekaan : Merumuskan Kembali Keindonesiaan*
Oleh:I Gusti Agung Ayu Ratih**
http://sejarahsosial.blogspot.com/2008/11/kita-sejarah-dan-kebhinekaan-merumuskan.html
Di sini kami berdiri di ambang subuh jaman baru, jaman yang akan membawakan terang ke seluruh Jawa. Dan sekali jaman itu terbit, akan lebih banyak dituntut perjuangan, penderitaan, berperang dan memenangkannya; mula-mula sekali adalah melawan Sang Baginda Prasangka, kemudian Sri Ratu Kepicikan dan Kekerdilan, putri-putri, yang dipuja dan dituruti oleh sebagian terbesar penduduk Jawa. … Ada kami lihat Adipati-Adipati Sri Baginda Kepicikan, Kekerdilan, dan Prasangka menggigil sakit hati karena terhina undang-undangnya yang keramat itu tersentuh.
——- Kartini, Een Gouverneur-Generaal sdag
Kita pernah bersama melahirkan ‘ambang subuh jaman baru.’ Di tengah kepedihan para ibu yang buah rahimnya dipenjarakan, hilang tak tentu rimbanya, atau diterjang peluru tajam karena berpikir merdeka, kita saling genggam tangan, coba satukan suara dan pikiran, lalu melangkah maju. Ketika Jakarta, Solo, dan Palembang disambar api kiriman tangan-tangan yang tampak tak bertuan, ribuan kaum miskin hangus dalam perangkap, dan ratusan perempuan Tionghoa diperkosa, sejenak kita terpana. Toh kita berhasil halau ketakutan dan duka mendalam. Kita perererat genggaman jemari kita dan mengejan dengan keyakinan bahwa ‘dimana pun tirani harus tumbang!’[1]
Sepuluh tahun berlalu sejak ‘reformasi total’ terpekik, sejak ribuan ibu relakan uang pembeli susu anak-anaknya untuk nasi bungkus, sejak derap kaum muda menggetarkan jalan-jalan utama kota dengan ‘bergerak dan bersatu, membangun Indonesia baru.’ Kita pernah buka paksa gembok jeruji penjara kecil dan besar. Kita kuasai ruang-ruang terbuka dan penuhi mereka dengan impian dan harapan kita tentang Indonesia baru. Kita berkejaran dengan serdadu-serdadu bayaran dan jengkal demi jengkal mereka terdesak ke pinggir. Kita bergeming walau yang dipertuan para serdadu kirimkan gerombolan berjubah putih, dan sambil kebaskan kelewang, mereka teriakkan kebesaran Tuhan. Di lubuk hati terdalam kita percaya bahwa Tuhan berpihak pada kemanusiaan dan demokrasi.
Saya tidak sedang mengajak Anda sekadar bernostalgia. Sketsa yang baru saya sampaikan mengandung pertanyaan tak terhingga. Kita sedang ditelikung oleh kekuatan-kekuatan yang memanfaatkan sepenuhnya ruang-ruang yang sudah kita buka dengan susah payah, kekuatan-kekuatan yang selalu berniat memenjarakan pikiran dan tubuh kita. Apakah kita sudah terlalu bermurah hati? Apakah terang tanah itu sudah demikian menyilaukan sehingga tak segera kita tetakkan patok-patok acuan kebersamaan kita? Ataukah kita terlanjur bayangkan acuan-acuan itu punya kehidupan dan kekuatannya sendiri? Bahwa sebagai gugus-gugus gagasan – apakah itu demokrasi, kemanusiaan, keadilan, atau kesetaraan — mereka mampu secara alamiah memikat dan mengikat kesetiaan orang per orang, kelompok, pun golongan yang berbeda-beda dalam mewujudkan Indonesia baru yang kita cita-citakan.
Saya mengajukan pertanyaan-pertanya an ini karena saya melihat bahwa gagasan-gagasan yang kita tawarkan dalam proyek ‘collective restructuring of society’[2] berbenturan dengan kerinduan akan kepastian tunggal di satu sisi, dan pemujaan terhadap kebebasan perorangan di lain sisi. Bagi yang satu proyek yang baiklah kita sebut merumuskan kembali keindonesiaan ini dianggap terlalu eksperimental dan mengancam ‘keadaban publik.’[3] Sementara bagi yang lain gagasan kolektifitas sebagai nasion dianggap otoritarian, atau kelewat romantik dan usang di hadapan kemeriahan globalisasi. Yang menarik bagi saya sebagai seorang sejarawan adalah dalam setiap posisi yang bertanding di arena perumusan ini ada keengganan melacak akar kesejarahan dari keindonesiaan itu sendiri. Indonesia dilihat sebagai suatu keniscayaan sejarah yang sudah dihiasi markah-markah kebangsaan, seperti bendera, sumpah setia, lagu kebangsaan, dan peristiwa-peristiwa puncak beserta jajaran pahlawan ternama. Sebenarnya kita masih mewarisi kecenderungan mengeramatkan sejarah dengan tahapan-tahapan baku dari masa Orde Baru, bukannya menjelajahi sejarah untuk memperluas daya imajinasi kita, untuk memperkaya cita rasa kebangsaan kita.
Dari perjalanan, penelitian dan praxis yang saya lakukan selama hampir 20 tahun tampak jelas bahwa Indonesia adalah sebuah cita-cita, hasil imajinasi ‘liar’ perorangan yang diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan politik kolektif. Keindonesiaan bukanlah sesuatu yang terberi, tetapi rangkuman niat, harapan dan kesepakatan yang dari masa ke masa berubah oleh perdebatan, pertentangan ideologi, dan pengabaian aspirasi-aspirasi tertentu. Harus pula kita ingat bahwa di masa-masa paling kelam arena perumusan keindonesiaan dikuasai kekuatan fasistik yang melancarkan pemusnahan kelompok, golongan, dan suku bangsa tertentu. Dari pergaulan dengan para korban kekerasan di masa lalu inilah saya percaya bahwa pengembangan gagasan Indonesia baru tak bisa dilepaskan dari upaya ‘penyusunan sejarah baru.’ Saya sepakat dengan Pramoedya Ananta Toer bahwa upaya ini ‘adalah juga perjuangan yang sama sengitnya dengan perjuangan-perjuangan lain dalam meningkatkan peradaban sesuatu bangsa dan peninggian nilai manusia. ... Sumber-sumber baru harus ditemukan, bahkan yang kadang-kadang tidak punya persangkutan dengan yang tradisional.’ 4 Ya, kita harus cergas menangkap setiap ‘titik sinar’; kita perlu periksa siapa dan gagasan apa yang terpental, serta belum tuntas diperbincangkan dalam setiap ikhtiar memaknai dan menyempurnakan rancang-bangun bernama Indonesia ini.
Pada kesempatan ini ada dua perangkat yang akan saya tawarkan untuk memperluas perbincangan kita tentang keindonesiaan. Perangkat pertama berkaitan dengan cara pandang dalam menelisik sejarah dari kacamata perempuan, atau di wilayah teori sosial dikenal dengan perspektif feminisme. Pilihan perspektif khusus ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kepatutan etis atau politis, tetapi juga pada kebutuhan mempelajari gagasan-gagasan tentang bangsa dan kebangsaan yang selama ini diabaikan demi ‘persatuan dan kesatuan nasional.’ Saya berharap pengetahuan ini akan membantu kawan-kawan pejuang hak-hak asasi perempuan memperkuat pembenaran moral bagi keberadaan mereka dan pengakuan terhadap keberakaran identitas mereka dalam suatu entitas politik yang berbagi sejarah. Lebih dari itu, saya membayangkan akan tumbuh niat berbincang diantara kaum nasionalis yang tidak pernah mempertimbangkan perempuan dan relasi jender dengan kaum feminis yang menganggap ide-ide tentang nasion, negara dan republik semata-mata sebagai representasi kekuasaan patriarki.
Perangkat kedua berkaitan dengan cara perumusan masalah dalam upaya kita menentukan acuan-acuan dasar untuk menjaga keindonesiaan yang demokratis dan manusiawi. Saya tidak akan secara khusus berbicara tentang kemajemukan tapi kondisi-kondisi yang menurut saya mengancam bukan saja kemajemukan tetapi juga kedaulatan bangsa dan republik ini.
1. Tubuh Perempuan sebagai Medan Pertarungan Gagasan
Gerakan nasionalis yang melahirkan gagasan tentang Indonesia tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diciptakan tatanan kolonial Belanda. Tapi dari pelajaran sejarah di sekolah dan buku-buku sejarah konvensional kita tidak pernah mendapat gambaran cukup jelas tentang apa sebenarnya penjajahan itu dan bagaimana Belanda mempertahankan kekuasaannya sedemikian lama. Yang tampil dalam wacana sejarah pada umumnya adalah orang Belanda jahat, penjajah bengis dan orang pribumi kemudian melawan dalam Perang Padri, Perang Jawa, atau Perang Aceh. Setelah itu ada urut-urutan klasik menuju Proklamasi Kemerdekaan: pendirian Budi Utomo, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Mungkin karena itulah tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer menjadi jauh lebih populer sebagai sumber pengetahuan sejarah. Dari tetralogi inilah kita mendapat pemandangan yang kaya dan bermakna tentang kehidupan sosial masyarakat tanah jajahan dan tumbuhnya rasa kebangsaan di kalangan kaum terjajah. Melalui tetralogi ini sejarah tampil sebagai riwayat, bukan sekedar kronik membosankan tentang orang, tanggal, tempat dan kejadian.
Akan sulit pula menemukan kisah perempuan dan kaitannya dengan gerakan nasionalis dalam buku-buku sejarah konvensional, kecuali jika mereka terlibat dalam peperangan, seperti Tjoet Njak Dhien atau Marta Christina Tiahahu. Imej lain yang juga menjadi andalan adalah potret Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera pusaka. Tentu saja tidak ada yang salah dengan menjahit bendera, tapi cuplikan ini saja tak menjelaskan apa-apa tentang struktur penindasan terhadap perempuan. Kalaupun nama-nama seperti Kartini atau Dewi Sartika muncul, mereka seakan-akan tak punya pendapat apapun tentang kolonialisme. Mereka adalah ibu-ibu baik hati yang tiba-tiba tertarik mendirikan sekolah putri demi ‘emansipasi wanita.’ Apa arti emansipasi? Tak pernah ada penjelasan. Penguasa Orde Baru yang sudah dengan jenial mengikis kesadaran sejarah kita memang tak menginginkan kita paham benar arti kata-kata penting itu. Tampaknya mereka khawatir kita akan melihat bahwa apa yang mereka lakukan sesungguhnya tak jauh berbeda dari yang dilakukan pemerintah kolonial, bahkan lebih buruk!
Pembacaan sejarah yang lebih seksama akan memperlihatkan bahwa tatanan kolonial dibangun dan dijaga oleh hirarki ketat berdasarkan ras dan kelas. Sistem hukumnya yang sangat rasis dan seksis memberlakukan aturan-aturan yang berbeda bagi golongan Eropa, Timur Asing dan pribumi. Bagi pribumi dari kasta bangsawan pun diberlakukan hukum-hukum tersendiri yang memberi mereka hak-hak istimewa untuk menjaga stabilitas kekuasaan kolonial. Ada hubungan hirarkis lain yang jarang dibicarakan dalam khazanah pustaka sejarah kolonial, yaitu hirarki berdasarkan jender.
Penguasa kolonial sejak masa VOC hingga proses pemantapan negara kolonial di akhir abad ke-19 mengendalikan masyarakat kolonial antara lain dengan menata pola hubungan antar jender, termasuk hubungan seksual dan perkawinan. Di masa VOC kendali terhadap hubungan seksual erat hubungannya dengan kebutuhan perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menghemat pengeluaran untuk kesejahteraan para pegawainya. Dengan sengaja VOC mencegah perempuan Belanda datang ke Hindia Belanda, memilih pegawai bujangan, dan mendorong praktek pernyaian karena memelihara nyai jauh lebih murah daripada mendatangkan istri Belanda. Para nyai mampu memberikan layanan seksual sekaligus layanan kerumahtanggaan lainnya di luar tanggungan perusahaan. Para lelaki Belanda menjadi lebih kerasan menetap di Hindia Belanda dan ini mendukung proyek pendudukan yang permanen. Pengetahuan para nyai tentang budaya setempat juga berguna bagi penguasa kolonial untuk menaklukkan penduduk pribumi.
Praktek pernyaian baru dilarang setelah VOC bangkrut dan pemerintah Belanda melakukan modernisasi kolonialisme dengan perapian manajemen dan profesionalisasi di lingkungan pejabat negara kolonial. Pemerintah melihat bahwa hubungan terlalu erat antara laki-laki Belanda dan perempuan pribumi, yang melahirkan anak-anak Indo, sudah menimbulkan kemerosotan moral, pencemaran kelas, dan kekacauan hirarki rasial. Perempuan-perempuan Belanda dari kelas menengah terdidik kemudian didatangkan dalam jumlah besar untuk memulihkan moralitas kolonial dan superioritas borjuis Eropa melalui institusi perkawinan, keibuan dan kerumahtanggaan.5
Ketika gagasan moralitas borjuis yang dibawa nyonya-nyonya Belanda bersinggungan dengan ide raja-raja Jawa tentang pembatasan peran dan gerak perempuan priyayi ia melahirkan paling tidak dua reaksi yang berbeda. Pengetahuan perempuan Eropa tentang penataan rumah tangga yang higienis dan apik, hubungan hirarkis antara majikan dan pembantu, kepantasan berbusana dan bersikap sebagai istri dan ibu rumah tangga meneguhkan dan memperluas perbendaharaan aturan perilaku priyayi bagi perempuan Jawa. Perkawinan obsesi borjuis dan feodal akan kepatutan dan keadaban perempuan ini nantinya berpengaruh atas penciptaan citra keperempuanan Indonesia yang ideal dalam bentuknya yang paling konservatif.
Di ranah yang lain, perempuan Eropa membawa serta gagasan tentang keluarga batih yang anti poligami dan pendidikan bagi perempuan. Gagasan ini menemui lahan yang subur dalam keriuhan benak Kartini. Dengan indah dan tajam ia menyusun gugatan terhadap struktur kendali terhadap perempuan yang dibangun kaum feodal dengan dukungan penguasa kolonial. Namun, ia tidak serta merta menyerap asupan baru yang menjanjikan kemajuan bagi perempuan ini. Simak pertanyaan retoris berikut ini6:
Tetapi bagaimana kami hendak menginginkan hukum yang adil bagi kami apabila di dunia barat sendiri yang telah maju dan beradab, perempuan dianggap sama dengan anak dan orang gila?
Ia juga melihat bagaimana negara kolonial melanggengkan dan mengambil keuntungan dari feodalisme bukan saja dengan menindas perempuan tetapi juga rakyat Jawa. Tanpa tedeng aling-aling dia mengungkapkan kegusarannya 7:
Mereka minta dihormati oleh bawahannya dengan cara-cara hormat yang diberikan Rakyat kepada pembesarnya. Mula-mula aku dulu mengira, hanya si Jawa goblok itu yang gila hormat, tapi sekarang aku tahu, bahwa orang Barat yang beradab dan terpelajar itu juga tidak menolaknya, malah mencandu.
Juga yang berikut, masih dalam surat yang sama:
Kaum bangsawan hendak pegang sendiri seluruh peran; dia sendiri saja yang mau pegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri, dan dia sendiri saja yang semestinya menguasai peradaban dan kemajuan Eropa. Dan pemerintah menolong serta membantunya, lebih-lebih karena dengan jalan itu dia sendiri mendapat keuntungan daripadanya.
Keterbatasan gerak Kartini tidak memungkinkan dia mengenali lebih dekat kehidupan rakyat jajahan, termasuk bentuk-bentuk penindasan yang berbeda terhadap perempuan dari kalangan bukan priyayi. Tapi dari pengenalan yang sedikit ia menangkap kebajikan rakyat sebagai sumber utama peradaban8:
Peradaban yang sebenarnya sama sekali belum menjadi milik negeri-negeri peradaban. Yang sebenarnya itu pun terdapat pada Rakyat-Rakyat, yang oleh massa besar orang kulit putih yang yakin akan kenomor-wahidannya, dipandang hina.
Walaupun Kartini tidak berhasil mendobrak tembok yang mengungkungnya dan akhirnya menyerah pada adat-istiadat yang demikian ia benci, buah pikirannya tak lekang dimakan jaman. Gagasan-gagasannya tentang emansipasi perempuan secara khusus dan pemberadaban nasion secara umum mengilhami para pemikir dan pejuang perempuan yang bergerak bersama kekuatan nasionalis anti kolonial.
Berkembangnya gagasan tentang nasion sedikit banyak mengguncang struktur kendali terhadap perempuan. Banyak lelaki di dalam gerakan nasionalis menyadari bahwa perempuan juga harus menjadi bagian dari gerakan ini. Dengan memperbolehkan perempuan terlibat dalam gerakan nasionalis mereka harus mengakui beberapa tuntutan perempuan, tetapi pada saat yang sama mereka juga berpikir untuk membangun sistem patriarki baru.
Tuntutan pendidikan bagi perempuan membuka jalan dan wawasan untuk mempersoalkan kontradiksi dalam konsep-konsep agung tentang kesetaraan dan keadilan. Sementara itu, semangat anti feodalisme secara khusus menyoroti praktek poligami yang lazim dilakukan kaum priyayi Jawa. Posisi anti-poligami dari gerakan perempuan nasionalis terus menerus menimbulkan ketegangan, bukan saja di kalangan lelaki, tetapi juga di dalam gerakan perempuan sendiri. Organisasi-organisasi perempuan yang tumbuh dari organisasi-organisasi Islam kesulitan menentukan acuan pembenar untuk mengkritik praktek poligami yang juga lazim di kalangan laki-laki Muslim.
Dari catatan perempuan lah kita dapat mengamati betapa sulitnya melahirkan manusia-manusia baru dengan nilai-nilai baru. Penulis-penulis seperti Hamidah, Suwarsih Djojopuspito dan Rukiah S. Kertapati dengan jeli menggambarkan capaian, sekaligus tegangan yang timbul dari penyebaran semangat pergerakan kebangsaan sampai ke ranah keluarga. Tidak mudah menjadi ‘manusia bebas’9 di tengah masyarakat yang telah dimiskinkan begitu rupa, dari segi material pun pengetahuan, oleh sistem kolonialisme yang bertumpu pada feodalisme.
Mereka juga mencoba menemukan gaya berbahasa yang lebih egaliter dalam sastra walaupun eksperimen ini tak pernah diperhitungkan dalam khazanah kesusastraan modern Indonesia yang memang dikuasai penulis laki-laki. Yang paling menarik tokoh-tokoh utama dalam kisah mereka tampil mandiri tanpa dukungan ibu-ibu mereka yang selalu digambarkan lemah dan tak berpendirian. Seakan-akan mereka ingin nyatakan bahwa mereka adalah bagian dari generasi baru yang tidak sudi mewarisi kelemahan dan kepicikan generasi sebelumnya. Saya melihat karya-karya mereka sebagai alegori feminis dari gerakan nasionalis yang lahir dari penolakan terhadap tatanan-tatanan usang ciptaan para pedagang Belanda dan kaum aristokrat Jawa. 10
Ketika menimbang tatanan patriarkal kolonialisme dan patriarki yang diperbaharui di masa kemerdekaan, kita sebenarnya berurusan dengan soal-soal yang sangat tua. Hampir setiap upaya penataan kehidupan masyarakat bertumpu pada kendali atas tubuh dan seksualitas perempuan. Bentuk penindasan terhadap perempuan berubah-ubah dari jaman ke jaman dan berbeda sifat antara kelompok masyarakat satu dan lainnya. Namun, yang mencengangkan adalah betapa setiap kekuasaan yang menindas melihat gairah seksual perempuan dan kemampuannya mengandung serta melahirkan manusia baru sebagai kekuatan sekaligus ancaman bagi kemapanan suatu sistem sosial dan ekonomi.
Sejarawan feminis Gerda Lerner mempelajari wilayah Mesopotamia, peradaban urban pertama di dunia yang berlangsung pada 3000 sebelum masehi, untuk memahami asal usul patriarki. Di wilayah itulah, yang sekarang menjadi Irak, negara-negara mulai berkembang. Negara didefinisikan oleh satu aparat permanen untuk mengumpulkan pajak dan melancarkan perang. Agar negara bertahan masyarakat harus ditata secara hirarkis. Lerner berpendapat bahwa salah satu unsur kunci dalam hirarki ini adalah keluarga patriarkal. Setiap suami, yang kita sebut kepala keluarga, diharapkan memimpin keluarganya seperti sebuah negara dalam negara yang lebih besar. Hukum mengakui kewenangan suami atas keluarganya sendiri. Hukum juga membangun institusi untuk memastikan subordinasi seksual perempuan. Misalnya, Hukum Hammurabi (yang pertama kali ditulis pada 1750 SM) menentukan bahwa seksualitas istri adalah hak milik suami. Jadi, kalau istri melakukan perselingkuhan ia akan dihukum mati karena ia sudah melanggar hak eksklusif suami terhadap dirinya. Tetapi para suami bebas untuk melakukan hubungan-hubungan di luar nikah sesuka hatinya dengan perempuan yang belum menikah.
Lerner menyimpulkan bahwa ‘penguasaan kapasitas seksual dan reproduktif perempuan oleh laki-laki’ muncul sebelum pembentukan struktur kelas yang hirarkis di negara-negara dalam bentuk paling awal. Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa laki-laki di dalam masyarakat menggunakan model penguasaan atas perempuan sebagai model untuk dominasi atas kelas-kelas yang lain (seperti petani yang hasil ladangnya mereka rebut) dan atas masyarakat-masyarakat lain (seperti mereka yang ditaklukkan dalam peperangan dan dijadikan budak).11
Penelitian sejarah feminis yang lain12 memperlihatkan bahwa berkembangnya agama Nasrani di Eropa melibatkan serangan terhadap praktek-praktek pagan dimana perempuan memainkan peranan penting. Sejak agama Nasrani menjadi agama negara pada abad ke-4 penguasa gereja menyingkirkan perempuan dari setiap upacara peribadatan karena menganggap perempuan dan seks mencemarkan kesucian agama. Kecemburuan terhadap kemampuan perempuan memberi hidup dan melakukan praktek-praktek gaib membuat para padri mengadopsi jubah yang feminin. Menghadapi maraknya gerakan-gerakan perlawanan kaum miskin terhadap kekuasaan despotik gereja di abad pertengahan, seperti kelompok Cathars, Poor of Lyon, dan Brethren of Free Spirit, penguasa gereja mengeluarkan semacam ‘katekisme seksual’ yang dengan rinci menetapkan posisi persetubuhan yang diijinkan, hari-hari baik untuk melakukan persetubuhan, dengan siapa persetubuhan diijinkan dan dengan siapa dilarang. Gereja melihat ancaman luar biasa dari komunitas-komunitas merdeka yang dianggap menyebarkan bid’ah ini karena mereka bukan saja mengkritik hirarki sosial, eksploitasi ekonomi, dan korupsi di lingkungan gereja, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip alternatif, seperti hidup komunal dan kemiskinan apostolik yang dianut gereja primitif. Perempuan mendapat tempat yang terhormat di kelompok-kelompok zindik ini dan menjadi sumber pengetahuan tentang pengelolaan kemampuan prokreasi dan pencegahan kehamilan. Ketika gereja kemudian melancarkan operasi Inkuisisi Suci di seluruh penjuru Eropa, baik ribuan pengikut gerakan perlawanan, maupun pengetahuan tentang mereka dimusnahkan dengan cara-cara yang sangat mengerikan.
Demikian juga perkembangan kapitalisme di Eropa disertai oleh bentuk-bentuk baru pengendalian terhadap perempuan. Pemusnahan tubuh dan pengetahuan perempuan demi tegaknya tatanan dunia baru boleh dikatakan mencapai puncaknya pada abad ke 16 dan 17. Seiring dengan berkembangnya kapitalisme yang bergerak dengan asas keteraturan dan rasionalitas, perburuan terhadap ratusan ribu perempuan yang dianggap dukun sihir berlangsung di Eropa dan Amerika. Praktek-praktek ritual gaib untuk perawatan kesehatan, penyembuhan, atau penentuan hari baik, yang bergantung pada pengetahuan lingkungan hidup, fenomena perubahan alam dan gugus bintang mengganggu ketertiban disiplin kerja. Pendisiplinan terhadap tubuh perempuan menjadi model bagi penaklukan daerah-daerah jajahan dan penindasan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat jajahan. Seperti disinyalir Silvia Federici, ‘ekspansi global kapitalisme melalui kolonialisasi dan Kristenisasi memastikan bahwa persekusi ini akan ditanamkan di dalam tubuh masyarakat jajahan, dan pada gilirannya akan dilaksanakan oleh komunitas-komunitas terjajah atas nama mereka sendiri dan terhadap anggota-anggota mereka sendiri.’13
Dalam sejarah Indonesia proses penanaman model pemusnahan perempuan ala abad pertengahan ini berlangsung seiring dengan terbangunnya kediktatoran Suharto pada akhir 1965. Dengan cerdas (sekaligus mengerikan) penguasa militer menggunakan imaji seksual keliaran dan kebuasan perempuan-perempuan ‘komunis’ yang menari-nari telanjang di Lubang Buaya untuk menumbuhkan kebencian terhadap perempuan yang berpolitik. Propaganda hitam ini dengan segera memicu serangan fisik terhadap semua perempuan yang dianggap anggota Gerwani, serta anggota PKI dan organisasi-organisasi massa lainnya yang dianggap sealiran. Pesannya jelas: perempuan ‘komunis’, perempuan yang berpolitik membahayakan keselamatan dan integritas bangsa ini. Oleh sebab itu, menjadi sah untuk melakukan pembasmian terhadap siapa pun yang dianggap ‘komunis’ sampai ke akar-akarnya.14
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Indonesia pejuang perempuan dihujat secara massal sebagai ‘pelacur’ dan ‘penyilet penis jenderal’ – tuduhan yang kemudian terbukti tidak benar 15-- diserang secara seksual dan diperkosa secara massal, dibunuh, organisasinya dibubarkan, lalu sumbangannya dalam sejarah dihapuskan. Kita sudah menyaksikan dan mengalami keindonesiaan seperti apa yang lahir dari kebencian dan semangat pemusnahan serupa ini.
Pemerintah Orde Baru tidak hanya menghancurkan Gerwani tetapi juga merebut otoritas organisasi-organisasi perempuan lainnya dalam menentukan gerak mereka. Ide-ide emansipatoris tentang kemandirian perempuan yang belum selesai diperbincangkan sejak dekade ke-2 abad ke-20 dikooptasi dan diberi bentuk yang paling konservatif: ‘peran ganda wanita’. Pemerintah kemudian membentuk organisasi-organisasi istri pegawai yang strukturnya mengikuti birokrasi pemerintahan sipil dan militer dan kepemimpinannya sejalan dengan jabatan suami. Sementara itu kekerasan militer secara massal terhadap perempuan berlanjut di Aceh, Papua Barat dan Timor Leste. Di masa inilah nilai-nilai patriarkal dari jaman feodal dan kolonial menemukan peneguhan dari prinsip kerja militeristik yang menuntut hirarki dan loyalitas tak berbatas dan mengagungkan kekerasan.
Rasa-rasanya baru kemarin kita rayakan kemenangan gerakan perempuan yang berhasil mendesak pemerintahan Habibie untuk meminta maaf dan mengakui perkosaan Mei sebagai tanggung jawab negara, membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta, dan mendirikan Komnas Perempuan. Untuk pertamakalinya perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi wacana nasional – sesuatu yang tidak berhasil diperjuangkan gerakan nasionalis bagi para perempuan yang menjadi jugun ianfu di jaman Jepang. Kemenangan ini diikuti kemenangan-kemenangan lain, seperti pengesahan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Kewarganegaraan, dan kuota 30 % di badan legislatif. Sekarang kita saksikan bangkitnya sebuah gerakan yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama. Sudah bisa diduga, aksi pertama berbentuk kendali atas tubuh dan seksualitas perempuan. Kita tidak boleh membiarkan aspirasi abad pertengahan ini mendapat peneguhan dari sekutu-sekutu tradisionalnya: modal internasional dan kekuatan militer. Kita harus pertahankan tiap jengkal yang sudah kita menangkan.
2. Negara Sekuler
Dalam mengkritik gerakan yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara agama saya berangkat dari pengalaman perempuan karena tubuh perempuan merupakan mata rantai terlemah dalam sistem penindasan. Ia menjadi sasaran utama karena pada tubuh perempuan lah dapat dibangun titik pijak paling kokoh untuk merambah ke wilayah lain. Logika ini agak sulit dipahami karena patriarki juga tumbuh subur dalam gerakan-gerakan lain yang menyatakan dirinya sekuler, progresif revolusioner, kiri, dst. Justru di kalangan yang konon beraspirasi sejiwa inilah tugas kaum feminis mencerdaskan bangsa patriark sering bertemu jalan buntu.
Di sisi lain, saya menentang gerakan ini bukan saja karena ia mengurangi kebebasan perempuan dan kebebasan individu-individu lainnya tetapi juga berlawanan dengan semangat nasionalisme kerakyatan yang melahirkan Indonesia. Maka kita tidak bisa hanya menimbang ancaman gerakan ini bagi perempuan; kita harus mampu memperhitungkan pula sistem dominasi lebih luas yang dibayangkan para pendukung gerakan ini.
Saya menduga banyak dari kita menggunakan istilah ‘fundamentalisme’ untuk menggambarkan pandangan tidak toleran, picik, tidak luwes, dan kelewat ortodoks. Istilah ini, yang kita pinjam dari bahasa Inggris, adalah hujatan yang kita lontarkan kepada pihak lain. Jarang seseorang mengakui dirinya fundamentalis. Tetapi kalau kita pertimbangkan arti harafiah istilah tersebut kita mungkin akan bertanya-tanya apa masalahnya menjadi fundamentalis. Istilah ini semata-mata berarti memiliki komitmen terhadap hal-hal yang fundamental.
Saya ragu apakah ada banyak orang yang mengaku beragama akan mengatakan bahwa mereka tidak peduli akan hal-hal yang fundamental dalam agamanya dan hanya mengikuti segala sesuatu yang sifatnya periferal dan tak terlalu penting. Misalnya, apakah seorang penganut Kristen akan mengatakan, ‘Oh, saya ngga percaya soal-soal Yesus Kristus, tapi saya senang sekali dengan hiasan Natal?’ Kebanyakan debat di kalangan penganut suatu agama, terutama agama-agama Samawi, berkisar pada penafsiran yang berbeda-beda tentang apa yang dianggap hal-hal fundamental.
Menurut saya istilah fundamentalisme tidak menggambarkan dengan tepat masalah yang kita hadapi dewasa ini. Penggunaan istilah ini memberi kesan bahwa masalah utama kita berkaitan dengan soal teologi. Kalau kita berasumsi bahwa musuh kita adalah orang-orang yang terlalu takwa dan tak bisa kompromi dalam urusan kepercayaan agamanya maka kita dapat mengajukan kepercayaan agama yang lebih ‘liberal’ atau ‘inklusif.’ Tapi tawaran ini tidak akan menyelesaikan persoalan karena ia tetap berada di ranah internal perselisihan teologis. Sekali kita masuk dalam ranah tersebut akan sulit keluar. Perselisihan teologis sudah berlangsung berabad-abad – beberapa ribu tahun bagi agama-agama tertentu – dan tak akan ada akhirnya.
Masalah yang kita hadapi adalah masalah politik. Masalah ini melibatkan dua kepercayaan: satu, bahwa seharusnya tak ada pemisahan antara agama dan negara, bahwa pengelolaan negara harus secara keseluruhan dipandu satu agama, dan dua, bahwa komunitas agama mayoritas harus mengendalikan negara.
Apa sebutan bagi kedua kepercayaan ini? Saya tak tahu pasti, tapi yang jelas bukan fundamentalisme. Mungkin kita bisa menyebut yang pertama sebagai ‘penolakan terhadap lingkup duniawi’ dan yang kedua ‘politik identitas sensus.’
Tentang kepercayaan pertama: jika orang berpendapat bahwa agamanya tidak mengenal pembedaan antara yang suci dan yang profan, yang ilahiah dan yang duniawi, maka ia akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Jelas bahwa ada banyak aspek dalam kehidupan kita yang tak ada hubungannya dengan agama. Ilmu pengetahuan, misalnya. Apakah agama yang berbeda-beda punya gambaran tentang segitiga yang berlainan? Apakah elektron mengikuti hukum-hukum dari Tuhan yang berbeda-beda?
Bangsa Indonesia adalah entitas yang sepenuhnya duniawi. Pada saat proklamasi kemerdekaan rakyat kepulauan ini tidak dipersatukan oleh agama, suku bangsa, atau bahasa apa pun; mereka dipersatukan oleh pengalaman sejarah penindasan politik dan eksploitasi ekonomi; mereka berbagi komitmen untuk menciptakan masyarakat baru yang lebih demokratis, egalitarian dan sejahtera. Demokrasi tidak hanya dicapai di bidang politik, melalui pemilu, tetapi juga di bidang ekonomi. Baik Sukarno dan Hatta, misalnya, memperjuangkan ‘demokrasi ekonomi’ dan ‘sosialisme.’ Pancasila sepenuhnya merupakan pakta buatan manusia yang memberikan prinsip-prinsip acuan hidup bersama sebagai satu bangsa. Bangsa Indonesia adalah proyek masa depan, sesuatu yang sebelumnya tak ada tapi harus dibangun, misalnya melalui kampanye Pemberantasan Buta Huruf atau penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia. Inilah beberapa hal fundamental dalam nasionalisme Indonesia.
Kalau sekarang ada klaim bahwa entitas buatan manusia ini, yang diciptakan untuk tujuan kemanusiaan, harus menjadi rumah bagi ‘hukum Tuhan’, klaim itu salah alamat. Ini seperti kalau di desa ayah saya di Bali kami mengubah rumah biasa menjadi pura. Rumah adalah untuk urusan-urusan duniawi. Kami tidak bisa menggunakannya sebagai tempat pemujaan kecuali jika kami rubuhkan seluruh bangunan dan mengganti rangka asalnya.
Negara harus menjadi ruang sekular jika orang-orang dengan agama yang berbeda-beda berkehendak hidup bersama. Jika tak ada pemisahan antara agama dan negara semua perselisihan keagamaan akan menjadi konlik politik.
Kepercayaan kedua, yaitu kepercayaan bahwa komunitas agama yang mayoritas harus mengendalikan negara, tidak kalah absurdnya. Begitu komunitas keagamaan diperhitungkan dalam angka, agama bukan lagi soal keyakinan pribadi; ia menjadi obyek pengetahuan birokratik. Cara negara menggolongkan suatu kelompok menjadi unsur hakiki bagi sebuah kelompok untuk mendefinisikan dirinya.
Selintas kepercayaan ini seperti mengikuti prinsip demokrasi, bahwa komunitas mayoritas harus berkuasa. Tekanannya di sini pada ‘seperti.’ Demokrasi didasarkan pada mayoritas yang ditentukan oleh pemilu, bukan oleh mayoritas permanen berdasarkan angka sensus. Mayoritas dalam demokrasi dapat berubah-ubah. Sekelompok orang yang dihitung melalui sensus tidak selalu memilih sebagai satu blok.
Kalau dasar pertimbangannya adalah sensus, pertanyaannya kemudian adalah mayoritas yang mana? Populasi suatu negara dapat dibagi-bagi dalam berbagai cara. Di Indonesia mayoritas orang tinggal di Jawa. Haruskan penduduk Jawa diberi hak untuk berkuasa? Haruskan Indonesia secara resmi menyebut dirinya negara Jawa? Mayoritas penduduk, menurut statistik BPS, adalah buruh. Jadi, sudah sepantasnya buruh dan rakyat pekerja punya suara lebih besar untuk menentukan masa depan negeri ini. Sampai sensus terakhir tahun 2000 jumlah perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Saya tentu berharap Indonesia menjadi negeri perempuan sebelum jumlah laki-laki tiba-tiba melampaui jumlah kami.
Saya tidak bisa menerima gagasan negara agama, atas nama ajaran agama apa pun. Belajar dari sejarah, saya menangkap bahwa ada paling tidak tiga hal fundamental yang disepakati para pejuang nasionalis, yaitu: negara sekuler, demokrasi keterwakilan, dan reforma agraria. Saya juga teringat pada ulasan pemikir kebudayaan Aijaz Ahmad tentang tumbuhnya fasisme Hindu di India bahwa keinginan mistik untuk mendirikan negara berbasis institusi keagamaan merupakan ‘respons patologis saat berhadapan dengan ‘ancaman kehancuran. Ada harapan bahwa fanatisme ideologis akan mengimbangi kelemahan-kelemahan struktural.’ Seperti sudah tampak dalam sejumlah insiden beberapa tahun terakhir, ambisi pesakitan serupa ini menggunakan cara-cara ‘mobilisasi maskulin’ yang menghalalkan kekerasan demi surga – kultur yang selama berdekade diperangi gerakan feminis dimana pun di dunia.16
3. Fundamentalisme Pasar Bebas
Partai-partai politik yang mendukung UU Anti Pornografi membenarkan posisi mereka dengan mengatakan bahwa hukum ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak-anak. Ini pembenaran yang ironis karena partai-partai yang sama bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah begitu memiskinkan perempuan dan anak-anak. Dalam urusan pengelolaan keuangan negara kita bisa melihat dimana prioritas parpol-parpol ini berada: peningkatan kekayaaan pribadi, anggaran belanja partai, dan perusahaan-perusahaan besar. Layanan kesehatan dan pendidikan, layanan-layanan yang sesungguhnya sangat penting bagi kaum miskin, bukanlah prioritas utama. Maka partai politik dua kali mengkorbankan perempuan: pertama dengan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan, dan kedua, dengan mengkriminalkan perempuan-perempuan miskin ketika mereka terpaksa masuk gelanggang kerja seks komersial untuk memperoleh uang dari laki-laki berpunya.
Kita sudah begitu terbiasa melihat ‘fundamentalisme agama’ sebagai ancaman terhadap kebebasan perempuan sehingga kita alpa melihat ancaman yang lain, terutama karena ancaman itu dengan menarik mempromosikan gagasan kemerdekaan individu. Ancaman lain ini sering disebut ‘fundamentalisme pasar bebas’. Di sini saya pikir istilah ‘fundamentalisme’ tepat dalam menunjukkan kepercayaan terhadap kemuliaan pasar bebas yang dogmatis dan tidak toleran. Tetapi lagi lagi, persoalannya bukanlah bahwa sejumlah orang dogmatis tetapi bahwa mereka dogmatis tentang prinsip-prinsip yang salah.
Coba kita periksa istilah ‘pasar bebas’ itu sendiri. Memang ia terdengar seperti jenis kebebasan yang lain, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Bahkan beberapa LSM di Indonesia memasukkan pasar bebas sebagai jenis-jenis kebebasan yang konon mereka bela; masyarakat bebas adalah masyarakat yang menerima pasar bebas, yaitu ketika aturan pemerintah terhadap pasar sangat minimal.
Tapi pasar bebas adalah jenis kebebasan yang lain. Kalau orang atau kelompok boleh-boleh saja memiliki kebebasan berbicara, dan kebebasan lain-lain.Tapi hal abstrak dan impersonal seperti ‘pasar’ tidak bisa memiliki kebebasan. ‘Pasar’ bukanlah warga negara negeri ini. Pertanyaannya kemudian adalah apa hubungan ‘pasar’ dengan kebebasan kita, sebagai warga negara? Apa yang baik dari kebebasan atau ketidakbebasan pasar? Dalam banyak kasus, pasar justru harus tidak bebas agar kita sebagai warga negara bisa hidup bebas.
Aturan-aturan pemerintah pada hal-hal tertentu tetap dibutuhkan. Dalam hal upah dan jam kerja pasar tidak sepenuhnya bebas. Jika diserahkan bulat-bulat kepada pengusaha mereka tidak ingin membayar gaji buruh. Banyak negara memiliki hukum yang mengatur upah minimum justru karena pengusaha, jika tak diatur, akan membayar buruh sekecil mungkin. Juga, banyak negara memiliki hukum yang mengatur jam kerja, lagi, justru karena pengusaha akan menuntut buruh untuk bekerja melampaui batas-batas ketahanannya sebagai manusia. Sistem kerja delapan jam sehari bukanlah kreasi imajinatif pengusaha, tapi hasil agitasi gerakan buruh yang menuntut pemerintah mensahkan hukum yang membatasi jam kerja.
Sesudah depresi global 1929, banyak orang, termasuk pengusaha, yang melihat bahwa kapitalisme itu sendiri tidak akan bertahan tanpa dijaga aturan-aturan pemerintah. Anarki pasar, dengan siklus lonjakan dan ledakan yang tak terduga, mengancam akan mengakhiri sistem investasi swasta itu sendiri. Selama dekade 1930an banyak pemerintah melakukan intervensi yang meluas di bidang ekonomi. Lalu pada Perang Dunia II pemerintah melakukan intervensi lebih jauh untuk membiayai dan mengorganisir produksi suplai untuk perang. Maka di akhir masa peperangan ada semacam konsensus bersama di sebagian besar negara-negara industri untuk mendukung lebih banyak peraturan pemerintah dibandingkan dengan yang pernah ada sebelum 1929.
Kaum nasionalis Indonesia berpandangan sangat kritis terhadap kapitalisme, terutama karena sistem itu terkait demikian erat pada imperialisme. Investor swasta Belanda, dan investor lain dari segala penjuru dunia, menyelenggarakan perkebunan-perkebunan kopi, gula, teh dan tembakau untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri dan negeri-negeri mereka. Tak banyak yang tersisa bagi orang Indonesia. Kaum nasionalis Indonesia melihat bahwa sistem ekonomi yang berlandaskan investasi swasta akan menimbulkan ketidaksetaraan antar kelas dan tidak menjamin kesejahteraan sosial. Hampir setiap tokoh nasionalis Indonesia membela sosialisme dalam bentuknya yang bermacam-macam, dari versi Hatta yang didasarkan pada koperasi sampai versi PKI yang menuntut perencanaan oleh negara.
Sejak masa kemerdekaan pemerintah Indonesia tidak pernah berhasil membangun badan-badan dan prosedur yang efektif untuk menata ekonomi demi kepentingan nasional. Pemerintahan Sukarno disibukkan oleh konsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang bersaing di dalam negeri untuk menghadapi ancaman intervensi negara-negara Blok Barat dalam kerangka politik Perang Dingin. Rezim Suharto semata-mata menjual sumber daya negeri ini dengan murah pada perusahaan-perusahaan asing atau ke perusahaan-perusahaan Indonesia yang dijalankan oleh sekutu-sekutunya. Namun, rezim yang sama sering melanggar prinsip-prinsip pasar bebas, dengan mempertahankan sistem subsidi bagi komoditi-komoditi tertentu dan mendirikan banyak BUMN, antara lain untuk menjaga loyalitas kelas menengah, pegawai negeri dan pengusaha nasional kepada pemerintah. Bisa dikatakan bahwa rezim ini tumbang justru karena ia mengikuti nasehat dari AS untuk menderegulasi sektor finansial. Adalah ketiadaan pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang menyebabkan krisis moneter 1997.
Pemerintah AS mulai mengadopsi ‘fundamentalisme pasar bebas’ untuk kebijakan-kebijakan ekonomi mereka pada 1980an. Pada saat yang sama, mereka mulai mendorong filsafat ekonomi serupa di seluruh dunia, terutama melalui pengaruhnya di IMF dan Bank Dunia. Filsafat ekonomi ini dikenal dengan istilah ‘neoliberalisme.’ Dalam prakteknya, filsafat ini menyentuh beberapa kebijakan: pengeluaran negara untuk kesejahteraan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, harus dikurangi; perusahaan-perusahaan negara harus dijual kepada investor swasta; dan aturan-aturan bagi bisnis harus dihilangkan.
Saya tidak akan memberikan kritik terhadap neoliberalisme di sini. Herry Priyono sudah menyampaikannya dengan baik pada Pidato Kebudayaan dua tahun yang lalu. Yang ingin saya soroti adalah dampak neoliberalisme terhadap kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan neoliberal di seluruh dunia sudah menunjukkan rekor yang bukan main konsisten dalam hal memiskinkan lebih banyak perempuan, menurunkan standar hidup mereka, dan meningkatkan beban kerja mereka. Kalau propaganda neoliberalisme menjanjikan kebebasan dan keberagaman pilihan bagi perempuan, setelah paling tidak 25 tahun beroperasi yang terwujud hanyalah kebebasan memilih untuk bekerja atau mati. Melalui mekanisme Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, misalnya, buruh perempuan yang terkena PHK mau tidak mau menerima sistem kerja kontrak dengan upah rendah, tanpa perlindungan dari pemecatan dan jaminan kesejahteraan apa pun.
Saya tidak berbicara tentang satu dua kasus. Kalau BPS mencatat bahwa jumlah total pekerja di bidang industri utama sebesar 102.049.857 juta jiwa dan hampir 50% diantaranya adalah perempuan, kita berurusan dengan jutaan buruh perempuan yang setiap hari berhadapan dengan ketidakpastian. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan sistem kerja kontrak karena sistem ini memberi mereka keleluasaan memilih jenis buruh seperti apa yang sesedikit mungkin membebani biaya produksi dan mudah dikendalikan. Kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa dampak sistem kerja kontrak terhadap kesehatan perempuan, termasuk kesehatan reproduksinya, sejak perusahaan tidak lagi menanggung biaya perawatan kesehatan, meniadakan cuti haid dan cuti hamil.
Ibu dan pengurus rumah tangga tidak mengalami nasib lebih baik. Pemotongan subsidi terhadap BBM dan layanan publik (istilah yang tidak tepat lagi digunakan di masa privatisasi ini) menambah beban luar biasa bagi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Mi instan dan gorengan dalam jumlah terbatas menjadi menu utama sehari-hari. Slogan 4 Sehat 5 Sempurna sudah lama tak terdengar. Para ibu yang suami-suaminya di PHK menanggung beban berlipat ganda karena harus mencari pekerjaan alternatif sambil tetap menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan. Tak jarang mereka menjadi sasaran keputusasaan suami yang tak kunjung memperoleh pekerjaan dalam bentuk kekerasan verbal pun fisik.
Di tengah suasana kecemasan, pemiskinan dan kekerasan meluas serupa ini kampiun-kampiun pasar bebas menebar ilusi dan mimpi tentang melimpah dan beragamnya komoditi pelengkap gaya hidup modern melalui industri hiburan. Sementara itu institusi finansial yang resmi pun tak resmi berlomba-lomba menawarkan kredit dengan bunga mencekik. Sudah bukan rahasia lagi bahwa masyarakat urban lebih memilih membeli telpon selular atau krim pemutih wajah daripada vitamin C. Ini seperti ‘pepatah’ lama ‘Biar tak ada nasi, asal aksi.’ Industri periklanan juga mengkooptasi ide-ide feminis tentang pemberdayaan perempuan dengan mendorong kemandirian dan kebebasan perempuan untuk membeli barang-barang kesenangannya.
Saya tidak akan memperkeruh potret suram yang sudah saya tampilkan agar saya tidak dituduh menyebarkan materi pornografi kemiskinan. Saya hanya ingin menegaskan keterkaitan antara kekacauan yang ditimbulkan kebijakan-kebijakan neoliberal dengan bangkitnya konservatisme agama. Salah satu obat paling manjur bagi epidemi kemasygulan adalah janji adanya surga dan juru selamat. Fenomena ini sudah mendunia dan tidak terbatas pada masyarakat agraris yang dianggap terbelakang. Di Amerika Serikat tumbuhnya gereja-gereja Evangelis berskala raksasa berjalan seiring dengan pemangkasan jaminan sosial bagi kaum miskin. Krisis ekonomi pada akhir 1990an di Korea Selatan mendorong pemerintah menegakkan prinsip-prinsip patriarkal dalam Konfusianisme untuk mencegah keresahan sosial. Dalam skema peredaman keresahan ini perempuan yang sebenarnya terkena dampak paling keras justru diharuskan berperan sebagai perawat dan penghibur para patriark yang galau. Kaum patriark di Indonesia bahkan membutuhkan pasukan perawat dan penghibur dari segala kalangan dan usia. Sampai di situlah batas kemajemukan yang mereka bayangkan!
4. Epilog
Saya ingin menegaskan bahwa ancaman yang kita hadapi saat ini bukanlah teologi yang buruk. Kita seharusnya tidak terjebak dalam perang teologi karena yang kita hadapi adalah pertarungan politik dan kultural. Kita sedang berebut ruang dan pengaruh untuk menentukan rambu-rambu kekuasaan negara dan merumuskan keindonesiaan.
Dalam arena pertarungan ini kita perlu membangun gerakan kebudayaan yang memungkinkan tumbuhnya imajinasi tentang dunia baru yang kita dambakan dengan cita-cita politik yang jelas. Kita tidak bisa bertahan dengan posisi-posisi anti a atau b sebagai reaksi terhadap provokasi ‘pihak sana’. Kita tidak boleh membiarkan gerak kita ditentukan oleh manuver-manuver yang mereka rancang untuk mengacak-acak kesatuan dan keteraturan derap kita. Kita harus tegaskan posisi kita terhadap hal-hal fundamental yang menjadi landasan dan kerangka tegaknya republik ini.
Berlawanan dengan pandangan para pendukung UU Pornografi yang menyatakan bahwa mereka berniat melindungi perempuan dari kekerasan, kemiskinan, dan keruntuhan akhlak, saya berpendapat bahwa pembebasan tubuh dan gerak perempuan merupakan salah satu prasyarat utama dalam penegakan demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial. Kami bukan makhluk lemah yang tak berakal-budi. Kami bukan obyek penerima sedekah dan tindakan karitatif lainnya. Sepanjang sejarah peradaban manusia perempuan selalu punya cara untuk bertahan, melawan dan mencari celah-celah pembebasan. Kalau tidak, kami sudah punah sebagai spesies.***
Jakarta, 10 November 2008
Kepustakaan
Ahmad, Aijaz. ‘Fascism and National Culture: Reading Gramsci in the Days of Hindutva’ in Social Scientist, Vol. 21, Nos. 3-4, March-April 1993
Anderson, Benedict. ‘How did the generals die?’ dalam Indonesia 43 (April 1987): 109-34
Bhargava, Rajiv, ed. Secularism and its Critics. New Delhi: Oxford University Press, 1998
Blackburn, Susan. Kongres Perempuan Pertama. Tinjauan Ulang. Jakarta: Buku Obor dan KITLV Jakarta, 2007
Costa, Mariarosa Dalla and Giovanna F. Dalla Costa, ed. Women, Development and Labor of Reproduction: Struggles and Movements. Eritrea: Africa World Press, 1999
Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body, and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia, 2004
Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press, 2005
Djojopuspito, Suwarsih. Manusia Bebas. Jakarta: Penerbit Djembatan, 2000
Duggan, Lisa. The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy. Boston: Beacon Press, 2004
Eagleton, Terry. The Function of Criticism: From the Spectatorto Post-Structuralism. England: Verso, 1985
Ingleson, John. ‘Revolutionary Ideas and the Secular Non-Cooperating Nationalists in Indonesia’ dalam Review of Indonesian and Malaysian Affairs,Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 1974
Kartini. Kartini: Surat-surat kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya. Sulastin Sutrisno, penerjemah. Jakarta: KITLV dan Djambatan, 2000
Lerner, Gerda. The Creation of Patriarchy. New York: Oxford University Press, 1986
Marx, Karl. ‘On the Jewish Question’ dimuat pertamakali di Deutsch-Französische Jahrbücher, Februari 1844
Rich, Adrienne. Arts of the Possible. Essays and conversations. New York: Norton 2002
____________. On Lies, Secrets, and Silence. Selected Prose 1966-1978. New York: Norton, 1979
Sarkar, Tanika dan Urvashi Butalia, ed. Women and the Right Wing Movements: Indian Experiences. London: Zed Books, 1995
Scott, Joan Wallach, ed. Feminism and History. New York: Oxford University Press, 1996.
___________________. Gender and the Politics of History. New York: Columbia University Press, 1988.
Shackford-Bradley, Julie. ‘Autobiographical Fictions: Indonesian Women’s Writing from the Nationalist Period.’ Disertasi PhD yang disampaikan ke University of California-Berkeley, 2000.
_____________. ‘Lidah Ibu: Mother Tongue: Genealogies of Women-Centered Discourses in Early Modern Indonesian Fiction (1900-1950).’ Makalah tidak diterbitkan.
Shiraishi, Takashi. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997
Stoler, Laura Ann. ‘Carnal Knowledge and Imperial Power: Gener, Race, and Morality in Colonial Asia’ dalam Joan Wallach Scott, Feminism and History.
Supeli, Karlina. ‘Persekongkolan Melenyapkan Keadaban.’ Makalah tak dipublikasikan untuk Seminar Pengungkapan Kebenaran: Jalan untuk Merekonstruksi Keindonesiaan, Elsam, Mei 2008
Thukul, Wiji. Aku Ingin Jadi Peluru. Magelang: Indonesia Tera, 2000
Toer, Pramoedya Ananta. Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Lentera Dipantara, 2006
Vreede-De Stuers, Cora. The Indonesian Woman: Struggles and Achievements. The Hague: Mouton & Co – ‘s-Gravenhage, 1960
Wieringa, Saskia E. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Kalyanamitra, 1998
Catatan:
* Naskah yang disiapkan untuk Pidato Kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta dalam rangka memperingati hari jadi Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2008.
** Koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta
1 Larik terakhir dari sajak Wiji Thukul, “Bunga dan Tembok.” Penyair yang aktif dalam gerakan pro-demokrasi ini hilang pada masa reformasi. Untuk sajak selengkapnya, lihat Aku Ingin Jadi Peluru, hal. 57.
2 Istilah yang digunakan penyair feminis AS Adrienne Rich dalam esainya ‘Notes Toward a Politics of Location’ dalam Arts of the Possible, essays and conversations, hal. 72.
3 Istilah yang diajukan pemikir filsafat Karlina Supelli untuk menerjemahkan public civility. Lihat, ‘Persekongkolan Melenyapkan Keadaban,’ makalah yang disampaikan dalam Seminar Pengungkapan Kebenaran: Jalan untuk Merekonstruksi Keindonesiaan, yang diselenggarakan oleh Elsam, Mei 2008.
4 Toer, Panggil Aku Kartini Saja, hal. 12.
5 Ulasan tentang kebijakan penguasa kolonial di bidang hubungan jender mengacu pada esai antropolog Ann Laura Stoler, ‘Carnal Knowledge and Imperial Power: Gender, Race, and Morality in Colonial Asia.’
6 Surat, 27 Maret 1902, dalam Kartini: Surat-surat kepada Ny. R. M. Abendanon-Mandri dan Suaminya, hal. 247.
7 Surat, 12 Januari 1900, kepada Estelle Zeehandelaar, dalam Panggil Aku Kartini Saja, h. 115.
8 Surat, 27 Oktober 1902, kepada Nyonya Abendanon, dalam ibid., hal. 99.
9 Judul novel yang ditulis Suwarsih Djojopuspito. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Belanda dengan judul Buiten het Gareel pada 1940.
10 Untuk pembahasan lebih mendalam tentang ketiga penulis perempuan ini, lihat disertasi Julie Shackford-Bradley, ‘Autobiographical Fictions: Indonesian Women’s Writing from the Nationalist Period.’
11 Lerner, The Creation of Patriarchy, hal. 8-9
12 Federici, Caliban and the Witch, terutama bab-bab 2 dan 3.
13 Ibid., hal. 237.
14 Untuk gambaran lebih jauh tentang penggunaan imaji seksual dalam propaganda anti komunis dan politik seksualitas Orde Baru secara umum, lihat Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia.
15 Hasil otopsi terhadap para perwira menunjukkan bahwa tidak terjadi mutilasi atau kastrasi terhadap mereka. Para perwira ini semua meninggal karena tembakan atau tusukan bayonet. Ilmuwan Benedict Anderson dari Cornell University tanpa sengaja menemukan dokumen hasil otopsi sebagai lampiran berkas Mahmillub perkara Letnan Kolonel Heru Atmodjo pada 1987. Lihat Anderson, “How did the generals die?” Indonesia 43 (April 1987): 109-34
16 Ahmad, Fascism and National Culture: Reading Gramsci in the Days of Hindutva, hal. 49
Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Datar (bag 2)
Pemerintah Amerika : Kaisar Telanjang Pesuruh Korporasi
baca juga artikel Coen Husain Pontoh : Mengapa Obama dan Mc Cain Setuju Bailout
It’s mentally sick, stupid! (adaptasi dari frase politik yang populer digunakan Clinton ketika berkampanye melawan George Bush Senior, it’s the economic, stupid!)
(lanjutan gumaman Krisis Ekonomi Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar. It’s the Capitalism, Stupid)
Di dalam perkara krisis keuangan global hari-hari ini……..
Tahukah anda dongeng tentang kaisar telanjang yang jadi ‘olok-olok’ anak-anak kecil yang polos dan lugu, “Kaisar telanjang, Kaisah telanjang, Kaisar kentir (gila)”. Sementara sebagian orang-orang dewasa sibuk memarahi dan membungkam anak-anak ini, sambil saling menipu diantara mereka dengan berlomba mengelu-elukan kaisar seolah berbusana sangat indah, mewah dan akan menciptakan trend mode adihulung. Sebagian lain tersenyum di dalam hati (kecian deh lu katanya) dan sebagian diam-diam mendukung anak-anak kecil itu. Konon orang-orang kepercayaan kaisar yang pandai menjilat sekaligus memanipulasi kaisar berseru-seru sambil mengancam, hanya orang-orang pintar dan bijaksana yang bisa melihat keindahan pakaian kaisar yang dirancang oleh desainer ternama yang lihai mengambil hati sekaligus menipu kaisar. Dan katanya hanya orang-orang bodoh saja yang tidak bisa melihat kehebatan pakaian kaisar.
Dan meminjam Karl Marx dan Engel rupanya “ada hantu komunisme berkeliaran di batok kepala kaisar dan halaman rumah sendiri……”
Seperti disampaikan oleh A Toni Prasetiantono dalam artikelnya Meletusnya Gelembung Hampa (Kompas Rabu, 8 Oktober 2008) salah satu sebab tarik ulurnya atau penentangan dana talangan pemerintah adalah soal momok sosialisme di sebuah negeri yang mengaku dedengkot liberalisme dan kapitalisme. Seperti dikatakan oleh Toni, “jika pemerintah menalangi semua bank yang bangkrut, bank-bank investasi itu akan menjadi milik pemerintah. Perekonomian yang serba pemerintah (etatisme) ini akan menimbulkan kesan, perekonomian AS sudah beralih ke sosialisme”.
Dengan menggunakan logika berpikir yang sama kita bisa temukan fenomena ‘ada hantu komunisme di batok kepala dan halaman rumah sendiri’ ini didalam diri Bill Gates dari Microsoft dan banyak eksekutif, kapten korporasi lainnya. Dalam menghadapi fenomena lahirnya komunitas kolaboratif atau kolaborasi massal di (melalui) web 2 seperti jejaring sosial Flickr, MySpace, You Tube dan Wikipedia juga open sources seperti Linux sebagai ‘komunis’ jenis baru yang terselubung. Sementara banyak korporasi lain dengan perkembangan ini, mulai membayangkan, merancang, membangun dan mendistribusikan produk dan jasa dalam berbagai cara baru yang inovatif. Ini diungkapkan oleh Don Tapscott dan Anthony D. William dalam bukunya Wikinomic yang edisi Indonesianya baru saja diterbitkan Bhuana Ilmu Populer 2008.
Dalam bahasa Hermawan Kertajaya di kompas.com melalui teknologi web 2 ini terjadi proses horisontalisasi baik di lapangan bisnis hingga lapangan politik. Hermawan memaparkan bahwa melalui Web 2 bukan pola hubungan dan komunikasi bukan “cuma bersifat One-to-Many atau One-to-One, tapi sudah bersifat Many-to-Many. Dalam lapangan bisnis tercermin dalam hubungan baru antara marketer dan customer, maupun di langan politik antara politisi dan pemilih. Hermawan misalnya bercerita tentang profil Perdana Menteri Cina Wen Jiabao yang muncul di Facebook pada 14 Mei 2008, yang segera mendapat kawan sekitar 14.000 orang dalam waktu cuma dua minggu serta fenomena pemilu AS yang mendapat darah segar melalui teknologi web 2 (silah kunjung Uploading, Searching dan Wiki (Web 2) untuk Perubahan Sosial
)
(Kok jadi melantur ya, tidak lain karena kebetulan nyambung dengan artikel saya bagian pertama soal dunia datarnya Thomas L Friedman yang diantaranya diakselerasi oleh perkembangan pesat teknologi komputer, informasi dan komunikasi. Friedman menyimpulkan up-loading sebagai factor pendatar diantara 10 faktor lainnya. Mari kita kembali ke kaisar telanjang sebelum kembali lagi ke perkara tak habis-habisnya Paman Sam menciptakan hantu-hantu dan musuh-musuh baru.)
Soal Kaisar telanjang sebenarnya telah saya singgung pada bagian pertama tulisan saya “Krisis Ekonomi Global : Karl Marx Di Aspan Jalan Dunia Datar” menyangkut intervensi pemerintah mengeluarkan dana talangan (bailout) yang sekali lagi menegaskan tentang adanya mitos mekanisme pasar (pasar bebas dan swa koreksi pasar) disatu sisi, disisi lain ketelanjangan pemerintah Bush yang didukung parlemen untuk melindungi kepentingan korporasi dan pemodal besar (baca pula artikel Martin Manurung “Neoliberalisme Kena Batunya” juga tulisan Ahmad Erani Yustika Menelanjangi Liberalisme di Kompas).
Dalam kurun waktu yang berabad kita temukan juga cerita tentang kebohongan soal ide dan gagasan pasar bebas, invisible hand juga pemalsuan sejarah berdasarkan penelusuran dan kajian yang diantaranya dilakukan oleh Noam Chomsky dalam bukunya Year 501. Uniknya kita kembali berjumpa dengan Columbus dan negeri India.
Chomsky dirujuk oleh Wim F Werthim dalam bukunya “Jalan Sosialisme Dunia Ketiga ; Pasar Protektif versus Pasar Agresif” (ISAI-PDAT-De Wertheim Stichting 2008). Menurut Wertheim melalui Year 501 Chomsky mempertontonkan kesinambungan keberhasilan cara “Utara” memaksakan dominasi politik, ekonomi dan militer terhadap “Selatan” yang tidak putus berlangsung sepanjang 5 abad sejak Columbus menemukan Benua Amerika. Ia membuyarkan sejarah palsu bahwa Selatan dikalahkan di sektor ekonomi oleh perdagangan bebas atau perekonomian pasar bebas. Alih-alih dukungan pemerintah negara utaralah yang memenangkannya. Hanya dengan dukungan negara, perekonomian Utara mencapai kedudukan monopoli, di bidang industri juga pertanian, atas dan terhadap perekonomian negara-negara selatan yang agraris.
Satu contoh kecil saja diulas bagaimana akibat protes keras para pengusaha penenunan sutera di Middlesex terhadap impor sutera tenunan India oleh East India Company (EIC), pemerintah kemudian melarang impor sutera India ke Inggris sekaligus mengenakan bea masuk yang semakin tinggi untuk semua produk katun hasil manufaktur India. Chomsky sebenarnya membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Indonesia, Cina dan negara-negara jajahan lainnya.
Lepas dari dominasi ekonomi Eropa khususnya Inggris kemudian kita melihat cerita yang sama yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah negara-negara maju yang dipimpin oleh AS melalui organisasi yang mereka kendalikan IMF, World Bank dan WTO (sering dikatakan Unholy Trinity menurut saya lebih tepat Evil Trinity). Sebuah cerita tentang intervensi negara-negara maju dalam melancarkan akses korporasi pada tanah, bahan baku, buruh murah, pasar, segala bentuk insentif fiskal dan moneter hingga segala bentuk kebijakan proteksionis lainnya.
Pembongkaran Pemalsuan Sejarah terkait hampir semua negara maju terutama Inggris dan Amerika juga dilakukan oleh Ha-Joon Chang (seorang ekonom Cambridge yang juga bekerja sebagai konsultan untuk Bank Dunia, ADB, berbagai badan PBB hingga pemerintah Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Inggris, hingga Venezuela) dalam bukunya Bad Samaritans (Pustaka Utama Grafiti 2008). Satu hal yang mengesankan adalah testimoninya tentang bagaimana Korea yang dianggap ‘murtad’ dari pakem neolib beranjak dari negara miskin dan hancur lebur pasca perang Korea bisa melejit ke papan atas ekonomi dunia. Juga cerita tentang pemain kuat seperti Jepang, Cina hingga India. Tak lain ini adalah karena otonomi untuk menentukan kebijakan ekonominya serta peran negara yang kuat untuk melindungi dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Berikut ini adalah amsal yang digunakan oleh Wertheim dalam bab pertama bukunya “Nomor Satu, Amerika: Monopoli Merkantilis”
Seorang pecatur amatir menyatakan kepada grandmaster Tartakower, bahwa diri sudah secara patuh memainkan pembukaan yang belum lama direkomendasikan grandmaster lainnya Loewenstein dalam sebuah majalah dengan hasil malapetaka. Tartakower menjawab “Jangan kau memainkan yang ditulis Loewenstein. Yang mesti kau mainkan adalah yang ia mainkan”
Pemain catur amatir ini adalah wajah pemerintah lemah seperti di Indonesia dan saudara-saudara Asia Afrikanya, negara-negara Amerika Latin dahulu, juga cerita tentang negara-negara Eropa Timur yang didisiplinkan melalui kebijakan neo-liberal yang akhirnya dengan cepatnya terpuruk jatuh ke wilayah dunia ketiga.
Atau meminjam amsal dari Nietzhe (saya kutip dari satu buku terbitan Marjin Kiri)
“Kita telah meninggalkan daratan dan sudah menuju kapal! Kita sudah membakar jembatan di belakang kita – dan lagi, kita sudah menghanguskan daratan di belakang kita! Dan kini, hati-hatilah, kau kapal mungil! Samudera raya mengelilingimu…….
Lalu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat khususnya untuk mendisiplinkan pemerintah dan negara-negara lain yang membangkang, murtad dan memilih narasi dan pradigma politik ekonomi yang lain? John Perkins dalam bukunya “The Economic Hit Man” dan juga semakin terang berderang melalui buku Tim Weiner “Membongkar Kegagalan CIA : Spionase Amatiran Sebuah Negara Adi Daya-Gramedia 2008 (yang menjadi perhatian utama saya bukan keamatiran CIA, tetapi fakta telanjang tentang apa yang dilakukan CIA dan pemerintah Amerika…………
bunuh, beli-sogok, danai aksi militer (pemberontakan hingga kudeta), hingga cuci otak intelektual pecinta tipu-tipu kapitalisme neoliberal yang nyatanya diingkari guru-gurunya sendiri.
Dan Paman Sam adalah negri yang terus menerus memusuhi ‘the other’ (memproduksi dan mereproduksi musuh), bermegah diri, membangun benteng-benteng, menciptakan kesetiaan konyol dan semangat chauvinistik warganya.
Malangnya Karl Marx yang menghantui Pam Sam yang dikiranya sudah mati sejak runtuhnya tembok berlin dan runtuhnya pemerintah komunis di Uni Soviet yang dirayakan dengan megah oleh Fukuyama melalui “The End Of History” masih terus hidup dan berkembang sesuai dengan konteks zamannya.
Bahkan ini terjadi di halaman belakang negeri Paman Sam, wilayah yang dalam kurun waktu panjang berada dibawah kendali mereka dan wilayah yang dihisapnya yakni Amerika Latin. Pasang naik pemerintah-pemerintah yang kental dengan élan kerakyatan kita sebut saja sosialisme baru Amerika Latin. Wajah sosialisme yang egaliter sekaligus demokratis, banyak diantaranya bertumbuh melalui persinggungannya dengan ‘teologi pembebasan’, inilah yang lebih menakutkan bagi Paman Sam. Pemerintah kiri yang menang tidak melalui senjata, kekerasan, tetapi menang melalui kotak suara dan kesadaran beriman yang baru ‘option for the poor’
Sementara itu produksi dan reproduksi musuh baru diwakili oleh Huntington ketika dia memangggungkan benturan peradaban masyarakat yang lain (Islam dan Cina) vs Barat.
Kembali meminjam Thomas L Friedman ini kisah tentang dua angka penuh makna 9 dan 11. 11/9 (9 November) yakni tanggal penghancuran tembok Berlin dan 9/11 aksi terorisme yang menghancurkan World Trade Center. Silahkan anda merenungkan tentang kedua tanggal penting dalam sejarah ini, dan meneguhkan tekad kita untuk terciptanya dunia yang adil dan damai. Ingatlah pula ‘the power tend to corrupt’ entah itu disisi kanan atau yang berada di sisi kiri atau disisi manapun.
Dan saya yakin kita harus temukan keseimbangan antara liberte, egalite, fraternite untuk dunia baru itu……….
Inilah yang saya katakan hantu komunisme, reproduksi musuh yang aneh di batok kepala. Hantu itu adalah bagian dari kodrat dirinya yang ditolak dan diingkari. Hantu dalam rupa pengingkaran atas kodrat bahwa ada sisi baik di dalam diri manusia, alih-alih hanya homo economicus atau ekstrimnya binatang ekonomi dengan hukum rimba persaingan bebasnya. Bahwa ada aspek egaliter dan fraternite dalam eksistensi kemanusiaan, panggilan hidup dan fitrah manusia, bukan hanya mengumbar liberte dengan mengabaikan dua lainnya.
Karena dengan mengagung2kan liberte dan monomer-sekiankan egalite dan fraternite akan sampai pada cerita tentang keserakahan dan ketamakan sebagai iman vis a vis dengan keimanan ‘option for the poor’, iman untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya
bagian pertama artikel ini silah klik
baca juga artikel Coen Husain Pontoh : Mengapa Obama dan Mc Cain Setuju Bailout
It’s mentally sick, stupid! (adaptasi dari frase politik yang populer digunakan Clinton ketika berkampanye melawan George Bush Senior, it’s the economic, stupid!)
(lanjutan gumaman Krisis Ekonomi Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar. It’s the Capitalism, Stupid)
Di dalam perkara krisis keuangan global hari-hari ini……..
Tahukah anda dongeng tentang kaisar telanjang yang jadi ‘olok-olok’ anak-anak kecil yang polos dan lugu, “Kaisar telanjang, Kaisah telanjang, Kaisar kentir (gila)”. Sementara sebagian orang-orang dewasa sibuk memarahi dan membungkam anak-anak ini, sambil saling menipu diantara mereka dengan berlomba mengelu-elukan kaisar seolah berbusana sangat indah, mewah dan akan menciptakan trend mode adihulung. Sebagian lain tersenyum di dalam hati (kecian deh lu katanya) dan sebagian diam-diam mendukung anak-anak kecil itu. Konon orang-orang kepercayaan kaisar yang pandai menjilat sekaligus memanipulasi kaisar berseru-seru sambil mengancam, hanya orang-orang pintar dan bijaksana yang bisa melihat keindahan pakaian kaisar yang dirancang oleh desainer ternama yang lihai mengambil hati sekaligus menipu kaisar. Dan katanya hanya orang-orang bodoh saja yang tidak bisa melihat kehebatan pakaian kaisar.
Dan meminjam Karl Marx dan Engel rupanya “ada hantu komunisme berkeliaran di batok kepala kaisar dan halaman rumah sendiri……”
Seperti disampaikan oleh A Toni Prasetiantono dalam artikelnya Meletusnya Gelembung Hampa (Kompas Rabu, 8 Oktober 2008) salah satu sebab tarik ulurnya atau penentangan dana talangan pemerintah adalah soal momok sosialisme di sebuah negeri yang mengaku dedengkot liberalisme dan kapitalisme. Seperti dikatakan oleh Toni, “jika pemerintah menalangi semua bank yang bangkrut, bank-bank investasi itu akan menjadi milik pemerintah. Perekonomian yang serba pemerintah (etatisme) ini akan menimbulkan kesan, perekonomian AS sudah beralih ke sosialisme”.
Dengan menggunakan logika berpikir yang sama kita bisa temukan fenomena ‘ada hantu komunisme di batok kepala dan halaman rumah sendiri’ ini didalam diri Bill Gates dari Microsoft dan banyak eksekutif, kapten korporasi lainnya. Dalam menghadapi fenomena lahirnya komunitas kolaboratif atau kolaborasi massal di (melalui) web 2 seperti jejaring sosial Flickr, MySpace, You Tube dan Wikipedia juga open sources seperti Linux sebagai ‘komunis’ jenis baru yang terselubung. Sementara banyak korporasi lain dengan perkembangan ini, mulai membayangkan, merancang, membangun dan mendistribusikan produk dan jasa dalam berbagai cara baru yang inovatif. Ini diungkapkan oleh Don Tapscott dan Anthony D. William dalam bukunya Wikinomic yang edisi Indonesianya baru saja diterbitkan Bhuana Ilmu Populer 2008.
Dalam bahasa Hermawan Kertajaya di kompas.com melalui teknologi web 2 ini terjadi proses horisontalisasi baik di lapangan bisnis hingga lapangan politik. Hermawan memaparkan bahwa melalui Web 2 bukan pola hubungan dan komunikasi bukan “cuma bersifat One-to-Many atau One-to-One, tapi sudah bersifat Many-to-Many. Dalam lapangan bisnis tercermin dalam hubungan baru antara marketer dan customer, maupun di langan politik antara politisi dan pemilih. Hermawan misalnya bercerita tentang profil Perdana Menteri Cina Wen Jiabao yang muncul di Facebook pada 14 Mei 2008, yang segera mendapat kawan sekitar 14.000 orang dalam waktu cuma dua minggu serta fenomena pemilu AS yang mendapat darah segar melalui teknologi web 2 (silah kunjung Uploading, Searching dan Wiki (Web 2) untuk Perubahan Sosial
)
(Kok jadi melantur ya, tidak lain karena kebetulan nyambung dengan artikel saya bagian pertama soal dunia datarnya Thomas L Friedman yang diantaranya diakselerasi oleh perkembangan pesat teknologi komputer, informasi dan komunikasi. Friedman menyimpulkan up-loading sebagai factor pendatar diantara 10 faktor lainnya. Mari kita kembali ke kaisar telanjang sebelum kembali lagi ke perkara tak habis-habisnya Paman Sam menciptakan hantu-hantu dan musuh-musuh baru.)
Soal Kaisar telanjang sebenarnya telah saya singgung pada bagian pertama tulisan saya “Krisis Ekonomi Global : Karl Marx Di Aspan Jalan Dunia Datar” menyangkut intervensi pemerintah mengeluarkan dana talangan (bailout) yang sekali lagi menegaskan tentang adanya mitos mekanisme pasar (pasar bebas dan swa koreksi pasar) disatu sisi, disisi lain ketelanjangan pemerintah Bush yang didukung parlemen untuk melindungi kepentingan korporasi dan pemodal besar (baca pula artikel Martin Manurung “Neoliberalisme Kena Batunya” juga tulisan Ahmad Erani Yustika Menelanjangi Liberalisme di Kompas).
Dalam kurun waktu yang berabad kita temukan juga cerita tentang kebohongan soal ide dan gagasan pasar bebas, invisible hand juga pemalsuan sejarah berdasarkan penelusuran dan kajian yang diantaranya dilakukan oleh Noam Chomsky dalam bukunya Year 501. Uniknya kita kembali berjumpa dengan Columbus dan negeri India.
Chomsky dirujuk oleh Wim F Werthim dalam bukunya “Jalan Sosialisme Dunia Ketiga ; Pasar Protektif versus Pasar Agresif” (ISAI-PDAT-De Wertheim Stichting 2008). Menurut Wertheim melalui Year 501 Chomsky mempertontonkan kesinambungan keberhasilan cara “Utara” memaksakan dominasi politik, ekonomi dan militer terhadap “Selatan” yang tidak putus berlangsung sepanjang 5 abad sejak Columbus menemukan Benua Amerika. Ia membuyarkan sejarah palsu bahwa Selatan dikalahkan di sektor ekonomi oleh perdagangan bebas atau perekonomian pasar bebas. Alih-alih dukungan pemerintah negara utaralah yang memenangkannya. Hanya dengan dukungan negara, perekonomian Utara mencapai kedudukan monopoli, di bidang industri juga pertanian, atas dan terhadap perekonomian negara-negara selatan yang agraris.
Satu contoh kecil saja diulas bagaimana akibat protes keras para pengusaha penenunan sutera di Middlesex terhadap impor sutera tenunan India oleh East India Company (EIC), pemerintah kemudian melarang impor sutera India ke Inggris sekaligus mengenakan bea masuk yang semakin tinggi untuk semua produk katun hasil manufaktur India. Chomsky sebenarnya membongkar apa yang sesungguhnya terjadi dalam kasus Indonesia, Cina dan negara-negara jajahan lainnya.
Lepas dari dominasi ekonomi Eropa khususnya Inggris kemudian kita melihat cerita yang sama yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah negara-negara maju yang dipimpin oleh AS melalui organisasi yang mereka kendalikan IMF, World Bank dan WTO (sering dikatakan Unholy Trinity menurut saya lebih tepat Evil Trinity). Sebuah cerita tentang intervensi negara-negara maju dalam melancarkan akses korporasi pada tanah, bahan baku, buruh murah, pasar, segala bentuk insentif fiskal dan moneter hingga segala bentuk kebijakan proteksionis lainnya.
Pembongkaran Pemalsuan Sejarah terkait hampir semua negara maju terutama Inggris dan Amerika juga dilakukan oleh Ha-Joon Chang (seorang ekonom Cambridge yang juga bekerja sebagai konsultan untuk Bank Dunia, ADB, berbagai badan PBB hingga pemerintah Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Inggris, hingga Venezuela) dalam bukunya Bad Samaritans (Pustaka Utama Grafiti 2008). Satu hal yang mengesankan adalah testimoninya tentang bagaimana Korea yang dianggap ‘murtad’ dari pakem neolib beranjak dari negara miskin dan hancur lebur pasca perang Korea bisa melejit ke papan atas ekonomi dunia. Juga cerita tentang pemain kuat seperti Jepang, Cina hingga India. Tak lain ini adalah karena otonomi untuk menentukan kebijakan ekonominya serta peran negara yang kuat untuk melindungi dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Berikut ini adalah amsal yang digunakan oleh Wertheim dalam bab pertama bukunya “Nomor Satu, Amerika: Monopoli Merkantilis”
Seorang pecatur amatir menyatakan kepada grandmaster Tartakower, bahwa diri sudah secara patuh memainkan pembukaan yang belum lama direkomendasikan grandmaster lainnya Loewenstein dalam sebuah majalah dengan hasil malapetaka. Tartakower menjawab “Jangan kau memainkan yang ditulis Loewenstein. Yang mesti kau mainkan adalah yang ia mainkan”
Pemain catur amatir ini adalah wajah pemerintah lemah seperti di Indonesia dan saudara-saudara Asia Afrikanya, negara-negara Amerika Latin dahulu, juga cerita tentang negara-negara Eropa Timur yang didisiplinkan melalui kebijakan neo-liberal yang akhirnya dengan cepatnya terpuruk jatuh ke wilayah dunia ketiga.
Atau meminjam amsal dari Nietzhe (saya kutip dari satu buku terbitan Marjin Kiri)
“Kita telah meninggalkan daratan dan sudah menuju kapal! Kita sudah membakar jembatan di belakang kita – dan lagi, kita sudah menghanguskan daratan di belakang kita! Dan kini, hati-hatilah, kau kapal mungil! Samudera raya mengelilingimu…….
Lalu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat khususnya untuk mendisiplinkan pemerintah dan negara-negara lain yang membangkang, murtad dan memilih narasi dan pradigma politik ekonomi yang lain? John Perkins dalam bukunya “The Economic Hit Man” dan juga semakin terang berderang melalui buku Tim Weiner “Membongkar Kegagalan CIA : Spionase Amatiran Sebuah Negara Adi Daya-Gramedia 2008 (yang menjadi perhatian utama saya bukan keamatiran CIA, tetapi fakta telanjang tentang apa yang dilakukan CIA dan pemerintah Amerika…………
bunuh, beli-sogok, danai aksi militer (pemberontakan hingga kudeta), hingga cuci otak intelektual pecinta tipu-tipu kapitalisme neoliberal yang nyatanya diingkari guru-gurunya sendiri.
Dan Paman Sam adalah negri yang terus menerus memusuhi ‘the other’ (memproduksi dan mereproduksi musuh), bermegah diri, membangun benteng-benteng, menciptakan kesetiaan konyol dan semangat chauvinistik warganya.
Malangnya Karl Marx yang menghantui Pam Sam yang dikiranya sudah mati sejak runtuhnya tembok berlin dan runtuhnya pemerintah komunis di Uni Soviet yang dirayakan dengan megah oleh Fukuyama melalui “The End Of History” masih terus hidup dan berkembang sesuai dengan konteks zamannya.
Bahkan ini terjadi di halaman belakang negeri Paman Sam, wilayah yang dalam kurun waktu panjang berada dibawah kendali mereka dan wilayah yang dihisapnya yakni Amerika Latin. Pasang naik pemerintah-pemerintah yang kental dengan élan kerakyatan kita sebut saja sosialisme baru Amerika Latin. Wajah sosialisme yang egaliter sekaligus demokratis, banyak diantaranya bertumbuh melalui persinggungannya dengan ‘teologi pembebasan’, inilah yang lebih menakutkan bagi Paman Sam. Pemerintah kiri yang menang tidak melalui senjata, kekerasan, tetapi menang melalui kotak suara dan kesadaran beriman yang baru ‘option for the poor’
Sementara itu produksi dan reproduksi musuh baru diwakili oleh Huntington ketika dia memangggungkan benturan peradaban masyarakat yang lain (Islam dan Cina) vs Barat.
Kembali meminjam Thomas L Friedman ini kisah tentang dua angka penuh makna 9 dan 11. 11/9 (9 November) yakni tanggal penghancuran tembok Berlin dan 9/11 aksi terorisme yang menghancurkan World Trade Center. Silahkan anda merenungkan tentang kedua tanggal penting dalam sejarah ini, dan meneguhkan tekad kita untuk terciptanya dunia yang adil dan damai. Ingatlah pula ‘the power tend to corrupt’ entah itu disisi kanan atau yang berada di sisi kiri atau disisi manapun.
Dan saya yakin kita harus temukan keseimbangan antara liberte, egalite, fraternite untuk dunia baru itu……….
Inilah yang saya katakan hantu komunisme, reproduksi musuh yang aneh di batok kepala. Hantu itu adalah bagian dari kodrat dirinya yang ditolak dan diingkari. Hantu dalam rupa pengingkaran atas kodrat bahwa ada sisi baik di dalam diri manusia, alih-alih hanya homo economicus atau ekstrimnya binatang ekonomi dengan hukum rimba persaingan bebasnya. Bahwa ada aspek egaliter dan fraternite dalam eksistensi kemanusiaan, panggilan hidup dan fitrah manusia, bukan hanya mengumbar liberte dengan mengabaikan dua lainnya.
Karena dengan mengagung2kan liberte dan monomer-sekiankan egalite dan fraternite akan sampai pada cerita tentang keserakahan dan ketamakan sebagai iman vis a vis dengan keimanan ‘option for the poor’, iman untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya
bagian pertama artikel ini silah klik
Jumat, 07 November 2008
Edisi Biografi Majalah Tempo : Politik Mohammad Natsir di Tengah Dua Rezim
Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman
simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal
Sebuah Pemberontakan tanpa Drama
Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood: perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir yang di luar dugaan, klimaks. Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.
Lelaki dari Lembah Gumanti
Masa kecil Mohammad Natsir dihabiskan di berbagai tempat. Mulai dari Alahan Panjang, Maninjau, Solok, hingga Padang. Tempo mengunjungi beberapa tempat di antaranya.
Dendam Anak Juru Tulis
Natsir sempat ditolak masuk sekolah dasar Belanda. Tak bayar iuran, ia pernah belajar kucing-kucingan.
Menunggu Beethoven di Homan
Di Bandung, sekolah Belanda dan dunia pergerakan membentuk jiwa perlawanan Natsir. Kutu buku yang suka menunggu orkes Homan.
Setelah Diskusi Sore di Kampung Keling
Di Bandung, jalan hidup Natsir berbelok. Perjumpaannya dengan A. Hassan dan keaktifannya di organisasi Islam membuat Natsir memutuskan menolak beasiswa ke Belanda. Ia pun mendirikan sekolah Islam modern pertama di Indonesia.
Bersikap Melalui Tulisan
Natsir gencar mengkritik kaum nasionalis yang merendahkan Islam di majalah Pembela Islam. Tapi dia juga membela Soekarno
Saat Mesra dengan Bung Karno
Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan. Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.
Menteri dengan Jas Bertambal
Natsir membiasakan keluarganya hidup bersahaja. Dia sendiri memberikan teladan
Arsitek Negara Kesatuan
Mosi Integral merupakan karya utama Natsir sebagai bapak bangsa. Paduan kejelian membaca situasi dan kepiawaian melakukan lobi.
Bung Besar dan Menteri Kesayangan
Soekarno dan Partai Nasional Indonesia mendongkel kabinet Natsir. Masyumi dan Partai Komunis Indonesia seperti minyak dan air.
Kalau Aku Mati, Ikuti Natsir
Berbagai cara dilakukan Natsir untuk melunakkan hati Kartosoewirjo. Kendati gagal, Kartosoewirjo tetap menghormatinya.
PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis
Dalam Masa Pengasingan
Keterlibatan dengan PRRI membuat Natsir dan keluarga harus meninggalkan Jakarta setelah memanasnya konflik politik dengan pemerintah Bung Karno. Mereka mengarungi belantara Pasaman, Sumatera Barat.
Seorang Besar dengan Banyak Teman
Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.
Mohammad Natsir
Adnan Buyung Nasution:
Dasar Negara Islam tak Bisa Dipaksakan
Tangis untuk Mangunsarkoro
Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.
Mohammad Natsir, Pemikir-Negarawan
Surat untuk Tengku Abdul Rahman
Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.
Baju Pengantin buat Bambang
Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu sering saling berkirim penganan.
Natsir, Politikus Intelektual
Berpetisi tanpa Caci Maki
Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50 menunjukkan ia demokrat sejati.
Generator Lapangan Dakwah
Setelah Soekarno melarang Masyumi dan Soeharto menolak memulihkannya, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Giat bersuara antisekularisasi.
Aba, Cahaya Keluarga
Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan tersirat.
Semua Bermula di Jalan Lengkong
Natsir menggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia. Memadukan pendidikan Barat dan Timur.
Beberapa Kenangan
Belasan tahun berpulang, Natsir masih dikenang secara khusus dalam ingatan banyak orang. Berikut ini beberapa petikan pengalaman sejumlah tokoh yang mengenal Natsir secara pribadi.
simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal
Sebuah Pemberontakan tanpa Drama
Hidupnya tak terlalu berwarna. Apalagi penuh kejutan ala kisah Hollywood: perjuangan, petualangan, cinta, perselingkuhan, gaya yang flamboyan, dan akhir yang di luar dugaan, klimaks. Mohammad Natsir menarik karena ia santun, bersih, konsisten, toleran, tapi teguh berpendirian. Satu teladan yang jarang.
Lelaki dari Lembah Gumanti
Masa kecil Mohammad Natsir dihabiskan di berbagai tempat. Mulai dari Alahan Panjang, Maninjau, Solok, hingga Padang. Tempo mengunjungi beberapa tempat di antaranya.
Dendam Anak Juru Tulis
Natsir sempat ditolak masuk sekolah dasar Belanda. Tak bayar iuran, ia pernah belajar kucing-kucingan.
Menunggu Beethoven di Homan
Di Bandung, sekolah Belanda dan dunia pergerakan membentuk jiwa perlawanan Natsir. Kutu buku yang suka menunggu orkes Homan.
Setelah Diskusi Sore di Kampung Keling
Di Bandung, jalan hidup Natsir berbelok. Perjumpaannya dengan A. Hassan dan keaktifannya di organisasi Islam membuat Natsir memutuskan menolak beasiswa ke Belanda. Ia pun mendirikan sekolah Islam modern pertama di Indonesia.
Bersikap Melalui Tulisan
Natsir gencar mengkritik kaum nasionalis yang merendahkan Islam di majalah Pembela Islam. Tapi dia juga membela Soekarno
Saat Mesra dengan Bung Karno
Hubungan Natsir dan Soekarno amat akrab di awal kemerdekaan. Kepentingan negara di atas perbedaan pendapat pribadi.
Menteri dengan Jas Bertambal
Natsir membiasakan keluarganya hidup bersahaja. Dia sendiri memberikan teladan
Arsitek Negara Kesatuan
Mosi Integral merupakan karya utama Natsir sebagai bapak bangsa. Paduan kejelian membaca situasi dan kepiawaian melakukan lobi.
Bung Besar dan Menteri Kesayangan
Soekarno dan Partai Nasional Indonesia mendongkel kabinet Natsir. Masyumi dan Partai Komunis Indonesia seperti minyak dan air.
Kalau Aku Mati, Ikuti Natsir
Berbagai cara dilakukan Natsir untuk melunakkan hati Kartosoewirjo. Kendati gagal, Kartosoewirjo tetap menghormatinya.
PRRI: Membangun Indonesia tanpa Komunis
Dalam Masa Pengasingan
Keterlibatan dengan PRRI membuat Natsir dan keluarga harus meninggalkan Jakarta setelah memanasnya konflik politik dengan pemerintah Bung Karno. Mereka mengarungi belantara Pasaman, Sumatera Barat.
Seorang Besar dengan Banyak Teman
Natsir dipuji sebagai pendengar yang sabar. Hidupnya tak pernah sepi dari kawan dengan berbagai sifat dan aliran politiknya.
Mohammad Natsir
Adnan Buyung Nasution:
Dasar Negara Islam tak Bisa Dipaksakan
Tangis untuk Mangunsarkoro
Natsir dikenal sebagai pejuang politik Islam yang gigih. Dan dia penganjur terdepan pergaulan multikultural.
Mohammad Natsir, Pemikir-Negarawan
Surat untuk Tengku Abdul Rahman
Dari dalam tahanan, Natsir mendorong pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia. Orde Baru tak membalas jasa itu.
Baju Pengantin buat Bambang
Hubungan Natsir dan Soeharto tergolong dingin. Tapi kedua putri tokoh itu sering saling berkirim penganan.
Natsir, Politikus Intelektual
Berpetisi tanpa Caci Maki
Suara kritis Natsir tak lekang oleh usia tua. Aktivitasnya di Petisi 50 menunjukkan ia demokrat sejati.
Generator Lapangan Dakwah
Setelah Soekarno melarang Masyumi dan Soeharto menolak memulihkannya, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Giat bersuara antisekularisasi.
Aba, Cahaya Keluarga
Demokratis dalam mendidik anak-anak, Natsir selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan tersirat.
Semua Bermula di Jalan Lengkong
Natsir menggagas lahirnya perguruan tinggi swasta Islam di Indonesia. Memadukan pendidikan Barat dan Timur.
Beberapa Kenangan
Belasan tahun berpulang, Natsir masih dikenang secara khusus dalam ingatan banyak orang. Berikut ini beberapa petikan pengalaman sejumlah tokoh yang mengenal Natsir secara pribadi.
Edisi Biografi Majalah Tempo : Tamasya Sejarah Bersama Muhammad Hatta
Simak pula : Tan Malaka, M. Natsir, Mohammad Hatta, DN Aidit, Amir Sjarifudin, Sutan Sjahrir, Njoto, Untung, Sjam Kamaruzaman
simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal
Tamasya Sejarah Bersama Hatta
Dia yang berjuang dengan seluruh hidup dan ketajaman pena.
Hatta, Buku yang Tak Pernah Tamat Dibaca
Bukit Tinggi dan Padang membentuk fondasi kesadaran religius dan politik Hatta dalam tahun-tahun pertumbuhannya. Dalam rumah rumah kayu tempat ia dilahirkan, surau tua, bahkan perpustakaan yang penuh jelaga, roh anak Minang itu tetap hidup dalam ruang dan waktu masa silam.
Karena Kasih Sepanjang Jalan
Betawi mempertemukan Mohammad Hatta dengan Mak Etek Ayub Rais, anak sahabat kakeknya. Saudagar perantau Minang ini mengabaikan rasa takutnya sendiri untuk Hatta.
Surat buat Bung Hatta
Kisah yang Tertinggal di Sudut Rotterdam
Di Belanda, Hatta mematangkan diri sebagai pemikir dan aktivis gerakan. TEMPO menapaki kembali beberapa tempat yang dulu pernah disinggahi proklamator itu.
Bersama Biko dan Zapata, Hatta Mengudap 'Kroketten' di Belanda
Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh ternama dunia lainnya menjadi nama jalan di Belanda.
Roti dan Dongeng Arab di Klein Europeesch Stad
Hari-Hari Bersama Om Kacamata
Di Lereng Gunung Menumbing
Bagi warga Bangka, teladan dan buah gagasan Hatta bak gugusan bintang yang menerangi langit kelam.
Beberapa Jam di Tanah Buangan
Sebuah Penjara Tak Bertepi
Digul memang bukan Gulag. Tapi bukan kekejaman yang membunuhmu, melainkan kebosanan dan kebosanan….
Kisah Foto yang Menyimpan Magma
Tak seperti Sukarno, Hatta bukanlah obyek foto yang bergelora. Kekuatan terletak pada konteks sejarah foto-foto itu.
Berburu Potret
Koleksi foto Hatta berserakan di banyak tempat. Ada yang terawat rapi, ada pula yang merana nasibnya.
Yang Berumah di Tepi Air
Dwitunggal dan Dwitanggal
Hatta adalah pengkritik paling tajam sekaligus sahabat hingga akhir hayat Sukarno.
Perhelatan Sederhana untuk Si Bung
Dengan biaya minim, pelbagai kegiatan diadakan untuk memperingati seabad Bung Hatta. Tujuannya adalah memperkenalkan kembali sosok dan pemikirannya.
Mohammad Hatta: Antara Ide Agama dan Kebangsaann
Dia yang Tak Pernah Tertawa
Hatta dianggap sosok yang serius. Justru karena itu, ia jadi lucu.
Bung Hatta dan Demokrasi
simak pula : 80 Tahun Sumpah Pemuda, Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal
Tamasya Sejarah Bersama Hatta
Dia yang berjuang dengan seluruh hidup dan ketajaman pena.
Hatta, Buku yang Tak Pernah Tamat Dibaca
Bukit Tinggi dan Padang membentuk fondasi kesadaran religius dan politik Hatta dalam tahun-tahun pertumbuhannya. Dalam rumah rumah kayu tempat ia dilahirkan, surau tua, bahkan perpustakaan yang penuh jelaga, roh anak Minang itu tetap hidup dalam ruang dan waktu masa silam.
Karena Kasih Sepanjang Jalan
Betawi mempertemukan Mohammad Hatta dengan Mak Etek Ayub Rais, anak sahabat kakeknya. Saudagar perantau Minang ini mengabaikan rasa takutnya sendiri untuk Hatta.
Surat buat Bung Hatta
Kisah yang Tertinggal di Sudut Rotterdam
Di Belanda, Hatta mematangkan diri sebagai pemikir dan aktivis gerakan. TEMPO menapaki kembali beberapa tempat yang dulu pernah disinggahi proklamator itu.
Bersama Biko dan Zapata, Hatta Mengudap 'Kroketten' di Belanda
Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh ternama dunia lainnya menjadi nama jalan di Belanda.
Roti dan Dongeng Arab di Klein Europeesch Stad
Hari-Hari Bersama Om Kacamata
Di Lereng Gunung Menumbing
Bagi warga Bangka, teladan dan buah gagasan Hatta bak gugusan bintang yang menerangi langit kelam.
Beberapa Jam di Tanah Buangan
Sebuah Penjara Tak Bertepi
Digul memang bukan Gulag. Tapi bukan kekejaman yang membunuhmu, melainkan kebosanan dan kebosanan….
Kisah Foto yang Menyimpan Magma
Tak seperti Sukarno, Hatta bukanlah obyek foto yang bergelora. Kekuatan terletak pada konteks sejarah foto-foto itu.
Berburu Potret
Koleksi foto Hatta berserakan di banyak tempat. Ada yang terawat rapi, ada pula yang merana nasibnya.
Yang Berumah di Tepi Air
Dwitunggal dan Dwitanggal
Hatta adalah pengkritik paling tajam sekaligus sahabat hingga akhir hayat Sukarno.
Perhelatan Sederhana untuk Si Bung
Dengan biaya minim, pelbagai kegiatan diadakan untuk memperingati seabad Bung Hatta. Tujuannya adalah memperkenalkan kembali sosok dan pemikirannya.
Mohammad Hatta: Antara Ide Agama dan Kebangsaann
Dia yang Tak Pernah Tertawa
Hatta dianggap sosok yang serius. Justru karena itu, ia jadi lucu.
Bung Hatta dan Demokrasi
Kamis, 06 November 2008
Standar Ganda Soal Bailout dan Krisis Keuangan : Obama dan McCain Sami Mawon (Sama Saja) ?
Sumber : http://indoprogress.blogspot.com/
“Look, I am a pro-growth, free-market guy. I love the market.” Barrack Obama
20 penyumbang dana terbesar utama Obama antara lain, Goldman Sachs (#1 at $692,000), Citigroup (#3 at $449,000), JP Morgan Chase (#4 at $405,000), Lehman Bros. (#10 at $371,000), dan Morgan Stanley (#16 at $319,000). Perlu diketahui Goldman Sachs menyumbang tiga kali terhadap Obama ketimbang terhadap McCain dan Citigroup menyumbang dua kali lebih besar kepada Obama ketimbang yang diberikannya kepada McCain. Sementara bank investasi Morgan Stanley, memberikan dana $20,000 lebih besar kepada Obama ketimbang yang diterima oleh McCain dari penyumbang terbesarnya, bank investasi dan perusahaan broker Merrill Lynch.
Sebagai pembanding, sejak Agustus lalu, 20 penyumbang terbesar McCain adalah Merrill Lynch (#1 at $298,000); Citigroup (#2 at $209,000); Morgan Stanley (3 at $233,000); Goldman Sacs (4 at $208,000); Credit Suisse Group (8 at $150,000); UBSAG (10 at $140,000); PriceWaterhouseCooper (11 at $140,000); Bank of America (13 at $129,000); Wachovia (14 at $122,000); Lehman Bros (15 at $116,000), Bear Stearns (19 at $99,000), dan Pinnacle West (20 at $98,000).***
Silahkan baca selanjutnya artikel Coen H Pontoh Mengapa Obama dan Cain Setuju Bailout
baca juga
Krisis Ekonomi Global dan Sosialisme buat Kaum Kaya
Pemerintah AS : Kaisar Telanjang Pesuruh Korporasi
Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar
Krisis Keuangan Global : Drama Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala
“Look, I am a pro-growth, free-market guy. I love the market.” Barrack Obama
20 penyumbang dana terbesar utama Obama antara lain, Goldman Sachs (#1 at $692,000), Citigroup (#3 at $449,000), JP Morgan Chase (#4 at $405,000), Lehman Bros. (#10 at $371,000), dan Morgan Stanley (#16 at $319,000). Perlu diketahui Goldman Sachs menyumbang tiga kali terhadap Obama ketimbang terhadap McCain dan Citigroup menyumbang dua kali lebih besar kepada Obama ketimbang yang diberikannya kepada McCain. Sementara bank investasi Morgan Stanley, memberikan dana $20,000 lebih besar kepada Obama ketimbang yang diterima oleh McCain dari penyumbang terbesarnya, bank investasi dan perusahaan broker Merrill Lynch.
Sebagai pembanding, sejak Agustus lalu, 20 penyumbang terbesar McCain adalah Merrill Lynch (#1 at $298,000); Citigroup (#2 at $209,000); Morgan Stanley (3 at $233,000); Goldman Sacs (4 at $208,000); Credit Suisse Group (8 at $150,000); UBSAG (10 at $140,000); PriceWaterhouseCooper (11 at $140,000); Bank of America (13 at $129,000); Wachovia (14 at $122,000); Lehman Bros (15 at $116,000), Bear Stearns (19 at $99,000), dan Pinnacle West (20 at $98,000).***
Silahkan baca selanjutnya artikel Coen H Pontoh Mengapa Obama dan Cain Setuju Bailout
baca juga
Krisis Ekonomi Global dan Sosialisme buat Kaum Kaya
Pemerintah AS : Kaisar Telanjang Pesuruh Korporasi
Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar
Krisis Keuangan Global : Drama Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala
Rabu, 05 November 2008
180 Free E-Book Kritis Untuk Transformasi Sosial
Mohon kesediaannya untuk menyebarluaskan link bacaan-bacaan ini untuk tujuan pendidikan, penyadaran publik, pembelaan warga dan transformasi sosial. Serta mohon informasinya bila kawan-kawan mengetahui atau bahkan organisasi tempatnya bekerja memiliki e-Book Free yang kritis dan baik lainnya. Syukur-syukut kawan-kawan pimpinan NGO merelakan buku-buku atau riset-risetnya di onlinekan. Malahan ini merupakan terobosan untuk percepatan diseminasi informasi dan pengetahuan.
Terima kasih, untuk lembaga-lembaga dan para penulis yang telah memungkinkan penyebaran buku-buku/bacaan secara online dan gratis.
salam pembebasan
andreas iswinarto
kerja.pembebasan@gmail.com
Pendidikan Popular : Membangun Kesadaran Kritis
Penyunting : Mansour Fakih, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo
Kontributor : Russ Dilts Read Book 2000
Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis
Judul Asli:Stepping Forward
Penulis: Victoria Johnson, Edda Ivan-Smith, Gill Gordon, Pat Pridmore, Patta Scot
Penerjemah:Harry Prabowo dan Nur Cholis, Insist Press
Kampanye Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendidikan yang Berperspektif HAM
Kampanye Komnas HAM
Modul Pelatihan Analisa Gender dan Anggaran Berkeadilan Gender
OLEH Edriana Noerdin, Dkk.
Pendidikan Pemberdayaan
OLEH Information and Consultations Women's Centers
Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi Sumber : Indoprogress
Land Reform Desa
Penulis: Irwan Nirwana, Boy Frido, Noer Fauzi, Dony Hendro
Dusta Industri Pangan
Judul Asli:Nourrir le Monde ou L'agrobusiness, Enquete Sur Monsanto
Penulis: Isabelle Delforge Penerjemah:Sonya Sondakh Sumber : Insist Press
Bisnis Kehidupan
Disunting oleh: Tim REaD Book
Ekologi, Kapitalisme, Sosialisasi Alam
Walhi
Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara
Naskah ini pernah dipublikasikan di Jurnal SEDANE dan kemudian dimuat kembali untuk IndoProgress, atas ijin penulis
Vedi R Hadiz
Tahun yang Tak Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65
Institut Sejarah Sosial Indonesia bersama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK)
© John Roosa, Ayu Ratih, Hilmar Farid
Cetakan Pertama: Januari 2004
ISBN 979-8981-26-X
=====================================================================================
Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia
## andreas iswinarto ##
silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua
==================================================================================
Hak Asasi Manusia Minim Dukungan Politik
Penerbit : Elsam
Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Sumber : YLBHI Editor: Restu Mahyuni
HAK-HAK NORMATIF BURUH/PEKERJA DALAM TIGA PAKET UNDANG-UNDANG PERBURUHAN
OLEH Divisi Buruh Lembaga Bantuan Hukum - Bali
Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas
James Petras (indoPROGRESS)
SATU DEKADE REFORMASI: Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia
Studi DEMOS
DARI REPRESENTASI ELITIS MENUJU REPRESENTASI POPULAR
Studi DEMOS
Reason in Revolt
Alan Woods dan Ted Grant
Propaganda, Kuasa, Dan Pengetahuan
Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, Suatu Penelusuran Awal
Ignatius Haryanto Sumber : Indoprogress
Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial
Yanuar Nugroho
Konflik dan Ide Jurnalisme Perdamaian
OLEH Stanley
Media untuk Pengembangan Komunitas
OLEH Suranto, Hanif
Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Radio Prima dan BMC
OLEH Errol Jonathan dan Tracy Pasaribu
BACAAn LIAR": BUDAYA DAN POLITIK PADA ZAMAN PERGERAKAN
oleh Razif
sumber : http://members.fortunecity.com/edicahy/
14 Buku Tan Malaka\
Karya-Karya Che Guevara
Kumpulan Catatan Pinggir Gunawan Muhamad
Dunia Puisi Joko Pinurbo
Kabar Berita-Kumpulan Tulisan tentang Pramoedya Ananta Tour
Semua Bisa Seperti Jembrana: Kisah Sukses sebuah Kabupaten Meningkatkan Kesejahteraan Rakyatnya
Fund Raising ala Media
OLEH Hamid Abidin, PIRAC
Bukan Perempuan Biasa (Majalah Tempo)
100 Tahun Kebangkitan Nasional : Indonesia Yang Kuimpikan dalam 100 Teks (Majalah Tempo)
G 30 S dan Peran Aidit (Majalah Tempo)
Belajar dari Sejarah Sebuah Jalan : 200 Tahun Jalan Raya Pos Anjer-Panaroekan (Kompas)
Buku Online – Terbitan Kontras
Konvensi Ham Internasional
mencakup :
Deklarasi HAM
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
Protokol Tambahan Kedua Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Untuk Penghapusan Hukuman Mati
Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
Protokol Tambahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
Konvensi Hak-Hak Anak
Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindak Penghilangan Secara Paksa
Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat
Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Paksa
Kesempatan yang Hilang, Janji yang tak Terpenuhi - Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984
Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM di Aceh
HAM Belum Jadi Etika Politik
Aceh Damai Dengan Keadilan
Menolak Impunitas Serangkaian Prinsip perlindungan dan pemajuan HAK ASASI MANUSIA Melalui Upaya memerangi Impunitas Prinsip-prinsip hak korban
Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia
Laporan Penelitian Bisnis Militer di Perusahaan Minyak Bojonegoro-Jawa Timur
Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga : "Laporan Penelitian Ketelibatan Bisnis Militer Dalam Bisnis Di Bojoneogro bouven Digoel dan Poso"
MEREKA BILANG DI SINI TIDAK ADA TUHAN; SUARA KORBAN TRAGEDI PRIOK
Buku Online –Terbitan Yayasan Tanah Merdeka
Agama dan Suku:
Kepemilikan dan Penguasaan Usaha Pertanian Di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah
Marmer, Migas, dan Militer
Di Ketiak Sulawesi Timur : Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor
KETIKA PETANI ANGKAT BICARA, DENGAN SUARA DAN MASSA:
Belajar dari Sejarah Gerakan Petani di Indonesia dan Amerika Selatan
PEREDARAN ILEGAL SENJATA API DI SULAWESI TENGAH
INCO : RAHMAT ATAU PETAKA ?
Buku Online Terbitan JKPP
Buku Seri Panduan Pemetaan Partisipatif Pemetaan dengan Kompas : Terbitan JKPP
Buku Online – Terbitan IRE Jogjakarta
NEOLIBERALISME MENGGOYANG AGAMA
POLITIK PERLAWANAN
KRISIS DEMOKRASI LIBERAL
PRO POOR BUDGETING:
Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan
DAERAH BUDIMAN: Prakarsa dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan
BENIH PERUBAHAN DI ATAS FONDASI POLITIK YANG RAPUH
(Studi tentang Politik Anggaran Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara)
Buku Online : Terbitan ELSAM
Laporan Lengkap Komisi Kebenaran dan Penerimaan Timor Leste (CAVR)
Buku Online – Terbitan ICW
Roadmap KPK 2007-2011 : Menuju Pemberantasan Korupsi yang Lebih Efektif
Adnan Topan Husodo- ICW dan Koalisi Pemantau Peradilan, 2008
Utang yang Memiskinkan : Studi Kasus Proyek Bank Dunia di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah
Coen Husain Pontoh, Ade Irawan, Adnan Topan Husodo, Heni Yulianto, Sholihatun Kiptiyah ICW, April 2002
Berkah Proyek Hibah : Studi Kasus Proyek Dombo Sayung Floodway dan Punggur Irrigarion Project
Ade Irawan, Solihatun Kiptiyah, Denda Alamsyah ICW, Januari 2004
Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan
Susanti Adi Nugroho [et al] ; editor : Emerson Yuntho [et al] ICW, 2003
Bisnis Militer Mencari Legitimasi
Danang Widoyoko, Irfan Muktiono (alm), Adnan Topan Husodo, Barly Haliem Noe, Agung WijayaICW, 2003
Mendagangkan Sekolah : Studi Kebijakan Manjemen Berbasis Sekolah (MBS) di DKI Jakarta
Ade Irawan, Eriyanto, Luki Djani, Agus Sunaryanto ICW, Mei 2004
Buku Online – Terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi
Panduan Praktis Pemantauan Legislasi
Bobot Kurang Janji Masih Terutang
Panduan Hukum Di Indonesia 2006
Catatan Akhir tahun PSHK tentang Kinerja Legislasi tahun 2005
Panduan Praktis Pemantauan Legislasi
Hak Masyarakat di Bidang Identitas, 2002
Diskursus tentang Civil Society
Mafia Barkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia
Manifesto Ekonomi Rakyat Pekerja
Gerakan Serikat Buruh : Dari Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru
Pekalongan Dari 1830-1970 : Transformasi Petani Menjadi Buruh Perkebunan
Mozaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe
Istrumen Kajian Hak-Hak Kesehatan Perempuan
Buku Panduan Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah
Dari Desa Ke Desa - Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam
Perjuangan Perempuan Nelayan Morodemak untuk Keluarga dan Masyarakat Nelayan
Pembangunan untuk Siapa? Dampak Reklamasi Pantai terhadap Perempuan Nelayan dan Anak di Pantai Utara Jakarta
Warga Pesisir, Haruskah Tersingkir?
Tokalekaju - Di Bawah Kaki Langit Jantung Sulawesi
Raksasa Dasamuka: Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Ketidakadilan di Indonesia
Tau Taa Wana Bulang : Bergerak Untuk Berdaya
3 Seri Buku : Global Warming
Global Green Charter – Piagam Kaum Hijau Sedunia
3 E-Book Foum Desa (harus mendaftar dulu untuk login)
Modul APBDes Partisipatif, Buku Pintar Alokasi Dana Desa, Studi Alokasi Dana Desa
Buku-buku Prof Jimly Asshiddiqie
Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1
Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II
Perihal Undang-Undang
Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi
Hukum Acara Pengujian Undang-undang
Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia
Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum
Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi
Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung
Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional
Menentang Globalisme Imperialis : Pengantar Ekonomi-Politik Perburuhan
Kursus Pemula Untuk Buruh
Ideologi Politik Serikat Buruh
PAKTA SOSIAL BERBASIS BURUH: MUNGKINKAH?
Penguasaan Dan Pendistribusian Lahan Oleh Rakyat
BEKERJA BERSAMA ANGGOTA SERIKAT PETANI PASUNDAN DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA1
Perjuangan Federasi Serikat Tani Dunia La Via Campesina
TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TRANSFORMASI SOSIAL: SUATU PENDEKATAN BUDAYA
PEMBELAJARAN BUDIDAYA PADI EKOLOGIS BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
“REVOLUSI BIJI MINYAK” : Dari Konversi Lahan Menuju Konversi Pangan
Ekonomi Politik Pembaruan Desa
PERBEDAAN PERSEPSI MENGENAI PENGUASAAN TANAH DAN AKIBATNYA TERHADAP MASYARAKAT PETANI DI SUMATERA TIMUR
KEMAJUAN EKONOMI, REFORMASI AGRARIA DAN LAND REFORM DI PEDESAAN
Kepemilikan Tanah Di Sumatera Utara Tahun 1950a
Kehidupan Tanpa Minyak: Masa Depan yang Nyata
Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)1
Reformasi Hutan pasca era Suharto
Menjala Ikan Terakhir
Hukum Lokal Sebagai Media Perlawanan
Penggambaran GERWANI sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan
KUNTILANAK WANGI: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950
Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial
Feminisme Ilmu Pengetahuan
Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan
Lekra vs Manikebu
Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan
Kekerasan Indonesia dalam Sastra Peristiwa
LAGU PROPAGANDA DALAM REVOLUSI INDONESIA: 1945-1949
Jurnalisme Patriotis: Solusi atau Kemunduran?!
Rajawali Berlumuran Darah : Karya-karya Eksil Utuy Tatang Sontani
Negara dan Klas di Bawah Kapitalis Pinggiran
Sejarah dan Struktur Sosial Dalam Kajian Indonesia Kontemporer
KRISIS DAN UNDERGROUND ECONOMY DI INDONESIA
Masalah Perdagangan Bebas
Globalisasi dan Perlawanan
Kolonialisme, Tahap-tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial
Upah, Harga dan Laba
Negara, Masyarakat dan Ekonomi
Masalah Ekonomi Indonesia
Kapitalisme Serta Produksi Barang Dagangan Di Jawa
Penanaman Modal Asing Berarti Memperkuat Kedudukan Imperialisme di Indonesia
Negara Kolonial dalam Baju Baru
MILITER DAN KAPITALISME ERSATZ: BISNIS ABRI PADA MASA ORDE BARU
Kebijakan Pemerintah atas Modal Asing Pasca Proklamasi
Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara : Sebuah Catatan Penelitian
Jagoan dan Bajingan di Jakarta Tahun 1950-an
Nomor Satu Amerika : Monopoli Merkantilis
Spektrum Kemerdekaan Indonesia: Sebuah tinjauan selektif
Aliran Komunis: Sejarah Dan Penjara
Sosialisme Utopian
Pledoi Sudisman
Indonesiaku, Indonesiamu
Marxisme Ilmu dan Amalnya
Menjelang Seabad NU: Di Tengah Neoliberalisme Masyarakat Nahdliyin Mau ke Mana?
Perdagangan, Globalisasi dan Perjuangan Melawan Kemiskinan
Kerja Upahan dan Kapital
Amir Sjarifuddin Antara Negara dan Revolusi
Dari Kiri Menjadi Kanan : Pergeseran Ideologi Semaoen dalam “Tenaga Manusia”
Demiliterisasi dan Keadilan Transisional dalam Proses Demokratisasi di Indonesia
Penilaian Demokratisasi di Indonesia (276 hal)
Mengkaji Ulang Good Governance
Badan Perwakilan Desa: Arena Baru Kekuasaan dan Demokrasi Desa1
Kewargaan, Partisipasi dan Akuntabilitas: Sebuah Pengantar
Partisipasi Politik Lokal di Sumatera Barat
Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik & Demokrasi Lokal
KERETA APIKU SAYANG, KERETA APIKU MALANG
KERETA APIKU SAYANG, KERETA APIKU MALANG
Reformasi di Indonesia Sebagai Proyek Neoliberal
Politik Minyak Hegemoni Imperialis AS
Pembebasan Nasional atau Nasionalisme
Biografi Sutan Syahrir
Biografi M Natsir
Biografi Muhammad Hatta
Biografi DN Aidit
Bung Karno : 100 Tahun Dalam Sunyi
silah tengok pula url ini
397 Free e-Book dari BUKU-e LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Statistik : 588 penulis dari 397 judul buku di 60 bidang kajian dengan total 83.728 halaman
1,5 juta Buku Online (E-Book) Gratis Dari The Universal Digital Library
Senin, 03 November 2008
Kado Raksasa : Trilogi Lekra dan Kronik Seabad Kebangkitan Nasional.
Kado Gila Kaum Muda Untuk Kebangkitan Indonesia
sebuah ikhtiar melawan lupa dari sebuah negeri yang disebut-sebut mengidap penyakit akut amnesia….. (I:BOEKOE)
baca juga
Orang-orang Lekra Itu Cendekiawan Organik yang Dihilangkan Paksa dalam Gerakan Intelektual Indonesia (Wawancara Asep Sambodja dengan penyusun buku Lekra Tak Membakar Buku, Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan
Tim kerja -Kronik Kebangkitan Indonesia- , yang bekerja di bawah naungan Indonesia Buku (I:BOEKOE) telah meluncurkan hasil kerja raksasanya bulan Mei lalu , Kerja keras belasan anak muda berusia di bawah 25 tahun selama 1,5 tahun kini telah berbuah 21 buku dengan ketebalan 1.7 meter. Tim Kerja I:BOEKOE juga menggarap riset dan penulisan intensif Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007), Tanah Air Bahasa : Seratus Jejak Pers Indonesia, Seabad Pers Perempuan (1908-2008).
Selain itu dasyatnya pula 2 orang dari tim kerja ini yakni Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan secara berbarengan juga menggarap proyek mereka berdua berupa 3 buku dasyat Trilogi Lekra Tidak Membakar Buku. Buku-buku itu adalah Lekra Tak Membakar Buku : Suara Senyap Lembar kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, Gugur Merah : Sehimpunan Puisi Harian Rakjat-Lekra dan Laporan dari Bawah : Sehimpunan Cerita Pendek Harian Rakjat –Lekra. Coba simak di dalam Lekra Tidak Membakar Buku kedua anak muda ini melakukan liputan menyeluruh yang diriset dari sekitar 15 ribu artikel kebudayaan yang terserak.
Dirgahayu kaum muda!
NB.
Bila saya sempat menulis 2008 : Tahun Emas Penemuan Sejarah Nusantara dan Sejarah Indonesia : Dasawarsa Emas Pembongkaran Pemalsuan Sejarah (2000-2010) maka untuk anak-anak muda inilah penghargaaan tertinggi saya berikan. Salute!
Peluncuran Kronik Kebangkitan Indonesia (1908-2008)
http://klipingbuku.blogspot.com/2008/05/peluncuran-kronik-kebangkitan-indonesia.html
Hari ini, 20 Mei 2008, di antara pusparagam acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang sudah berusia seabad, di Jl Veteran I/32 Jakarta Pusat, dilangsungkan acara sederhana, peluncuran buku Kronik Seabad Kebangkitan Indonesia (1908-2008). Hadir sebagai pembicara adalah Anhar Gongong dan JB Sumarlin. Keduanya dalam acara itu bersepakat bahwa 21 buku yang diluncurkan dengan ketebalan 1.7 meter itu bahwa ini adalah projek raksasa. "Saya tak yakin bahwa ada sejarawan yang melakukan hal seraksasa ini. Hanya orang gila yang bisa melakukannya," kata Anhar Gonggong. "Saya takjub dengan kegiatan anak-anak ini. Belum ada buku seperti ini," tandas JB Sumarlin yang malam peluncuran tampak kalem dan mencoba menceritakan peran dia dalam kancah politik-ekonomi Orde Baru. Dalam Kronik Kebangkitan Indonesia, nama Sumarlin memang menjadi salah satu bintang.
Inilah riwayat buku Kronik Kebangkitan Indonesia itu. Dikerjakan bahu-membahu belasan anak muda berusia di bawah 25 tahun. Proyek sejenis pernah dilakukan Pramoedya Ananta Toer: menyusun kronik tentang Indonesia. Bedanya, jika Pram hanya menyusun kronik sepanjang empat tahun, belasan anak muda tadi menyusun kronik dari 1908-2008.
Salah satu karya Pramoedya--yang ironisnya tak banyak diapresiasi publik layaknya prosa-prosa yang ia tulis—adalah “Kronik Revolusi Indonesia”. Karya Pramoedya itu terdiri atas empat jilid yang terbagi dalam Kronik Revolusi tahun 1945, tahun 1946, tahun 1947 dan tahun 1948.
Ong Hok Ham, dalam pengantar yang ditulisnya untuk empat jilid “Kronik Revolusi Indonesia”, menyebut karya Pram itu sebagai karya yang hanya mungkin lahir dari ketekunan yang luar biasa.
Betapa tidak, dalam empat jilid “Kronik Revolusi Indonesia” itu, Pramoedya mencatat renik-renik peristiwa yang terjadi di Indonesia selama rentang waktu 1945-1949. Peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan dan dicatat kembali oleh Pramoedya itu disusun secara kronikal: dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dari Januari hingga Desember.
selanjutnya
Trilogi Lekra Tak Membakar Buku
::gus muh
http://akubuku.blogspot.com/2008/10/trilogi-lekra-tak-membakar-buku.html
Telah terbit tiga buku dari riset Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan tentang gerakan kiri kebudayaan yang luar biasa bergemuruhnya selama 15 tahun menahan arus besar imperialisme modal dan intervensi asing (Amerika Serikat) hingga mereka sangsai di depan sejarah. Ketiganya adalah:
(1) LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat
15 x 24 cm; ISBN 978-979-18475-0-6; 581 halaman. Cetak massal dan bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Mengulas banyak hal dari sepuluh bab, seperti Garis Utama Ideologi Kebudayaan, Riwayat Harian Rakjat, Sastra, Film, Seni Rupa, Seni Pertunjukan (Ketoprak, Wayang, Drama, Ludruk, Reog), Seni Tari, Musik, dan Dunia Buku.
(2) GUGUR MERAH: Sehimpunan Puisi Lekra 1950 – 1965
Himpunan puisi ini adalah ikhtiar mengumpulkan sekira 450 judul puisi dari 111 penyair Lekra yang nama dan puisinya terekam di lembar kebudayaan Harian Rakjat sepanjang 15 tahun (1950-1965). 15 x 24 cm; ISBN: 978-979-18475-1-3; 966 hlm. Hanya tersedia dalam edisi terbatas (hardcover). Bisa dipesan ke 081-328690269.
(3) LAPORAN DARI BAWAH: Sehimpunan Cerita Pendek Lekra 1950-1965
Buku ini merekam geliat 100 cerita pendek yang ditulis oleh eksponen budaya Lekra (sastra) untuk memberitahu bagaimana gaya realisme sosialis “ditemukan”, “diadaptasi”, dan “dipraktikkan” di lapangan kesusastraan Indonesia. 15x24 cm; ISBN 978-979-18475-2-0; 558 hlm. Hanya tersedia dalam edisi terbatas (hardcover). Silakan pesan ke 081-328690269.
Selamat Jalan Lekra
(Dinukil dari Bab Penutup ‘Lekra Tak Membakar Buku’)
Sebelum mendapat vonis hukuman mati di depan mahkamah sejarah pada 1 Oktober 1965, limabelas tahun kehidupan Lekra adalah limabelas tahun bekerja agar kebudayaan mendapatkan tempat terhormat di tengah kehidupan politik Indonesia. Kebudayaan tak boleh hanya jadi suplemen dari kehidupan ekonomi dan politik. Pengekor tanpa tendens atau diabaikan seperti makhluk tiada guna. Kebudayaan harus menjadi bidang utama yang menentukan bulat-lonjong-persegi raut Indonesia. Dan seniman/sastrawan bukan kelas pinggiran di panggung luas bernama Indonesia. Lekra sudah menunjukan dengan segamblang-gamblangnya bagaimana cara menghormati kebudayaan Indonesia, menghormati tradisi yang dilahirkan Rakyat, membawa pulang sastra ke pangkuan si pemiliknya, yakni Rakyat.
selanjutnya
sebuah ikhtiar melawan lupa dari sebuah negeri yang disebut-sebut mengidap penyakit akut amnesia….. (I:BOEKOE)
baca juga
Orang-orang Lekra Itu Cendekiawan Organik yang Dihilangkan Paksa dalam Gerakan Intelektual Indonesia (Wawancara Asep Sambodja dengan penyusun buku Lekra Tak Membakar Buku, Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan
Tim kerja -Kronik Kebangkitan Indonesia- , yang bekerja di bawah naungan Indonesia Buku (I:BOEKOE) telah meluncurkan hasil kerja raksasanya bulan Mei lalu , Kerja keras belasan anak muda berusia di bawah 25 tahun selama 1,5 tahun kini telah berbuah 21 buku dengan ketebalan 1.7 meter. Tim Kerja I:BOEKOE juga menggarap riset dan penulisan intensif Seabad Pers Kebangsaan (1907-2007), Tanah Air Bahasa : Seratus Jejak Pers Indonesia, Seabad Pers Perempuan (1908-2008).
Selain itu dasyatnya pula 2 orang dari tim kerja ini yakni Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan secara berbarengan juga menggarap proyek mereka berdua berupa 3 buku dasyat Trilogi Lekra Tidak Membakar Buku. Buku-buku itu adalah Lekra Tak Membakar Buku : Suara Senyap Lembar kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965, Gugur Merah : Sehimpunan Puisi Harian Rakjat-Lekra dan Laporan dari Bawah : Sehimpunan Cerita Pendek Harian Rakjat –Lekra. Coba simak di dalam Lekra Tidak Membakar Buku kedua anak muda ini melakukan liputan menyeluruh yang diriset dari sekitar 15 ribu artikel kebudayaan yang terserak.
Dirgahayu kaum muda!
NB.
Bila saya sempat menulis 2008 : Tahun Emas Penemuan Sejarah Nusantara dan Sejarah Indonesia : Dasawarsa Emas Pembongkaran Pemalsuan Sejarah (2000-2010) maka untuk anak-anak muda inilah penghargaaan tertinggi saya berikan. Salute!
Peluncuran Kronik Kebangkitan Indonesia (1908-2008)
http://klipingbuku.blogspot.com/2008/05/peluncuran-kronik-kebangkitan-indonesia.html
Hari ini, 20 Mei 2008, di antara pusparagam acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang sudah berusia seabad, di Jl Veteran I/32 Jakarta Pusat, dilangsungkan acara sederhana, peluncuran buku Kronik Seabad Kebangkitan Indonesia (1908-2008). Hadir sebagai pembicara adalah Anhar Gongong dan JB Sumarlin. Keduanya dalam acara itu bersepakat bahwa 21 buku yang diluncurkan dengan ketebalan 1.7 meter itu bahwa ini adalah projek raksasa. "Saya tak yakin bahwa ada sejarawan yang melakukan hal seraksasa ini. Hanya orang gila yang bisa melakukannya," kata Anhar Gonggong. "Saya takjub dengan kegiatan anak-anak ini. Belum ada buku seperti ini," tandas JB Sumarlin yang malam peluncuran tampak kalem dan mencoba menceritakan peran dia dalam kancah politik-ekonomi Orde Baru. Dalam Kronik Kebangkitan Indonesia, nama Sumarlin memang menjadi salah satu bintang.
Inilah riwayat buku Kronik Kebangkitan Indonesia itu. Dikerjakan bahu-membahu belasan anak muda berusia di bawah 25 tahun. Proyek sejenis pernah dilakukan Pramoedya Ananta Toer: menyusun kronik tentang Indonesia. Bedanya, jika Pram hanya menyusun kronik sepanjang empat tahun, belasan anak muda tadi menyusun kronik dari 1908-2008.
Salah satu karya Pramoedya--yang ironisnya tak banyak diapresiasi publik layaknya prosa-prosa yang ia tulis—adalah “Kronik Revolusi Indonesia”. Karya Pramoedya itu terdiri atas empat jilid yang terbagi dalam Kronik Revolusi tahun 1945, tahun 1946, tahun 1947 dan tahun 1948.
Ong Hok Ham, dalam pengantar yang ditulisnya untuk empat jilid “Kronik Revolusi Indonesia”, menyebut karya Pram itu sebagai karya yang hanya mungkin lahir dari ketekunan yang luar biasa.
Betapa tidak, dalam empat jilid “Kronik Revolusi Indonesia” itu, Pramoedya mencatat renik-renik peristiwa yang terjadi di Indonesia selama rentang waktu 1945-1949. Peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan dan dicatat kembali oleh Pramoedya itu disusun secara kronikal: dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dari Januari hingga Desember.
selanjutnya
Trilogi Lekra Tak Membakar Buku
::gus muh
http://akubuku.blogspot.com/2008/10/trilogi-lekra-tak-membakar-buku.html
Telah terbit tiga buku dari riset Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan tentang gerakan kiri kebudayaan yang luar biasa bergemuruhnya selama 15 tahun menahan arus besar imperialisme modal dan intervensi asing (Amerika Serikat) hingga mereka sangsai di depan sejarah. Ketiganya adalah:
(1) LEKRA TAK MEMBAKAR BUKU: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat
15 x 24 cm; ISBN 978-979-18475-0-6; 581 halaman. Cetak massal dan bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Mengulas banyak hal dari sepuluh bab, seperti Garis Utama Ideologi Kebudayaan, Riwayat Harian Rakjat, Sastra, Film, Seni Rupa, Seni Pertunjukan (Ketoprak, Wayang, Drama, Ludruk, Reog), Seni Tari, Musik, dan Dunia Buku.
(2) GUGUR MERAH: Sehimpunan Puisi Lekra 1950 – 1965
Himpunan puisi ini adalah ikhtiar mengumpulkan sekira 450 judul puisi dari 111 penyair Lekra yang nama dan puisinya terekam di lembar kebudayaan Harian Rakjat sepanjang 15 tahun (1950-1965). 15 x 24 cm; ISBN: 978-979-18475-1-3; 966 hlm. Hanya tersedia dalam edisi terbatas (hardcover). Bisa dipesan ke 081-328690269.
(3) LAPORAN DARI BAWAH: Sehimpunan Cerita Pendek Lekra 1950-1965
Buku ini merekam geliat 100 cerita pendek yang ditulis oleh eksponen budaya Lekra (sastra) untuk memberitahu bagaimana gaya realisme sosialis “ditemukan”, “diadaptasi”, dan “dipraktikkan” di lapangan kesusastraan Indonesia. 15x24 cm; ISBN 978-979-18475-2-0; 558 hlm. Hanya tersedia dalam edisi terbatas (hardcover). Silakan pesan ke 081-328690269.
Selamat Jalan Lekra
(Dinukil dari Bab Penutup ‘Lekra Tak Membakar Buku’)
Sebelum mendapat vonis hukuman mati di depan mahkamah sejarah pada 1 Oktober 1965, limabelas tahun kehidupan Lekra adalah limabelas tahun bekerja agar kebudayaan mendapatkan tempat terhormat di tengah kehidupan politik Indonesia. Kebudayaan tak boleh hanya jadi suplemen dari kehidupan ekonomi dan politik. Pengekor tanpa tendens atau diabaikan seperti makhluk tiada guna. Kebudayaan harus menjadi bidang utama yang menentukan bulat-lonjong-persegi raut Indonesia. Dan seniman/sastrawan bukan kelas pinggiran di panggung luas bernama Indonesia. Lekra sudah menunjukan dengan segamblang-gamblangnya bagaimana cara menghormati kebudayaan Indonesia, menghormati tradisi yang dilahirkan Rakyat, membawa pulang sastra ke pangkuan si pemiliknya, yakni Rakyat.
selanjutnya
Minggu, 02 November 2008
80 Tahun Sumpah Pemuda (Membaca Indonesia dan Sejarahnya Bersama Tempo)
simak pula : Seabad Kebangkitan Nasional : Imaji Indonesia Dalam 100 Teks, Pergulatan Demokrasi Liberal
simak pula biografi : Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Tan Malaka, DN Aidit
Liputan Khusus Tempo : Pemuda yang Mendambakan Indonesia
Mereka mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan persatuan. Mengesampingkan perbedaan suku, warna kulit, dan agama, mereka menggelar pertemuan-pertemuan yang merisaukan penjajah Belanda. Kemerdekaan adalah dambaan mereka.
Anak-anak muda itu menuliskan bagiannya dalam sejarah negeri kita: sebagai pemimpin bangsa, penyair, musisi, atau orang biasa saja. Ada pula yang nasibnya berakhir tragis, tewas di ujung bedil tentara Indonesia, yang kemerdekaannya turut ia perjuangkan.
Nama mereka senantiasa disebut dalam setiap peringatan Sumpah Pemuda—pada 28 Oktober ini genap 80 tahun. Persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa yang mereka retas menjadi fondasi Indonesia yang kukuh.
TIM EDISI KHUSUS 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA
Penanggung Jawab: Wahyu Muryadi
Kepala Proyek: Nugroho Dewanto
Penulis: Nugroho Dewanto, Sunariah, Arif A. Kuswardono, Sunudyantoro (Berlin), R.R. Ariani, Retno Sulistyowati, Kurie Suditomo, Martha Warta Silaban, Yandi M. Rofiyandi, Sapto Pradityo, Sita Planasari A., Nunuy Nurhayati, Adek Media Roza
Penyunting: Wahyu Muryadi, Amarzan Loebis, Arif Zulkifli, Idrus F. Shahab, M. Taufiqurohman, Hermien Y. Kleden, Yos Rizal Suriaji, L.R. Baskoro, Bina Bektiati, Mardiyah Chamim, Seno Joko Suyono, Yosep Suprayogi, Nugroho Dewanto
Penyumbang Bahan: Muhammad Syaifullah (Purworejo), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), L.N. Idayanie (Yogyakarta)
Desain: Gilang Rahadian (Kepala), Fitra Moerat R., Ki Agus Auliansyah, Danendro Adi
Periset Foto: Aryus P. Soekarno, Bismo Agung, Mazmur A. Sembiring, Rully Kesuma (Kepala)
Editor Bahasa: Dewi Kartika Teguh W., Sapto Nugroho, Uu Suhardi (Kepala)
Riset: Hendriyanto, Indriasari Susanti, Soleh, Endang Ishak
Manifesto 1925: Prolog dari Belanda
Tiga tahun sebelum 1928, para pelajar Indonesia di Belanda menerbitkan Manifesto 1925. Lebih penting dari Sumpah Pemuda.
Penggagas Kongres Pemuda Pertama
Lima organisasi pemuda menggagas Kongres Pemuda Pertama 1926. Dengan alasan lebih jauh, Tabrani, ketua kongres, menolak keinginan peserta yang akan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.
Secarik Kertas untuk Indonesia
Mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan sendiri teks Sumpah Pemuda.
Sang Pemimpin yang Redup
Soegondo Djojopoespito memimpin Kongres Pemuda Indonesia II. Berotak encer dan pemberani.
Kebangsaan Sunario
Taman Asmara Sang Komponis
W.R. Soepratman sukses memperdengarkan Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II. Lagu Matahari Terbit mengantarkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Hidupnya tanpa cinta.
Jejak Samar Bapak Kos
Riwayat Sie Kok Liong masih gelap. Pemilik rumah untuk ikrar Sumpah Pemuda ini berempati pada para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan.
Bung Karno dan Kongres Pemuda II
Pemuda di Dalam Buku
Selama sedasawindu, ratusan buku dan artikel ditulis tentang Sumpah Pemuda. Kebanyakan mengulas sejarah dari bermacam sudut pandang. Berikut ini kami nukilkan sembilan buku dan artikel yang cukup penting tentang pemuda dan semangat persatuan nasional.
Makam Tak Bertanda di Ngalihan
Amir Sjarifuddin berperan di balik Kongres Pemuda II. Pernah menjabat perdana menteri dan Menteri Pertahanan. Dieksekusi tanpa pengadilan.
Dokter Politik dari Timur
Ketenangannya membuat Johannes Leimena menjadi politikus dan juru runding. Karib dengan Soekarno. Perannya di Sumpah Pemuda tak banyak diungkap.
Musim Gugur di Kubur ’Penemu’ Indonesia
Adolf Bastian merawat dan mengenalkan nama Indonesia ke seluruh dunia. Dikubur di kompleks orang hebat di Jerman.
Sundari, Kacamata Merah Muda
Putri bangsawan yang menjadi pusat perhatian di Kongres Perempuan. Orator ulung, tak banyak dikenal.
Terinspirasi Kartini
Memperjuangkan hak-hak perempuan sejak belia, Sujatin Kartowijono tergerak oleh buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia turut mendirikan Persatuan Wanita Republik Indonesia dan tetap aktif hingga masa senja hidupnya.
Bersumpah untuk Bahasa
simak pula biografi : Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Tan Malaka, DN Aidit
Liputan Khusus Tempo : Pemuda yang Mendambakan Indonesia
Mereka mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mewujudkan persatuan. Mengesampingkan perbedaan suku, warna kulit, dan agama, mereka menggelar pertemuan-pertemuan yang merisaukan penjajah Belanda. Kemerdekaan adalah dambaan mereka.
Anak-anak muda itu menuliskan bagiannya dalam sejarah negeri kita: sebagai pemimpin bangsa, penyair, musisi, atau orang biasa saja. Ada pula yang nasibnya berakhir tragis, tewas di ujung bedil tentara Indonesia, yang kemerdekaannya turut ia perjuangkan.
Nama mereka senantiasa disebut dalam setiap peringatan Sumpah Pemuda—pada 28 Oktober ini genap 80 tahun. Persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa yang mereka retas menjadi fondasi Indonesia yang kukuh.
TIM EDISI KHUSUS 80 TAHUN SUMPAH PEMUDA
Penanggung Jawab: Wahyu Muryadi
Kepala Proyek: Nugroho Dewanto
Penulis: Nugroho Dewanto, Sunariah, Arif A. Kuswardono, Sunudyantoro (Berlin), R.R. Ariani, Retno Sulistyowati, Kurie Suditomo, Martha Warta Silaban, Yandi M. Rofiyandi, Sapto Pradityo, Sita Planasari A., Nunuy Nurhayati, Adek Media Roza
Penyunting: Wahyu Muryadi, Amarzan Loebis, Arif Zulkifli, Idrus F. Shahab, M. Taufiqurohman, Hermien Y. Kleden, Yos Rizal Suriaji, L.R. Baskoro, Bina Bektiati, Mardiyah Chamim, Seno Joko Suyono, Yosep Suprayogi, Nugroho Dewanto
Penyumbang Bahan: Muhammad Syaifullah (Purworejo), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), L.N. Idayanie (Yogyakarta)
Desain: Gilang Rahadian (Kepala), Fitra Moerat R., Ki Agus Auliansyah, Danendro Adi
Periset Foto: Aryus P. Soekarno, Bismo Agung, Mazmur A. Sembiring, Rully Kesuma (Kepala)
Editor Bahasa: Dewi Kartika Teguh W., Sapto Nugroho, Uu Suhardi (Kepala)
Riset: Hendriyanto, Indriasari Susanti, Soleh, Endang Ishak
Manifesto 1925: Prolog dari Belanda
Tiga tahun sebelum 1928, para pelajar Indonesia di Belanda menerbitkan Manifesto 1925. Lebih penting dari Sumpah Pemuda.
Penggagas Kongres Pemuda Pertama
Lima organisasi pemuda menggagas Kongres Pemuda Pertama 1926. Dengan alasan lebih jauh, Tabrani, ketua kongres, menolak keinginan peserta yang akan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.
Secarik Kertas untuk Indonesia
Mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Muhammad Yamin merumuskan sendiri teks Sumpah Pemuda.
Sang Pemimpin yang Redup
Soegondo Djojopoespito memimpin Kongres Pemuda Indonesia II. Berotak encer dan pemberani.
Kebangsaan Sunario
Taman Asmara Sang Komponis
W.R. Soepratman sukses memperdengarkan Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II. Lagu Matahari Terbit mengantarkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Hidupnya tanpa cinta.
Jejak Samar Bapak Kos
Riwayat Sie Kok Liong masih gelap. Pemilik rumah untuk ikrar Sumpah Pemuda ini berempati pada para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan.
Bung Karno dan Kongres Pemuda II
Pemuda di Dalam Buku
Selama sedasawindu, ratusan buku dan artikel ditulis tentang Sumpah Pemuda. Kebanyakan mengulas sejarah dari bermacam sudut pandang. Berikut ini kami nukilkan sembilan buku dan artikel yang cukup penting tentang pemuda dan semangat persatuan nasional.
Makam Tak Bertanda di Ngalihan
Amir Sjarifuddin berperan di balik Kongres Pemuda II. Pernah menjabat perdana menteri dan Menteri Pertahanan. Dieksekusi tanpa pengadilan.
Dokter Politik dari Timur
Ketenangannya membuat Johannes Leimena menjadi politikus dan juru runding. Karib dengan Soekarno. Perannya di Sumpah Pemuda tak banyak diungkap.
Musim Gugur di Kubur ’Penemu’ Indonesia
Adolf Bastian merawat dan mengenalkan nama Indonesia ke seluruh dunia. Dikubur di kompleks orang hebat di Jerman.
Sundari, Kacamata Merah Muda
Putri bangsawan yang menjadi pusat perhatian di Kongres Perempuan. Orator ulung, tak banyak dikenal.
Terinspirasi Kartini
Memperjuangkan hak-hak perempuan sejak belia, Sujatin Kartowijono tergerak oleh buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dia turut mendirikan Persatuan Wanita Republik Indonesia dan tetap aktif hingga masa senja hidupnya.
Bersumpah untuk Bahasa
Langgan:
Entri (Atom)
Cicak-Cicak Bersatulah!
Sajak Perlawanan Kaum Cicak
Sajak Perlawanan Kaum Cicak
karya Tulus Wijanarko
Kami tahu tanganmu mencengkeram gari
karena kalian adalah bandit sejati
Kami tahu saku kalian tak pernah kering
karena kalian sekumpulan para maling
Kami mafhum kalian memilih menjadi bebal
sebab melulu sadar pangkat kalian hanyalah sekadar begundal
Kami tahu kalian berusaha terlihat kuat menendang-nendang
demikianlah takdir para pecundang
Kami mengerti otak kalian seperti robot
meski demikian kalian sungguh-sungguh gemar berkomplot
Kami sangat terang kenapa kalian begitu menyedihkan
karena kalian memang hanyalah gerombolan budak
yang meringkuk jeri di mantel sendiri
Kami tahu kenapa kalian gemetar ketakutan
dan tanganmu menggapai-gapai sangsi ke udara
karena kalian tahu
Kami tidak takut kepadamu
Kami tidak takut kepadamu
dan akan melawan tak henti-henti
kami tahu
kalian gemetar,
Kami sangat tahu
kalian sungguh gemetar!
28/09
Negeri Para Bedebah
karya Adhie Massardi
Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor jatuhkan bebatuan menyala-nyala
Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dari mengais sampah
Atau jadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan bogem mentah
Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedang rakyatnya hanya bisa pasrah
Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya
Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi,
Dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan
______
CICAK NGUNTAL BOYO
BY CHEBOLANG*
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
INI CERITA NEGERI BEDEBAH
PEMIMPINYA HIDUP MEWAH
TAPI RAKYATNYA MAKAN SUSAH
HASIL DARI MENGAIS SAMPAH
DI NEGERI PARA BEDEBAH
YANG BAIK DAN BERSIH BISA SALAH
KEBOHONGAN ITU LUMRAH
RAKYAT KECIL HANYA BISA PASRAH
BUBRAH! PARAH!
BUBRAH! PARAH! BUBRAH!
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
RAKYAT MENCARI PIMPINAN
KETEMUNYA JURAGAN
RAKYAT MENCARI IMAM, YA IMAM
KETEMUNYA TUAN
MAKA JANGAN-LAH JANGAN HERAN
JIKA ADA MAFIA DI PERADILAN
JUAL BELI PASAL DAN HUKUMAN
YANG KUAT BAYAR PASTI MENANG
KATANYA JAMAN SUDAH REFORMASI
TAPI HUKUM MASIH BISA DIBELI
JADI BARANG DAGANGAN, OBYEK KORUPSI
NGGAK PUNYA MALU DAN HARGA DIRI
KALIAN KIRA SELAMANYA RAKYAT KITA BODOH
JIKA RAKYAT MARAH TIRANI PASTI AKAN ROBOH!
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
BIBIT ITU TUNAS
CANDRA ITU SINAR
YANG MENJADI SIMBOL
TEGAKNYA KEADILAN
LANGKAH KECIL TELAH DIMULAI
DARI BAYI BERNAMA DEMOKRASI
KEADILAN TAK BISA DITAWAR LAGI
KEPASTIAN HUKUM ADALAH HARGA MATI
MUNGKIN KITA CAPEK REVOLUSI
MUNGKIN KITA BOSAN DEMONSTRASI
TAPI JANGAN PERNAH BERHENTI
PALING TIDAK TUNJUKAN RASA PEDULI
UNTUK INDONESIA YANG KITA CINTAI
ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
LINK DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/file/y2yz5yowm3z/CICAK NGUNTAL BOYO (FINAL RELEASE).mp3
atau bisa juga di MyBand Aplication di facebook yang bersangkutan
http://www.facebook.com/chebolang?v=app_2405167945&ref=profile
serial foto selengkapnya
KAMI ADA! KAMI TIDAK TAKUT! INDONESIA SEHAT LAWAN KORUPSI!, KAMI ADA! MASSA AKSI INDONESIA SEHAT LAWAN KORUPSI!, KAMI ADA! ANAK INDONESIA SEHAT LAWAN KORUPSI!, KAMI ADA! LINTAS WARGA INDONESIA SEHAT LAWAN KORUPSI!, RAKYAT PEKERJA LAWAN KORUPSI
Post
