E-Book. Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008

Saat ini krisis pangan dan finansial, keduanya, menjadi pemicu terjadinya perampasan lahan secara global. Di satu sisi, pemerintahan negara yang rentan pasokan pangannya
dan menggantungkan kebutuhan pangan penduduknya pada impor melakukan perampasan lahan pertanian secara besarbearan di luar negeri untuk kebutuhan produksi mereka sendiri. Sementara di sisi lain, perusahaan pangan dan investor swasta, yang rakus akan keuntungan di saat terjadi krisis bekepanjangan, melihat investasi atas lahan pertanian di luar negeri sebagai sebuah sumber utama keuntungan yang baru. Alhasil, lahan pertanian yang subur sedikit demi sedikit telah menjadi milik swasta dan terpusat. Jika tak dikendalikan, perampasan lahan pertanian yang dilakukan secara global ini akan berdampak pada berakhirnya model pertanian skala kecil dan kehidupan pedesaan di banyak tempat di seluruh dunia.


INDIES bekerjasama dengan GRAIN menerbitkan briefing paper berjudul "Seized; tentang Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008". Publikasi bisa didownload disini.

Terdapat pula dokumentasi tentang kasus-kasus perampasan tanah secara global disini.

kontak :
Syamsul Ardiansyah
Institute for National and Democracy Studies
Jalan Mampang Prapatan XIII RT 03 RW 03 Nomor 03
Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12790
Telp/Faks: +62-21-7986468
E-mail: sekretariat.indies@gmail.com, indies_indonesia@yahoo.com
Blog: http://indiesblog.wordpress.com/


Laporan Grain Di Media Cetak Nasional dan Internasional

Negara Maju "Merampas" Lahan
Tanggal : 05 Jan 2009
Sumber : Kompas


Kuala Lumpur, Minggu - Krisis pangan dunia dan krisis finansial global telah mendorong negara-negara maju untuk melakukan ”perampasan” lahan di negara-negara miskin. Perampasan lahan itu akan memperburuk kemiskinan dan kekurangan gizi di negara miskin.

Negara-negara yang lapar akan sumber daya cepat-cepat membeli lahan pertanian yang luas di negara-negara Asia dan Afrika guna memenuhi kebutuhan mereka. Tren global, termasuk tingginya harga minyak dunia, maraknya biofuel, dan perlambatan perekonomian global, memacu negara-negara yang bergantung pada impor untuk mengamankan sumber pangan mereka.

”Krisis pangan dan finansial saat ini telah memicu kecenderungan baru perampasan lahan,” ujar kelompok hak asasi bidang pertanian yang berbasis di Spanyol, Grain, dalam laporan baru-baru ini, seperti dikutip AFP, Minggu (4/1).

”Akibat kecenderungan itu, tanah pertanian yang subur secara perlahan diswastanisasi dan dimiliki perusahaan asing,” ungkap laporan Grain.

Sejumlah kontrak lahan antara negara maju dan negara miskin dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan pangan di negara maju. Perjanjian lainnya diwujudkan dalam bentuk mesin penghasil uang, seperti pabrik kelapa sawit dan karet.

Dibawa keluar

Salah satu perjanjian terbesar dilakukan oleh perusahaan milik Korea Selatan, Daewoo Logistics. Pada November 2008, Daewoo Logistics menyatakan akan menanam modal sebesar 6 miliar dollar AS untuk mengembangkan lahan seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar.

Rencananya, Daewoo Logistics akan memproduksi 4 juta ton jagung dan 500.000 ton kelapa sawit per tahun. Sebagian besar hasil produksi akan dibawa keluar Madagaskar, negara yang masih mengandalkan bantuan pangan dari Program Pangan Dunia (WFP).

Di Kamboja, negara kaya minyak, Kuwait, menyediakan dana pinjaman sebesar 546 juta dollar AS sebagai imbalan atas produksi pertanian. Anggota parlemen Kamboja dari kubu oposisi, SonChhay, mengatakan, dia curiga mengapa negara kaya seperti Kuwait memerlukan lahan untuk ditanami padi dan bukannya mengimpor beras.

”Petani Kamboja memerlukan tanah itu,” ujarnya.

Di Filipina, salah satu wilayah panas perjanjian tanah, serangkaian kontrak lahan bertentangan dengan tuntutan reformasi agraria, termasuk distribusi lahan.

”Ini akan meningkatkan persoalan ketiadaan lahan, kurangnya lahan bagi petani Filipina,” kata anggota parlemen, Rafael Mariano.

Namun, pemerintahan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo menyatakan telah membuka pembicaraan dengan Qatar soal kontrak sedikitnya 100.000 hektar lahan pertanian.

Di Laos, para pakar memperkirakan 2 juta hektar hingga 3 juta hektar lahan pertanian telah ”dihadiahkan” kepada pihak asing secara tidak terkendali.

Korup

Walden Bello dari kelompok Focus on the Global South yang berbasis di Thailand mengatakan, resesi global tampaknya tidak akan menghentikan kecenderungan kontrak lahan oleh negara kaya. ”Kita bicara soal pihak swasta asing yang memanfaatkan kontrak pemerintah untuk memperkaya diri,” katanya.

Kebanyakan perjanjian semacam itu, menurut Walden Bello, banyak terjadi di negara miskin yang korup. Pemerintahan negara itu berdalih bahwa proyek tersebut akan membawa lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur.

Bello memperkirakan perjanjian kontrak lahan oleh negara kaya di negara miskin akan meningkat. Hal itu akan memaksa kaum petani dari daerah pedesaan miskin pergi ke kota dan, dalam kondisi krisis global seperti sekarang, menambah jumlah penganggur.

”Ledakan (kontrak lahan) khususnya terjadi di negara-negara dengan tingkat ketiadaan lahan pertanian tinggi, seperti Filipina, di mana 7 dari 10 warga desa tidak memiliki akses tanah,” kata Bello.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan bahaya hilangnya lahan pertanian yang digantikan dengan tanaman industri. (afp/fro)