Kerancuan Berpikir : Utang Luar Negeri Bukan Bantuan

Catatan Kecil dari Salah Satu Karya Finalis Mochtar Lubis Award

(Menuju Jurnalisme Berkualitas, Kumpulan Karya Finalis dan Pemenang Mochtar Lubis Award 2008, KPG-LSPP-Open Society Institute 2009)

Dalam artikelnya Hancurnya Infrastruktur di Sulawesi Barat, Sidik Pramono (Kompas) menulis 'Untuk tahun 2008 dana bantuan Bank Dunia Rp. 500 milyar diperuntukkan bagi pembangunan dan perbaikan trans-Sulawesi". (Karya ini adalah salah satu finalis Mochtar Lubis Award untuk kategori penulisan tentang Pelayanan Publik.)

Saya cukup terganggu dengan cara pandang Pramono terhadap peran Bank Dunia. Pertama, pertanyaan saya adalah apakah ini hibah sehingga Pramono menyebutkan dana Rp. 500 miliar sebagai bantuan. Kedua, apakah Pramono tidak melihat bahwa Bank Dunia bukanlah lembaga donor tetapi sepenuhnya adalah bank. Dan semua pinjaman tentu ada bunganya.

Kalau pun benar hibah (saya meragukan) saya pikir Bank Dunia tidak begitu saja memberikan bantuan tetapi pasti ada kalkulasi ekonomi di belakang hibah tersebut.

Revrisond di harian Kontan bahkan mengatakan komitmen utang adalah bahaya bagi negeri ini. Dalam analisisnya Hasil ADB Bahaya buat Kita ia menuliskan "semua hasil pertemuan tahunan ADB ke-42 di Bali (2009) justru membahayakan Indonesia. Karena apa yang didapat Indonesia adalah utang, walaupun bahasa ADB adalah bantuan. Jadi sebenarnya bukan membantu, tapi menawarkan pinjaman.."

Revrisond juga menuliskan bahwa dibolak-balik ADB (juga Bank Dunia, catatan saya) adalah bank. Tidak ada sejarahnya bank membantu anggotanya tegasnya. Semua pinjaman berbunga. Celakanya lagi, Revrisond mengingatkan pinjaman yang diberikan ke Indonesia bukan merupakan pinjaman tunai, tapi berupa fasilitas belanja.

Cukup banyak diketahui begitulah dalam proyek-proyek pembangunan dari dana utang, semua kebutuhan untuk pembangunannya harus dibeli dari negara pemberi utang, berikut kontraktor dan konsultannya. Paling tidak joint venture dengan kontraktor lokal. Artinya sebenarnya Indonesialah yang 'membantu' negara-negara maju dengan membeli barang dari mereka, apalagi dalam kondisi krisis saat ini. Jadi kita membantu mereka untuk melancarkan roda produksi yang mulai tersendat-sendat dari negara-negara pemilik saham terbesar di ADB dan Bank Dunia.

Catatan kecil ini barangkali juga menjadi sentilan untuk panitia Mochtar Lubis Award. Karena dalam menilai karya-karya yang disertakan dalam kompetisi ini juri selalu mengacu kepada semangat dan nilai-nilai didalam karier jurnalistik Mochtar Lubis. Menurut saya ketidakkritisan membaca peran uang luar negeri, economically incorrect ini tidak sejalan dengan spirit Mochtar Lubis dalam Award ini. Saya juga ingat Yayasan Obor Indonesia yang dipimpinnya menerbitkan buku kritis soal bantuan dan utang luar negeri, seingat saja diantaranya Bantuan yang Mematikan dan Menggadaikan Bumi. Memang karya Pramono tidak menjadi pemenang jadi pada buku ini kita tidak bisa melihat sikap dewan juri. Karena catatan dan penilaian dewan juri hanya diberikan kepada pemenang.

Pada bagian lain ada contoh bagus tentang catatan kritis terhadap karya Muhlis Subaeri "Lost Generation" pemenang kategori karya investigasi oleh dewan juri. Juri memberi catatan atas penggunaan terminologi G30S PKI oleh Suhaeri, walau di beberapa bagian tulisan digunakan G30S saja. Menurut dewan juri pengunaan terminologi G30S PKI adalah tidak tepat. Ini contoh koreksi atas politically incorrect.

salam
andreas iswinarto
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com


baca juga kompilasi artikel Neoliberalisme : Pengertian, Asa Usul dan Perkembangnya di Indonesia
Seri 1, Seri 2, Seri 3, Seri 4, Seri 5, Seri 6, Seri 7