3 Tahun Pengabaian Korban Lapindo : Inikah Wajah Elit Politik dan Pesta Pora Pemilu Yang Menghina Rakyat?

Baca juga
Perjalanan Kaum Muda dan Anak-anak Korban Lapindo Mengusung Surat Untuk Bulan


Jangan jadikan Kasus Lapindo Mainan Kampanye Capres

Hari ini, genap 3 tahun kasus lumpur Lapindo berujung berlanjutnya pelanggaran HAM oleh korporasi bersama pemerintahan SBY-JK. Hasinya, aset keluarga Bakrie – pemilik Lapindo, di bisnis energi, perkebunan, properti, baja, televisi, telekomunikasi, dan infrastruktur, tahun lalu meningkat 83,66%, sekitar Rp 42,9 Trilyun (Warta Ekonomi, 2009). Tapi korbannya, makin menderita, lebih 10 ribu rumah tenggelam lumpur, lahan terdampak meluas hingga lebih 800 ha. Mereka kehilangan tempat tinggal, gangguan kesehatan, krisis air dan putusnya pendidikan.
Ironisnya, ketiga pasangan Capres 2009-2014 hanya menjadikan kasus Lapindo sebagai ajang kampanye, tanpa komitmen yang jelas dan berpihak pada korban.

Selengkapnya

Capres SBY Abaikan Aspirasi Korban Lapindo

Sejak Akhir Mei 2009, sepuluh anak korban Lapindo datang ke Jakarta, bermaksud menyerahkan ratusan surat-surat kaum muda dan anak-anak korban Lapindo kepada para Capres. Mereka hanya ingin meminta para calon presiden dan calon wakil presiden menunjukkan kepekaan dan keberpihakan sejati terhadap martabat korban sebagai warganegara RI, yang terus merosot akibat absennya kesungguhan dan keseriusan pengurus Negara, sejak pertama kali semburan lumpur Lapindo terjadi, hingga kini. Olehkarenanya, hari ini (05/06), anak-anak korban Lapindo berusaha menemui Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sayangnya SBY mengabaikan aspirasi korban, Ia tak bersedia menemui mereka.

selengkapnya

Korban Lapindo Inginkan Capres yang Menolak Didikte Lapindo

”Selama ini pemerintah seperti didikte Lapindo,” ujar ujar Fahmi anak muda dari Jati rejo, di Jakarta (2/6). Kedepan, Fahmi berharap para Capres yang akan bertarung di pemilihan presiden 2009 lebih berani ketika berhadapan dengan Lapindo.

selengkapnya


Kaum Muda & Anak-anak Korban Lapindo Menantang Capres 2009-2014

Tiga Tahun sudah Lumpur Lapindo menenggelamkan Porong, Sidoarjo. Bahkan dampaknya meluas hingga 19 desa. Tapi korbannya masih berkubang dengan urusan jual beli asset dan bangunan, yang dipermainkan sepihak oleh Lapindo, direstui pemerintah. Oleh karenanya, ratusan surat ditulis kaum muda dan anak korban Lapindo untuk para Capres. Surat itu mengingatkan masalah kebutuhan dasar korban yang dilupakan dan memburuk kondisinya, mulai pemenuhan pekerjaan, kesehatan, pendidikan hingga lingkungan sehat. Surat itu akan disampaikan kepada para Capres di Jakarta.

selengkapnya


Kampanye Capres & Penyakit Korban Lapindo

Sejumlah penderitaan korban Lapindo, luput dari amatan Perpres dan sejumlah kebijakan pemerintah maupun perusahaan selama tiga tahun terakhir. Apalagi hingga memasuki masa kampanye Capres, tak satupun mereka memiliki misi yang jelas dan berpihak pada korban Lapindo. Penanganan Kasus Lapindo tiga tahun lalu, dan ke depan harusnya menjadi ukuran publik, menakar kesungguhan dan kelayakan Capres 2009 – 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya menjadikan kasus ini materi debat Capres. Dengan cara itu, publik akan menjadi pemilih cerdas. Dan, para Capres, tak bisa lagi memakai kasus Lapindo sebagai mainan di masa kampanye.

selengkapnya


Kasus Lapindo Mestinya jadi Materi Debat Capres

“Kasus Lapindo mestinya menjadi materi debat Capres 2009. Mengapa? Tak hanya karena daya rusak lumpurnya yang meluas di pulau terpadat di Indonesia, menenggelamkan lebih 10 ribu rumah, juga puluhan ribu orang menderita. Juga mempertontonkan, tak bekerjanya fungsi kepengurusan negara diberbagai tingkatan pemerintahan, saat mereka di setir oleh kepentingan korporasi. Layanan publik lumpuh, penegakan hukum tak berjalan”, ujar Siti Maemunah dari Jaringan Advokasi Tambang.

selengkapnya


Suramnya Masa Depan Anak-anak Korban Lapindo

Darmani baru lulus SMA PGRI 1 Gedangan Sidoarjo, tahun lalu. Tapi, remaja perempuan 19 tahun ini sadar, ia tak mungkin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi manapun. Sejak rumahnya di RT 2 desa Reno Kenongo ditengelamkan lumpur Lapindo, ia tahu bangku kuliah hanyalah mimpi. Dan kini, ia makin khawatir dengan masa depannya kelak. Sudah tiga tahun lumpur Lapindo menyembur dan kondisi keluarganya makin susah, demikian juga teman-temannya.

Minggu ini, 1-5 Juni, Ani, begitu – panggilan Darmani, bersama sepuluh pemuda dan anak-anak korban Lapindo datang ke Jakarta. Kehadiran sejumlah pemuda desa Permisan, Reno Kenongo dan desa Jati Rejo ke Jakarta kali ini hanyalah untuk memastikan, apakah kedepan mereka masih menjadi warga negara yang memiliki hak yang sama ?. Apakah mereka masih memiliki Presiden dan wakil Presiden yang memiliki hati nurani untuk melindungi rakyatnya ?. Atau mereka harus menyiapkan diri sebagai orang yang tidak berhak lagi bertanya hal itu ?.

selengkapnya


Potret yang Terbungkam : Masalah-masalah Perempuan Korban Lapindo

Isu perempuan dan anak-anak dalam kasus luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo, nyaris tak muncul di permukaan, tak ada yang menggubris. Sepanjang tiga tahun tragedi ini berlangsung, perjuangan hak-hak warga korban melulu dipenuhi urusan ‘ganti rugi’ atau, persisnya, jual beli aset tanah dan bangunan. Ini konsekuensi langsung kebijakan penanganan Pemerintah, yakni Peraturan Presiden No 14/2007 dan revisinya melalui Peraturan Presiden No 48/2008. Kebijakan yang sama sekali tak menyentuh masalah-masalah yang dihadapi 35 ribu perempuan, separuh korban Lapindo.

Selengkapnya


Penanganan Kasus Lapindo Membungkam Masalah Perempuan

Hampir 3 tahun kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo Jatim, isu perempuan dan anak-anak dalam kasus ini, meskipun faktanya menjadi persoalan, namun nyaris tak muncul di permukaan, tak ada yang menggubris. Sepanjang tiga tahun tragedi ini berlangsung, perjuangan hak-hak warga korban sejak awal diarahkan SBY-JK lewat Peraturan Presiden No 14/2007 dan revisinya Peraturan Presiden No 48/2008, yang melulu pada urusan jual beli aset tanah dan bangunan. Kebijakan itu jelas menguntungkan PT Lapindo Brantas, makin jelas penanganan korban Lapindo sama sekali tak menyentuh masalah-masalah yang dihadapi 35 ribu perempuan, separuh korban Lapindo.

selengkapnya


Ketika Permisan Dihajar Lumpur Lapindo

Sungguh sesat melakukan pembedaan kawasan terdampak dan tidak terdampak dalam kasus Lapindo, seperti tercantum dalam Perpres No 14/2007 dan Perpres 48/2008. Cerita horor dari derita akibat lumpur Lapindo sesungguhnya dapat dirasakan (bahkan) dari titik terjauh semburan, desa Permisan.

Desa Permisan tak masuk peta terdampak di Perpres. Desa yang berjarak 8 Km dari pusat semburan, sejak Lumpur menyembur pada 29 Mei 2006 sontak berubah. Udara menjadi semakin panas, hawa sejuk khas desa kini bercampur bauh (busuk) lumpur, menyengat, apalagi jika angin berhembus ke arah Timur. Mayoritas warga kini begitu akrab dengan sesak nafas dan batuk. Sekalipun belum ada korban meninggal akibat ISPA, namun batuk ‘jamaah’ yang diidap warga sulit untuk disebut wajar.

Selengkapnya