Agenda Neoliberal : Diam-diam Putaran DOHA untuk Liberalisasi Pertanian Kembali Dihidupkan Di Bali

Saat capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa berbusa-busa menepis tuduhan sebagai penganut paham ekonomi neoliberal, diam-diam di Bali Menteri Perdangan Mari Elka Pangestu dengan menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya leberalisasi sektor pertanian dalam kerangka WTO. Inisiatif Indonesia untuk menggelar pertemuan Kelompok Cairns (asosiasi negara perngekspor komiti pertanian), seperti menuang minyak pelumas bagi putaran perundingan Doha untuk meliberalisasi sektor pertanian yang macet. Selengkapnya silah simak pernyataan pers Serikat Petani Indonesia berikut ini :

MENYIKAPI PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KELOMPOK CAIRNS KE-33 DI BALI

Neoliberal membonceng pertemuan Cairns Group untuk muluskan liberalisasi sektor pertanian

Siaran Pers
Jakarta, 7 Juni 2009

Belum lama ini pasangan capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa menepis tuduhan bahwa dirinya menganut paham ekonomi neoliberal. Namun fakta berbicara lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan semangat menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya liberalisasi sektor pertanian yang sempat terhenti dalam perundingan-perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lewat pertemuan Cairns ke-33 yang diadakan di Bali 7-9 Juni, Mari dengan tegas menyatakan akan kembali menghidupkan kembali putaran Doha yang sempat mandek karena terjadi kemandekan dalam perundingan pertanian. Demikian paparan Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), di Jakarta (7/6).

Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Cairns yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, mengusung pengurangan subsidi dan meneruskan liberalisasi sektor pertanian nota bene adalah resep para ekonom neoliberal. Terlihat jelas dari sikap WTO yang menyokong penuh pertemuan itu. “Walaupun ditambah dengan embel-embel perdagangan adil, itu hanya sebatas jargon saja. Tidak masuk akal mewujudkan perdagangan yang adil dalam WTO, dimana pengambilan keputusannya tidak demokratis dan orientasinya sangat neoliberal,” jelas Henry.

selengkapnya

sekilas tentang WTO dan Liberalisasi Pertanian


baca juga

E-Book. Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008

Saat ini krisis pangan dan finansial, keduanya, menjadi pemicu terjadinya perampasan lahan secara global. Di satu sisi, pemerintahan negara yang rentan pasokan pangannya
dan menggantungkan kebutuhan pangan penduduknya pada impor melakukan perampasan lahan pertanian secara besarbearan di luar negeri untuk kebutuhan produksi mereka sendiri. Sementara di sisi lain, perusahaan pangan dan investor swasta, yang rakus akan keuntungan di saat terjadi krisis bekepanjangan, melihat investasi atas lahan pertanian di luar negeri sebagai sebuah sumber utama keuntungan yang baru. Alhasil, lahan pertanian yang subur sedikit demi sedikit telah menjadi milik swasta dan terpusat. Jika tak dikendalikan, perampasan lahan pertanian yang dilakukan secara global ini akan berdampak pada berakhirnya model pertanian skala kecil dan kehidupan pedesaan di banyak tempat di seluruh dunia.


INDIES bekerjasama dengan GRAIN menerbitkan briefing paper berjudul "Seized; tentang Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008". Publikasi bisa didownload disini.