Jumat, 14 Agustus 2009
Dalam berbagai kesempatan, sejarawan Taufik Abdullah kerap mengkritik seruan yang sudah berubah jadi jargon Orde Baru: ”kepribadian nasional” dan ”jati diri bangsa”!
Tanpa disadari, seruan itu membawa alam pikiran kita sebagai bangsa ke saat ketika kerajaan tradisional masih berkuasa, di mana keraton atau pusat kekuasaan adalah segala-galanya. Semakin jauh dari pusat akan semakin tidak penting tempatnya dalam tatanan kenegaraan. Daerah yang jauh adalah wilayah pinggiran, bukan yang utama, dan tak pantas mendapat perhatian.
Merujuk ke alam pikir semacam ini, tidaklah terlalu sulit memahami kenyataan mengapa daerah-daerah perbatasan terus terabaikan. Sebutan wilayah perbatasan, atau istilah pulau-pulau terluar, itu sendiri secara tidak langsung juga semacam representasi alam pikiran kekuasaan yang memperlihatkan hubungan hierarkis: pusat-pinggiran.
Baru tatkala muncul bencana, atau ketika terjadi ketegangan dengan negara tetangga—termasuk saat nilai-nilai nasionalisme mereka mulai dipertanyakan lantaran (meminjam ungkapan Taufik Abdullah) ”rumput di seberang pagar kelihatan lebih hijau”—masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan sedikit mendapat perhatian. Itu pun kerap sebatas wacana.
Tak jarang ”perhatian” itu malah dirasakan sebagai gangguan. Masuknya peran negara dengan mengedepankan pendekatan keamanan justru dianggap menambah kompleksitas persoalan. Apalagi bila kehadiran negara, pertama-tama, atas nama integritas kedaulatan wilayah dan bukan demi kesejahteraan mereka.
selengkapnya
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/14/03194087/masih.indonesiakah.mereka
WILAYAH PERBATASAN
Melihat Indonesia yang (Kian) Asing
Jumat, 14 Agustus 2009
Selarut itu, telepon genggam Said Parman masih saja berbunyi. Meski tak sampai mengganggunya menikmati ”pesta” durian—untuk menjamu sahabat-sahabatnya dari Jakarta—di kawasan Batu-9, Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, bunyi telepon genggam itu tetap saja membuat ia terlihat sedikit sibuk.
Malam ini akan ada lagi serombongan TKI yang dipulangkan dari Malaysia,” kata Said, sejurus setelah menutup percakapan dengan si penelepon, sembari mencomot ’sebutir’ durian.
Tak lama berselang, telepon genggam itu kembali berbunyi. Kali ini percakapan tidak berlangsung lama. Setelah informasi teknis mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia tersebut diterima, baik menyangkut jumlah (laki-laki dan perempuan) maupun jam kedatangan, perintah pun meluncur. ”Seperti biasa, tolong diatur segala sesuatunya,” ujarnya memberi instruksi melalui telepon seluler.
Sebagai Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggung jawab penanganan TKI bermasalah (baca: ilegal) yang dipulangkan melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura kini ada di pundaknya. Pemerintah telah menetapkan Tanjung Pinang sebagai daerah transit bagi pemulangan TKI bermasalah dari Tanah Semenanjung, sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal masing-masing.
”Tanggung jawab kami selesai bila mereka sudah dinaikkan ke kapal Pelni yang akan berangkat menuju Tanjung Priok (Jakarta) atau Tanjung Perak (Surabaya). Selama menunggu jadwal kedatangan kapal dari Belawan (Medan), Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang harus menampung dan ngopeni mereka,” ujar Said.
selengkapnya
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/14/05371857/melihat.indonesia.yang.kian.asing
REALITAS PERBATASAN
Indonesia yang Jauh
Jumat, 14 Agustus 2009
Oleh AHMAD ARIF
Indonesia terasa jauh di desa-desa Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Warga di sana hidup dalam tatanan sendiri yang terpisah dari hiruk-pikuk perpolitikan Indonesia yang jauh. Dalam beberapa aspek, mereka justru lebih dekat dengan negara tetangga, Malaysia, dibandingkan Indonesia.
Di Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, waktu berdetak lebih cepat satu jam dibandingkan dengan waktu Indonesia bagian barat. Warga di sana memilih mengikuti waktu di Negara Bagian Serawak, Malaysia. Mata uang yang dipakai di desa itu pun ringgit Malaysia.
Di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, warga bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia. Jalan aspal di kawasan itu juga dibangun kontraktor Malaysia.
Bertahun-tahun sebelumnya, jalan itu menjadi saksi jutaan kubik kayu gelondongan dari hutan Indonesia yang dibawa ke Malaysia dan diolah di sana. Sisa kejayaan industri kayu itu terlihat dari bekas kilang-kilang kayu di Kampung Biawak, Sarawak, yang hanya selangkah dari perbatasan Indonesia.
Setelah era kayu, jalan itu adalah urat nadi bagi warga desa yang tiap hari melangsir hasil buminya untuk dijual ke Malaysia dan menjadi jalan pulang setelah membeli kebutuhan sehari-hari dari negeri jiran itu. Lima tahun mendatang, jalan-jalan itu kemungkinan akan diramaikan oleh truk-truk sawit ke Malaysia. Hamparan perkebunan sawit di wilayah Indonesia, yang sebagian dimiliki taipan Malaysia, kini menunggu saat panen.
Ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga itulah yang menjadikan Indonesia semakin jauh dan asing di mata warga.
selengkapnya
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/14/05353570/indonesia.yang.jauh.
MASYARAKAT KEPULAUAN
Mereka Makin Teralienasi
Jumat, 14 Agustus 2009
Oleh FERRY SANTOSO
Pada malam hari, sinar lampu gedung-gedung tinggi menghiasi langit Singapura. Itu terlihat dari Pulau Belakang Padang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Singapura menjadi terang benderang antara lain karena adanya pasokan gas dari Natuna.
Selain itu, sinar lampu kapal-kapal ukuran raksasa dari sejumlah negara yang berlalu lalang di Selat Philips juga memantulkan cahaya di permukaan air laut yang gelap. Kondisi itu menggambarkan kemajuan Negeri Singa dengan berbagai keunggulan, seperti sumber daya manusia, ekonomi, dan teknologi.
Di belahan lain di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri), Indonesia, terlihat pulau-pulau terbentang luas. Sebutlah seperti pulau-pulau di sekitar Batam, Bintan, dan Karimun.
Rumah dengan fondasi kayu dan penerangan dari genset dengan kapasitas terbatas, atau bahkan lampu teplok, masih menghiasi pinggiran pulau-pulau yang berpenghuni. Masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan tradisional hidup sederhana dengan segala keterbatasan.
Berbagai masalah dihadapi. Dari sarana dan fasilitas bagi nelayan tradisional yang minim, area tangkapan ikan dan budidaya ikan yang semakin sempit akibat pencemaran laut, infrastruktur dasar, pendidikan, hingga akses pekerjaan bagi anak- anak pulau di masa mendatang.
Masyarakat pesisir di wilayah Kepri—berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand—tersebar di ratusan pulau yang berpenghuni. Dari catatan yang ada, Provinsi Kepri— dengan luas laut 242.497 kilometer persegi (95 persen) dan luas darat 10.104 kilometer persegi (5 persen)—memiliki 2.408 pulau. Dari jumlah itu, hanya 366 pulau yang berpenghuni. Sebanyak 19 pulau merupakan pulau terluar.
selengkapnya
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/14/0533493/mereka.makin.teralienasi
PERBATASAN
Perlu Pemahaman Transnasional
Jumat, 14 Agustus 2009
Oleh IWAN MEULIA PIROUS
Wilayah perbatasan negara sering kali dibayangkan sebagai area pinggiran yang ”asing”. Imajinasi kita tentang perbatasan negara adalah garis merah di atas peta nasional sebelum daerah putih. Garis ini merupakan pinggiran kedaulatan, kawasan frontier yang rentan aktivitas ilegal dan penyusupan paham-paham asing.
Maka, cara pandang keamanan dianggap dominan untuk menyelesaikan masalah-masalah perbatasan secara seragam. Isu-isu yang mengemuka tentang perbatasan negara sering kali juga direduksi sebagai masalah pelanggaran kedaulatan, kesimpangsiuran tapal batas, serta adu kekuatan diplomasi politik antarnegara sebagai aktor-aktornya.
Pemahaman kita tentang perbatasan negara sendiri masih terpaku pada persoalan properti ”kita” dan ”mereka”, yang mempersoalkan garis-garis kartografis sebagai penanda jati diri bangsa. Warga yang tinggal di daerah perbatasan negara dengan sendirinya dianggap rentan untuk dimasuki nilai-nilai budaya asing, termasuk ideologi-ideologi berbahaya.
Oleh karena itu, perbatasan dianggap perlu dijaga dengan kekuatan militer penuh. Tapi, benarkah demikian?
selengkapnya
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/14/0532253/perlu.pemahaman.transnasional
Di Bawah Dua Bangsa Penjajah
Jumat, 14 Agustus 2009
Oleh MULYAWAN KARIM
Iban adalah salah satu suku Dayak yang warganya hidup tersebar di daerah pedalaman bukit-bukit di Sarawak dan menjadi suku Dayak terbesar di wilayah Malaysia Timur itu. Sebagian kecil orang Iban ada juga yang tinggal di pedalaman hutan Kalimantan Barat, di sepanjang hulu Sungai Kapuas yang masih sulit dicapai dengan moda transportasi apa pun.
Dengan populasi sekitar 15.000 jiwa, Iban merupakan suku Dayak minoritas di Indonesia. Mereka mendiami kawasan perbatasan dengan 108 rumah tangga yang kebanyakan berlokasi di Dusun Sadap, Kelayam, dan Kampung Madang di hulu Sungai Batang Kanyau, salah satu anak Sungai Kapuas.
Dibandingkan dengan menjamurnya studi-studi budaya Dayak Iban di Sarawak, hanya sedikit studi yang mencatat perikehidupan Dayak Iban di Indonesia. Studi kepustakaan Dayak Iban di Indonesia hanya mungkin dilakukan di Museum Sarawak, Kuching, bukan di perpustakaan mana pun di Tanah Air. Padahal, studi ini penting dilakukan untuk melihat salah satu suku bangsa di Indonesia yang mengembangkan kedekatan kultural secara transnasional sejak awal abad ke-19.
Lebih dari itu, pola migrasi mereka sebagai peladang berpindah yang selalu melakukan kontak dengan suku-suku lain, seperti Bidayuh, Maloh, Kayan, Punan, Saben, Lun Dayeh, Tidung, dan Murut dapat menjadi bahan pelajaran bagaimana dialog antarperadaban kultural dapat terjadi dan terpelihara.
selengkapnya
http://koran.kompas.com/read/xml/2009/08/14/05310839/di.bawah.dua.bangsa.penjajah
Post
0 komentar:
Poskan Komentar