COP 15 Copenhagen : Ubah Arah Pembangunan atau Hari-hari Omong Kosong

Mustahil bagi Indonesia mencapai target tersebut (penurunkan emisi nasionalnya 26% hingga 41% pada 2020) bila kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pilihan model pembangunan ekonomi selama ini diteruskan. Sebab telah terbukti membuat penduduk Indonesia makin terancam, terus terpinggirkan dari akses kelola wilayahnya, makin rentan menghadapi dampak perubahan iklim. Perombakan model pembangunan yang memastikan keselamatan warga sebagai prioritas utama menjadi mutlak dilakukan.


Seruan Copenhagen : Ubah Arah Pembangunan yang Mendewakan Pertumbuhan Ekonomi

Siaran Pers, 8 Desember 2009
Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim - www.csoforum.net

(Copenhagen, 8/12/09) Pembukaan Pertemuan Para Pihak COP 15 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) resmi digelar di Bella Center, Copenhagen, Denmark, Senin (7/12). Dalam pernyataan media pembukanya Yvo de Boer Sekretaris Eksekutif UNFCCC menegaskan pentingnya kesepakatan Copenhagen, bahkan diperlukan koreksi atas arah pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Pernyataan ini merupakan koreksi model pembangunan negara industri yang salah, tapi terus menjadi panutan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dihadiri lebih 15 ribu delegasi dari 110 negara, pebisnis, industri, organisasi lingkungn, dan lembaga peneliti di dunia, COP 15 bakal berlangsung selama dua pekan, diprediksi akan berjalan a lot. Salah-satu indikasi adalah rendahnya komitmen-negara-negara industri yang hanya akan menurunkan emisinya dengan kisaran 13% hingga 23% pada 2020. Angka yang jauh dari tuntutan negara-negara berkembang, minimal 40% pada 2020. Amerika Serikat dan Uni Eropa malah mendorong Kyoto Protokol yang bersifat mengikat (legally binding) mati dengan sendirinya, dan segera menggantinya dengan perjanjian-perjanjian bilateral tidak mengikat, yang menciptakan peluang bisnis baru, macam perdagangan karbon, hingga biodiversity offset.

Alotnya perundingan diamini Rachmat Witoelar, sekjen Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia (DNPI), sekaligus Ketua harian delegasi Indonesia dalam konferensi pers (07/12) di Copenhagen. Ia menyebutkan, ada jarak antara opini negara maju dengan negara berkembang dalam hal mitigasi. Meski begitu, pertemuan didorong untuk menghasilkan komitmen kuat dengan ekspektasi tinggi, sebagaimana dilaporkan IPCC, yakni tercapainya emisi global pada 2015 tetap di bawah 2 derajad Celcius. Dalam konferensi pers ini Indonesia kembali mengumumkan akan menurunkan emisi nasionalnya 26% hingga 41% pada 2020. Indonesia juga berkomitmen melakukan model pembangunan yang rendah emisi.

Delegasi Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk keadilan Iklim (CSF) meragukan komitmen Indonesia mampu menurunkan emisinya melalui program Land Use, Land Use Change and Forestry disingkat LULUCF pada 2020. Sebab fakta lapang bicara lain. Indonesia terus merusak hutannya dan membuka lahan gambutnya, diubah menjadi kawasan perkebunan dan Hutan tanaman industri skala besar, hingga pertambangan. Semuanya berorientasi ekspor ke negara-negara industri. Salah satunya, di Gorontalo, pemerintah dan DPR RI sedang berupaya mengubah TN Boganani Wartabone, menjadi kawasan tambang emas PT Gorontalo Mineral/PT Bumi Resource, milik keluarga Abu Rizal Bakrie.

Jika tidak, maka model pebangunan rendah emisi yang dipromosikan delegasi Indonesia akan terus melahirkan persoalan jauh lebih parah. Masih dominannya pengelolaan sumber daya alam secara sektoral akan meluaskan skala perusakan lingkungan, emisi karbon dan pemiskinan.

Dari ajang COP 15 Copenhagen, delegasi CSF menyerukan Indonesia segera merubah arah pembangunan yang mendewakan angka pertumbuhan ekonomi sebagai keberhasilan, menjadi pembangunan yang menyelamatkan rakyat ().