Galeri Rupa Lentera di Atas Bukit (kerja.pembebasan) [@kerjapembebasan] mempersembahkan 100 karya rupa (visualisasi puisi Wiji atau ilustrasi) untuk mengenang atau sebagai penghormatan kepada WIJI THUKUL (Tribute to Wiji Thukul – MELAWAN LUPA) . Semoga ini bisa menjadi kado yang bermakna untuk Wiji Thukul, keluarga besarnya, sekaligus kado untuk rakyat Indonesia yang ditindas dan dimiskinkan. Di belakang gagasan ini kami juga memimpikan sajak-sajak Wiji Thukul dapat kembali menjadi inspirasi untuk meneguhkan perjuangan pembebasan kita dan menguatkan konsolidasi persatuan gerakan. hanya satu kata : LAWAN!

Selasa, 08 Desember 2009

Darurat Keadilan : Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan Segera!!!

SOS Hutan Indonesia........ Selamatkan Hutan dan Rakyat Indonesia............

Bung Chandra dan Bibit (KPK), dukungan masyarakat tidaklah "gratis"!!!

Peringatan : Rp 20 Triliun Pemasukan Dari Sektor Kehutanan Hilang Setiap Tahun

Perilaku korupsi yang terjadi dalam sektor kehutanan di Indonesia telah merugikan pemerintah sebesar 2 milyar dolar Amerika setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan negara semakin jauh dari sumber daya yang ada untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pemberian hak atas ekonomi dan sosial kepada masyarakat.

(dipetik dari siaran pers Human Rights Watch terkait hasil laporan/penelitian 'Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia')

==================================================
Hot!! simak juga laporan Greenpeace terbaru

KEGIATAN ILEGAL PERUSAKAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT: SINAR MAS – APA YANG TELAH KALIAN LAKUKAN?

Unduh disini
http://www.greenpeace.org/raw/content/seasia/id/press/reports/kegiatan-ilegal-perusakan-huta.pdf
==================================================



Buku Online : "Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia”

“Dana Liar”

Ringkasan

Metodologi

Rekomendasi


I.Latar Belakang: Tinjauan Singkat Sektor Kehutanan Indonesia


II.Hilangnya Kayu Indonesia

III.Menguapnya Pendapatan Indonesia Atas Kayu


IV.Anatomi Korupsi pada Sektor Kehutanan

V. Upaya Reformasi Kehutanan dan Pemberantasan Korupsi Saat Ini

VI. Dampak Pada Hak Asasi Manusia


VII. Konsekuensi Internasional

VIII. Lampiran: Metodologi Penghitungan Kerugian Pendapatan Kayu


IX. Ucapan Terima Kasih



• Unduh Laporan (PDF, 1.77 MB)

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia1209inweb.pdf

• Unduh Laporan + cover (PDF, 1.93 MB)

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia1209inwebwcover.pdf

Rp 20 Triliun Pemasukan Hilang Setiap Tahun

Kompas, 4 Desember 2009

Pemberantasan Korupsi diminta memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Itu karena potensi pemasukan tahunan yang hilang akibat korupsi dan salah kelola di sektor kehutanan mencapai Rp 20 triliun per tahun.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Program Human Rights Watch (HRW) Joe Saunders dan peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, dalam konferensi pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (3/12). Sebelumnya, mereka menyampaikan hasil penelitian tentang korupsi di sektor kehutanan itu kepada pimpinan KPK.

HRW menyampaikan penelitian berjudul Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia. ICW menyampaikan penelitian tentang korupsi dalam pemberantasan illegal logging.

”Setiap tahun, potensi kerugian negara akibat korupsi dan salah kelola di sektor kehutanan mencapai Rp 20 triliun. Bahkan, tahun 2006 angkanya lebih besar dari semua pengeluaran negara untuk sektor kesehatan nasional dan daerah,” kata Joe.

Nilai kehilangan tahunan ini, menurut Joe, juga setara dengan perhitungan Bank Dunia terhadap anggaran yang cukup untuk memberikan layanan dasar kepada 100 juta penduduk miskin selama dua tahun.

Potensi kerugian negara itu, kata Joe, terjadi karena tak transparannya sistem pendataan di sektor kehutanan dan perkebunan sehingga masyarakat tak bisa mengontrolnya. Faktor lain karena lemahnya penegakan hukum. ”Faktor kedua ini yang mendorong kami datang ke KPK. Apalagi, KPK memiliki kemampuan untuk mengejar pelaku sampai ke pemodal,” kata dia.

Febri mengatakan, dari penelitian ICW, sebagian besar kasus pembalakan liar yang ditangkap kejaksaan dan polisi adalah aktor kelas bawah (operator, sopir, atau petani), yaitu sebanyak 76,10 persen. Aktor kelas atas (penegak hukum, pejabat kehutanan, kontraktor, direktur, atau cukong) yang ditangkap hanya 23,9 persen. Itu pun sebagian besar aktor kelas atas, sekitar 71,43 persen, divonis bebas.

Febri berharap KPK menjerat aktor kelas atas dalam kasus pembalakan liar ini. (aik)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/02/03150247/pemasukan.rp.20.triliun.per.tahun.hilang


Siaran Pers Human Rights Watch selengkapnya

Indonesia: Kerugian Akibat Korupsi Sektor Perkayuan

Bookmark and Share

0 komentar: