Galang Mosi Tidak Percaya Terhadap Penyelenggara Negara!

Pemerintahan kapitalis semakin menampakan kebobrokannya!

Galang Mosi tidak percaya terhadap penyelenggara Negara!

Bangun kekuatan politik alternatif rakyat!


PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Sumber : www.prp-indonesia.org

Salam rakyat pekerja,

Belum selesai gonjang ganjing skandal Bank Century yang diindikasikan aliran dananya dinikmati oleh partai-partai politik borjuasi yang berkuasa, timbul lagi satu permasalahan baru yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusaha an yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie. Fenomena CICAK vs BUAYA memang bukan hanya fenomena antara KPK vs POLRI-Kejaksaan saja, namun CICAK vs BUAYA dapat juga disimpulkan sebagai pertarungan antara rakyat versus pemilik modal dan pemerintahan kapitalis.

Munculnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan tambang Group Bakrie yang telah merugikan Negara sebesar Rp 2,1 Triliun tentunya menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat pekerja di Indonesia. Mengapa kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia baru dimunculkan sekarang oleh Dirjen Pajak? Mengapa kasus penggelapan pajak ketiga perusahaan tambang tersebut muncul pada saat Pansus Bank Century mulai bekerja? Hal ini jelas berkiatan dengan konflik yang berkembang saat ini antara Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dengan Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) dalam konteks skandal Bank Century.

Kasus dugaan penggelapan pajak ini sebenarnya telah diketahui oleh Dirjen Pajak sejak tahun 2007. Bahkan penyelidikan dan pencekalan terhadap tersangka sudah dilakukan sejak 2009. Namun mengapa kasus ini baru diungkapkan oleh Dirjen Pajak pada saat ini? Kemungkinan paling besar adalah pengungkapan kasus penggelapan pajak tersebut memang dijadikan alat penekan atau dijadikan alat barter terhadap kasus Bank Century yang saat ini akan menyeret Sri Mulyani.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Pansus Hak Angket Bank Century hanya akan menjadi “dagelan politik” baru di Indonesia. Para anggota pansus yang terdiri dari berbagai partai politik tersebut hanya akan menjalankan “sandiwara” agar dapat menekan gejolak kegelisahan di masyarakat. Pansus tidak akan mau untuk bekerja secara efektif dan membongkar secara transparan kemana aliran dana Bank Century. Karena jelas, partai politik yang menjadi naungan mereka saat ini juga telah menikmati aliran dana tersebut.

Namun terlepas dari hal tersebut, pengungkapan kasus penggelapan pajak yang dijadikan alat barter tentunya semakin menunjukkan kebobrokan pemerintahan kapitalis ini. Kasus-kasus yang melibatkan pemilik modal dilindungi oleh aparat pemerintahan kapitalis dan baru akan diungkapkan ketika aparatus penyelenggara Negara terpojok. Namun jika aparatus penyelenggara Negara tidak terpojok, maka kasus ini tidak akan terungkap dan pemilik modal akan lolos dari jeratan hukum, padahal kerugian Negara yang muncul juga telah merugikan rakyat secara keseluruhan.

“Permainan” yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara tentunya menunjukkan sikap bahwa mereka sama sekali tidak memperdulikan nasib rakyat. Kasus-kasus yang terjadi hanya dijadikan sebagai alat barter agar kasus yang sedang diusut tidak meluas dan rakyat hanya dijadikan sebagai penonton saja.

Sudah saatnya rakyat bangun dari tidurnya dan melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kapitalis. Sudah saatnya rakyat bersatu padu dengan gerakan rakyat lainnya dan membangun kekuatan politik alternatif agar dapat melawan seluruh upaya penindasan yang dilakukan oleh elit-elit politik bourjuasi dan pemilik modal. Ekonomi politik Indonesia telah dikontrol oleh pemilik modal dan dengan begitu hanya akan menguntungkan kepentingan para pemilik modal saja. Sudah saatnya rakyat sadar akan apa yang terjadi di Indonesia dan mulai melakukan perlawanan. Rakyat harus membongkar operasi politik bourjuasi yang dijalankan oleh pemerintahan kapitalis.

Untuk itu, Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

1.Menyerukan kepada seluruh rakyat untuk menggalang mosi tidak percaya terhadap penyelenggara Negara.

2.Menyerukan kepada kelompok-kelompok dan organisasi-organisa si gerakan sosial serta serikat-serikat- serikat rakyat pekerja untuk menggalang persatuan antara gerakan rakyat untuk melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemerintahan kapitalis.

3.Bangun kekuatan politik alternatif untuk menghadang sistem kebijakan yang menindas dan sebagai wadah perlawanan rakyat.


Jakarta, 16 Desember 2009
Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja - (KP-PRP)

Ketua Nasional Sekretaris Jenderal

ttd. ttd.
(Anwar Ma'ruf) (Rendro Prayogo)