Lagi-lagi Konspirasi Amerika Serikat di COP

Konspirasi US dalam Merebut Pasar Carbon di COP 15 dan Dampaknya bagi Indonesia

Thursday, 10 December 2009 00:00 WALHI

COP Corner 10/12/09, Jakarta - Bocoran dokumen Draft Copenhagen Agreement, menunjukkan ketidakseriusan Negara Annex-I dalam menurunkan emisi karbonnya. Tuntutan Negara berkembang diabaikan sementara upaya-upaya yang dilakukan tampaknya masih jauh dari penyelesaian bahkan terjebak dalam skema perdagangan karbon.
Teks berjudul DRAFT 271109 Decision 1/CP.15 Adoption of The Copenhagen Agreement Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Diduga kuat teks ini disusun USA dan Denmark sejak lama dan difinalkan dalam ruang tertutup “Green Room”.

Teks ini sama sekali tidak menyebut angka target pengurangan emisi negara maju pada tahun 2020. Baru pada tahun 2050 disebutkan bahwa negara maju akan memangkas emisi 80% di bawah tahun 1990. Selain itu, dia membuka kredit karbon sebagai offset pengurangan emisi domestik yang sifatnya suplemen. Namun, tidak ada quota yang jelas berapa besar toleransi offset diberikan. Dalam hal ini, meskipun sifatnya suplemen, boleh jadi kredit offset bisa mendekati 50% dari upaya mengejar target pengurangan agregat emisi nasional negara maju.

Draft Copenhagen Agreement tidak memperhatikan serius peringatan para ilmuwan yang mengatakan bumi tidak akan terselamatkan dari bahaya perubahan iklim jika temperatur naik mencapai 2oC dari suhu sebelum revolusi Industri.

Indonesia sebagai negara kepulauan akanmenanggung dampak yang sangat besar dengan apa yang akan diputuskan. Hasil kesepakatan yang tidak adil akan mengancam hilangnya 17.000 pulau akibat kenaikan permukaan laut. Saat ini saja, kenaikan permukaan laut di Jakarta mencapai 4.38 mm per tahun. Bila tidak ada kesepakatan yang mengikat negara-negara maju untuk mengurangi emisi karbonnya secara signifikan, Indonesia akan tenggelam.

Menyikapi hal ini, delegasi Indonesia berusahamendesak Amerika Serikat (AS) untuk meratifikasi Protokol Kyoto menjadi penting untuk dicermati.Apalagi Delegasi Indonesia ingin menjadi penengah dengan menjembatani semua kepentingan negara industri dan negara berkembang dalam COP 15 ini. Hal yang bertolak belakang jika dilihat dari kecendrungan kebijakan Pemerintahan Indonesia yang lebih berpihak kepada pasar dan neoliberal, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil-hasil Indonesia Summit.

Ambivalensi tindakan ini pada muaranya akan membuat posisi indonesia akan semakin tidak baik, karena berdiri pada dua kaki yang saling bertentangan, disisi pertama berusaha menjadi negara selatan yang mengharapkan bantuan dari negara anex satu, sementara pada sisi yang berbeda berusaha mendorong mekanisme protokol kyoto secara total dengan mengedepan mekanisme penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara mandatori.

Tampaknya memang tidak akan ada penyelamatan iklim dari pertemuan resmi COP15 Copenhagen. Yang ada adalah penyelamatan industri seperti bahan bakar fosil dan perusak lingkungan untuk mengakumulasi keuntungan, sementara itu rakyat miskin terus dikambinghitamkan dan dikorbankan.

Agar dunia terhindar dari bahaya tersebut, para ilmuwan merekomendasikan agar negara-negara industri maju setidaknya harus mengurangi emisinya sebanyak 40% dari tingkat tahun 1990 pada tahun 2020. Para aktivis organisasi non pemerintah pun mendukung usulan ini, seperti Friends of the Earth Internasional telah menggalang petisi secara internasional yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 32.000 orang.

Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, mengatakanbahwa sekarang adalah saat negara-negara di dunia harus memperlihatkan komitmennya menurunkan emisi tanpa embel-embel apapun termasuk offseting. “Karena kalau tidak sekarang maka akan sangat terlambat”. ujarnya lagi.

Berry juga menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan desakan dari bawah. “kami mengajak masyarakat untuk bersama terlibat dalam Aksi Global untuk Perubahan Iklim yang jatuh pada 12 Desember 2009”.Aksi ini dilakukan secara bersamaan diseluruh dunia untuk mendesak pemerintah masing-masing dan pemerintahan negara maju agar serius mengatasi perubahan iklim. (***)


Kontak Person:
Pengkampanye WALHI untuk:
- Air dan Pangan: M.Islah (081808893713)
- Tambang: Pius Ginting (0819 3292 5700)
- Pesisir Laut: Carmelita Mamonto (085298644986)


disalin dari : WALHI