simak juga : Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2009 – Komnas HAM
Adakah perbedaaan warna dan watak dengan demo sehari sebelumnya?
Selang sehari setelah hingar bingar Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desmber 2009), Istana Negara kembali di demo ribuan massa organisasi petani, buruh, miskin kota , perempuan, mahasiswa, NGO dan gerakan sosial lainnya. Kali ini momentumnya adalah Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2009 (61 Tahun Deklarasi Universal HAM).
Bisa jadi aksi tanggal 10 agak berbeda watak dan warnanya dengan aksi sehari sebelumnya (termasuk kadar dukungan media massa dan dukungan gerakan mahasiswa, hingga basis utama dan konsolidasi aksinya).
Walaupun saya yakin cukup banyak irisan gerakannya dan juga komitmen yang setara baik untuk membabat habis para koruptor maupun menegakkan HAM. Tentu saja juga soal korupsi pada akhirnya bermuara pada pelanggaran terhadap hak-hak rakyat atau HAM.
Lepas dari itu untuk perubahan radikal atau perubahan yang sungguh bermakna bagi tegaknya keadilan di negeri ini, tidak bisa tidak keduanya harus saling belajar dan membangun konsolidasi yang lebih apik di kemudian hari. Karena untuk itu yang dituju bukanlah perbaikan tambal sulam, tetapi perubahan yang merombak sistim dan struktur sosial yang tidak adil sampai ke akarnya. Sistim yang sedang berkibar itu adalah Kapitalisme Neoliberal dan para operator dan predator (buaya dalam biologi termasuk kategori predator) dalam negerinya. (atau sebut saja antek-anteknya, bila kita meminjam kosakata jaman revolusi dulu).
Pada Peringatan Hari HAM 2009 ini paling tidak dua aliansi besar melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Pertama aksi yang dilakukan oleh Panitia Nasional Peringatan Hari HAM (PNP HAM)10 Desember 2009 yang berlangsung sejak pagi hari jam 10 . Aksi mengambil rute Masjid Istiqlal, Istana kemudian di tutup di seberang Indosat pada pukul 2.30. Sementara itu KOPER HAM melakukan aksi di depan Istana Negara sekitar pukul 4 dan kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Bundaran Hotel Indonesia untuk menggelar renungan malam 61 tahun Deklarasi HAM PBB.
Adapun Aksi PNP-HAM bertajuk GERAKAN RAKYAT MENUNTUT TANAH KERJA, UPAH : HAM UNTUK KITA, KEADILAN UNTUK KITA, Sementara itu KOPER HAM mengusung pesan "Hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Para Pembela HAM" dan pesan kepada publik bahwa ”SETIAP MASYARAKAT BISA TAMPIL MENJADI PEMBELA HAM...SEMUA BISA MENJADI PEMBELA HAM!”
simak galery foto selengkapnya
Long March Pejuang HAM di Medan Merdeka; Selamat Datang di Mahkamah (Istana) Rakyat; Pesta Perjuangan Rakyat di Medan Merdeka; Tumpengan Tanah, Upah, Kerja di Medan Merdeka;
foto-foto: kamera lentera
Pernyataan Sikap PNP-HAM Menyambut Hari HAM 2009
HAM UNTUK KITA, KEADILAN UNTUK KITA
SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
NEGARA HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGARAN HAM DAN PENYELEWENGAN UANG RAKYAT
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat SBY-BOEDIONO
Salam Demokrasi !
Pada tanggal 10 Desember seluruh dunia akan memperingati hari HAM ke 61 sejak pertama kali di deklarasikan jaminan atas hak-hak rakyat pada tanggal 10 Desember 1948, tidak terkecuali di Indonesia. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).
Akan tetapi di bawah kepemimpinan rejim SBY–Budiono, rakyat Indonesia tidaklah mendapatkan kepastian dan perlindungan atas hak-hak SIPOL dan EKOSOBnya. berbagai pelanggaran atas hak-hak rakyat masih saja terjadi, ironisnya hampir semua pelanggaran melibatkan Negara baik langsung maupun tidak langsung.
Negara dengan berbagai kebijakannya telah dengan sengaja membiarkan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan budaya, bahkan Negara terus berupaya menaikan dominasinya untuk menindas rakyat. Ratusan ribu buruh telah di PHK, sementara buruh yang ada terus bekerja tanpa jaminan kesejahteraan, upah layak dan jam bekerja yang begitu panjang.
Industri di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami penurunan, karena ribuan pabrik yang tutup atau menghentikan operasi. Pada periode tahun 1987-1996 industri manufaktur non migas yang rata-rata industry kecil masih tumbuh rata-rata 12%/tahun atau 5 point lebih tinggi dari PDB saat itu yaitu 6,9%. akan tetapi pasca itu industry manufaktur terus mengalami penurunan, pada periode 2004-2008 pertumbuhan industry manufaktur lebih rendah dari PDB yaitu 5,6% dari PDB 5,7% dan dipastikan akan terus mengalami penurunan, apalagi pada 2008 Kredit perbankan yang disalurkan ke industry manufaktur hanya 16 persen.
Hak-hak kaum tani juga akan terus dirampas, perampasan dan monopoli atas tanah akan terus terjadi, karena itu itulh salah satu cara bagi rejim boneka seperti SBY–Budiono untuk melayani tuan imperialisnya yaitu dengan menyediakan tanah dan menyuplai barang-barang mentah untuk industry di negeri imperialis. Tidak ada ampun bagi kaum tani untuk berproduksi merdeka di atas tanahnya selama rejim yang berkuasa adalah antek Imperialis. kekerasan, penembakan pada kaum tani akan terus terjadi seperti yang terjadi di Ogan Ilir Palembang, Takalar Sulawesi selatan atau Tanah Awuk NTB. Akibat kemiskinan yang akut dan ketiadaan tanah, seorang nenek Minah di Banyumas harus mendekam ditahanan karena mengambil 3 buah Kakao milik PT Rumpun Sari Antan, atau di Batang satu keluarga harus ditahan karena mengambil buah randu sisa panen seharga Rp 10.000 dipohon milik PT Segayung.
Ketika rakyat terbelit berbagai masalah kemiskinan serta berbagai problem hidup lainnya, rejim SBY–Budiono beserta anteknya para kapitalis birokrat terus menjalankan kebijakan ani rakyat serta terlibat berbagai skandal dan kasus yang sangat memalukan. Saat buruh menjerit tentang rendahnya upah, ketika kaum tani meminta jaminan atas tanah dan upah buruh tani, ketika jutaan pemuda meminta lapangan pekerjaan demi kehidupannya, termasuk lebih dari 700.000 lulusan perguruan tinggi dan diploma, rejim SBY–Budiono beserta para menterinya tanpa tahu malu minta kenaikan gaji.
Berbagai kasus dan skandal korupsi seakan membuka topeng siapa sebenarnya birokrasi di Indonesia. Kasus Century, KPK, Bank Bali, Penjualan Tanker milik Pertamina selalu melibatkan pejabat Negara. Kapitalis birokrat di Indonesia tanpa malu–malu mengambil dan merampok uang rakyat untuk dinimati sendiri. Kenyataan inilah yang menunjukan kenapa rejim tidak akan pernah membiarkan rakyat hidup lebih baik, kebijakan akan tetap menguntungkan segelintir pihak. Karena berbagai boroknya tidak ingin telihat oleh rakyat maka dengan segala cara Negara akan menghentikan rakyat. Kebijakan pelarangan berorganisasi, berekspresi dan berpendapat akan terus dilakukan.
Pendidikan yang di gunakan sebagai media budaya akan diberikan pada pasar yang selalu mengukur lewat untung dan rugi, sehingga BHP pun tetap diberlakukan, karena Negara memang tidak peduli atas kualitas dan aksesbilitas pendidikan bagi rakyat.
Negara lewat rejim telah menciptakan dirinya sebagai alat yang akan menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi besar Komprador yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan antar sesama dan dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya pada Imperialisme.
Mengharap kebaikan dari SBY-Budiona sudah tidak mungkin bagi rakyat, Kesengsaraan yang semakin menjepit mayoritas rakyat yaitu Kaum Buruh dan Tani Hanya bisa diselesikan dengan kekuatannya sendiri. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. dengan penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan pendirian paling teguh untuk memkokh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.
Dengan demikian, kami Panitia Nasional Persiapan Hari HAM (PNP–HAM) Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Jalan keluar satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya. Ditengah krisis yang berkepanjangan ini, rakyat hanya terus terancam terampas Haknya atas upah layak, Tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani serta pekerjaan bagi tenaga produktif.
Dengan momentum hari HAM 2009 kami menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan, Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2. Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3. Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4. Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5. Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan bailout Bank Century.
6. Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/ Keluarga Miskin.
7. Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.
8. Menuntut Hukum di tegakkan dengan Keadilan serta di bersihkannya seluruh lembaga penegak hukum dari paraktek korupsi.
9. Usut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan hentikan berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi dan ketidak adilan bagi rakyat.
Demikian Pernyataan Sikap kami, atas perhatian dan Segala Dukungannya kami Sampaikan Terima Kasih!!
Jakarta, 10 Desember 2009
Panitia Nasional
Peringatan Hari HAM 10 Desember 2009
Usman Hamid
Penanggung Jawab
Juru Bicara : Usman Hamid/K0ntras (0811.812149), Erfan Paryadi/AGRA (0813.20460079), , Aan Anshari/FMN (0852.89916770), Rudi HB Daman/GSBI (0818.08974078)
PNP-HAM 2009 tediri dari :
GSBI, SBB, FBC, SPOI, AGRA, Petani Batang, Persatuan Petani Rumpin, Warga Bojong Kemang, Warga Ciawi, Warga Talang Sari, LPB, GRI, CGP, KPC, FMN, PMKRI, PKBM-UIN, FDMD-UI, Pedagang Pasar Kemis, PKL Blok M, Masyarakat Papua, SERUNI, ATKI, SHI, KONTRAS, SAWIT WATCH, MIGRANT CARE, SP, INDIES, INFID, KBM-UIN, CGM, WALHI, PBHI, UPC,JRMK, ,Korban Masa Lalu, YPKAP 65, PBHI, PISBA, KONTRAS.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hentikan Segala Bentuk Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Para Pembela HAM
Dalam menjalankan aksinya, para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di negeri ini masih terancam dengan kasus kekerasan. Laporan yang diluncurkan imparsial menunjukkan, selama periode 2005-2009, telah terjadi 138 kasus kekerasan yang menimpa pembela HAM”
(http://antikorupsi.org/indo/content/veie/15528/6/)
Tuntutan Aksi :
1.Mendesak negara agar menjalankan tanggungjawabnya untuk memnuhi (to fulfill), menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan mempromosikan (to promote) HAM warga negeranya tanpa terkecuali. Baik itu hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik warganegeranya;
2.Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap para pembela HAM;
3.Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap para pembela HAM terutama kriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik;
4.Mendesak negara agar mebuat peraturan perundang-undangan yang melindungi para pembela HAM sebagaimana diamanatkan Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Human Right Defender (HRD) atau pembela HAM tanggal 9 Desember 1998
”SETIAP MASYARAKAT BISA TAMPIL MENJADI PEMBELA HAM...SEMUA BISA MENJADI PEMBELA HAM!”
KOPER HAM : Koalisi Peringatan Hari HAM 2009
LBH Jakarta, LBH APIK, Kasum, IKOHI, Kontras, HRWG, Hamurabi, Falun Gong, UPC, LBH Pers, PBHI Jakarta, PBHI Nasional, TURC, LBH Masyarakat, KASBI, PRP, Arus Pelangi, ICW, KRHN, ANBTI, KOMPAK
Aksi Korban 65 yang dikoordinir oleh Yayasan Penelitian Korban 1965/1966 di depan Istana
Pernyataan Sikap
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65)
Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, 10 Desember
Negara Jangan Cuci Tangan atas Tragedi 1965!
Ungkap Kebenaran dan Usut Tuntas Tragedi 1965 untuk Keadilan bagi Korban
Sudah lebih dari empat puluh tahun korban 1965 masih dirampas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya oleh rejim yang berkuasa. Selama lebih dari empat puluh tahun itu pula korban 1965 mengalami penderitaan. Dan selama lebih dari empat puluh tahun sejarah nasional tentang tragedi 1965 penuh dengan kebohongan. Saksi-saksi dan fakta-fakta sejarah masih saja bisu. Semua bisu karena tidak pernah didengarkan. Bisu karena ruang suara dibungkam.
Berawal dari peristiwa 1 Oktober 1965. Tujuh perwira Angkatan Darat (AD) dibunuh. Konstruksi sejarah nasional yang dibangun rejim Orde Baru menyudutkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai biang dari peristiwa itu. Dituduhkan juga PKI melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Pertanyaannya, apa mungkin PKI melakukan kudeta terharap Soekarno yang jelas mendukung program-program PKI saat itu?
Konstruksi sejarah G 30 S PKI sudah usang. Fakta fakta sebagai elemen dari konstruksi itu sumir. Kebenarannya diragukan. Terlebih, sudah banyak kajian sejarah yang mengungkap keterlibatan AD, Amerika, Inggris, CIA dan sekutunya di dalam upaya penggulingan Soekarno dan pemusnahan PKI.
Keterlibatan negara-negara imperialis di dalam tragedi 1965 menunjukkan beberapa hal. Pertama, Soekarno dan PKI memiliki kekuatan rakyat yang populer dan revolusioner. Kedua, kekuatan revolusioner yang dipimpin Soekarno dan PKI sangat anti dengan imperialisme negara barat. Dan ketiga, agenda imperialisme modal akan terbentur oleh kekuatan revolusioner itu. Oleh karena itu harus dihancurkan.
Analisis di atas mengantarkan kita kepada logika pertarungan politik berbasis ekonomi yang sedang terjadi saat itu. Tahun 1965 adalah pembatas jaman di antara kekuatan revolusioner yang mengedepankan ekonomi sosial atau kerakyatan dengan kekuatan imperialis yang menghamba pada ekonomi kapitalisme.
Pertarungan politik dimenangkan oleh negara-negara imperialis. Di tanah air dioperasionalkan oleh boneka AD. Kemenangan mereka di atas derasnya darah rakyat yang masih mengalir. Lebih dari tiga juta anggota dan simpatisan PKI dibunuh. Jutaan lainnya ditahan tanpa proses hukum yang adil. Hingga saat ini korban masih saja merasakan penderitaan. Selain itu, kemenangan mereka hanya untuk mengeruk kekayaan bangsa, dimana si miskin semakin menderita.
Tragedi 1965 adalah titik awal disiapkannya pacu landas pesawat tempur kapitalisme yang semakin kokoh hingga kini. Awal kehancuran bangsa di berbagai bidang. Titik mundur dari alur kebangkitan nasional.
Pengabaian negara atas kejahatan kemanusiaan 1965 menguatkan posisi negara yang lebih memihak imperialis dibandingkan korban. Posisi itu menunjukkan basis negara yang dikuasai oleh masyarakat kapitalis. Sehingga, segala kebijakan menguntungkan kekuasaan modal dan birokrat. Sementara korban dan rakyat tertindas dirugikan.
Pengabaian negara atas kejahatan kemanusiaan 1965 juga bentuk pelanggaran HAM. Perlu disangsikan komitmen pemerintah di dalam penegakkan HAM jika masih abai atas penuntasan tragedi 1965. Disangsikan juga komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat jika masih abai atas penuntasan tragedi 1965 yang memuat dimensi politik yang begitu kental.
Atas dasar pengabaian itu kami menuntut:
1. Negara harus menuntaskan pelanggaran HAM berat tragedi 1965
2. Cabut segala kebijakan yang diskriminatif terhadap korban, termasuk TAP MPRS No. XXV tahun 1966.
3. Kembalikan dan penuhi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya korban yang selama ini dirampas oleh negara.
4. Ganti sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem
ekonomi sosial.
Ungkap Kebenaran dan Usut Tuntas Tragedi 1965 untuk Keadilan bagi Korban
Jakarta, 10 Desember 2009.
Post
0 komentar:
Poskan Komentar