Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY

Indonesia Corruption Watch (ICW) – Transparency International Indonesia (TII) – Indonesia Badget Center (IBC) – YAPIKA menyiapkan sebuah kado menarik pada Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2009. Kado itu bertajuk Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY. Berikut adalah petikan kesimpulan dan rekomendasinya


KESIMPULAN

1. Pengkerdilan dan Pelemahan KPK terjadi secara sistematis dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Setidaknya ada 13 “jurus melumpuhkan KPK”. Akan tetapi, karena dukungan publik yang luar biasa besar, berbagai bentuk serangan tersebut bisa diminimalisir.

2. Pengkerdilan dan Pelemahan KPK terjadi sangat intens di era Pemerintahan SBY. Dan masyarakat kecewa dengan ketidaktegasan sikap, kebijakan dan strategi untuk mendukung KPK serta membersihkan mafia di kepolisian dan kejaksaan;

3. Presiden SBY belum berhasil memimpin pemberantasan korupsi. Hal ini dilihat dari wajah Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prestasi Presiden baru terlihat dalam reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Hal ini pulalah yang mendorong naiknya skor CPI Indonesia;

REKOMENDASI

1. Hentikan segala upaya pengkerdilan dan pelemahan KPK;

2. Presiden perlu mendukung dan menguatkan peran KPK pasca Bibit-Candra kembali ke KPK, khususnya dalam pengusutan tuntas skandal Bank Century;

3. Bersihkan Kepolisian dan Kejaksaan dari Mafia Peradilan secara serius, bukan hanya dengan “jurus PO BOX”;

4. Berikan ruang bagi publik secara luas untuk mengekspresikan aksi antikorupsi tanpa “dituduh” akan disusupi kepentingan politik tertentu, berniat menggulingkan pemerintah, dan ingin mendiskreditkan Partai Demokrat;

Selengkapnya silah unduh disini :

Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY


sumber : www.antikorupsi.org