SOS Perubahan Iklim : Perjanjian Australia dan Indonesia, Kolonialisme Baru?

Australia Temukan Cara Murah Reduksi Emisi Karbon

Siaran Pers Walhi, Serikat Petani Indonesia, Friends of The Earth Australia dan AidWatch

sumber : http://www.walhi.or.id/

JAKARTA (30/11) - Menurut sebuah Laporan tentang REDD yang berjudul “What a Scam – Australia’s REDD Offsets for Copenhagen” yang dirilis hari ini oleh organisasi gerakan lingkungan hidup dari Indonesia dan Australia, menemukan bahwa project REDD yang dibungkus dalam program “Kalimantan Forest and Climate Parthnership (KFCP)” telah mengutamakan mekanisme pasar untuk memperjualbelikan kredit karbon dari hutan Indonesia dan membantu Australia untuk menghindar dari tanggungjawab penurunan emisi.
Project tersebut juga telah melanggar Deklarasi PBB tentang masyarakat adat (UNDRIP) karena tidak adanya jaminan/ pengakuan tentang keberadaan masyarakat adat diwilayah tersebut. Bahkan sangat ironis, ketika kedua belah negara sudah mengakui keberadaan deklarasi tersebut.

Komitmen Australia sebesar Aus$ 30 Juta selama empat tahun untuk proyek ini adalah bukti bahwa bantuan asing baik dalam bentuk hibah maupun utang, bertendensi untuk melanggengkan kepentingan negara donor. Demi melayani industri di Australia yang rakus energi kotor, pemerintah Australia melempar kewajiban untuk menurunkan emisi dengan dalih hibah dan utang kepada pemerintah Indonesia dan tentu saja hal ini tidak bisa dibenarkan.

Muhammad Teguh Surya, Kepala Departemen Walhi menjelaskan, hal ini sebenarnya dilatar belakangi oleh Skema mereduksi emisi karbon Pemerintah Australia yang membenarkan 100 % dengan proses offset. Dan saat ini Pemerintah Australia sedang mencari jalan termurah guna menjalankan niat tersebut dan Indonesia adalah salah satu target utama. Dengan di danai oleh AUSAID maka project KFCP yang dibangun dengan dalih mengurangi deforestasi di Indonesia, sebenarnya adalah jalan untuk meng-offset karbon Australia. Sehingga dengan bahasa sederhana dapat diartikan Indonesia secara sadar telah dijadikan toilet karbon bagi Australia. Hal inilah yang kemudian dapat kita maknai dengan sistem kolonialisme baru berkedok konservasi, ungkapnya jelas.

Pada dasarnya Aktivis lingkungan, petani, masyarakat adat dan gerakan rakyat pada umumnya sangat setuju dengan pelestarian alam dan perlindungan hutan. Kehidupan dan nafkah mayoritas rakyat bahkan masih sangat tergantung pada keberlanjutan hutan, danau, sungai, lahan gambut dan rawa. Dan dalam banyak kasus, masyarakat adat dan penduduk yang tinggal di sekitar hutan sudah menanam pohon lagi dengan jumlah ribuan hektar. Rakyat juga setuju dan sudah lama menjaga keberlangsungan hutan tersebut lewat sistem hutan adat yang bersifat komunal.

“Tugas untuk mengurangi emisi bagi perubahan iklim merupakan tanggungjawab setiap negara, termasuk Indonesia. Negara seperti Australia juga punya kewajiban pengurangan atas kegiatan industri yang berkarakter kotor, melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK). Tugas dari Australia adalah mengurangi emisinya secara domestic, bukan justru terus mengemisi GRK dengan jalan membeli kredit karbon dari Indonesia. Bila pemerintah Indonesia ikut setuju dengan mekanisme REDD ini, mengindikasikan pemerintah tidak memiliki komitmen pada solusi mendesak problem perubahan iklim,” ungkap Elisha Kartini Serikat Petani Indonesia (SPI)

Bagi petani dan masyarakat sekitar hutan mekanisme REDD ini akan semakin meminggirkan hak akses dan kontrol masyarakat untuk menggarap tanah. Proyek REDD ini akan semakin mempersempit lahan pertanian rakyat, apalagi jika kita bandingkan luas proyek REDD keseluruhan yang jauh lebih besar dari luas lahan pertanian Indonesia, tambah beliau.

“Pemerintah Australia harus menjelaskan proyek ini, terkait tujuan utama skema offset karbon termasuk proyek di Kalimantan, yang mana tujuannya adalah untuk memberi pilihan offset yang murah kepada aktivitas industry Australia yang terus menerus mencemari bumi. Sehingga terhindar dari tanggungjawab penurunan emisi. Dana bantuan proyek tersebut, jelas bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia akan tetapi untuk kepentingan ekonomi Australia, tambah Ellen Roberts dari Friends of The Earth Australia.

WALHI, SPI, FoE Australia dan AidWatch, melawan semua skema karbon offsets dan menuntut pemecahan masalah konflik agraria di Indonesia. Gerakan rakyat percaya bahwa proyek percobaan skema REDD termasuk yang terjadi di Kalimantan Tengah ini harus dihentikan jika tidak memenuhi hak-hak mendasar rakyat dan tidak dilakukan menurut kearifan lokal masyarakat adat dan penduduk setempat. Di sisi lain, skema alternatif untuk menghempang laju perubahan iklim yang dilakukan rakyat harus didukung—terutama yang benar-benar fundamental memecahkan masalah pemenuhan hak-hak rakyat (sosial, ekonomi, budaya) dan mendinginkan bumi. (Selesai)

Baca juga

baca juga


R-E-D-D CO2lonialisme Baru

SOS Perubahan Iklim : Perjanjian Uni Eropa dan Indonesia, Kolonialisme Baru?


Kapitalisme Bencana AS?. Kampanye ”Bagaimana kita bisa menjadi kaya dari perubahan iklim”?


E-Book : REDD, Jalan Sesat Bisnis Konservasi