Bali, April 30 – May 4, 2009
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Anti Utang (KAU), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Sarekat Hijau Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)
Organized by : WALHI, PBHI Bali, Limas, Sahabat WALHI Bali, Frontier, WALHI Bali
Co-organisers: Friends of the Earth International, La Via Campesina, Jubilee South, NGO Forum on ADB, Seafish, Land Research and Action Network, Focus on the Global South, Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme- Imperialisme (GERAK LAWAN)
Join the struggle of Asian people against the destructive Asian Development Bank (ADB), the regional IFIs that finances the current food, environmental, energy and financial crisis! Join us and speak out the real alternatives from the people, from rural area to urban—and from the seashore to the mountainside. Discuss and act directly together with the Asian people on food sovereignty, climate justice, and how to defend and protect our rights!
Programme:
April 30 – May 1,
Workshop on Transnational Corporations and Shrimp Aquaculture(Hotel Nirmala Bali)
May 1, May Day Action (Renon)
May 2-3, Asian People's Summit Against ADB (Renon)
May 4, Rally (Renon)
selengkapnya
Kamis, 30 April 2009
ADB Bukan Solusi, Bangun Alternatif Lembaga Keuangan Regional yang Lebih Adil dan Demokratis
Siaran Pers Asian People Movement Againts ADB, 27 April 2009
Koalisi Anti Utang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, LIMAS Bali, Walhi Bali, PBHI Bali.
Asian Development Bank akan melangsungkan pertemuan tahunan ke-42 di Bali pada tanggal 2 – 5 Mei 2009. Pertemuan yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur tersebut tidak dapat diharapkan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya justeru akan melahirkan proyek-proyek utang yang melahirkan berbagai krisis dan semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan.
Kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Akibatnya, di negara yang kaya sumber energi ini, rakyat berulang kali mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor.
Selengkapnya
Koalisi Anti Utang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, LIMAS Bali, Walhi Bali, PBHI Bali.
Asian Development Bank akan melangsungkan pertemuan tahunan ke-42 di Bali pada tanggal 2 – 5 Mei 2009. Pertemuan yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur tersebut tidak dapat diharapkan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya justeru akan melahirkan proyek-proyek utang yang melahirkan berbagai krisis dan semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan.
Kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Akibatnya, di negara yang kaya sumber energi ini, rakyat berulang kali mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor.
Selengkapnya
Peoples Week of Action Against ADB
Organized by International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IBON, RESIST!, Asia Pacific Research Network (APRN)
Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, International Association of Peoples’ Lawyers (IAPL), Water and Energy User’s Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, GCAP Indonesia, UPLINK, FMN, Migrant Care, UPC/UPLINK, BanglaPraxis, SPHP, Solidarity Workshop (International), Parivartan, Roots for Equity, Green Movement of Sri Lanka, Alliance of Indigenous People of Nusantara/Indonesia, VOICE, Forum on Women’s NGOs in Kyrgzstan, ATKI Jakarta
The peoples in Asia Pacific will come together in Bali, Indonesia to unite, raise their voices and struggle against ADB and the IFIs and advance alternatives for genuine development.
Schedule of Activities
May 1- Labor Day
Nationally coordinated rallies in 30 cities in Indonesia
May 2-3- Asia Pacific Peoples’ Tribunal on ADB
ADB: Development for the People or for Profit?
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 4- Regional Forum on the Economic and Financial Crisis
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 5- Day of Action Against ADB (Speak Out Against ADB!)
selengkapnya
Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, International Association of Peoples’ Lawyers (IAPL), Water and Energy User’s Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, GCAP Indonesia, UPLINK, FMN, Migrant Care, UPC/UPLINK, BanglaPraxis, SPHP, Solidarity Workshop (International), Parivartan, Roots for Equity, Green Movement of Sri Lanka, Alliance of Indigenous People of Nusantara/Indonesia, VOICE, Forum on Women’s NGOs in Kyrgzstan, ATKI Jakarta
The peoples in Asia Pacific will come together in Bali, Indonesia to unite, raise their voices and struggle against ADB and the IFIs and advance alternatives for genuine development.
Schedule of Activities
May 1- Labor Day
Nationally coordinated rallies in 30 cities in Indonesia
May 2-3- Asia Pacific Peoples’ Tribunal on ADB
ADB: Development for the People or for Profit?
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 4- Regional Forum on the Economic and Financial Crisis
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 5- Day of Action Against ADB (Speak Out Against ADB!)
selengkapnya
ADB Akan Disidangkan di Majelis Pengadilan Opini Internasional
Peoples’ Week of Action Against ADB
Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menghadapi tuntutan dari masyarakat sipil dan kalangan-kalangan rentan masyarakat Asia Pasifik atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dua hari Pengadilan Opini Internasional.
LSM dan organisasi-organisasi rakyat dari berbagai Negara di Asia dibawah Asia Pasifik Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institute for National and Democratic Studies (INDIES) akan menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB sejak 2-3 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Dewan Gubernur Tahunan ADB ke-42 di Bali.
“Pengadilan Rakyat akan menggugat ADB dan pemerintah-anggota atas dasar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terhadap masyarakat Asia Pasifik karena implementasi proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang anti-kaum miskin yang diselenggarakan ADB,” jelas Don Marut, Direktur Eksekutif INFID, salah-satu organizer dalam tribunal tersebut.
selengkapnya
Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menghadapi tuntutan dari masyarakat sipil dan kalangan-kalangan rentan masyarakat Asia Pasifik atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dua hari Pengadilan Opini Internasional.
LSM dan organisasi-organisasi rakyat dari berbagai Negara di Asia dibawah Asia Pasifik Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institute for National and Democratic Studies (INDIES) akan menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB sejak 2-3 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Dewan Gubernur Tahunan ADB ke-42 di Bali.
“Pengadilan Rakyat akan menggugat ADB dan pemerintah-anggota atas dasar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terhadap masyarakat Asia Pasifik karena implementasi proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang anti-kaum miskin yang diselenggarakan ADB,” jelas Don Marut, Direktur Eksekutif INFID, salah-satu organizer dalam tribunal tersebut.
selengkapnya
Blejeti Hubungan ADB dan Pemilu 2009!
(Jakarta, 28/4/2009) Momentum Mayday 2009 ini berlangsung di tengah momentum nasional, yakni pemilu 2009, dan momentum internasional-regional, yakni Pertemuan Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (AGM-ADB) yang akan diselenggarakan 2-5 Mei 2009 yang akan datang di Bali. Dalam penilaian FPR, kedua momentum tersebut memiliki arti penting yang patut mendapatkan penyikapan dari rakyat.
Pemilu 2009 maupun AGM-ADB ke-42 adalah momentum-momentum yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan umum krisis yang melanda dunia dan Indonesia. Keduanya saling terkait dan saling memberikan syarat bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasinya di masa yang akan datang. Keberhasilan Pemilu 2009 di Indonesia akan mempengaruhi kelangsungan dominasi ADB di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya di Indonesia. Demikian pula dengan keberhasilan AGM-ADB ke-42 akan memberikan syarat-syarat yang menopang kekuasaan dari pihak pemenang pemilu 2009.
selengkapnya
Pemilu 2009 maupun AGM-ADB ke-42 adalah momentum-momentum yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan umum krisis yang melanda dunia dan Indonesia. Keduanya saling terkait dan saling memberikan syarat bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasinya di masa yang akan datang. Keberhasilan Pemilu 2009 di Indonesia akan mempengaruhi kelangsungan dominasi ADB di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya di Indonesia. Demikian pula dengan keberhasilan AGM-ADB ke-42 akan memberikan syarat-syarat yang menopang kekuasaan dari pihak pemenang pemilu 2009.
selengkapnya
Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (28-29 April 2009)
Publik dan Koalisi Politik, Koalisi Oh Koalisi…, SBY,Beyond Election, Kesantunan Politik, Vox Pupuli yang Terlupakan, Kekerdilan Konstitusionalisme Prosedural, Budaya Urgensi dan Simulasi,
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
Ini menunjukkan, persepsi publik—terlepas tepat atau tidak—mengenai parpol dan politisi yang berkomitmen dan mampu memenuhi kepentingan mereka sangat menentukan hasil Pemilu 2009. Beberapa parpol gagal menerjemahkan hal ini ke dalam tataran praktis. Partai Golkar, misalnya, menampilkan iklan politik yang abstrak mengenai keutuhan Indonesia. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), sesuatu yang, suka atau tidak suka, sangat berarti dalam jangka pendek bagi sekitar 35 juta warga miskin.
Pentingnya menerjemahkan ”kepentingan publik” ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat umum tampaknya masih gagal dilakukan oleh beberapa parpol. Ini terlihat secara kentara dari perkembangan dalam usaha membangun koalisi politik.
dipetik dari artikel Tata Mustasya Sedang Belajar di University of Turin dan ITC-ILO,Publik dan Koalisi Politik, 28 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/28/05050889/publik.dan.koalisi.politik
Meski kita menganut sistem presidensiel, adalah nyata bahwa praktik-praktik politik demokrasi parlementer masih berlangsung. Koalisi bukan disusun atas dasar ideologi, melainkan atas dasar hitung-hitungan angka kemenangan dalam Pilpres 2009 dan bagaimana bangunan kekuatan politik di parlemen nantinya.
Apakah ini warisan era demokrasi liberal 1955–1959 ataukah gaya berpolitik yang baru, sulit untuk dikatakan. Yang pasti, koalisi yang akan terbangun menjelang dan pasca- Pilpres 2009 adalah “koalisi pelangi” dengan beragam ideologi. Ini tentu menyulitkan terbentuknya satu pandangan politik dan platform yang sama dalam menyikapi persoalan yang dihadapi bangsa ini,baik sosial,politik,ekonomi, pertahanan dan keamanan ataupun budaya.
Bangunan ekonomi apa yang akan diperjuangkan oleh koalisi-koalisi partai juga belum jelas, apakah menggunakan pendekatan ideologi liberalisme, nasionalisme dan sosialisme atau atas dasar campuran antara liberalisme dan Islamisme? Bangunan masyarakat Indonesia macam apa yang akan diperjuangkan para politisi yang berkoalisi juga tidak jelas walaupun mereka memiliki kesamaan platform di bidang penegakan hukum, pembangunan ekonomi, politik luar negeri ataupun kesejahteraan rakyat.
dipetik dari artikel IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Koalisi Oh Koalisi…, 28 Nopember 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233662/38/
Dalam konteks ini SBY dan Partai Demokrat harus meminggirkan jauh-jauh kepongahan dan melupakan euforia.Perang sebenarnya adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan semua stake holders, terutama parlemen, sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat tercapai
dipetik dari artikel Tito Sulistio Direktur INDSET;SBY,Beyond Election, 28 Nopember 2008
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233635/
Pada saat bersamaan, ini menjadi pelajaran berharga bahwa pelbagai keputusan politik sudah saatnya dihargai sebagai keputusan demokrasi. Inilah gambaran politik inklusif sebagai strategi menopang kedewasaanberdemokrasibangsa. Paling tidak, ia harus diawali dari sejauh mana menata mentalitas para pemimpin menerima kekalahan politik.
Karenanya, pertama dan utama, politik inklusif akan berkembang oleh faktor kepemimpinan. Pada konteks ini,kepemimpinan yang baik (good leadership) lebih terkait dengan kapasitas dan kapabilitas kolektif untuk mengompromikan dan mempersatukan pelbagai disparitas sosial.
Kapasitas tersebut tidak harus bertumpu pada individu tertentu,namun dapat juga dalam bentuk kapasitas organisasi maupun gerakan. Dengan ungkapan lain, regenerasi kepemimpinan yang moderat sekaligus pluralis membutuhkan satu capacity building yang mendukung orientasi tersebut. Krisis kepemimpinan yang sekarang melanda berbagai organisasi maupun kelompok sosial berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi dan cita-cita tatanan sosial yang inklusif dan pluralis.
dipetik dari artikel Dr Ali Masykur Musa Anggota FPKB DPR, Ketua Umum Alumni
Universitas Jember, Kesantunan Politik, 29 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233991/
Bahkan koalisi yang dibangun cenderung hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan,bukan untuk mencari jalan keluar bagi harkat dan martabat bangsa. Kecenderungan ini tampak dari ke-aku-an masing-masing partai yang hendak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.
Partai-partai politik terjebak oleh kungkungan kepentingan politik yang sesaat,jangka pendek,dan kesan pragmatisme politik bahkan politik dagang sapi.Baju primordialisme kelompok masih lekat dan kuat, akibatnya logika-logika politik kelompok tidak dapat disingkirkan,sehingga arah dan kecenderungan koalisi hanya menjurus pada politik pragmatisme.
Perilaku elite politik partai yang semakin hari menjauhkan diri dari kepentingan rakyat, cenderung mementingkan dan memaksakan kepentingannya sendiri agar dapat berkuasa, bukanlah perkembangan politik yang baik bagi demokrasi kita. Karena itu, ada baiknya menimbang kembali perlunya calon alternatif di luar partai-partai politik.
dipetik dari artikel Moch Nurhasim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta Vox Pupuli yang Terlupakan, 29 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233990/
Demokratis atau tidak, sekali lagi, tidak ditentukan oleh banyaknya rakyat yang ikut atau tidak ikut,tetapi pada apakah tatanannya memungkinkan mereka untuk secara bebas menyatakan sikap atau tidak. Sebagai sebuah hak konstitusional, setiap warga negara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak mereka.
Hal terpenting adalah prosedur, sekali lagi, seperti telah dikemukakan di atas,yang diakui merupakan elemen dasar dari gagasan dan harapan ini, karena hanya dengan cara seperti itulah keadilan— di dalamnya hak setiap individu bertengger—memiliki makna.
Karena itu, prosedur dibangun bukan untuk, apalagi hanya demi, prosedur atau konstitusionalisme itu sendiri. Prosedur diperlukan agar tatanan,apa pun kategorinya, termasuk tatanan berpemilu, memungkinkan hak-hak konstitusional setiap individu diekspresikan secara bebas.
dipetik dari artikel Margarito Kamis Doktor Hukum Tata Negara
Kekerdilan Konstitusionalisme Prosedural, 29 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233988/
Budaya urgensi membuat sulit membedakan antara yang pokok dan yang sekadar tempelan. Semua seakan urgen, harus segera dikerjakan. Ritme ini menjerumuskan ke pengosongan makna. Politisi tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengambil jarak atas apa yang dilakukannya. Tidak mungkin lagi bertanya, memberikan makna atas tindakan atau pilihannya, apalagi kritis terhadap kegiatannya.
Di balik pengabaian masalah makna itu, sebetulnya tersembunyi kegelisahan dan ketakutan ditinggalkan dan tak berkuasa. Dalam bentuk lebih aktual, sebetulnya tersirat ketakutan menjadi tua, yang berarti skill extinction. Untuk menenangkan kegelisahan itu dibutuhkan koalisi pragmatis dalam rangka mendapatkan secepatnya jaminan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan ideologi atau visi. Sejarah dilupakan. Kepentingan rakyat hanya dijadikan lip service saat kampanye. Maka, membangun mekanisme konsultasi dengan rakyat tidak terlintas di benak mereka. Semua berjalan seakan setiap saat perlu dihayati sebagai kesempatan memperoleh kekuasaan.
dipetik dari artikel Haryatmoko Dosen Pascasarjana FIB UI dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,Budaya Urgensi dan Simulasi, 29 April 2009 |
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/29/04493784/budaya.urgensi.dan.simulasi...
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
Ini menunjukkan, persepsi publik—terlepas tepat atau tidak—mengenai parpol dan politisi yang berkomitmen dan mampu memenuhi kepentingan mereka sangat menentukan hasil Pemilu 2009. Beberapa parpol gagal menerjemahkan hal ini ke dalam tataran praktis. Partai Golkar, misalnya, menampilkan iklan politik yang abstrak mengenai keutuhan Indonesia. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), sesuatu yang, suka atau tidak suka, sangat berarti dalam jangka pendek bagi sekitar 35 juta warga miskin.
Pentingnya menerjemahkan ”kepentingan publik” ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat umum tampaknya masih gagal dilakukan oleh beberapa parpol. Ini terlihat secara kentara dari perkembangan dalam usaha membangun koalisi politik.
dipetik dari artikel Tata Mustasya Sedang Belajar di University of Turin dan ITC-ILO,Publik dan Koalisi Politik, 28 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/28/05050889/publik.dan.koalisi.politik
Meski kita menganut sistem presidensiel, adalah nyata bahwa praktik-praktik politik demokrasi parlementer masih berlangsung. Koalisi bukan disusun atas dasar ideologi, melainkan atas dasar hitung-hitungan angka kemenangan dalam Pilpres 2009 dan bagaimana bangunan kekuatan politik di parlemen nantinya.
Apakah ini warisan era demokrasi liberal 1955–1959 ataukah gaya berpolitik yang baru, sulit untuk dikatakan. Yang pasti, koalisi yang akan terbangun menjelang dan pasca- Pilpres 2009 adalah “koalisi pelangi” dengan beragam ideologi. Ini tentu menyulitkan terbentuknya satu pandangan politik dan platform yang sama dalam menyikapi persoalan yang dihadapi bangsa ini,baik sosial,politik,ekonomi, pertahanan dan keamanan ataupun budaya.
Bangunan ekonomi apa yang akan diperjuangkan oleh koalisi-koalisi partai juga belum jelas, apakah menggunakan pendekatan ideologi liberalisme, nasionalisme dan sosialisme atau atas dasar campuran antara liberalisme dan Islamisme? Bangunan masyarakat Indonesia macam apa yang akan diperjuangkan para politisi yang berkoalisi juga tidak jelas walaupun mereka memiliki kesamaan platform di bidang penegakan hukum, pembangunan ekonomi, politik luar negeri ataupun kesejahteraan rakyat.
dipetik dari artikel IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Koalisi Oh Koalisi…, 28 Nopember 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233662/38/
Dalam konteks ini SBY dan Partai Demokrat harus meminggirkan jauh-jauh kepongahan dan melupakan euforia.Perang sebenarnya adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan semua stake holders, terutama parlemen, sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat tercapai
dipetik dari artikel Tito Sulistio Direktur INDSET;SBY,Beyond Election, 28 Nopember 2008
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233635/
Pada saat bersamaan, ini menjadi pelajaran berharga bahwa pelbagai keputusan politik sudah saatnya dihargai sebagai keputusan demokrasi. Inilah gambaran politik inklusif sebagai strategi menopang kedewasaanberdemokrasibangsa. Paling tidak, ia harus diawali dari sejauh mana menata mentalitas para pemimpin menerima kekalahan politik.
Karenanya, pertama dan utama, politik inklusif akan berkembang oleh faktor kepemimpinan. Pada konteks ini,kepemimpinan yang baik (good leadership) lebih terkait dengan kapasitas dan kapabilitas kolektif untuk mengompromikan dan mempersatukan pelbagai disparitas sosial.
Kapasitas tersebut tidak harus bertumpu pada individu tertentu,namun dapat juga dalam bentuk kapasitas organisasi maupun gerakan. Dengan ungkapan lain, regenerasi kepemimpinan yang moderat sekaligus pluralis membutuhkan satu capacity building yang mendukung orientasi tersebut. Krisis kepemimpinan yang sekarang melanda berbagai organisasi maupun kelompok sosial berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi dan cita-cita tatanan sosial yang inklusif dan pluralis.
dipetik dari artikel Dr Ali Masykur Musa Anggota FPKB DPR, Ketua Umum Alumni
Universitas Jember, Kesantunan Politik, 29 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233991/
Bahkan koalisi yang dibangun cenderung hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan,bukan untuk mencari jalan keluar bagi harkat dan martabat bangsa. Kecenderungan ini tampak dari ke-aku-an masing-masing partai yang hendak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.
Partai-partai politik terjebak oleh kungkungan kepentingan politik yang sesaat,jangka pendek,dan kesan pragmatisme politik bahkan politik dagang sapi.Baju primordialisme kelompok masih lekat dan kuat, akibatnya logika-logika politik kelompok tidak dapat disingkirkan,sehingga arah dan kecenderungan koalisi hanya menjurus pada politik pragmatisme.
Perilaku elite politik partai yang semakin hari menjauhkan diri dari kepentingan rakyat, cenderung mementingkan dan memaksakan kepentingannya sendiri agar dapat berkuasa, bukanlah perkembangan politik yang baik bagi demokrasi kita. Karena itu, ada baiknya menimbang kembali perlunya calon alternatif di luar partai-partai politik.
dipetik dari artikel Moch Nurhasim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta Vox Pupuli yang Terlupakan, 29 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233990/
Demokratis atau tidak, sekali lagi, tidak ditentukan oleh banyaknya rakyat yang ikut atau tidak ikut,tetapi pada apakah tatanannya memungkinkan mereka untuk secara bebas menyatakan sikap atau tidak. Sebagai sebuah hak konstitusional, setiap warga negara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak mereka.
Hal terpenting adalah prosedur, sekali lagi, seperti telah dikemukakan di atas,yang diakui merupakan elemen dasar dari gagasan dan harapan ini, karena hanya dengan cara seperti itulah keadilan— di dalamnya hak setiap individu bertengger—memiliki makna.
Karena itu, prosedur dibangun bukan untuk, apalagi hanya demi, prosedur atau konstitusionalisme itu sendiri. Prosedur diperlukan agar tatanan,apa pun kategorinya, termasuk tatanan berpemilu, memungkinkan hak-hak konstitusional setiap individu diekspresikan secara bebas.
dipetik dari artikel Margarito Kamis Doktor Hukum Tata Negara
Kekerdilan Konstitusionalisme Prosedural, 29 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233988/
Budaya urgensi membuat sulit membedakan antara yang pokok dan yang sekadar tempelan. Semua seakan urgen, harus segera dikerjakan. Ritme ini menjerumuskan ke pengosongan makna. Politisi tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengambil jarak atas apa yang dilakukannya. Tidak mungkin lagi bertanya, memberikan makna atas tindakan atau pilihannya, apalagi kritis terhadap kegiatannya.
Di balik pengabaian masalah makna itu, sebetulnya tersembunyi kegelisahan dan ketakutan ditinggalkan dan tak berkuasa. Dalam bentuk lebih aktual, sebetulnya tersirat ketakutan menjadi tua, yang berarti skill extinction. Untuk menenangkan kegelisahan itu dibutuhkan koalisi pragmatis dalam rangka mendapatkan secepatnya jaminan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan ideologi atau visi. Sejarah dilupakan. Kepentingan rakyat hanya dijadikan lip service saat kampanye. Maka, membangun mekanisme konsultasi dengan rakyat tidak terlintas di benak mereka. Semua berjalan seakan setiap saat perlu dihayati sebagai kesempatan memperoleh kekuasaan.
dipetik dari artikel Haryatmoko Dosen Pascasarjana FIB UI dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,Budaya Urgensi dan Simulasi, 29 April 2009 |
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/29/04493784/budaya.urgensi.dan.simulasi...
Suara Nurani Anak Korban Lapindo : Harapan Masa Depanku
Karya Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)
Pengantar
Pertengahan April lalu diselenggarakan lomba menulis dan mewarnai di Radio Suara Porong, radio komunitas korban lumpur Lapindo, untuk memperingati hari bumi dan 3 tahun bencana Lapindo. Nampaknya tanggapan anak-anak, pesertanya mencapai lebih dari 100 anak. Untuk lomba menulis dibagi menjadi tiga kelompok, yakni; SD, SMP dan SMU. Sedang Lomba mewarnai dikhususkan untuk anak-anak TK. Dari masing-masing kelompok dipilih 4 karya terbaik.
Setiap Harinya Redaksi lenteradiatasbukit akan memuat cerpen-cerpen dan puisi ini (dimulai dari karya-karya terbaik), sebagai upaya menggugah terus menerus hati nurani bahkan membuat malu elit politik dan penguasa negeri ini , serta untuk terus menerus membangun solidaritas publik untuk warga korban Lapindo dan para korban pembangunan di negeri ini.
Untuk informasi terkait dinamika dan geliat warga korban Lapindo simak terus
http://www.korbanlumpur.info/
Untuk seleuruh karya puisi dan cerpen silah kunjung
Suara Nurani Anak-anak Korban Lumpur Lapindo
(saya telah memohon ijin pemuatannya melalui Bung Iman Sofwan voluenteer editor di info.korbanlumpur. Terima kasih)
=======================
Harapan Masa Depanku
Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)
Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.
Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin aku gapai untuk meniti masadepanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.
Oleh karena itu, aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk desa Siring, Porong dan sekitarnya.
Tapi, kenyataannya, musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggungjawab pada pekerjaannya. Saat itu aku masih ingat betul, ketika semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah–rumah penduduk di sekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja melainkan seluruh bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolah, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa sisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.
Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.
Namun, aku tetap bersukur karena masih beruntung bisa besama keluargaku yang sangat aku sayangi. Apapun yang terjadi aku sekeluarga harus bisa ikhlas dan tabah menghadapi semua ini. Walaupun aku sempat terpuruk dan kecewa dengan keadaan yang ada. Aku sesekali merasa kalau Tuhan tidak adil padaku. Aku merasa harapanku sudah redup, dan tidak tahu kemana akan kubawa harapanku ini. Aku ingin seperti anak-anak lain, yang nasibnya lebih beruntung daripada aku. Andai aku bisa memutar waktu, akan kucegah musibah itu supaya jangan sampai terjadi.
Namun, apalah daya nasi sudah menjadi bubur, inilah takdir yang harus kami jalani. Walaupun bantuan telah datang dan uang ganti rugi pun sudah diberikan kepada para korban dari pihak terkait, tapi aku rasa hal itu belum cukup, karena itu hanya menggantikan kerugian materiil saja, sedangkan kepedihan batin kami tidak bisa tergantikan oleh apapun jua, tetap terpatri dalam lubuk hati ini.
Sampai detik ini pun musibah itu masih belum reda, sudah hampir 3 tahun berganti bencana ini masih tetap membuat hati orang-orang takut dan bingung.
Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggapai cita-citaku yang setinggi langit.
Aku harus bisa membahagiakan kedua orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.
Itulah cerita hatiku teman-teman, dan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Pengantar
Pertengahan April lalu diselenggarakan lomba menulis dan mewarnai di Radio Suara Porong, radio komunitas korban lumpur Lapindo, untuk memperingati hari bumi dan 3 tahun bencana Lapindo. Nampaknya tanggapan anak-anak, pesertanya mencapai lebih dari 100 anak. Untuk lomba menulis dibagi menjadi tiga kelompok, yakni; SD, SMP dan SMU. Sedang Lomba mewarnai dikhususkan untuk anak-anak TK. Dari masing-masing kelompok dipilih 4 karya terbaik.
Setiap Harinya Redaksi lenteradiatasbukit akan memuat cerpen-cerpen dan puisi ini (dimulai dari karya-karya terbaik), sebagai upaya menggugah terus menerus hati nurani bahkan membuat malu elit politik dan penguasa negeri ini , serta untuk terus menerus membangun solidaritas publik untuk warga korban Lapindo dan para korban pembangunan di negeri ini.
Untuk informasi terkait dinamika dan geliat warga korban Lapindo simak terus
http://www.korbanlumpur.info/
Untuk seleuruh karya puisi dan cerpen silah kunjung
Suara Nurani Anak-anak Korban Lumpur Lapindo
(saya telah memohon ijin pemuatannya melalui Bung Iman Sofwan voluenteer editor di info.korbanlumpur. Terima kasih)
=======================
Harapan Masa Depanku
Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)
Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.
Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin aku gapai untuk meniti masadepanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.
Oleh karena itu, aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk desa Siring, Porong dan sekitarnya.
Tapi, kenyataannya, musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggungjawab pada pekerjaannya. Saat itu aku masih ingat betul, ketika semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah–rumah penduduk di sekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja melainkan seluruh bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolah, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa sisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.
Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.
Namun, aku tetap bersukur karena masih beruntung bisa besama keluargaku yang sangat aku sayangi. Apapun yang terjadi aku sekeluarga harus bisa ikhlas dan tabah menghadapi semua ini. Walaupun aku sempat terpuruk dan kecewa dengan keadaan yang ada. Aku sesekali merasa kalau Tuhan tidak adil padaku. Aku merasa harapanku sudah redup, dan tidak tahu kemana akan kubawa harapanku ini. Aku ingin seperti anak-anak lain, yang nasibnya lebih beruntung daripada aku. Andai aku bisa memutar waktu, akan kucegah musibah itu supaya jangan sampai terjadi.
Namun, apalah daya nasi sudah menjadi bubur, inilah takdir yang harus kami jalani. Walaupun bantuan telah datang dan uang ganti rugi pun sudah diberikan kepada para korban dari pihak terkait, tapi aku rasa hal itu belum cukup, karena itu hanya menggantikan kerugian materiil saja, sedangkan kepedihan batin kami tidak bisa tergantikan oleh apapun jua, tetap terpatri dalam lubuk hati ini.
Sampai detik ini pun musibah itu masih belum reda, sudah hampir 3 tahun berganti bencana ini masih tetap membuat hati orang-orang takut dan bingung.
Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggapai cita-citaku yang setinggi langit.
Aku harus bisa membahagiakan kedua orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.
Itulah cerita hatiku teman-teman, dan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Peran Pramoedya Ananta Tour Dalam Historiografi Indonesia
Menurut Taufik Abdullah, Sartono Kartodirdjo adalah “penemu dari historiografi Indonesia modern dan pelopor pendekatan multidimensi dalam sejarah”.Saya berpendapat bahwa Sartono Kartodirdjo telah melakukan konstruksi sejarah Indonesia, sedangkan Pramoedya Ananta Toer melaksanakan dekonstruksi.
Dalam konteks inilah sejarawan Indonesia dapat belajar banyak dengan membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer......
Dipetik dari artikel Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI, Pram Mengguncang Sejarah,
Selengkapnya
http://news.okezone.com/read/2009/04/30/58/215305/58/pram-mengguncang-sejarah
Dalam konteks inilah sejarawan Indonesia dapat belajar banyak dengan membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer......
Dipetik dari artikel Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI, Pram Mengguncang Sejarah,
Selengkapnya
http://news.okezone.com/read/2009/04/30/58/215305/58/pram-mengguncang-sejarah
Front Perjuangan Rakyat : Seruan Aksi Massa May Day 2009
Hentikan Perampasan Upah, Kerja dan Tanah
Lawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla.
Hidup Rakyat Indonesia!!!
Semangat dan Perjuangan kaum buruh di seluruh dunia tidak akan pernah surut. Perjuangan yang tidak akan mengenal waktu, wilayah dan Negara, dimana ada penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh sistem busuk tak beradab yaitu imperialisme. Semangat, keberaniaan dan kemuliaan perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh telah dimulai ketika industri massal mulai berkembang di Amerika dan Eropa di abad ke-18. saat itu kondisi kaum buruh sangat ditekan dengan jam kerja yang sangat panjang, upah yang rendah dan tidak ada jaminan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Penindasan dan penghisapan yang sangat dalam inilah yang kemudian mengobarkan semangat perjuangan untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam kerja.
Aksi-aksi demonstrasi, pemogokan massal semakin meningkat hingga melibatkan jutaan buruh. Puncaknya, pada Juli 1889 Kongres Buruh Internasional menyatakan sebuah resolusi bahwa; sebuah aksi internasional besar harus di organisasi pada satu hari tertentu dimana kaum buruh di semua negara dan kota-kota pada waktu bersamaan melakukan aksi bersama menuntut pemerintah secara legal menetapkan 8 jam kerja per hari pada 1 Mei 1890, dan kemudian menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia.
Kapitalisme di dunia saat ini telah menujukan watak yang paling kejam, brutal dan monopoli, ini lah yang disebut imperialisme. Sistem busuk tersebut yang menyebabkan dunia terus mengalami krisis yang kronis, krisis tersebut yang kemudian menjalar dan meremukan ekonomi globa termasuk di negeri ini. Dalam upaya keluar dar krisis SBY-Kalla lebih memilih melindungi para komprador dan tuan tanah besar daripada rakyat, dikeluarkanya PB 4 menteri, meningkatkan hutang dan memotong subsidi rakyat adalah bukti yang menunjukkan pemerintahan ini benar-benar tidak menghiraukan penderitaan rakyat yang semakin dalam. dikeluarkanya PB 4 menteri justru mengorbankan buruh, karena upah yang di tekan ke tingkat yang lebih rendah, sementara PHK jutaan buruh tidaklah mampu di cegah. Jadi pada satu sisi upah buruh telah dirampas, sementara di sisi lain jaminan untuk pekerjaan tanpa PHK tidaklah ada. Bahkan angka PHK sekarang telah mencapai lebih dari 3 juta buruh, ini belum termasuk buruh yang dirumahkan atau PHK diluar penyelesaian hubungan Industrial.
Pada saat krisis semakin kuat menekan penghidupan rakyat, SBY-Jk justru mengeluarkan kebijakan yang semakin merugikan rakyat, lewat kebijakan paket kebijakan stimulus fiskal yang menetapkan salah satu cara untuk mengatasi krisis adalah lewat proyek-proyek padat karya dan pembangunan infratruktur, hal ini dilakukan untuk menarik investasi sebesar-besarnya dari asing sebagai akibat kebangkrutan keuangan Negara. Tetapi hal inilah yang kemudian memicu perampasan tanah secara besar-besaran, proyek infrastruktur yang sebagian besar di danai oleh imperialis ataupun lewat hutang mendorong pembebasan tanah yang dilakukan secara paksa oleh Negara, sehingga konflik agraria semakin meluas.
Rakyat semakin berada dalam garis kemelaratan, karena angka pengguran semakin membeludak dan tidak terbendung angkanya. Masa depan rakyat dari hari ke hari semakin suram karena pemerintahan SBY-Kalla merampas hak rakyat untuk bekerja. Pemerintahan ini semakin menancapkan watak yang mewakili Komprador dan Tuan tanah, karena seluruh bahan mentah hasil bumi rakyat diabdikan untuk kebutuhan imperialis, sementara tehnologi industri sangat bergantung pada imperialis. Hasilnya daya beli rakyat terus merosot, tapi kekayaan rakyat dikeruk habis-habisan demi memuaskan nafsu serakah imperialime atas bahan mentah dan kekayaan alam Indonesia.
Pengabdian yang begitu setia SBY-Jk terhadap imperialisme ini lah yang menyebabkan perampasan atas upah, tanah dan kerja akan semakin kejam. Tidak ada buruh di Indonesia yang akan menikmati upah layak ataupun jaminan kerja tanpa PHK. Sementara itu tidak akan ada lagi kaum tani dan rakyat di Indonesia yang tanahnya akan aman dari perampasan yang dilakukan oleh kaki tangan Negara, selain itu Negara tidak akan memberikan jaminan apapun atas pengangguran dan masa depan pemuda Indonesia atas lapangan pekerjaan.
Dengan demikian hanya ada jalan lain bagi rakyat untuk hidup layak selain terus mengobarkan perjuangan massa, membangkitkan masa seluas-luasnya dan mengorganisasikan diri kedalam organisasi massa yang sejati. Karena rejim inilah yang nyata-nyata menjadi pengabdi setia Imperialis, penjual rakyat dengan murah dan tukang rampas tanah. Karenanya tugas dari perjuangan rakyat indonisia adalah melancarkan perjuangan Nasional melawan imperialisme dan perjuangan demokrasi melawan Feodalisme, yang keduanya tercermin dalam musuh rakyat nomor satu yaitu SBY-Kalla.
Sehingga 1 Mei mendatang bukan hanya milik buruh akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. 1 mei inilah saat dimana rakyat dibawah kepemimpinan kelas buruh dan kaum tani akan membawa aspirasinya serta menyuarakan di depan istana yang selama ini menjadi gedung yang beku tanpa peduli bagaimana nasib rakyat di Indonesia.
Untuk itulah Front Perjuangan Rakyat menyerukan kepada seluruh kaum buruh, petani, kaum miskin kota dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam aksi massa Damai yang akan dilakukan serentak oleh FPR di puluhan kota di Indonesia.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) Mengucapkan:
SELAMAT HARI BURUH SE-DUNIA (MAY DAY) 1 MEI 2009
KAUM BURUH SEDUNIA BERSATULAH
IMPERIALISME,.. HANCURKAN.
FEODALISME,.. MUSNAHKAN.
KAPITALIS BIROKRAT, .. MUSUH RAKYAT.
update informasi FPR dapat di akses di http://fprsatumei.wordpress.com/
Lawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla.
Hidup Rakyat Indonesia!!!
Semangat dan Perjuangan kaum buruh di seluruh dunia tidak akan pernah surut. Perjuangan yang tidak akan mengenal waktu, wilayah dan Negara, dimana ada penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh sistem busuk tak beradab yaitu imperialisme. Semangat, keberaniaan dan kemuliaan perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh telah dimulai ketika industri massal mulai berkembang di Amerika dan Eropa di abad ke-18. saat itu kondisi kaum buruh sangat ditekan dengan jam kerja yang sangat panjang, upah yang rendah dan tidak ada jaminan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Penindasan dan penghisapan yang sangat dalam inilah yang kemudian mengobarkan semangat perjuangan untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam kerja.
Aksi-aksi demonstrasi, pemogokan massal semakin meningkat hingga melibatkan jutaan buruh. Puncaknya, pada Juli 1889 Kongres Buruh Internasional menyatakan sebuah resolusi bahwa; sebuah aksi internasional besar harus di organisasi pada satu hari tertentu dimana kaum buruh di semua negara dan kota-kota pada waktu bersamaan melakukan aksi bersama menuntut pemerintah secara legal menetapkan 8 jam kerja per hari pada 1 Mei 1890, dan kemudian menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia.
Kapitalisme di dunia saat ini telah menujukan watak yang paling kejam, brutal dan monopoli, ini lah yang disebut imperialisme. Sistem busuk tersebut yang menyebabkan dunia terus mengalami krisis yang kronis, krisis tersebut yang kemudian menjalar dan meremukan ekonomi globa termasuk di negeri ini. Dalam upaya keluar dar krisis SBY-Kalla lebih memilih melindungi para komprador dan tuan tanah besar daripada rakyat, dikeluarkanya PB 4 menteri, meningkatkan hutang dan memotong subsidi rakyat adalah bukti yang menunjukkan pemerintahan ini benar-benar tidak menghiraukan penderitaan rakyat yang semakin dalam. dikeluarkanya PB 4 menteri justru mengorbankan buruh, karena upah yang di tekan ke tingkat yang lebih rendah, sementara PHK jutaan buruh tidaklah mampu di cegah. Jadi pada satu sisi upah buruh telah dirampas, sementara di sisi lain jaminan untuk pekerjaan tanpa PHK tidaklah ada. Bahkan angka PHK sekarang telah mencapai lebih dari 3 juta buruh, ini belum termasuk buruh yang dirumahkan atau PHK diluar penyelesaian hubungan Industrial.
Pada saat krisis semakin kuat menekan penghidupan rakyat, SBY-Jk justru mengeluarkan kebijakan yang semakin merugikan rakyat, lewat kebijakan paket kebijakan stimulus fiskal yang menetapkan salah satu cara untuk mengatasi krisis adalah lewat proyek-proyek padat karya dan pembangunan infratruktur, hal ini dilakukan untuk menarik investasi sebesar-besarnya dari asing sebagai akibat kebangkrutan keuangan Negara. Tetapi hal inilah yang kemudian memicu perampasan tanah secara besar-besaran, proyek infrastruktur yang sebagian besar di danai oleh imperialis ataupun lewat hutang mendorong pembebasan tanah yang dilakukan secara paksa oleh Negara, sehingga konflik agraria semakin meluas.
Rakyat semakin berada dalam garis kemelaratan, karena angka pengguran semakin membeludak dan tidak terbendung angkanya. Masa depan rakyat dari hari ke hari semakin suram karena pemerintahan SBY-Kalla merampas hak rakyat untuk bekerja. Pemerintahan ini semakin menancapkan watak yang mewakili Komprador dan Tuan tanah, karena seluruh bahan mentah hasil bumi rakyat diabdikan untuk kebutuhan imperialis, sementara tehnologi industri sangat bergantung pada imperialis. Hasilnya daya beli rakyat terus merosot, tapi kekayaan rakyat dikeruk habis-habisan demi memuaskan nafsu serakah imperialime atas bahan mentah dan kekayaan alam Indonesia.
Pengabdian yang begitu setia SBY-Jk terhadap imperialisme ini lah yang menyebabkan perampasan atas upah, tanah dan kerja akan semakin kejam. Tidak ada buruh di Indonesia yang akan menikmati upah layak ataupun jaminan kerja tanpa PHK. Sementara itu tidak akan ada lagi kaum tani dan rakyat di Indonesia yang tanahnya akan aman dari perampasan yang dilakukan oleh kaki tangan Negara, selain itu Negara tidak akan memberikan jaminan apapun atas pengangguran dan masa depan pemuda Indonesia atas lapangan pekerjaan.
Dengan demikian hanya ada jalan lain bagi rakyat untuk hidup layak selain terus mengobarkan perjuangan massa, membangkitkan masa seluas-luasnya dan mengorganisasikan diri kedalam organisasi massa yang sejati. Karena rejim inilah yang nyata-nyata menjadi pengabdi setia Imperialis, penjual rakyat dengan murah dan tukang rampas tanah. Karenanya tugas dari perjuangan rakyat indonisia adalah melancarkan perjuangan Nasional melawan imperialisme dan perjuangan demokrasi melawan Feodalisme, yang keduanya tercermin dalam musuh rakyat nomor satu yaitu SBY-Kalla.
Sehingga 1 Mei mendatang bukan hanya milik buruh akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. 1 mei inilah saat dimana rakyat dibawah kepemimpinan kelas buruh dan kaum tani akan membawa aspirasinya serta menyuarakan di depan istana yang selama ini menjadi gedung yang beku tanpa peduli bagaimana nasib rakyat di Indonesia.
Untuk itulah Front Perjuangan Rakyat menyerukan kepada seluruh kaum buruh, petani, kaum miskin kota dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam aksi massa Damai yang akan dilakukan serentak oleh FPR di puluhan kota di Indonesia.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) Mengucapkan:
SELAMAT HARI BURUH SE-DUNIA (MAY DAY) 1 MEI 2009
KAUM BURUH SEDUNIA BERSATULAH
IMPERIALISME,.. HANCURKAN.
FEODALISME,.. MUSNAHKAN.
KAPITALIS BIROKRAT, .. MUSUH RAKYAT.
update informasi FPR dapat di akses di http://fprsatumei.wordpress.com/
ADB Hadapi Tuntutan Rakyat di Majelis Pengadilan Opini Internasional
Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menghadapi tuntutan dari masyarakat sipil dan kalangan-kalangan rentan masyarakat Asia Pasifik atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dua hari Pengadilan Opini Internasional.
LSM dan organisasi-organisasi rakyat dari berbagai Negara di Asia dibawah Asia Pasifik Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institute for National and Democratic Studies (INDIES) akan menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB sejak 2-3 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Dewan Gubernur Tahunan ADB ke-42 di Bali.
“Pengadilan Rakyat akan menggugat ADB dan pemerintah-anggota atas dasar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terhadap masyarakat Asia Pasifik karena implementasi proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang anti-kaum miskin yang diselenggarakan ADB,” jelas Don Marut, Direktur Eksekutif INFID, salah-satu organizer dalam tribunal tersebut.
Pengadilan rakyat tersebut dimaksudkan untuk mengangkat suara-suara dari kalangan masyarakat akar-rumput dan sektor-sektor marjinal dan menelanjangi bagaimana ADB telah memainkan peranan yang signigikan dalam memperburuk kemiskinan melalui perangkat utang, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat serta menyebabkan kerusakan lingkungan, yang semuanya berdampak sangat besar, khususnya terhadap perempuan dan komunitas masyarakat adat di Asia.
Dalam tribunal ini, kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti dari para pakar dan korban dari komunitas terdampak tentang dampak negatif kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek ADB tentang akses rakyat atas air, kehidupan, pangan dan pendidikan akan dipresentasikan.
Penuntut Jobert Pahilga dari International Association of People Lawyers (IAPL), yang menjadi ketua tim penuntut, menjelaskan bahwa People Tribunal adalah sebuah “Pengadilan Rakyat”. Pelaksanaan tribunal tersebut mengikuti tata-cara penuntutan kriminal karena pihak tertuduh—dalam hal ini ADB—dituduh telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak-hak rakyat berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan prinsip-prinsip serta instrument-instrumen hukum internasional.
Para penuntut juga menuntut ADB ganti-rugi yang yang sepadan, restitusi, kompensasi, dan penghentian keberlanjutan atas masalah-masalah yang dikeluhkan. ADB akan diberikan kesempatan untuk didengarkan dan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuduhan. “Kami akan menyampaikan pemberitahuan kepada ADB mengenai tuntutan yang diajukan karena dalam waktu dan akan mengundang mereka ke pengadilan juga”, tambah Pahilga.
Pengadilan adalah bagian dari Sepekan Aksi melawan ADB yang diorganisasikan oleh organisasi-organisasi regional dan nasional yang secara nasional akan menggelar aksi “kick-off” di 30 kota di Indonesia pada tanggal 1 Mei 2009. Secara nasional, diperkirakan 7000 orang akan berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Selain people tribunal, dalam sepekan aksi juga diselenggarakan Forum tentang Krisis Ekonomi dan Keuangan pada tanggal 4 Mei dan Aksi menentang ADB yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum penutupan AGM-ADB pada tanggal 5 Mei 2009 di Renon, Denpasar.
Informasi lebih lanjut:
Ava Danlog (Philippines)
adanlog@ibon.org
telefax: +6329276981
Mobile: +639285051736
Siti Khoirun Nikmah
nikmah@infid.org
Phone (62-21) 79196721-22
Fax. (62-21) 7941577
Peoples’ Week of Action Against ADB
Organized by International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IBON, RESIST!, Asia Pacific Research Network (APRN)
Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, International Association of Peoples’ Lawyers (IAPL), Water and Energy User’s Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, GCAP Indonesia, UPLINK, FMN, Migrant Care, UPC/UPLINK, BanglaPraxis, SPHP, Solidarity Workshop (International), Parivartan, Roots for Equity, Green Movement of Sri Lanka, Alliance of Indigenous People of Nusantara/Indonesia, VOICE, Forum on Women’s NGOs in Kyrgzstan, ATKI Jakarta
The peoples in Asia Pacific will come together in Bali, Indonesia to unite, raise their voices and struggle against ADB and the IFIs and advance alternatives for genuine development.
Schedule of Activities
May 1- Labor Day
Nationally coordinated rallies in 30 cities in Indonesia
May 2-3- Asia Pacific Peoples’ Tribunal on ADB
ADB: Development for the People or for Profit?
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 4- Regional Forum on the Economic and Financial Crisis
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 5- Day of Action Against ADB (Speak Out Against ADB!)
Online registration for the said activities will start on April 6. To register and to access further information about the activities, please check the website www.aprnet.org
On how you can join or support the initiative, please contact Ava Danlog at:
actionweekADB09@aprnet.org
telefax +6329276981
telephone +6329277060 to 62 local 205
LSM dan organisasi-organisasi rakyat dari berbagai Negara di Asia dibawah Asia Pasifik Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institute for National and Democratic Studies (INDIES) akan menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB sejak 2-3 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Dewan Gubernur Tahunan ADB ke-42 di Bali.
“Pengadilan Rakyat akan menggugat ADB dan pemerintah-anggota atas dasar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terhadap masyarakat Asia Pasifik karena implementasi proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang anti-kaum miskin yang diselenggarakan ADB,” jelas Don Marut, Direktur Eksekutif INFID, salah-satu organizer dalam tribunal tersebut.
Pengadilan rakyat tersebut dimaksudkan untuk mengangkat suara-suara dari kalangan masyarakat akar-rumput dan sektor-sektor marjinal dan menelanjangi bagaimana ADB telah memainkan peranan yang signigikan dalam memperburuk kemiskinan melalui perangkat utang, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat serta menyebabkan kerusakan lingkungan, yang semuanya berdampak sangat besar, khususnya terhadap perempuan dan komunitas masyarakat adat di Asia.
Dalam tribunal ini, kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti dari para pakar dan korban dari komunitas terdampak tentang dampak negatif kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek ADB tentang akses rakyat atas air, kehidupan, pangan dan pendidikan akan dipresentasikan.
Penuntut Jobert Pahilga dari International Association of People Lawyers (IAPL), yang menjadi ketua tim penuntut, menjelaskan bahwa People Tribunal adalah sebuah “Pengadilan Rakyat”. Pelaksanaan tribunal tersebut mengikuti tata-cara penuntutan kriminal karena pihak tertuduh—dalam hal ini ADB—dituduh telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak-hak rakyat berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan prinsip-prinsip serta instrument-instrumen hukum internasional.
Para penuntut juga menuntut ADB ganti-rugi yang yang sepadan, restitusi, kompensasi, dan penghentian keberlanjutan atas masalah-masalah yang dikeluhkan. ADB akan diberikan kesempatan untuk didengarkan dan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuduhan. “Kami akan menyampaikan pemberitahuan kepada ADB mengenai tuntutan yang diajukan karena dalam waktu dan akan mengundang mereka ke pengadilan juga”, tambah Pahilga.
Pengadilan adalah bagian dari Sepekan Aksi melawan ADB yang diorganisasikan oleh organisasi-organisasi regional dan nasional yang secara nasional akan menggelar aksi “kick-off” di 30 kota di Indonesia pada tanggal 1 Mei 2009. Secara nasional, diperkirakan 7000 orang akan berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Selain people tribunal, dalam sepekan aksi juga diselenggarakan Forum tentang Krisis Ekonomi dan Keuangan pada tanggal 4 Mei dan Aksi menentang ADB yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum penutupan AGM-ADB pada tanggal 5 Mei 2009 di Renon, Denpasar.
Informasi lebih lanjut:
Ava Danlog (Philippines)
adanlog@ibon.org
telefax: +6329276981
Mobile: +639285051736
Siti Khoirun Nikmah
nikmah@infid.org
Phone (62-21) 79196721-22
Fax. (62-21) 7941577
Peoples’ Week of Action Against ADB
Organized by International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IBON, RESIST!, Asia Pacific Research Network (APRN)
Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, International Association of Peoples’ Lawyers (IAPL), Water and Energy User’s Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, GCAP Indonesia, UPLINK, FMN, Migrant Care, UPC/UPLINK, BanglaPraxis, SPHP, Solidarity Workshop (International), Parivartan, Roots for Equity, Green Movement of Sri Lanka, Alliance of Indigenous People of Nusantara/Indonesia, VOICE, Forum on Women’s NGOs in Kyrgzstan, ATKI Jakarta
The peoples in Asia Pacific will come together in Bali, Indonesia to unite, raise their voices and struggle against ADB and the IFIs and advance alternatives for genuine development.
Schedule of Activities
May 1- Labor Day
Nationally coordinated rallies in 30 cities in Indonesia
May 2-3- Asia Pacific Peoples’ Tribunal on ADB
ADB: Development for the People or for Profit?
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 4- Regional Forum on the Economic and Financial Crisis
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium
May 5- Day of Action Against ADB (Speak Out Against ADB!)
Online registration for the said activities will start on April 6. To register and to access further information about the activities, please check the website www.aprnet.org
On how you can join or support the initiative, please contact Ava Danlog at:
actionweekADB09@aprnet.org
telefax +6329276981
telephone +6329277060 to 62 local 205
Seruan Front Perjuangan Rakyat : Blejeti Hubungan ADB dan Pemilu 2009!
(Jakarta, 28/4/2009) Momentum Mayday 2009 ini berlangsung di tengah momentum nasional, yakni pemilu 2009, dan momentum internasional-regional, yakni Pertemuan Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (AGM-ADB) yang akan diselenggarakan 2-5 Mei 2009 yang akan datang di Bali. Dalam penilaian FPR, kedua momentum tersebut memiliki arti penting yang patut mendapatkan penyikapan dari rakyat.
Pemilu 2009 maupun AGM-ADB ke-42 adalah momentum-momentum yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan umum krisis yang melanda dunia dan Indonesia. Keduanya saling terkait dan saling memberikan syarat bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasinya di masa yang akan datang. Keberhasilan Pemilu 2009 di Indonesia akan mempengaruhi kelangsungan dominasi ADB di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya di Indonesia. Demikian pula dengan keberhasilan AGM-ADB ke-42 akan memberikan syarat-syarat yang menopang kekuasaan dari pihak pemenang pemilu 2009.
Akan tetapi, hubungan timbal-balik antara ADB dengan siapa pun pemenang Pemilu 2009—khususnya bila pemilu dimenangkan oleh partai yang memerintah atau calon incumbent—tidak memiliki koneksi positif terhadap kepentingan rakyat. Sebab kekuasaan yang ditopang dengan sokongan ADB—siapa pun penguasanya—akan hanya memperberat beban rakyat dan siapa pun penguasa yang menyokong kelangsungan ADB adalah penguasa yang anti-rakyat.
Menurut Rudi HB Daman, koordinator FPR, pihaknya memang tidak menyerukan kepada rakyat untuk menolak pemilu. Bagaimana pun pemilu adalah salah-satu perwujudan kekuasaan rakyat secara politik. Bahkan, FPR mengakui bahwa partisipasi dalam pemilu adalah hak demokratis setiap warga negara yang harus dijamin oleh penyelenggara negara. Oleh karenanya, FPR mengecam adanya tindakan-tindakan yang telah menghilangkan hak memilih dan dipilih rakyat, melalui karut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kekacauan distribusi surat suara yang banyak dilaporkan media massa beberapa waktu belakangan ini.
Akan tetapi, FPR merasa tidak bisa tidak, harus tetap mengatakan kepada seluruh rakyat bahwa pemilu pada saat ini adalah cara bagi klas yang berkuasa untuk mengatasi krisis yang terjadi di dalam dirinya sendiri sekaligus untuk memperbarui syarat-syarat kekuasaannya di masa yang akan datang. Intinya, pemilu pada saat ini adalah pemilu yang dibutuhkan oleh klas yang berkuasa. Bukan pemilu yang dibutuhkan oleh rakyat.
Oleh karenanya, FPR menyerukan kepada rakyat untuk menggunakan Pemilu 2009 sebagai ajang untuk membombardir para kontestan pemilu dengan sebanyak mungkin tuntutan-tuntutan politik dan sosial ekonomi. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa memang tidak akan semua tuntutan-tuntutan tersebut akan bisa dipenuhi, namun setidaknya bisa memaksa para kontestan tersebut untuk mengambil posisi dan sikap atas tuntutan-tuntutan tersebut sebagai cara rakyat untuk melakukan pengawasan politik terhadap wewenang dan kekuasaan yang akan dipegangnya.
Salah-satu tuntutan yang patut diajukan dalam momentum saat ini adalah tuntutan untuk pembubaran ADB dan penghapusan seluruh utang-utang Indonesia dari lembaga-lembaga seperti ADB, Bank Dunia dan IMF). Tuntutan ini bisa dikemukakan dengan tentu saja diawali dengan menuntut Indonesia keluar dari keanggotaan ADB. Keluarnya Indonesia dari ADB, akan menjadi syarat pokok untuk menghabisi unsur-unsur komprador, pro-imperialisme, dan anti-rakyat yang selama ini bercokol dalam struktur kekuasaan Indonesia.
Menurut Rudi, FPR mencatat bahwa sesungguhnya krisis finansial 1997-1998 dan resesi ekonomi dunia 2008-2009 tidak bisa dilepaskan dari peranan ADB dan lembaga-lembaga sejenisnya. “Bisa dikatakan, krisis-krisis tersebut adalah hasil yang paling alamiah dari skema pembangunan neoliberal dan anti-rakyat yang dipromosikan ADB,” tegas Rudi. “Selama ini, ADB, Bank Dunia, IMF, hanya digunakan Negara-negara maju untuk memastikan kepatuhan negara-negara miskin dan terbelakang terhadap dominasi imperialism”, lanjut Rudi.
Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang subur, dan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia sesungguhnya tidak memerlukan lembaga-lembaga penyedot kekayaan rakyat seperti ADB dan Bank Dunia. Defisit anggaran, asistensi teknis pembangunan, dan lain-lain yang selama ini dijadikan alasan penguasa untuk mempertahankan ADB, adalah alasan yang tidak berdasar dan dibuat-buat. Tidak ada bukti bahwa ADB telah secara esensial telah memberikan keuntungan kepada rakyat.
“Selama ini, pendapatan dan belanja rakyat pun selalu defisit. Karena krisis yang kian kronis, rakyat telah sangat menderita. Namun rakyat tetap mau bekerja, meskipun apa yang dilakukan barangkali tergolong sebagai pekerjaan yang bagi sebagian orang sebagai pekerjaan hina. Sebab hanya dengan bekerja, krisis seberat apapun, hambatan sesulit apapun, pasti bisa diatasi,” tegas Rudi.
Atas dasar itu, FPR mengajak rakyat terlibat dalam sepekan aksi menentang ADB (People Week of Action against ADB) yang diselenggarakan bertepatan dengan Pertemuan Dewan Gubernur ADB ke-42 di Bali. “Rakyat perlu bersama-sama, mengatakan kepada yang berkuasa, bahwa kita tidak butuh ADB dan sebaiknya ADB dibubarkan saja,” tandas Rudi.###
update informasi FPR dapat di akses di http://fprsatumei.wordpress.com/
Pemilu 2009 maupun AGM-ADB ke-42 adalah momentum-momentum yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan umum krisis yang melanda dunia dan Indonesia. Keduanya saling terkait dan saling memberikan syarat bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasinya di masa yang akan datang. Keberhasilan Pemilu 2009 di Indonesia akan mempengaruhi kelangsungan dominasi ADB di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya di Indonesia. Demikian pula dengan keberhasilan AGM-ADB ke-42 akan memberikan syarat-syarat yang menopang kekuasaan dari pihak pemenang pemilu 2009.
Akan tetapi, hubungan timbal-balik antara ADB dengan siapa pun pemenang Pemilu 2009—khususnya bila pemilu dimenangkan oleh partai yang memerintah atau calon incumbent—tidak memiliki koneksi positif terhadap kepentingan rakyat. Sebab kekuasaan yang ditopang dengan sokongan ADB—siapa pun penguasanya—akan hanya memperberat beban rakyat dan siapa pun penguasa yang menyokong kelangsungan ADB adalah penguasa yang anti-rakyat.
Menurut Rudi HB Daman, koordinator FPR, pihaknya memang tidak menyerukan kepada rakyat untuk menolak pemilu. Bagaimana pun pemilu adalah salah-satu perwujudan kekuasaan rakyat secara politik. Bahkan, FPR mengakui bahwa partisipasi dalam pemilu adalah hak demokratis setiap warga negara yang harus dijamin oleh penyelenggara negara. Oleh karenanya, FPR mengecam adanya tindakan-tindakan yang telah menghilangkan hak memilih dan dipilih rakyat, melalui karut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kekacauan distribusi surat suara yang banyak dilaporkan media massa beberapa waktu belakangan ini.
Akan tetapi, FPR merasa tidak bisa tidak, harus tetap mengatakan kepada seluruh rakyat bahwa pemilu pada saat ini adalah cara bagi klas yang berkuasa untuk mengatasi krisis yang terjadi di dalam dirinya sendiri sekaligus untuk memperbarui syarat-syarat kekuasaannya di masa yang akan datang. Intinya, pemilu pada saat ini adalah pemilu yang dibutuhkan oleh klas yang berkuasa. Bukan pemilu yang dibutuhkan oleh rakyat.
Oleh karenanya, FPR menyerukan kepada rakyat untuk menggunakan Pemilu 2009 sebagai ajang untuk membombardir para kontestan pemilu dengan sebanyak mungkin tuntutan-tuntutan politik dan sosial ekonomi. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa memang tidak akan semua tuntutan-tuntutan tersebut akan bisa dipenuhi, namun setidaknya bisa memaksa para kontestan tersebut untuk mengambil posisi dan sikap atas tuntutan-tuntutan tersebut sebagai cara rakyat untuk melakukan pengawasan politik terhadap wewenang dan kekuasaan yang akan dipegangnya.
Salah-satu tuntutan yang patut diajukan dalam momentum saat ini adalah tuntutan untuk pembubaran ADB dan penghapusan seluruh utang-utang Indonesia dari lembaga-lembaga seperti ADB, Bank Dunia dan IMF). Tuntutan ini bisa dikemukakan dengan tentu saja diawali dengan menuntut Indonesia keluar dari keanggotaan ADB. Keluarnya Indonesia dari ADB, akan menjadi syarat pokok untuk menghabisi unsur-unsur komprador, pro-imperialisme, dan anti-rakyat yang selama ini bercokol dalam struktur kekuasaan Indonesia.
Menurut Rudi, FPR mencatat bahwa sesungguhnya krisis finansial 1997-1998 dan resesi ekonomi dunia 2008-2009 tidak bisa dilepaskan dari peranan ADB dan lembaga-lembaga sejenisnya. “Bisa dikatakan, krisis-krisis tersebut adalah hasil yang paling alamiah dari skema pembangunan neoliberal dan anti-rakyat yang dipromosikan ADB,” tegas Rudi. “Selama ini, ADB, Bank Dunia, IMF, hanya digunakan Negara-negara maju untuk memastikan kepatuhan negara-negara miskin dan terbelakang terhadap dominasi imperialism”, lanjut Rudi.
Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang subur, dan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia sesungguhnya tidak memerlukan lembaga-lembaga penyedot kekayaan rakyat seperti ADB dan Bank Dunia. Defisit anggaran, asistensi teknis pembangunan, dan lain-lain yang selama ini dijadikan alasan penguasa untuk mempertahankan ADB, adalah alasan yang tidak berdasar dan dibuat-buat. Tidak ada bukti bahwa ADB telah secara esensial telah memberikan keuntungan kepada rakyat.
“Selama ini, pendapatan dan belanja rakyat pun selalu defisit. Karena krisis yang kian kronis, rakyat telah sangat menderita. Namun rakyat tetap mau bekerja, meskipun apa yang dilakukan barangkali tergolong sebagai pekerjaan yang bagi sebagian orang sebagai pekerjaan hina. Sebab hanya dengan bekerja, krisis seberat apapun, hambatan sesulit apapun, pasti bisa diatasi,” tegas Rudi.
Atas dasar itu, FPR mengajak rakyat terlibat dalam sepekan aksi menentang ADB (People Week of Action against ADB) yang diselenggarakan bertepatan dengan Pertemuan Dewan Gubernur ADB ke-42 di Bali. “Rakyat perlu bersama-sama, mengatakan kepada yang berkuasa, bahwa kita tidak butuh ADB dan sebaiknya ADB dibubarkan saja,” tandas Rudi.###
update informasi FPR dapat di akses di http://fprsatumei.wordpress.com/
5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 13-14)
Buyat
Tragedi menyayat
Buyat
Tangisan rakyat
Buyat
Menyongsong mayat-mayat
Buyat
Siapa hendak melayat?
Febuana Kusuma [13]
----------------------------------
Adik Andini Lensun
Oleh Run
Kita seharusnya tidak mempertanyakan bagaimana Andini Lensun meninggal
tapi yang harus kita pertanyakan, bagaimana Andini hidup dengan menanggung beban yang begitu berat
Merkuri itu telah merenggut nyawa anak negeri
Dik Andini, kami hanya bisa marah, kami hanya bisa protes
dan kami akan terus melanjutkan perjuangan kamu
kami kirimkan doa-doa suci untukmu semoga Adik Andini hidup tenang di alam sana.
Amin….. [14]
Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)
Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.
salam hangat
salam pembebasan
andreas iswinarto
pengumpul puisi
untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html
Tragedi menyayat
Buyat
Tangisan rakyat
Buyat
Menyongsong mayat-mayat
Buyat
Siapa hendak melayat?
Febuana Kusuma [13]
----------------------------------
Adik Andini Lensun
Oleh Run
Kita seharusnya tidak mempertanyakan bagaimana Andini Lensun meninggal
tapi yang harus kita pertanyakan, bagaimana Andini hidup dengan menanggung beban yang begitu berat
Merkuri itu telah merenggut nyawa anak negeri
Dik Andini, kami hanya bisa marah, kami hanya bisa protes
dan kami akan terus melanjutkan perjuangan kamu
kami kirimkan doa-doa suci untukmu semoga Adik Andini hidup tenang di alam sana.
Amin….. [14]
Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)
Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.
salam hangat
salam pembebasan
andreas iswinarto
pengumpul puisi
untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html
Selasa, 28 April 2009
Suara Anak-anak Korban Lapindo di Tengah Dagang Sapi Kursi Kekuasaan
Kumpulan Cerpen dan Puisi Anak Korban Lapindo
Satu Dunia.net melaporkan bahwa pada pertengahan bulan April 2009 yang lalu Radio Suara Porong FM dan Sahabat Komunitas Kita menggelar lomba menulis cerpen bagi korban lumpur Lapindo. Nampaknya anak-anak ini sangat antusias dengan lomba ini hingga tercatat lomba diikuti oleh 93 siswa masing 14 siswa SMU, 30 siswa SMP, 49 siswa SD.
(Kumpulan Cerpen Karya Anak Korban Lapindo (Bagian I)
Kumpulan Cerpen ini dapat diunduh di
http://satudunia.net/?q=system/files/Cerpen+Anak+Korban+Lapindo+1.pdf
dan
http://satudunia.net/?q=system/files/Cerpen+karya+anak+korban+lapindo+2.pdf
Semoga kisah anak-anak ini mampu mengusik hati nurani atau bahkan membuat malu para elit politik yang hanya sibuk memikirkan kursi dan kekuasaan.
berikut ini adalah salah satu petikannya
Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur, untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.
Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin. Aku gapai untuk
meniti masa depanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.
Oleh karena itu aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk di desa sirinig, porong dan sekitarnya.
Tapi, kenyataannya musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Saat itu akumasih ingat betul, ketika semburan
lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah – rumah penduduk yang ada disekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja
melainkan seluruh berbagai acam bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolahan, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa tersisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.
Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.
……………..
Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggantungkan cita-citaku setinggi langit.
Aku harus bisa membahagiakan keuda orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.
Dipetik dari karya ISWATUN VATIMAH juara 1 kategori Sekolah Dasar
Satu Dunia.net melaporkan bahwa pada pertengahan bulan April 2009 yang lalu Radio Suara Porong FM dan Sahabat Komunitas Kita menggelar lomba menulis cerpen bagi korban lumpur Lapindo. Nampaknya anak-anak ini sangat antusias dengan lomba ini hingga tercatat lomba diikuti oleh 93 siswa masing 14 siswa SMU, 30 siswa SMP, 49 siswa SD.
(Kumpulan Cerpen Karya Anak Korban Lapindo (Bagian I)
Kumpulan Cerpen ini dapat diunduh di
http://satudunia.net/?q=system/files/Cerpen+Anak+Korban+Lapindo+1.pdf
dan
http://satudunia.net/?q=system/files/Cerpen+karya+anak+korban+lapindo+2.pdf
Semoga kisah anak-anak ini mampu mengusik hati nurani atau bahkan membuat malu para elit politik yang hanya sibuk memikirkan kursi dan kekuasaan.
berikut ini adalah salah satu petikannya
Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur, untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.
Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin. Aku gapai untuk
meniti masa depanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.
Oleh karena itu aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk di desa sirinig, porong dan sekitarnya.
Tapi, kenyataannya musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Saat itu akumasih ingat betul, ketika semburan
lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah – rumah penduduk yang ada disekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja
melainkan seluruh berbagai acam bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolahan, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa tersisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.
Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.
……………..
Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggantungkan cita-citaku setinggi langit.
Aku harus bisa membahagiakan keuda orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.
Dipetik dari karya ISWATUN VATIMAH juara 1 kategori Sekolah Dasar
Mantan Pejabat Militer (Purnawirawan) Dominasi Tim Sukses SBY
Profil Singkat 9 Tim Sukses SBY
Hmmm, nampaknya ini unjuk giginya jaringan militer teman-teman SBY. Paling tidak pada 6 tim, mantan militer (purnawirawan) menjadi pendiri, pengurus atau pembinanya. Tim Echo, Gerakan Pro SBY, Tim Delta, Tim Romeo, Barisan Indonesia dan Yayasan Dzikir SBY Nurussalam.
Jadi teringat juga rame-rame di Koran kemaren soal tepuk tangan, komandi dan rapim Partai Demokrat. Kompas memberitakan selain tepuk tangan, yang juga diatur dan dilatih adalah keseragaman paduan suara. Pada penutup artikel Kompas menuliskan
”Biar seragam, sikap tegak!” ujar Angelina dengan suara lantang. Setelah semua latihan tepuk tangan dilakukan, Rapimnas II Demokrat dimulai
( baca selengkapnya Soal Tepuk Tangan di Partai Demokrat )
Hidup Demokrasi! Demokrasi? Biar seragam, siap tegak! Semoga!
Ini dia profil tim sukses SBY seperti dilaporkan oleh Kompas.com
l. Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.
2. Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.
3. Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.
4. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.
5. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.
6. Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.
7. Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.
8. Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.
9. Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi. (persda network/ade/dom)
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/04/28/08441821/inilah.sembilan.tim.sukses.sby..
baca juga Track Record Capres Cawapres dari Dr George Aditjondro
Hmmm, nampaknya ini unjuk giginya jaringan militer teman-teman SBY. Paling tidak pada 6 tim, mantan militer (purnawirawan) menjadi pendiri, pengurus atau pembinanya. Tim Echo, Gerakan Pro SBY, Tim Delta, Tim Romeo, Barisan Indonesia dan Yayasan Dzikir SBY Nurussalam.
Jadi teringat juga rame-rame di Koran kemaren soal tepuk tangan, komandi dan rapim Partai Demokrat. Kompas memberitakan selain tepuk tangan, yang juga diatur dan dilatih adalah keseragaman paduan suara. Pada penutup artikel Kompas menuliskan
”Biar seragam, sikap tegak!” ujar Angelina dengan suara lantang. Setelah semua latihan tepuk tangan dilakukan, Rapimnas II Demokrat dimulai
( baca selengkapnya Soal Tepuk Tangan di Partai Demokrat )
Hidup Demokrasi! Demokrasi? Biar seragam, siap tegak! Semoga!
Ini dia profil tim sukses SBY seperti dilaporkan oleh Kompas.com
l. Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.
2. Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.
3. Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.
4. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.
5. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.
6. Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.
7. Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.
8. Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.
9. Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi. (persda network/ade/dom)
Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/04/28/08441821/inilah.sembilan.tim.sukses.sby..
baca juga Track Record Capres Cawapres dari Dr George Aditjondro
Keterwakilan Politik Perempuan : Empat Kursi DPD Kalbar Diborong Perempuan
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) seminggu yang lalu melalui pernyataan persnya menyebutkan bahwa Peringatan Kartini 2009 menjadi momentum kedukaan mendalam bagi gerakan perempuan. Simpul utamanya adalah Keterwakilan Perempuan Memburuk Dalam Pemilu Legislatif 2009.
Lepas dari itu dari Kalimantan Barat ada berita gembira menyangkut hasil pemilu legislatif 2009. Seluruh kursi DPD Kalbar diborong Perempuan, sehingga kelak Kalbar akan memiliki 4 orang Senator Perempuan. Keempat orang ini adalah Maria Goreti (157.915 suara), Sri Kadarwati (151.602 suara), Hairiah (124.854 suara) dan Erma Suryani Ranik (118.340 suara) (Kompas) 28 April 2009)
Kepada Kompas aktivis perempuan Laila Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) menilai, dengan terpilihnya empat calon anggota DPD perempuan itu menunjukkan kesadaran politik perempuan Kalbar cukup baik.
Selamat.
Lepas dari itu dari Kalimantan Barat ada berita gembira menyangkut hasil pemilu legislatif 2009. Seluruh kursi DPD Kalbar diborong Perempuan, sehingga kelak Kalbar akan memiliki 4 orang Senator Perempuan. Keempat orang ini adalah Maria Goreti (157.915 suara), Sri Kadarwati (151.602 suara), Hairiah (124.854 suara) dan Erma Suryani Ranik (118.340 suara) (Kompas) 28 April 2009)
Kepada Kompas aktivis perempuan Laila Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) menilai, dengan terpilihnya empat calon anggota DPD perempuan itu menunjukkan kesadaran politik perempuan Kalbar cukup baik.
Selamat.
Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (27 April 2009)
Pencucian Uang dalam Pemilihan Presiden, Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa, Koalisi dan Kinerja Pemerintah, Demokrasi dan Nomokrasi Kita, Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres, Di Persimpangan Dagang Sapi, Mencermati Arah Bursa Cawapres
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
Kita harus ingat bahwa hasil kejahatan di negara ini yang "masih beredar" sangat tinggi, misalnya dari illegal logging yang setiap tahun Rp 55 triliun. Dari korupsi yang baru bisa dikembalikan hanya sekitar Rp 400 miliar, atau dari perjudian dan narkoba yang juga sangat besar. Dana tersebut bisa sangat menggiurkan bagi partai politik dan calon presiden. Sedangkan, bagi penjahat, proses demokrasi ini adalah way out untuk mengamankan diri agar terhindar dari jeratan hukum yang selama ini membayangi keselamatan mereka dan "usaha" mereka.
Bila seorang presiden terpilih ternyata partai atau dirinya menerima sumbangan dari para pelaku kejahatan, berarti dia mendapatkan suara atas dukungan dana haram yang berasal dari orang yang tidak bermoral. Dikhawatirkan kebijakan presiden terpilih akan sangat dipengaruhi oleh keinginan para penyumbang dana yang tidak bermoral tersebut. Misalnya penegakan hukum terhadap kejahatan melemah. Apalagi bila presiden terpilih tersebut didukung suara yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka keadaan akan lebih parah lagi, misalnya tertundanya pengesahan rancangan undang-undang antikorupsi. Bila sudah demikian, dapat dipastikan pemerintah tidak mungkin lagi bisa melakukan kontrol terhadap para penjahat tersebut. Bahkan kebijakan dalam bidang apa pun cenderung akan berpihak pada kepentingan penyandang dana ilegal tersebut dan kepentingan rakyat akan menduduki urutan berikutnya.
Dipetik dari artikel Yenti Garnasih Doktor yang menulis disertasi tentang pencucian uang, dosen Universitas Trisakti, Jakarta, Pencucian Uang dalam Pemilihan Presiden
27 April 2009
selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/27/Opini/krn.20090427.163693.id.html
Korupsi dideklarasikan sebagai pembunuh bangsa, demikian sebuah spanduk yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pemerintah tidak serius memeranginya. Itu sebabnya kendati KPK kerja keras, pengumuman perusahaan konsultan Political and Economic Risk Consultancy (3/4) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.
Yang dinilai lebih baik daripada Indonesia adalah India, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Vietnam yang pernah dicabik-cabik perang saudara dan lebih lambat membangun kini lebih berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih penting lagi, kemajuan pemberantasan korupsi di negeri itu memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia memang bukan Vietnam. Jalan demokrasi telah dipilihnya. Namun, demokrasinya belum menyejahterakan rakyat. Tujuan akhir pemilu dan juga koalisi sebenarnya adalah masa depan bangsa yang lebih baik, terlebih di era persaingan ketat antarbangsa. Tetapi, elite politik menjadi parasit demokrasi. Tujuan akhir koalisi berhenti di Senayan, tidak berakhir pada kesejahteraan bangsa yang lebih baik.
Dipetik dari artikel Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa 27 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/05042253/koalisi.untuk.kemaslahatan.bangsa
Karena itu, perlu dikembangkan diskursus tentang apa yang harus menjadi tujuan akhir sebuah koalisi. Jika platform ideologi parpol sulit dijadikan dasar koalisi, paling tidak harus ada nilai dasar (basic/core value) yang akan dicapai koalisi pemerintahan. Esensi dasar pemerintahan adalah terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan kata lain, berpemerintahan adalah memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pemerintah baru akan dirasakan masyarakat jika ada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya.
Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat merupakan nilai dasar yang harus dijadikan syarat koalisi. Tampaknya hal ini sulit diwujudkan jika para elite politik hanya menganggap koalisi sebagai cara mempertahankan kekuasaan.
Dipetik dari artikel Eko Prasojo Guru Besar FISIP UI Koalisi dan Kinerja Pemerintah 27 April 2009
Selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/0503242/koalisi.dan.kinerja.pemerintah
Tetapi, kemajuan yang tampaknya tidak paradoks dalam perkembangan ketatanegaraan kita adalah menguatnya nomokrasi (kedaulatan hukum) sebagai pengimbang atas demokrasi (kedaulatan rakyat). Jika dulu keputusan-keputusan politik yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi.
Lihat saja betapa banyaknya UU yang ditetapkan secara demokratis di DPR tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan nomokrasi. Ini kemajuan yang signifikan, tidak paradoks, dan perlu dikuatkan.
Dipetik dari artikel Moh. Mahfud M.D., mantan Menhan, kini hakim pada Mahkamah Konstitusi. Demokrasi dan Nomokrasi Kita 27 April 2009
selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=showpage&kat=7
Dalam membahas arah koalisi ini beberapa catatan dapat kita buat: Pertama, bahwa varian arah koalisi sangat banyak dan bergerak sangat dinamis dari waktu ke waktu dan sangat tergantung pada hasil lobi serta posisi tawar tiap-tiap partai politik. Kedua, kita juga menyadari bahwa perilaku para elite politik yang selalu didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang terkadang sangat tersembunyi, bersifat sulit diramal (unpredictable). Ketiga, selalu ada faktor-faktor yang tidak terduga yang pada saat-saat terakhir sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah koalisi.
Dipetik dari artikel Iberamsjah Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres 27 April 2009
selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/27/ArticleHtmls/27_04_2009_014_002.shtml?Mode=0
Realitas politik--berupa tak adanya peraih suara mayoritas mutlak yang mengharuskan koalisi akan berbuntut pada terbentuknya kabinet pelangi, seperti sejak awal Reformasi. Alhasil, kabinet mendatang akan tetap menjadi kabinet presidensial bercita rasa parlementer.
Presidensialnya terlihat dari posisi menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang langsung dipilih presiden. Adapun cita rasa parlementernya dari kabinet yang mencerminkan kekuatan politik pendukungnya di legislatif. Kontrak yang bisa jadi mengatur proporsi di kabinet sesuai konstelasi parlemen bisa jadi memperpekat nuansa parlementer.
Kendati kabinet mendatang tak akan seperti kabinet-kabinet di era demokrasi parlementer pada 1945-1957 sejak Kabinet Sjahrir I hingga Kabinet Ali Sastroamidjojo II--persoalannya bisa jadi akan sama. Deliar Noer mencatat kesulitan utama penyusunan kabinet koalisi saat itu adalah 'dagang sapi'.
Dipetik dari artikel Harun Husein (Wartawan Republika ) Di Persimpangan Dagang Sapi 27 April 2009
selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/46571/Di_Persimpangan_Dagang_Sapi
Berdasarkan hasil survei tersebut serta melihat peta koalisi Partai Demokratdengan tidak memasukkan tokoh dari PDIP, Gerindra, dan Hanura--nama-nama yang potensial untuk menjadi cawapres adalah Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Hidayat Nurwahid, Akbar Tanjung, Adhyaksa Dault, dan Sutrisno Bachir. Di luar nama-nama tersebut, terdapat juga nama-nama lain di luar survei yang kerap disebut media memiliki kans untuk menjadi cawapres, yaitu Sri Mulyani Indrawati dan Siti Fadilah Supari mewakili nonpartai atau teknokrat, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh dari Golkar, dan Hatta Rajasa dari PAN.
dipetik dari artikel Asmar Oemar Saleh (Advokat, Wakil Direktur Eksekutif Reform Institute) Mencermati Arah Bursa Cawapres 27 April 2009
selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/46572/Mencermati_Arah_Bursa_Cawapres
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
Kita harus ingat bahwa hasil kejahatan di negara ini yang "masih beredar" sangat tinggi, misalnya dari illegal logging yang setiap tahun Rp 55 triliun. Dari korupsi yang baru bisa dikembalikan hanya sekitar Rp 400 miliar, atau dari perjudian dan narkoba yang juga sangat besar. Dana tersebut bisa sangat menggiurkan bagi partai politik dan calon presiden. Sedangkan, bagi penjahat, proses demokrasi ini adalah way out untuk mengamankan diri agar terhindar dari jeratan hukum yang selama ini membayangi keselamatan mereka dan "usaha" mereka.
Bila seorang presiden terpilih ternyata partai atau dirinya menerima sumbangan dari para pelaku kejahatan, berarti dia mendapatkan suara atas dukungan dana haram yang berasal dari orang yang tidak bermoral. Dikhawatirkan kebijakan presiden terpilih akan sangat dipengaruhi oleh keinginan para penyumbang dana yang tidak bermoral tersebut. Misalnya penegakan hukum terhadap kejahatan melemah. Apalagi bila presiden terpilih tersebut didukung suara yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka keadaan akan lebih parah lagi, misalnya tertundanya pengesahan rancangan undang-undang antikorupsi. Bila sudah demikian, dapat dipastikan pemerintah tidak mungkin lagi bisa melakukan kontrol terhadap para penjahat tersebut. Bahkan kebijakan dalam bidang apa pun cenderung akan berpihak pada kepentingan penyandang dana ilegal tersebut dan kepentingan rakyat akan menduduki urutan berikutnya.
Dipetik dari artikel Yenti Garnasih Doktor yang menulis disertasi tentang pencucian uang, dosen Universitas Trisakti, Jakarta, Pencucian Uang dalam Pemilihan Presiden
27 April 2009
selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/27/Opini/krn.20090427.163693.id.html
Korupsi dideklarasikan sebagai pembunuh bangsa, demikian sebuah spanduk yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pemerintah tidak serius memeranginya. Itu sebabnya kendati KPK kerja keras, pengumuman perusahaan konsultan Political and Economic Risk Consultancy (3/4) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.
Yang dinilai lebih baik daripada Indonesia adalah India, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Vietnam yang pernah dicabik-cabik perang saudara dan lebih lambat membangun kini lebih berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih penting lagi, kemajuan pemberantasan korupsi di negeri itu memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia memang bukan Vietnam. Jalan demokrasi telah dipilihnya. Namun, demokrasinya belum menyejahterakan rakyat. Tujuan akhir pemilu dan juga koalisi sebenarnya adalah masa depan bangsa yang lebih baik, terlebih di era persaingan ketat antarbangsa. Tetapi, elite politik menjadi parasit demokrasi. Tujuan akhir koalisi berhenti di Senayan, tidak berakhir pada kesejahteraan bangsa yang lebih baik.
Dipetik dari artikel Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa 27 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/05042253/koalisi.untuk.kemaslahatan.bangsa
Karena itu, perlu dikembangkan diskursus tentang apa yang harus menjadi tujuan akhir sebuah koalisi. Jika platform ideologi parpol sulit dijadikan dasar koalisi, paling tidak harus ada nilai dasar (basic/core value) yang akan dicapai koalisi pemerintahan. Esensi dasar pemerintahan adalah terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan kata lain, berpemerintahan adalah memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pemerintah baru akan dirasakan masyarakat jika ada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya.
Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat merupakan nilai dasar yang harus dijadikan syarat koalisi. Tampaknya hal ini sulit diwujudkan jika para elite politik hanya menganggap koalisi sebagai cara mempertahankan kekuasaan.
Dipetik dari artikel Eko Prasojo Guru Besar FISIP UI Koalisi dan Kinerja Pemerintah 27 April 2009
Selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/0503242/koalisi.dan.kinerja.pemerintah
Tetapi, kemajuan yang tampaknya tidak paradoks dalam perkembangan ketatanegaraan kita adalah menguatnya nomokrasi (kedaulatan hukum) sebagai pengimbang atas demokrasi (kedaulatan rakyat). Jika dulu keputusan-keputusan politik yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi.
Lihat saja betapa banyaknya UU yang ditetapkan secara demokratis di DPR tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan nomokrasi. Ini kemajuan yang signifikan, tidak paradoks, dan perlu dikuatkan.
Dipetik dari artikel Moh. Mahfud M.D., mantan Menhan, kini hakim pada Mahkamah Konstitusi. Demokrasi dan Nomokrasi Kita 27 April 2009
selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=showpage&kat=7
Dalam membahas arah koalisi ini beberapa catatan dapat kita buat: Pertama, bahwa varian arah koalisi sangat banyak dan bergerak sangat dinamis dari waktu ke waktu dan sangat tergantung pada hasil lobi serta posisi tawar tiap-tiap partai politik. Kedua, kita juga menyadari bahwa perilaku para elite politik yang selalu didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang terkadang sangat tersembunyi, bersifat sulit diramal (unpredictable). Ketiga, selalu ada faktor-faktor yang tidak terduga yang pada saat-saat terakhir sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah koalisi.
Dipetik dari artikel Iberamsjah Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres 27 April 2009
selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/27/ArticleHtmls/27_04_2009_014_002.shtml?Mode=0
Realitas politik--berupa tak adanya peraih suara mayoritas mutlak yang mengharuskan koalisi akan berbuntut pada terbentuknya kabinet pelangi, seperti sejak awal Reformasi. Alhasil, kabinet mendatang akan tetap menjadi kabinet presidensial bercita rasa parlementer.
Presidensialnya terlihat dari posisi menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang langsung dipilih presiden. Adapun cita rasa parlementernya dari kabinet yang mencerminkan kekuatan politik pendukungnya di legislatif. Kontrak yang bisa jadi mengatur proporsi di kabinet sesuai konstelasi parlemen bisa jadi memperpekat nuansa parlementer.
Kendati kabinet mendatang tak akan seperti kabinet-kabinet di era demokrasi parlementer pada 1945-1957 sejak Kabinet Sjahrir I hingga Kabinet Ali Sastroamidjojo II--persoalannya bisa jadi akan sama. Deliar Noer mencatat kesulitan utama penyusunan kabinet koalisi saat itu adalah 'dagang sapi'.
Dipetik dari artikel Harun Husein (Wartawan Republika ) Di Persimpangan Dagang Sapi 27 April 2009
selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/46571/Di_Persimpangan_Dagang_Sapi
Berdasarkan hasil survei tersebut serta melihat peta koalisi Partai Demokratdengan tidak memasukkan tokoh dari PDIP, Gerindra, dan Hanura--nama-nama yang potensial untuk menjadi cawapres adalah Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Hidayat Nurwahid, Akbar Tanjung, Adhyaksa Dault, dan Sutrisno Bachir. Di luar nama-nama tersebut, terdapat juga nama-nama lain di luar survei yang kerap disebut media memiliki kans untuk menjadi cawapres, yaitu Sri Mulyani Indrawati dan Siti Fadilah Supari mewakili nonpartai atau teknokrat, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh dari Golkar, dan Hatta Rajasa dari PAN.
dipetik dari artikel Asmar Oemar Saleh (Advokat, Wakil Direktur Eksekutif Reform Institute) Mencermati Arah Bursa Cawapres 27 April 2009
selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/46572/Mencermati_Arah_Bursa_Cawapres
Sabtu, 25 April 2009
Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (25 April 2009)
Politik Tanpa Budaya, Menggugat Industri Politik, Tebak Manggis, Kuda Paling Hitam, Di Balik Angka Pemilu 2009 , Upaya Mendelegitimasi Pemilu , Koalisi Untuk Siapa, Demokrasi Menang Kalah, Demokrasi Dalam Superkalitalisme
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
Hingar-bingar pesta demokrasi kali ini, harus diakui, terlampau mahal biaya (ekonomi, politik, sosial, dan kulturalnya) bila hanya untuk membayar pergulatan kepentingan segelintir elite, yang memaksakan wacananya ke dalam diskursus publik. Ia akan menjadi bencana, saat absennya kebudayaan dalam diskursus itu, bukan hanya karena alpa, tetapi juga karena kesengajaan untuk menepikan, menafikan, bahkan mengalienasinya, karena secara politis dianggap justru merugikan.
Hampir semua gejala minor, negatif, dan destruktif dalam praksis politik belakangan ini dengan mudah kita mafhumi karena ketidakmampuan kita, secara sadar dan di bawah sadar, menghayati, dan mewujudkan standar nilai, moral, dan etis yang ada dalam ruang kebudayaan kita.
Dari artikel Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang; Politik Tanpa Budaya 25 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03102435/politik.tanpa.budaya
Masyarakat tidak lagi menjadi warga negara, yang punya ikatan atas dasar cita-cita berbangsa, tetapi menjadi warga konsumen dan warga penonton. Masyarakat Indonesia juga akan kehilangan negarawan yang ditunggu ucapannya oleh pemirsa dalam situasi dan kondisi apa pun. Yang tertinggal hanya ikatan hiburan olok-olok, tragedi, dan puncak drama politik dengan medium pemilu penuh kemasan.
Dari artikel Garin Nugroho Pemerhati Komunikasi Politik Menggugat Industri Politik 25 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03095231/menggugat.industri.politik
Status quo yang jarang terusik ini guncang setelah Presiden Soeharto lengser ing keprabon Mei 1998. Namun, keguncangan berlangsung sesaat karena Reformasi gagal.
Status quo menciptakan polity (bentuk/proses pemerintahan sipil/masyarakat) yang terorganisir. Meski diguncang Reformasi, status quo masih tetap terdiri dari aktor-aktor yang tak wajah maupun wujudnya belum banyak berubah.
Golkar tak lagi aktor hegemonik pengendali status quo, tetapi masih diperhitungkan. Keuntungan Golkar mungkin berkurang, tetapi status quo baru tetap membuka kemungkinan bagi Golkar merebut kembali peranan hegemonik.
Dari artikel Budiarto Shambazy Tebak Manggis, 25 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03082937/tebak.manggis
Dengan realitas yang demikian, maka diantara sejumlah “kuda hitam” kandidat pengganti Kalla, nama HR mungkin dapat disebut sebagai “kuda paling hitam” atau penantang paling serius, karena memenuhi syarat integritas, kapasitas, loyalitas dan mampu memperkokoh koalisi
dari artikel Zaenal A Budiyono Koordinator Nasional Kaum Muda Indonesia untuk Demokrasi (KMI) HR : “Kuda Paling Hitam 25 Apr 2009
selengkapnya
http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=89995&detail=Opini
Usai pemilu legislastif, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja partai politik (parpol) kita. Parpol yang baik merupakan keharusan apabila kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Partai politik yang buruk akan melahirkan demokrasi yang lemah. Sebaliknya, partai politik yang baik akan melahirkan demokrasi yang kuat.
Terhadap kinerja parpol kita, pada dasarnya hanya ada dua jenis penilaian yang bisa diberikan. Pertama, berhasil. Kedua, gagal. Kriteria penilaian itu pun secara umum bisa dibagi dua. Pertama, kriteria berbasis angka. Kedua, kriteria berbasis non-angka. Karena keterbatasan ruang untuk memudahkan evaluasi kinerja parpol, dalam kesempatan ini fokus evaluasi akan dilakukan pada kinerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sambil tetap membahas partai-partai lainya.
Dari artikel M Qodari (Direktur Eksekutif, Indo Barometer, Jakarta; Di Balik Angka Pemilu 2009 25 April 2009
selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24
Betapapun Pemilu 2009 masih memiliki cacat, tetapi ini adalah rangkaian proses konsolidasi demokrasi yang patut dihormati. Sejak awal, upaya delegitimasi pemilu memang menjadi ancaman mengingat sistem pemilu yang memberikan batas minimal perolehan 2,5% suara untuk bisa menempatkan wakil partai di parlemen. Jauh lebih bijak merespons kasus per kasus tinimbang berupaya mendelegitimasi pemilu secara umum. Ini adalah pertaruhan bagi proses demokratisasi, di mana semua partai tetap mengakui sistem demokrasi sebagai satu-satunya wadah bagi proses peralihan kekuasaan.
dari artikel Saidiman . Upaya Mendelegitimasi Pemilu 25 April 2009
selengkapnya
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/25/opi01.html
Apakah makna praktis sebenarnya yang mendasari koalisi ketika semua pimpinan dan tokoh partai selalu berargumen ”demi kepentingan rakyat” atau ”demi kepentingan bangsa” seperti halnya jargon atau materi dalam kampanye pemilu legislatif yang lalu? Jargon atau argumen ”demi kepentingan rakyat”, ”demi kepentingan bangsa”, atau ”demi soliditas jalannya pemerintahan”bisa berarti memperjuangkan kepentingan rakyat atau bangsa.
Dari sini mulai muncul persoalan mengenai siapa yang dimaksud dengan rakyat dan bangsa,apa arti konkret kepentingan? Selanjutnya, kepentingan bisa diartikan sebagai kebutuhan hidup dalam arti sempit atau luas meliputi pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Meski demikian, kata kepentingan tersebut bisa diberi makna yang tecermin dalam platform partai.
Dari artikel Abdul Munir Mulkhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Koalisi untuk Siapa? 15 April 2009
Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232770/
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
Hingar-bingar pesta demokrasi kali ini, harus diakui, terlampau mahal biaya (ekonomi, politik, sosial, dan kulturalnya) bila hanya untuk membayar pergulatan kepentingan segelintir elite, yang memaksakan wacananya ke dalam diskursus publik. Ia akan menjadi bencana, saat absennya kebudayaan dalam diskursus itu, bukan hanya karena alpa, tetapi juga karena kesengajaan untuk menepikan, menafikan, bahkan mengalienasinya, karena secara politis dianggap justru merugikan.
Hampir semua gejala minor, negatif, dan destruktif dalam praksis politik belakangan ini dengan mudah kita mafhumi karena ketidakmampuan kita, secara sadar dan di bawah sadar, menghayati, dan mewujudkan standar nilai, moral, dan etis yang ada dalam ruang kebudayaan kita.
Dari artikel Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang; Politik Tanpa Budaya 25 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03102435/politik.tanpa.budaya
Masyarakat tidak lagi menjadi warga negara, yang punya ikatan atas dasar cita-cita berbangsa, tetapi menjadi warga konsumen dan warga penonton. Masyarakat Indonesia juga akan kehilangan negarawan yang ditunggu ucapannya oleh pemirsa dalam situasi dan kondisi apa pun. Yang tertinggal hanya ikatan hiburan olok-olok, tragedi, dan puncak drama politik dengan medium pemilu penuh kemasan.
Dari artikel Garin Nugroho Pemerhati Komunikasi Politik Menggugat Industri Politik 25 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03095231/menggugat.industri.politik
Status quo yang jarang terusik ini guncang setelah Presiden Soeharto lengser ing keprabon Mei 1998. Namun, keguncangan berlangsung sesaat karena Reformasi gagal.
Status quo menciptakan polity (bentuk/proses pemerintahan sipil/masyarakat) yang terorganisir. Meski diguncang Reformasi, status quo masih tetap terdiri dari aktor-aktor yang tak wajah maupun wujudnya belum banyak berubah.
Golkar tak lagi aktor hegemonik pengendali status quo, tetapi masih diperhitungkan. Keuntungan Golkar mungkin berkurang, tetapi status quo baru tetap membuka kemungkinan bagi Golkar merebut kembali peranan hegemonik.
Dari artikel Budiarto Shambazy Tebak Manggis, 25 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03082937/tebak.manggis
Dengan realitas yang demikian, maka diantara sejumlah “kuda hitam” kandidat pengganti Kalla, nama HR mungkin dapat disebut sebagai “kuda paling hitam” atau penantang paling serius, karena memenuhi syarat integritas, kapasitas, loyalitas dan mampu memperkokoh koalisi
dari artikel Zaenal A Budiyono Koordinator Nasional Kaum Muda Indonesia untuk Demokrasi (KMI) HR : “Kuda Paling Hitam 25 Apr 2009
selengkapnya
http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=89995&detail=Opini
Usai pemilu legislastif, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja partai politik (parpol) kita. Parpol yang baik merupakan keharusan apabila kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Partai politik yang buruk akan melahirkan demokrasi yang lemah. Sebaliknya, partai politik yang baik akan melahirkan demokrasi yang kuat.
Terhadap kinerja parpol kita, pada dasarnya hanya ada dua jenis penilaian yang bisa diberikan. Pertama, berhasil. Kedua, gagal. Kriteria penilaian itu pun secara umum bisa dibagi dua. Pertama, kriteria berbasis angka. Kedua, kriteria berbasis non-angka. Karena keterbatasan ruang untuk memudahkan evaluasi kinerja parpol, dalam kesempatan ini fokus evaluasi akan dilakukan pada kinerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sambil tetap membahas partai-partai lainya.
Dari artikel M Qodari (Direktur Eksekutif, Indo Barometer, Jakarta; Di Balik Angka Pemilu 2009 25 April 2009
selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24
Betapapun Pemilu 2009 masih memiliki cacat, tetapi ini adalah rangkaian proses konsolidasi demokrasi yang patut dihormati. Sejak awal, upaya delegitimasi pemilu memang menjadi ancaman mengingat sistem pemilu yang memberikan batas minimal perolehan 2,5% suara untuk bisa menempatkan wakil partai di parlemen. Jauh lebih bijak merespons kasus per kasus tinimbang berupaya mendelegitimasi pemilu secara umum. Ini adalah pertaruhan bagi proses demokratisasi, di mana semua partai tetap mengakui sistem demokrasi sebagai satu-satunya wadah bagi proses peralihan kekuasaan.
dari artikel Saidiman . Upaya Mendelegitimasi Pemilu 25 April 2009
selengkapnya
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/25/opi01.html
Apakah makna praktis sebenarnya yang mendasari koalisi ketika semua pimpinan dan tokoh partai selalu berargumen ”demi kepentingan rakyat” atau ”demi kepentingan bangsa” seperti halnya jargon atau materi dalam kampanye pemilu legislatif yang lalu? Jargon atau argumen ”demi kepentingan rakyat”, ”demi kepentingan bangsa”, atau ”demi soliditas jalannya pemerintahan”bisa berarti memperjuangkan kepentingan rakyat atau bangsa.
Dari sini mulai muncul persoalan mengenai siapa yang dimaksud dengan rakyat dan bangsa,apa arti konkret kepentingan? Selanjutnya, kepentingan bisa diartikan sebagai kebutuhan hidup dalam arti sempit atau luas meliputi pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Meski demikian, kata kepentingan tersebut bisa diberi makna yang tecermin dalam platform partai.
Dari artikel Abdul Munir Mulkhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Koalisi untuk Siapa? 15 April 2009
Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232770/
5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 12)
Hiiikayat Buyat
Sajak Syam Asinar Radjam
Hiiikayat Buyat I: Andini
Pada setiap anak telah dibagikan masing-masing satu luka,
Hanya padanya terasa demikian runcing mengendap
Luka-luka yang menusuk mata
Mencari celah melukai kantung-kantung air mata
Kering! Kering!
Lukanya luka yang tak harus ada
* * *
Hiiikayat Buyat II
Kulihat darah!
Menetes, belum mencurah
Mengalir masih, menuju gumpal
Hei, Lihat bersama!
Ada yang diundang sengaja; BENCANA!
* * *
Hiiikayat Buyat III
Kenapa aku tak menduka?
Meski ikan dan laut telah bernanah!
* * *
Hiiikayat Buyat IV
Mari ambil penggaris,
Bentangkan pula peta.
Berapa jauh bencana dari depan rumah kita?
Penjahatnya tertawa di meja gambar!
* * *
Jakarta, 4 - 5 Agustus 2004 [12]
Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)
Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.
salam hangat
salam pembebasan
andreas iswinarto
pengumpul puisi
untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html
Sajak Syam Asinar Radjam
Hiiikayat Buyat I: Andini
Pada setiap anak telah dibagikan masing-masing satu luka,
Hanya padanya terasa demikian runcing mengendap
Luka-luka yang menusuk mata
Mencari celah melukai kantung-kantung air mata
Kering! Kering!
Lukanya luka yang tak harus ada
* * *
Hiiikayat Buyat II
Kulihat darah!
Menetes, belum mencurah
Mengalir masih, menuju gumpal
Hei, Lihat bersama!
Ada yang diundang sengaja; BENCANA!
* * *
Hiiikayat Buyat III
Kenapa aku tak menduka?
Meski ikan dan laut telah bernanah!
* * *
Hiiikayat Buyat IV
Mari ambil penggaris,
Bentangkan pula peta.
Berapa jauh bencana dari depan rumah kita?
Penjahatnya tertawa di meja gambar!
* * *
Jakarta, 4 - 5 Agustus 2004 [12]
Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)
Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.
salam hangat
salam pembebasan
andreas iswinarto
pengumpul puisi
untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html
Kali Besar By Pass (1)
Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia
## andreas iswinarto ##
silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Serial Kali Besar By Pass
## andreas iswinarto ##
silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Serial Kali Besar By Pass
Jumat, 24 April 2009
Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (24 April 2009)
Nasionalisme dan Politik "Sakit Jiwa", Pecundang dan Demokrasi Kita, Pemilu Legislatif Perkiraan Keadaan Singkat 2009, Pembagian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPR, Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden, Perceraian Golkar-Demokrat, Politik Golkar Pascaperceraian, Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden, Rintangan Besar Menghadang Golkar, Atas Nama Rakyat, Politik Rabun Ayam, Pemimpin Perlu ''Go Meta'', Jual Beli ''Gizi'' Politik
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
****
Pada tahun itu Bung Karno (Soekarno, 1948:59) berpidato: ”Buatlah rakjat-djelata kita zelf- bewust!” Ia menjelaskan, rakyat jelata harus dibuat sadar arti golongannya sendiri. Mungkin ia berharap, suatu saat rakyat jelata di Indonesia mampu berbicara untuk membela diri sendiri. Kini jangankan zelf-bewust (sadar diri), sebaliknya rakyat jelata terjebak ”ilusi ganda” dan sebagian menjadi pasien rumah sakit jiwa. Semoga tragedi ini bisa dimengerti para kandidat presiden.
Dipetik dari artikel Dominggus Elcid Li Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia); Co-Editor Jurnal Academia NTT Nasionalisme dan Politik "Sakit Jiwa” 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03363970/nasionalisme.dan.politik.sakit.jiwa
Atas dasar itu, apresiasi atas the losers adalah hal yang penting bagi demokrasi kita. Kita perlu mendukung the losers bahwa kegagalan kali ini bukan berarti kegagalan selamanya. Hal ini pula yang disarankan Przeworski, bahwa demokrasi akan terus terjaga jika the losers memiliki kesadaran bahwa kekalahan pada putaran pemilu bukan akhir segalanya, tetapi peluang untuk menang dalam pemilu mendatang. Hal ini lebih baik bagi mereka untuk menunggu putaran pemilu berikut daripada menjadi pemberontak. (Przeworski, 1991).
Dipetik dari artikel Syafiq Hasyim Deputi Direktur International Center for Islam and Pluralism, Jakarta Pecundang dan Demokrasi Kita, 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03355689/pecundang.dan.demokrasi.kita
Sejarah mengingatkan akan sistem politik demokrasi liberal yang pernah kita mulai dari pemilihan umum tahun 1955 yang sangat tertib, ternyata setelah 9 tahun lamanya harus berakhir secara menyedihkan.
Bung Karno atas desakan Tentara Nasional Indonesia terpaksa mengumumkan dekret pada tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terlalu sulit untuk meramalkan akhir dari suatu permulaan yang amburadul bagi keberlanjutan demokrasi kita pada tahun 2009 ini.
Dipetik dari artikel AM Hendropriyono Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Pemilu Legislatif Perkiraan Keadaan Singkat 2009, 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/04245178/perkiraan.keadaan.singkat.2009
Karena Amar Putusan MK tersebut hanya berisi pernyataan Pasal 214 UU No 10/ 2008 tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, dan sama sekali tidak berisi pernyataan tentang suara terbanyak, tampaknya KPU melakukan penafsiran terhadap pertimbangan hukum MK mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
dipetik dari Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Pembagian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPR, 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/04240181/pembagian.kursi.dan.penetapan.calon.terpilih.dpr
Sebaliknya, bercerainya Golkar dari Demokrat justru makin menjatuhkan kewibawaan Golkar sendiri. Alih-alih akan menunjukkan harga diri, marwah, martabat, dan kesetaraan seperti disebutkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, bercerainya Golkar dari Demokrat hanya menambah kegagapan dan ambiguitas partai warisan Orde Baru tersebut.
dipetik dari Perceraian Golkar-Demokra - Syaefudin Simon STAF AHLI DPR RI 24 April 2009
selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/24/Opini/krn.20090424.163412.id.html
Jika pemilu terus dilaksanakan dengan calon tunggal, dasar hukumnya akan terus dipertanyakan. Dengan kata lain, dasar legitimasinya diragukan. Sebaliknya, jika pemilu terus ditunda hingga masa jabatan presiden habis, konstitusi pun tidak mengatur siapa yang akan menjalankan pemerintahan dalam hal pemilu presiden gagal dilaksanakan. Untuk mencegah munculnya problematika ini, meskipun situasi pasangan calon tunggal relatif sulit, ada baiknya disiapkan aturan baru yang melengkapi kekurangan UU No. 42/2008. Minimal, untuk memberi kepastian hukum dalam ketidakjelasan UU No. 42/2008 tersebut.
dipetik dari Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden; Fajrimei A. Gofar PENELITI PADA PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DEMOKRASI (P2D), JAKARTA, 24 April 2009
selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/24/Opini/krn.20090424.163411.id.html
Persoalan krusial yang mungkin menjadi kendala jika Golkar bergabung ke kubu Megawati adalah siapa yang menjadi capres-cawapres di antara Kalla dan Megawati. Jika didasarkan pada perolehan suara pemilu legislatif––hingga saat ini Golkar sedikit unggul atas PDIP—,Kalla semestinya memperoleh kesempatan menjadi capres.
Namun tentu tidak elok pula bagi Megawati yang pernah menjadi presiden diposisikan sekadar sebagai cawapres. Oleh karena itu, perlu jiwa besar Megawati untuk mundur sebagai capres agar “kemesraan” Koalisi Kebangsaan bisa dirajut kembali. Sementara untuk cawapres pendamping Kalla mungkin Pramono Anung (Sekjen PDIP) atau Prabowo Subianto (Gerindra) bisa menjadi alternatif. Hanya saja, apakah mantan Presiden RI kelima ini memiliki jiwa besar untuk mundur, tentu hanya Mega yang bisa menjawabnya.
dipetik dari Politik Golkar Pascaperceraian Syamsuddin Haris - Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI - 24 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232562/
Pilihan lebih memungkinkan adalah kesepakatan parpol di DPR dan pemerintahan menerbitkan perppu atau revisi UU Pilpres untuk menghapuskan atau meringankan persyaratan parpol dalam mengusulkan capres-cawapres.
Politik dapat pula menemukan jalan lain kalau Partai Golkar berpisah dari SBY,mungkin berkoalisi dengan PDIP atau membentuk koalisi sendiri. Setelah kompetisi menuju kepresidenan ditundukkan di bawah daulat rakyat, melalui pilpres dua babak, seharusnya ditinggalkan pula cara-cara lama untuk menyingkirkan calon pesaing menuju pilpres
dipetik dari Capres Tunggal Dilarang; Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta; 24 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232561/
Dengan sendirinya koalisi yang diikat oleh kontrak itu adalahperjanjian yang difungsikan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koalisi. Sesungguhnya SBY/Demokrat yang berkemungkinan memenangi pilpres tanpa Golkar/ Kalla, bila mau, masih punya cadangan strategi yang bersifat Machiavellian, yaitu mengulang kembali strateginya dalam Pemilu 2004 dengan bekerja sama bersama Akbar Tandjung yang telah menyatakan kesediaannya jadi cawapres bagi SBY, dengan syarat yang tidak memberatkan.
Dipetik dari Rintangan Besar Menghadang Golkar; Arbi Sanit Pengamat Politik Universitas Indonesia; 24 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232559/
Sekalipun demikian, karena politisi dan partaipartai politik yang menjadi kendaraan mereka selalu mengatasnamakan rakyat untuk segala tindakan politik yang mereka ambil, rasanya layak bila ada transparansi, atau bahkan sikap terus terang dalam menghadapi rakyat. Jangan rakyat diminta main tebak untuk manuver-manuver politik rumit yang membingungkan. Keti-daktahuan dan main tebak itu bisa menimbulkan asumsi dan proyeksi yang keliru, atau yang tidak pada tempatnya, yang ber-muara kepada kesalah-paha-man antarbanyak pihak, dan pada akhirnya merugikan semuanya.
Dipetik dari artikel Toeti Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group, Atas Nama Rakyat
24 April 2009
Selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/24/ArticleHtmls/24_04_2009_021_002.shtml?Mode=0
SAYA yakin suasana batin perjuangan pemuda tahun 1928 dan 1945 pasti digerakkan oleh sebuah cita-cita besar dan visi yang jauh ke depan, yaitu lahirnya sebuah negara bernama Indonesia yang merdeka, berdaulat dan makmur serta penuh suasana kekeluargaan.
Saat ini saya agak ragu,apakah para politikus yang memeriahkan wacana publik hari-hari ini masih memiliki kesetiaan pada cita-cita di atas? Perubahan besar dalam sejarah selalu digerakkan oleh mereka yang berjiwa besar, yang berpikir out of the box.Yang mau dan mampu membuat terobosan. Kalau saja Columbus zaman itu tidak berlayar ke lautan lepas, tak akan ada seorang pun yang menyalahkan.
Dipetik dari artikel PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Politik Rabun Ayam, 24 April 2009
Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232584/38/
Untuk itu, pemimpin perlu go meta, dalam arti beranjak ke tempat yang lebih tinggi daripada sekadar dataran ajang perebutan dan pengejaran kekuasaan. Pada perspektif pascapemilu legislatif ini, perbuatan go meta dapat terejawantah, antara lain, dalam tindakan sadar para politikus untuk menempatkan partai mereka sebagai partai oposisi, kendati tindakan itu menutup kemungkinan untuk menikmati kekuasaan pada posisi-posisi dalam kabinet.
dipetik dari artikel Limas Sutanto, psikiater konsultan psikoterapi, wakil presiden Asia Pacific Association of Psychotherapists, bermukim di Malang Pemimpin Perlu ''Go Meta'' 24 April 2009
selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65277
Praktik jual-beli ''gizi'' politik pun akhirnya bergerak membesar. Jika selama ini praktik jual-beli ''gizi'' politik cenderung bergerak ke atas melalui institusi partai, sekarang praktik itu juga harus bergerak ke bawah dan ke samping. Peraihan simpati dan selanjutnya suara dari calon pemilih kini sudah menjadi urusan individual caleg. Dan, ''merawat'' calon pemilih sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.
Ironisnya, model perawatan itu harus dilakukan melalui praktik penyehatan dengan model pemberian ''gizi'' politik. Maka, kita pun kerap menyaksikan di lapangan betapa publik calon pemilih harus ''dimanjakan'' oleh praktik jual beli ''gizi'' politik.
dipetik dari artikel Akh. Muzakki, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat PhD bidang political history di The University of Queensland, Australia Mencemaskan, Jual Beli ''Gizi'' Politik 24 April 2009
selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65278
silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29
****
Pada tahun itu Bung Karno (Soekarno, 1948:59) berpidato: ”Buatlah rakjat-djelata kita zelf- bewust!” Ia menjelaskan, rakyat jelata harus dibuat sadar arti golongannya sendiri. Mungkin ia berharap, suatu saat rakyat jelata di Indonesia mampu berbicara untuk membela diri sendiri. Kini jangankan zelf-bewust (sadar diri), sebaliknya rakyat jelata terjebak ”ilusi ganda” dan sebagian menjadi pasien rumah sakit jiwa. Semoga tragedi ini bisa dimengerti para kandidat presiden.
Dipetik dari artikel Dominggus Elcid Li Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia); Co-Editor Jurnal Academia NTT Nasionalisme dan Politik "Sakit Jiwa” 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03363970/nasionalisme.dan.politik.sakit.jiwa
Atas dasar itu, apresiasi atas the losers adalah hal yang penting bagi demokrasi kita. Kita perlu mendukung the losers bahwa kegagalan kali ini bukan berarti kegagalan selamanya. Hal ini pula yang disarankan Przeworski, bahwa demokrasi akan terus terjaga jika the losers memiliki kesadaran bahwa kekalahan pada putaran pemilu bukan akhir segalanya, tetapi peluang untuk menang dalam pemilu mendatang. Hal ini lebih baik bagi mereka untuk menunggu putaran pemilu berikut daripada menjadi pemberontak. (Przeworski, 1991).
Dipetik dari artikel Syafiq Hasyim Deputi Direktur International Center for Islam and Pluralism, Jakarta Pecundang dan Demokrasi Kita, 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03355689/pecundang.dan.demokrasi.kita
Sejarah mengingatkan akan sistem politik demokrasi liberal yang pernah kita mulai dari pemilihan umum tahun 1955 yang sangat tertib, ternyata setelah 9 tahun lamanya harus berakhir secara menyedihkan.
Bung Karno atas desakan Tentara Nasional Indonesia terpaksa mengumumkan dekret pada tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terlalu sulit untuk meramalkan akhir dari suatu permulaan yang amburadul bagi keberlanjutan demokrasi kita pada tahun 2009 ini.
Dipetik dari artikel AM Hendropriyono Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Pemilu Legislatif Perkiraan Keadaan Singkat 2009, 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/04245178/perkiraan.keadaan.singkat.2009
Karena Amar Putusan MK tersebut hanya berisi pernyataan Pasal 214 UU No 10/ 2008 tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, dan sama sekali tidak berisi pernyataan tentang suara terbanyak, tampaknya KPU melakukan penafsiran terhadap pertimbangan hukum MK mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
dipetik dari Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Pembagian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPR, 24 April 2009
selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/04240181/pembagian.kursi.dan.penetapan.calon.terpilih.dpr
Sebaliknya, bercerainya Golkar dari Demokrat justru makin menjatuhkan kewibawaan Golkar sendiri. Alih-alih akan menunjukkan harga diri, marwah, martabat, dan kesetaraan seperti disebutkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, bercerainya Golkar dari Demokrat hanya menambah kegagapan dan ambiguitas partai warisan Orde Baru tersebut.
dipetik dari Perceraian Golkar-Demokra - Syaefudin Simon STAF AHLI DPR RI 24 April 2009
selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/24/Opini/krn.20090424.163412.id.html
Jika pemilu terus dilaksanakan dengan calon tunggal, dasar hukumnya akan terus dipertanyakan. Dengan kata lain, dasar legitimasinya diragukan. Sebaliknya, jika pemilu terus ditunda hingga masa jabatan presiden habis, konstitusi pun tidak mengatur siapa yang akan menjalankan pemerintahan dalam hal pemilu presiden gagal dilaksanakan. Untuk mencegah munculnya problematika ini, meskipun situasi pasangan calon tunggal relatif sulit, ada baiknya disiapkan aturan baru yang melengkapi kekurangan UU No. 42/2008. Minimal, untuk memberi kepastian hukum dalam ketidakjelasan UU No. 42/2008 tersebut.
dipetik dari Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden; Fajrimei A. Gofar PENELITI PADA PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DEMOKRASI (P2D), JAKARTA, 24 April 2009
selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/24/Opini/krn.20090424.163411.id.html
Persoalan krusial yang mungkin menjadi kendala jika Golkar bergabung ke kubu Megawati adalah siapa yang menjadi capres-cawapres di antara Kalla dan Megawati. Jika didasarkan pada perolehan suara pemilu legislatif––hingga saat ini Golkar sedikit unggul atas PDIP—,Kalla semestinya memperoleh kesempatan menjadi capres.
Namun tentu tidak elok pula bagi Megawati yang pernah menjadi presiden diposisikan sekadar sebagai cawapres. Oleh karena itu, perlu jiwa besar Megawati untuk mundur sebagai capres agar “kemesraan” Koalisi Kebangsaan bisa dirajut kembali. Sementara untuk cawapres pendamping Kalla mungkin Pramono Anung (Sekjen PDIP) atau Prabowo Subianto (Gerindra) bisa menjadi alternatif. Hanya saja, apakah mantan Presiden RI kelima ini memiliki jiwa besar untuk mundur, tentu hanya Mega yang bisa menjawabnya.
dipetik dari Politik Golkar Pascaperceraian Syamsuddin Haris - Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI - 24 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232562/
Pilihan lebih memungkinkan adalah kesepakatan parpol di DPR dan pemerintahan menerbitkan perppu atau revisi UU Pilpres untuk menghapuskan atau meringankan persyaratan parpol dalam mengusulkan capres-cawapres.
Politik dapat pula menemukan jalan lain kalau Partai Golkar berpisah dari SBY,mungkin berkoalisi dengan PDIP atau membentuk koalisi sendiri. Setelah kompetisi menuju kepresidenan ditundukkan di bawah daulat rakyat, melalui pilpres dua babak, seharusnya ditinggalkan pula cara-cara lama untuk menyingkirkan calon pesaing menuju pilpres
dipetik dari Capres Tunggal Dilarang; Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta; 24 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232561/
Dengan sendirinya koalisi yang diikat oleh kontrak itu adalahperjanjian yang difungsikan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koalisi. Sesungguhnya SBY/Demokrat yang berkemungkinan memenangi pilpres tanpa Golkar/ Kalla, bila mau, masih punya cadangan strategi yang bersifat Machiavellian, yaitu mengulang kembali strateginya dalam Pemilu 2004 dengan bekerja sama bersama Akbar Tandjung yang telah menyatakan kesediaannya jadi cawapres bagi SBY, dengan syarat yang tidak memberatkan.
Dipetik dari Rintangan Besar Menghadang Golkar; Arbi Sanit Pengamat Politik Universitas Indonesia; 24 April 2009
selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232559/
Sekalipun demikian, karena politisi dan partaipartai politik yang menjadi kendaraan mereka selalu mengatasnamakan rakyat untuk segala tindakan politik yang mereka ambil, rasanya layak bila ada transparansi, atau bahkan sikap terus terang dalam menghadapi rakyat. Jangan rakyat diminta main tebak untuk manuver-manuver politik rumit yang membingungkan. Keti-daktahuan dan main tebak itu bisa menimbulkan asumsi dan proyeksi yang keliru, atau yang tidak pada tempatnya, yang ber-muara kepada kesalah-paha-man antarbanyak pihak, dan pada akhirnya merugikan semuanya.
Dipetik dari artikel Toeti Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group, Atas Nama Rakyat
24 April 2009
Selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/24/ArticleHtmls/24_04_2009_021_002.shtml?Mode=0
SAYA yakin suasana batin perjuangan pemuda tahun 1928 dan 1945 pasti digerakkan oleh sebuah cita-cita besar dan visi yang jauh ke depan, yaitu lahirnya sebuah negara bernama Indonesia yang merdeka, berdaulat dan makmur serta penuh suasana kekeluargaan.
Saat ini saya agak ragu,apakah para politikus yang memeriahkan wacana publik hari-hari ini masih memiliki kesetiaan pada cita-cita di atas? Perubahan besar dalam sejarah selalu digerakkan oleh mereka yang berjiwa besar, yang berpikir out of the box.Yang mau dan mampu membuat terobosan. Kalau saja Columbus zaman itu tidak berlayar ke lautan lepas, tak akan ada seorang pun yang menyalahkan.
Dipetik dari artikel PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Politik Rabun Ayam, 24 April 2009
Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232584/38/
Untuk itu, pemimpin perlu go meta, dalam arti beranjak ke tempat yang lebih tinggi daripada sekadar dataran ajang perebutan dan pengejaran kekuasaan. Pada perspektif pascapemilu legislatif ini, perbuatan go meta dapat terejawantah, antara lain, dalam tindakan sadar para politikus untuk menempatkan partai mereka sebagai partai oposisi, kendati tindakan itu menutup kemungkinan untuk menikmati kekuasaan pada posisi-posisi dalam kabinet.
dipetik dari artikel Limas Sutanto, psikiater konsultan psikoterapi, wakil presiden Asia Pacific Association of Psychotherapists, bermukim di Malang Pemimpin Perlu ''Go Meta'' 24 April 2009
selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65277
Praktik jual-beli ''gizi'' politik pun akhirnya bergerak membesar. Jika selama ini praktik jual-beli ''gizi'' politik cenderung bergerak ke atas melalui institusi partai, sekarang praktik itu juga harus bergerak ke bawah dan ke samping. Peraihan simpati dan selanjutnya suara dari calon pemilih kini sudah menjadi urusan individual caleg. Dan, ''merawat'' calon pemilih sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.
Ironisnya, model perawatan itu harus dilakukan melalui praktik penyehatan dengan model pemberian ''gizi'' politik. Maka, kita pun kerap menyaksikan di lapangan betapa publik calon pemilih harus ''dimanjakan'' oleh praktik jual beli ''gizi'' politik.
dipetik dari artikel Akh. Muzakki, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat PhD bidang political history di The University of Queensland, Australia Mencemaskan, Jual Beli ''Gizi'' Politik 24 April 2009
selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65278
Perang Suara : Tulisan-tulisan Mas Marco Kartodikromo
Perintis Kemerdekaan (jurnalis dan organizer) Yang Wafat di Tanah Pembuangan Boven Digul 1932
Kearah Mana Perang Suara itu di Arahkan?
Sejak awal Marco bermaksud melancarkan “perang suara” melalui Doenia Bergerak. Suaranya tegas dan tajam. Dalam terbitan pertama, Marco menyerang DA Rinkes, penasehat urusan bumi putera. Sebelumnya Marco mengkritik Welvaartscommissie dalam Sarotomo………
Rinkes adalah orang yang membantu Tjokroaminoto mendominasi SI (Serikat Islam) dan kemudian menjinakkan SI demi kepentingan pemerintah Hindia. Welvaartscommisie adalah simbol penting bagi politik Etis. Dengan mengkritik Rinkes dan anggota Welvaartscommisie, Marco sebenarnya sudah melancarakan “perang suara” melawan pemerintah Hindia dan Tjokroaminoto yang telah jatuh ke tangan mereka.
(dalam Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Pustaka Utama Grafiti 1997)
Lalu masa depan macam apakah yang dibayangkan oleh Mas Marco? Kemajuan bisa jadi dianalogikan sebagai mobil dan jalan raya seperti ditulis Mas Marco tetapi pertanyaannya untuk kepentingan siapa, atas tumbal siapa?
Mobil di zaman kita adalah kendaraan yang paling disayangi petinggi dan kaum kapitalis… Sekarang ini, tentu saja, apa yang dianggap paling kuasa, dank e arah mana semua kekuatan dan semua waktu dihabiskan, adalah perbaikan jalan. Jalan-jalan besar menjadi lebih baik, lebih indah, lebih lurus, dan lebih licin setiap harinya. Langkah demi langkah sewaktu jalan itu diplester, dilapis beton dan kerikil dengan cara yang paling maju, tumbuh pula bukit-bukit kerikil….Sudah pasti bahwa beginilah masa depan : bahkan jalan desa, dan semua jalan kampong-tak ada jalan yang terlalu kecil untuk itu-akan dibuat menjadi lebih besar, lebih lebar, lebih menarik, dan lebih licin. Gundukan pasirnya akan lebih tinggi. Di hutan kami, kami akan terus menggali kerikil, dan gundukan itu akan masih lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada gunung yang sesungguhnya…Kaum tani menggali pasir, bukan menggali di ladang mereka…Sudah pasti bahwa akan selalu kekurangan pasir….dan, pada akhirnya, tak akan ada mobil yang mogok di jalanan yang bagus itu”.
Dalam salam satu syairnya Marco ada menyebut satu hukum besi, syarat mutlak kemajuan atau progress yang akan dikerjakan, ini juga tentang mobil dan jalan
Supaya Jalannya SAMA RATA
Yang berjalan pun SAMA me RASA
Enak dan senang bersama-sama
Yaitu : “Sama rasa, sama rata”
Lebih lanjut silahkan temukan beberapa artikel dan syair Mas Marco berikut ini:
Apakah Pabrik Gula Itu Racun Buat Bangsa Kita; Jangan Takut; Douwes Dekker Tidak Berubah Haluannya; Nasehat Untuk Ambtenaren, Sneevliet Dibuang; Korban Pergerakan Rakyat, Haji Misbach; Rata Sama Rasa, Bajak Laut.
Silah unduh
Jaman Bergerak : Mosaik Bacaan Pergerakan Tempo Doeloe (Edi Cahyono, Yayasan Pancur Siwah dan Penebar 2003).
Kearah Mana Perang Suara itu di Arahkan?
Sejak awal Marco bermaksud melancarkan “perang suara” melalui Doenia Bergerak. Suaranya tegas dan tajam. Dalam terbitan pertama, Marco menyerang DA Rinkes, penasehat urusan bumi putera. Sebelumnya Marco mengkritik Welvaartscommissie dalam Sarotomo………
Rinkes adalah orang yang membantu Tjokroaminoto mendominasi SI (Serikat Islam) dan kemudian menjinakkan SI demi kepentingan pemerintah Hindia. Welvaartscommisie adalah simbol penting bagi politik Etis. Dengan mengkritik Rinkes dan anggota Welvaartscommisie, Marco sebenarnya sudah melancarakan “perang suara” melawan pemerintah Hindia dan Tjokroaminoto yang telah jatuh ke tangan mereka.
(dalam Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Pustaka Utama Grafiti 1997)
Lalu masa depan macam apakah yang dibayangkan oleh Mas Marco? Kemajuan bisa jadi dianalogikan sebagai mobil dan jalan raya seperti ditulis Mas Marco tetapi pertanyaannya untuk kepentingan siapa, atas tumbal siapa?
Mobil di zaman kita adalah kendaraan yang paling disayangi petinggi dan kaum kapitalis… Sekarang ini, tentu saja, apa yang dianggap paling kuasa, dank e arah mana semua kekuatan dan semua waktu dihabiskan, adalah perbaikan jalan. Jalan-jalan besar menjadi lebih baik, lebih indah, lebih lurus, dan lebih licin setiap harinya. Langkah demi langkah sewaktu jalan itu diplester, dilapis beton dan kerikil dengan cara yang paling maju, tumbuh pula bukit-bukit kerikil….Sudah pasti bahwa beginilah masa depan : bahkan jalan desa, dan semua jalan kampong-tak ada jalan yang terlalu kecil untuk itu-akan dibuat menjadi lebih besar, lebih lebar, lebih menarik, dan lebih licin. Gundukan pasirnya akan lebih tinggi. Di hutan kami, kami akan terus menggali kerikil, dan gundukan itu akan masih lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada gunung yang sesungguhnya…Kaum tani menggali pasir, bukan menggali di ladang mereka…Sudah pasti bahwa akan selalu kekurangan pasir….dan, pada akhirnya, tak akan ada mobil yang mogok di jalanan yang bagus itu”.
Dalam salam satu syairnya Marco ada menyebut satu hukum besi, syarat mutlak kemajuan atau progress yang akan dikerjakan, ini juga tentang mobil dan jalan
Supaya Jalannya SAMA RATA
Yang berjalan pun SAMA me RASA
Enak dan senang bersama-sama
Yaitu : “Sama rasa, sama rata”
Lebih lanjut silahkan temukan beberapa artikel dan syair Mas Marco berikut ini:
Apakah Pabrik Gula Itu Racun Buat Bangsa Kita; Jangan Takut; Douwes Dekker Tidak Berubah Haluannya; Nasehat Untuk Ambtenaren, Sneevliet Dibuang; Korban Pergerakan Rakyat, Haji Misbach; Rata Sama Rasa, Bajak Laut.
Silah unduh
Jaman Bergerak : Mosaik Bacaan Pergerakan Tempo Doeloe (Edi Cahyono, Yayasan Pancur Siwah dan Penebar 2003).
Nasionalisasi Perusahaan Asing : Pengalaman Indonesia dan Venezuela
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tersebut adalah berdasarkan inisiatif buruh dan rakyat, bukan pemerintah, kendati pemerintah kemudian berusaha mendapatkan keuntungan dari gerakan rakyat tersebut. Militer merespon ancaman buruh terhadap korporasi tersebut dengan mendesakkan diberlakukannya Undang-Undang Darurat. Tampak di permukaan bahwa hal tersebut diambil sebagai sebuah tindakan keamanan nasional untuk melindungi warga asing dan mengamankan kepentingan nasional terhadap aset-aset penting sebagai sumber pendapatan, namun pemindahtanganan perusahaan perkebunan dan pabrik ke tangan militer adalah lebih untuk kepentingan para perwira militer (Mack 2001: 177). Di beberapa kejadian, perkebunan-perkebunan milik Belanda diambil alih langsung oleh pribadi komandan-komandan Kodam dan Kodim, bukan untuk negara (Robison 1986: 97).
(Dipetik dari artikel Pius Ginting Rakyat Mengambil Alih, Tentara Menangguk Hasil di Jurnal Bersatu edisi 3)
Di Venezuela, nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital dari kepemilikan swasta (asing), maupun perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusaha swasta, dilakukan di bawah kontrol dan manajemen kaum buruh (bersama dengan komunitas rakyat). Nasionalisasi ini lah yang memberikan landasan bagi bangunan segitiga sosialisme yang diperjuangkan oleh pemerintah Chavez. Nasionalisasi bermakna pengambilalihan kendali terhadap produksi dan distribusi dari tangan perusahaan-perusahaan kapitalis (asing dan dalam negeri) ke tangan Negara (dalam hal ini Venezuela sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan yang pro terhadap, dan terdiri dari, persatuan seluruh rakyat pekerja dan kaum miskin).
(dipetik dari artikel Zely Ariane NASIONALISASI DI BAWAH KONTROL RAKYAT KUNCI SOSIALISME VENEZUELA di Jurnal Bersatu Edisi 3)
Kedua artikel ini telah publikasikan dalam Jurnal Bersatu. Jurnal Bersatu edisi 3 ini dapat diunduh dengan cuma-cuma dibawah ini
JURNAL BERSATU (3) : Pembebasan Nasional atau Nasionalisme?
Jurnal Bersatu Edisi Lainnya :
E-JURNAL BERSATU (1) : Reformasi Indonesia Sebagai Proyek Neoliberal
E-JURNAL BERSATU (2) : Politik Minyak, Hegemoni Imperialisme AS
(Dipetik dari artikel Pius Ginting Rakyat Mengambil Alih, Tentara Menangguk Hasil di Jurnal Bersatu edisi 3)
Di Venezuela, nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital dari kepemilikan swasta (asing), maupun perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusaha swasta, dilakukan di bawah kontrol dan manajemen kaum buruh (bersama dengan komunitas rakyat). Nasionalisasi ini lah yang memberikan landasan bagi bangunan segitiga sosialisme yang diperjuangkan oleh pemerintah Chavez. Nasionalisasi bermakna pengambilalihan kendali terhadap produksi dan distribusi dari tangan perusahaan-perusahaan kapitalis (asing dan dalam negeri) ke tangan Negara (dalam hal ini Venezuela sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan yang pro terhadap, dan terdiri dari, persatuan seluruh rakyat pekerja dan kaum miskin).
(dipetik dari artikel Zely Ariane NASIONALISASI DI BAWAH KONTROL RAKYAT KUNCI SOSIALISME VENEZUELA di Jurnal Bersatu Edisi 3)
Kedua artikel ini telah publikasikan dalam Jurnal Bersatu. Jurnal Bersatu edisi 3 ini dapat diunduh dengan cuma-cuma dibawah ini
JURNAL BERSATU (3) : Pembebasan Nasional atau Nasionalisme?
Jurnal Bersatu Edisi Lainnya :
E-JURNAL BERSATU (1) : Reformasi Indonesia Sebagai Proyek Neoliberal
E-JURNAL BERSATU (2) : Politik Minyak, Hegemoni Imperialisme AS
Kamis, 23 April 2009
ABC/Tanya Jawab Pemanasan Global dan Perubahan Iklim
silah baca juga : SOS Pemanasan Global : Mari Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
3 seri tanya jawab (Bali Kolaborasi Climate Change, AMAN dan WWF)
dapatkan juga gratis 3 E-Book Gratis - Global Warming Edition
A.
KETIKA SELIMUT BUMI MAKIN TEBAL (Bali Kolaborasi Climate Change)
Apa itu Pemanasan Global?
Apa Penyebab Pemanasan Global ?
Apa Itu Gas Rumah Kaca (GRK)?
Mengapa Emisi Gas Rumah Kaca Meningkat?
Apa itu Perubahan Iklim?
Apa hubungan antara Pemanasan Global dan Perubahan Iklim ?
Apa Dampak Perubahan Iklim?
Siapa paling menderita?
Bagaimana di Indonesia?
selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20CC_I.pdf
B.
Dari RIO ke BALI via KYOTO: MEMAHAMI PERATURAN INTERNASIONAL
TENTANG PERUBAHAN IKLIM (Bali Kolaborasi Climate Change)
Mengapa harus ada peraturan internasional tentang perubahan iklim?
Kapan dunia internasional mulai membahas perubahan iklim?
Apa itu IPCC?
Apa Hasil IPCC?
Apakah Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC?
Apa Tujuan Konvensi Perubahan Iklim?
Apa prinsip yang mendasari Konvensi Perubahan Iklim?
Apa itu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I?
Kapan Konvensi Perubahan Iklim mulai berlaku?
Bagaimana Cara Kerja Konvensi Perubahan Iklim?
Apa itu Protokol Kyoto?
Apa perbedaan Protokol Kyoto dengan Konvensi Perubahan Iklim?
Apa yang diatur Protokol Kyoto?
Apa Saja Mekanisme Protokol Kyoto?
Kenapa Amerika Serikat dan Australia tidak meratifikasi Protokol Kyoto?
Apakah Protokol Kyoto bisa memenuhi target?
Bagaimana Dengan Indonesia?
Ada Apa di Bali Desember 2007?
Isu penting lain yang akan dibahas di Bali?
selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20CC_II.pdf
C.
Setelah Pesta Usai, Bagaimana Rencana Aksi Perubahan Iklim?
(Bali Kolaborasi Climate Change)
Apakah catatan penting dari proses COP 13 UNFCCC?
Beberapa hal menarik untuk dicermati dalam sidang UNFCCC-13, yakni:
Apa yang dihasilkan COP- 13 UNFCCC?
Bagaimana sikap negara-negara maju dalam COP 13 UNFCCC?
Bagaimanakah partisipasi masyarakat Bali dalam COP 13 UNFCCC?
Apakah pesan ini melibatkan Masyarakat Bali secara luas?
Bagaimana tanggapan terhadap kampanye Hari Hening Dunia (World Silent Day)?
Apakah pesan Masyarakat Bali lewat Hari Hening Dunia (World Silent Day) akan tetap dikampanyekan sampai bisa diterima oleh dunia?
Apa yang mesti dilakukan untuk mengkampanyekan Hari Hening Dunia (World Silent Day)?
Apakah di negara lain ada praktek yang serupa dengan Hari Hening Dunia (World Silent Day) yang ditawarkan oleh Masyarakat Bali?
Apa yang mendesak perlu dilakukan Bali dalam menghadapi Perubahan Iklim?
selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20V%20Final.pdf
Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).
PERUBAHAN IKLIM, HUTAN & MASYARAKAT ADAT
(Abdon Nababan – AMAN)
Apa itu Perubahan Iklim?
Apa Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat?
Apa Peran Hutan Indonesia dalam Perubahan Iklim Global?
Apa Peran Masyarakat Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global?
Apa itu CDM ?
Apakah Indonesia wajib mengikuti CDM?
Apa persyaratan CDM?
Bagaimana mekanisme pendanaan CDM ?
selengkapnya
http://www.aman.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=53
Pemanasan Global dan Perubahan Iklim (WWF)
Apakah yang dimaksud dengan Efek Rumah Kaca (ERK) dan penyebabnya?
Apakah Efek Rumah Kaca merupakan proses alami?
Apa buktinya bahwa Efek Rumah Kaca itu benar-benar terjadi ?
Apa sajakah yang termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca?
Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ?
Apakah penghasil utama emisi karbondioksida?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca?
Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar?
Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar?
Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ?
Apakah penghasil utama emisi karbondioksida?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca?
Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar?
Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar?
Apakah yang diprediksikan para ahli mengenai Perubahan Iklim?
Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, apakah masih diperdebatkan?
Bagaimana kita dapat meramalkan Perubahan Iklim sementara kita tidak dapat
meramalkan cuaca ?
Apakah El Nino ada hubungannya dengan Pemanasan Global dan Perubahan Iklim?
Apakah penipisan lapizan ozon ada hubungan nya dengan Pemanasan Global dan
Perubahan Iklim?
Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan
Pemanasan Global?
selengkapnya
http://www.wwf.or.id/admin/file-upload/files/FCT1189526707.pdf
baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau
Simak pula
Protokol Rakyat Untuk Perubahan Iklim
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)1
3 seri tanya jawab (Bali Kolaborasi Climate Change, AMAN dan WWF)
dapatkan juga gratis 3 E-Book Gratis - Global Warming Edition
A.
KETIKA SELIMUT BUMI MAKIN TEBAL (Bali Kolaborasi Climate Change)
Apa itu Pemanasan Global?
Apa Penyebab Pemanasan Global ?
Apa Itu Gas Rumah Kaca (GRK)?
Mengapa Emisi Gas Rumah Kaca Meningkat?
Apa itu Perubahan Iklim?
Apa hubungan antara Pemanasan Global dan Perubahan Iklim ?
Apa Dampak Perubahan Iklim?
Siapa paling menderita?
Bagaimana di Indonesia?
selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20CC_I.pdf
B.
Dari RIO ke BALI via KYOTO: MEMAHAMI PERATURAN INTERNASIONAL
TENTANG PERUBAHAN IKLIM (Bali Kolaborasi Climate Change)
Mengapa harus ada peraturan internasional tentang perubahan iklim?
Kapan dunia internasional mulai membahas perubahan iklim?
Apa itu IPCC?
Apa Hasil IPCC?
Apakah Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC?
Apa Tujuan Konvensi Perubahan Iklim?
Apa prinsip yang mendasari Konvensi Perubahan Iklim?
Apa itu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I?
Kapan Konvensi Perubahan Iklim mulai berlaku?
Bagaimana Cara Kerja Konvensi Perubahan Iklim?
Apa itu Protokol Kyoto?
Apa perbedaan Protokol Kyoto dengan Konvensi Perubahan Iklim?
Apa yang diatur Protokol Kyoto?
Apa Saja Mekanisme Protokol Kyoto?
Kenapa Amerika Serikat dan Australia tidak meratifikasi Protokol Kyoto?
Apakah Protokol Kyoto bisa memenuhi target?
Bagaimana Dengan Indonesia?
Ada Apa di Bali Desember 2007?
Isu penting lain yang akan dibahas di Bali?
selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20CC_II.pdf
C.
Setelah Pesta Usai, Bagaimana Rencana Aksi Perubahan Iklim?
(Bali Kolaborasi Climate Change)
Apakah catatan penting dari proses COP 13 UNFCCC?
Beberapa hal menarik untuk dicermati dalam sidang UNFCCC-13, yakni:
Apa yang dihasilkan COP- 13 UNFCCC?
Bagaimana sikap negara-negara maju dalam COP 13 UNFCCC?
Bagaimanakah partisipasi masyarakat Bali dalam COP 13 UNFCCC?
Apakah pesan ini melibatkan Masyarakat Bali secara luas?
Bagaimana tanggapan terhadap kampanye Hari Hening Dunia (World Silent Day)?
Apakah pesan Masyarakat Bali lewat Hari Hening Dunia (World Silent Day) akan tetap dikampanyekan sampai bisa diterima oleh dunia?
Apa yang mesti dilakukan untuk mengkampanyekan Hari Hening Dunia (World Silent Day)?
Apakah di negara lain ada praktek yang serupa dengan Hari Hening Dunia (World Silent Day) yang ditawarkan oleh Masyarakat Bali?
Apa yang mendesak perlu dilakukan Bali dalam menghadapi Perubahan Iklim?
selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20V%20Final.pdf
Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).
PERUBAHAN IKLIM, HUTAN & MASYARAKAT ADAT
(Abdon Nababan – AMAN)
Apa itu Perubahan Iklim?
Apa Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat?
Apa Peran Hutan Indonesia dalam Perubahan Iklim Global?
Apa Peran Masyarakat Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global?
Apa itu CDM ?
Apakah Indonesia wajib mengikuti CDM?
Apa persyaratan CDM?
Bagaimana mekanisme pendanaan CDM ?
selengkapnya
http://www.aman.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=53
Pemanasan Global dan Perubahan Iklim (WWF)
Apakah yang dimaksud dengan Efek Rumah Kaca (ERK) dan penyebabnya?
Apakah Efek Rumah Kaca merupakan proses alami?
Apa buktinya bahwa Efek Rumah Kaca itu benar-benar terjadi ?
Apa sajakah yang termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca?
Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ?
Apakah penghasil utama emisi karbondioksida?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca?
Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar?
Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar?
Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ?
Apakah penghasil utama emisi karbondioksida?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca?
Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar?
Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar?
Apakah yang diprediksikan para ahli mengenai Perubahan Iklim?
Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, apakah masih diperdebatkan?
Bagaimana kita dapat meramalkan Perubahan Iklim sementara kita tidak dapat
meramalkan cuaca ?
Apakah El Nino ada hubungannya dengan Pemanasan Global dan Perubahan Iklim?
Apakah penipisan lapizan ozon ada hubungan nya dengan Pemanasan Global dan
Perubahan Iklim?
Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan
Pemanasan Global?
selengkapnya
http://www.wwf.or.id/admin/file-upload/files/FCT1189526707.pdf
baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau
Simak pula
Protokol Rakyat Untuk Perubahan Iklim
Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?
Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)1
Langgan:
Entri (Atom)
Post
