Asian People’s Movement Against ADB

Bali, April 30 – May 4, 2009


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Anti Utang (KAU), Serikat Petani Indonesia (SPI), Solidaritas Perempuan (SP), Sarekat Hijau Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)

Organized by : WALHI, PBHI Bali, Limas, Sahabat WALHI Bali, Frontier, WALHI Bali

Co-organisers: Friends of the Earth International, La Via Campesina, Jubilee South, NGO Forum on ADB, Seafish, Land Research and Action Network, Focus on the Global South, Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme- Imperialisme (GERAK LAWAN)

Join the struggle of Asian people against the destructive Asian Development Bank (ADB), the regional IFIs that finances the current food, environmental, energy and financial crisis! Join us and speak out the real alternatives from the people, from rural area to urban—and from the seashore to the mountainside. Discuss and act directly together with the Asian people on food sovereignty, climate justice, and how to defend and protect our rights!

Programme:
April 30 – May 1,
Workshop on Transnational Corporations and Shrimp Aquaculture(Hotel Nirmala Bali)

May 1, May Day Action (Renon)

May 2-3, Asian People's Summit Against ADB (Renon)

May 4, Rally (Renon)


selengkapnya

ADB Bukan Solusi, Bangun Alternatif Lembaga Keuangan Regional yang Lebih Adil dan Demokratis

Siaran Pers Asian People Movement Againts ADB, 27 April 2009
Koalisi Anti Utang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Koalisi rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, LIMAS Bali, Walhi Bali, PBHI Bali.

Asian Development Bank akan melangsungkan pertemuan tahunan ke-42 di Bali pada tanggal 2 – 5 Mei 2009. Pertemuan yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur tersebut tidak dapat diharapkan membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Sebaliknya justeru akan melahirkan proyek-proyek utang yang melahirkan berbagai krisis dan semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Kebijakan liberalisasi sektor energi menjadi salah satu contoh skandal terbesar utang ADB di Indonesia yang menyebabkan krisis. Bersama Bank Dunia dan USAID, ADB memberikan pinjaman untuk melakukan “reformasi sektor energi” di Indonesia dengan mensponsori pembuatan UU Migas dan juga ikut menyediakan analisis kebijakan harga energi dan penghapusan subsidi serta menyediakan analisis teknis tentang dampak ekonomi makro dan mikro atas kebijakan energi tersebut. Akibatnya, di negara yang kaya sumber energi ini, rakyat berulang kali mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor.

Selengkapnya

Peoples Week of Action Against ADB

Organized by International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IBON, RESIST!, Asia Pacific Research Network (APRN)

Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, International Association of Peoples’ Lawyers (IAPL), Water and Energy User’s Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, GCAP Indonesia, UPLINK, FMN, Migrant Care, UPC/UPLINK, BanglaPraxis, SPHP, Solidarity Workshop (International), Parivartan, Roots for Equity, Green Movement of Sri Lanka, Alliance of Indigenous People of Nusantara/Indonesia, VOICE, Forum on Women’s NGOs in Kyrgzstan, ATKI Jakarta

The peoples in Asia Pacific will come together in Bali, Indonesia to unite, raise their voices and struggle against ADB and the IFIs and advance alternatives for genuine development.
Schedule of Activities

May 1- Labor Day
Nationally coordinated rallies in 30 cities in Indonesia

May 2-3- Asia Pacific Peoples’ Tribunal on ADB
ADB: Development for the People or for Profit?
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium

May 4- Regional Forum on the Economic and Financial Crisis
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium

May 5- Day of Action Against ADB (Speak Out Against ADB!)

selengkapnya

ADB Akan Disidangkan di Majelis Pengadilan Opini Internasional

Peoples’ Week of Action Against ADB

Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menghadapi tuntutan dari masyarakat sipil dan kalangan-kalangan rentan masyarakat Asia Pasifik atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dua hari Pengadilan Opini Internasional.

LSM dan organisasi-organisasi rakyat dari berbagai Negara di Asia dibawah Asia Pasifik Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institute for National and Democratic Studies (INDIES) akan menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB sejak 2-3 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Dewan Gubernur Tahunan ADB ke-42 di Bali.

“Pengadilan Rakyat akan menggugat ADB dan pemerintah-anggota atas dasar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terhadap masyarakat Asia Pasifik karena implementasi proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang anti-kaum miskin yang diselenggarakan ADB,” jelas Don Marut, Direktur Eksekutif INFID, salah-satu organizer dalam tribunal tersebut.

selengkapnya

Blejeti Hubungan ADB dan Pemilu 2009!

(Jakarta, 28/4/2009) Momentum Mayday 2009 ini berlangsung di tengah momentum nasional, yakni pemilu 2009, dan momentum internasional-regional, yakni Pertemuan Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (AGM-ADB) yang akan diselenggarakan 2-5 Mei 2009 yang akan datang di Bali. Dalam penilaian FPR, kedua momentum tersebut memiliki arti penting yang patut mendapatkan penyikapan dari rakyat.

Pemilu 2009 maupun AGM-ADB ke-42 adalah momentum-momentum yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan umum krisis yang melanda dunia dan Indonesia. Keduanya saling terkait dan saling memberikan syarat bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasinya di masa yang akan datang. Keberhasilan Pemilu 2009 di Indonesia akan mempengaruhi kelangsungan dominasi ADB di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya di Indonesia. Demikian pula dengan keberhasilan AGM-ADB ke-42 akan memberikan syarat-syarat yang menopang kekuasaan dari pihak pemenang pemilu 2009.


selengkapnya

Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (28-29 April 2009)

Publik dan Koalisi Politik, Koalisi Oh Koalisi…, SBY,Beyond Election, Kesantunan Politik, Vox Pupuli yang Terlupakan, Kekerdilan Konstitusionalisme Prosedural, Budaya Urgensi dan Simulasi,

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29


Ini menunjukkan, persepsi publik—terlepas tepat atau tidak—mengenai parpol dan politisi yang berkomitmen dan mampu memenuhi kepentingan mereka sangat menentukan hasil Pemilu 2009. Beberapa parpol gagal menerjemahkan hal ini ke dalam tataran praktis. Partai Golkar, misalnya, menampilkan iklan politik yang abstrak mengenai keutuhan Indonesia. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik kebijakan bantuan langsung tunai (BLT), sesuatu yang, suka atau tidak suka, sangat berarti dalam jangka pendek bagi sekitar 35 juta warga miskin.

Pentingnya menerjemahkan ”kepentingan publik” ke dalam bahasa yang dipahami masyarakat umum tampaknya masih gagal dilakukan oleh beberapa parpol. Ini terlihat secara kentara dari perkembangan dalam usaha membangun koalisi politik.

dipetik dari artikel Tata Mustasya Sedang Belajar di University of Turin dan ITC-ILO,Publik dan Koalisi Politik, 28 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/28/05050889/publik.dan.koalisi.politik


Meski kita menganut sistem presidensiel, adalah nyata bahwa praktik-praktik politik demokrasi parlementer masih berlangsung. Koalisi bukan disusun atas dasar ideologi, melainkan atas dasar hitung-hitungan angka kemenangan dalam Pilpres 2009 dan bagaimana bangunan kekuatan politik di parlemen nantinya.

Apakah ini warisan era demokrasi liberal 1955–1959 ataukah gaya berpolitik yang baru, sulit untuk dikatakan. Yang pasti, koalisi yang akan terbangun menjelang dan pasca- Pilpres 2009 adalah “koalisi pelangi” dengan beragam ideologi. Ini tentu menyulitkan terbentuknya satu pandangan politik dan platform yang sama dalam menyikapi persoalan yang dihadapi bangsa ini,baik sosial,politik,ekonomi, pertahanan dan keamanan ataupun budaya.

Bangunan ekonomi apa yang akan diperjuangkan oleh koalisi-koalisi partai juga belum jelas, apakah menggunakan pendekatan ideologi liberalisme, nasionalisme dan sosialisme atau atas dasar campuran antara liberalisme dan Islamisme? Bangunan masyarakat Indonesia macam apa yang akan diperjuangkan para politisi yang berkoalisi juga tidak jelas walaupun mereka memiliki kesamaan platform di bidang penegakan hukum, pembangunan ekonomi, politik luar negeri ataupun kesejahteraan rakyat.

dipetik dari artikel IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Koalisi Oh Koalisi…, 28 Nopember 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233662/38/


Dalam konteks ini SBY dan Partai Demokrat harus meminggirkan jauh-jauh kepongahan dan melupakan euforia.Perang sebenarnya adalah bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan semua stake holders, terutama parlemen, sehingga tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat tercapai

dipetik dari artikel Tito Sulistio Direktur INDSET;SBY,Beyond Election, 28 Nopember 2008

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233635/


Pada saat bersamaan, ini menjadi pelajaran berharga bahwa pelbagai keputusan politik sudah saatnya dihargai sebagai keputusan demokrasi. Inilah gambaran politik inklusif sebagai strategi menopang kedewasaanberdemokrasibangsa. Paling tidak, ia harus diawali dari sejauh mana menata mentalitas para pemimpin menerima kekalahan politik.

Karenanya, pertama dan utama, politik inklusif akan berkembang oleh faktor kepemimpinan. Pada konteks ini,kepemimpinan yang baik (good leadership) lebih terkait dengan kapasitas dan kapabilitas kolektif untuk mengompromikan dan mempersatukan pelbagai disparitas sosial.

Kapasitas tersebut tidak harus bertumpu pada individu tertentu,namun dapat juga dalam bentuk kapasitas organisasi maupun gerakan. Dengan ungkapan lain, regenerasi kepemimpinan yang moderat sekaligus pluralis membutuhkan satu capacity building yang mendukung orientasi tersebut. Krisis kepemimpinan yang sekarang melanda berbagai organisasi maupun kelompok sosial berpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi dan cita-cita tatanan sosial yang inklusif dan pluralis.

dipetik dari artikel Dr Ali Masykur Musa Anggota FPKB DPR, Ketua Umum Alumni
Universitas Jember, Kesantunan Politik, 29 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233991/


Bahkan koalisi yang dibangun cenderung hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan,bukan untuk mencari jalan keluar bagi harkat dan martabat bangsa. Kecenderungan ini tampak dari ke-aku-an masing-masing partai yang hendak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Partai-partai politik terjebak oleh kungkungan kepentingan politik yang sesaat,jangka pendek,dan kesan pragmatisme politik bahkan politik dagang sapi.Baju primordialisme kelompok masih lekat dan kuat, akibatnya logika-logika politik kelompok tidak dapat disingkirkan,sehingga arah dan kecenderungan koalisi hanya menjurus pada politik pragmatisme.

Perilaku elite politik partai yang semakin hari menjauhkan diri dari kepentingan rakyat, cenderung mementingkan dan memaksakan kepentingannya sendiri agar dapat berkuasa, bukanlah perkembangan politik yang baik bagi demokrasi kita. Karena itu, ada baiknya menimbang kembali perlunya calon alternatif di luar partai-partai politik.

dipetik dari artikel Moch Nurhasim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta Vox Pupuli yang Terlupakan, 29 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233990/


Demokratis atau tidak, sekali lagi, tidak ditentukan oleh banyaknya rakyat yang ikut atau tidak ikut,tetapi pada apakah tatanannya memungkinkan mereka untuk secara bebas menyatakan sikap atau tidak. Sebagai sebuah hak konstitusional, setiap warga negara bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak mereka.

Hal terpenting adalah prosedur, sekali lagi, seperti telah dikemukakan di atas,yang diakui merupakan elemen dasar dari gagasan dan harapan ini, karena hanya dengan cara seperti itulah keadilan— di dalamnya hak setiap individu bertengger—memiliki makna.

Karena itu, prosedur dibangun bukan untuk, apalagi hanya demi, prosedur atau konstitusionalisme itu sendiri. Prosedur diperlukan agar tatanan,apa pun kategorinya, termasuk tatanan berpemilu, memungkinkan hak-hak konstitusional setiap individu diekspresikan secara bebas.

dipetik dari artikel Margarito Kamis Doktor Hukum Tata Negara
Kekerdilan Konstitusionalisme Prosedural, 29 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/233988/


Budaya urgensi membuat sulit membedakan antara yang pokok dan yang sekadar tempelan. Semua seakan urgen, harus segera dikerjakan. Ritme ini menjerumuskan ke pengosongan makna. Politisi tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengambil jarak atas apa yang dilakukannya. Tidak mungkin lagi bertanya, memberikan makna atas tindakan atau pilihannya, apalagi kritis terhadap kegiatannya.

Di balik pengabaian masalah makna itu, sebetulnya tersembunyi kegelisahan dan ketakutan ditinggalkan dan tak berkuasa. Dalam bentuk lebih aktual, sebetulnya tersirat ketakutan menjadi tua, yang berarti skill extinction. Untuk menenangkan kegelisahan itu dibutuhkan koalisi pragmatis dalam rangka mendapatkan secepatnya jaminan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan ideologi atau visi. Sejarah dilupakan. Kepentingan rakyat hanya dijadikan lip service saat kampanye. Maka, membangun mekanisme konsultasi dengan rakyat tidak terlintas di benak mereka. Semua berjalan seakan setiap saat perlu dihayati sebagai kesempatan memperoleh kekuasaan.

dipetik dari artikel Haryatmoko Dosen Pascasarjana FIB UI dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta,Budaya Urgensi dan Simulasi, 29 April 2009 |

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/29/04493784/budaya.urgensi.dan.simulasi...

Suara Nurani Anak Korban Lapindo : Harapan Masa Depanku

Karya Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)



Pengantar

Pertengahan April lalu diselenggarakan lomba menulis dan mewarnai di Radio Suara Porong, radio komunitas korban lumpur Lapindo, untuk memperingati hari bumi dan 3 tahun bencana Lapindo. Nampaknya tanggapan anak-anak, pesertanya mencapai lebih dari 100 anak. Untuk lomba menulis dibagi menjadi tiga kelompok, yakni; SD, SMP dan SMU. Sedang Lomba mewarnai dikhususkan untuk anak-anak TK. Dari masing-masing kelompok dipilih 4 karya terbaik.

Setiap Harinya Redaksi lenteradiatasbukit akan memuat cerpen-cerpen dan puisi ini (dimulai dari karya-karya terbaik), sebagai upaya menggugah terus menerus hati nurani bahkan membuat malu elit politik dan penguasa negeri ini , serta untuk terus menerus membangun solidaritas publik untuk warga korban Lapindo dan para korban pembangunan di negeri ini.

Untuk informasi terkait dinamika dan geliat warga korban Lapindo simak terus
http://www.korbanlumpur.info/

Untuk seleuruh karya puisi dan cerpen silah kunjung
Suara Nurani Anak-anak Korban Lumpur Lapindo

(saya telah memohon ijin pemuatannya melalui Bung Iman Sofwan voluenteer editor di info.korbanlumpur. Terima kasih)

=======================

Harapan Masa Depanku

Iswatun Yatimah (kelas enam MI Kholid bin Walid)

Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.

Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin aku gapai untuk meniti masadepanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.

Oleh karena itu, aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk desa Siring, Porong dan sekitarnya.

Tapi, kenyataannya, musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggungjawab pada pekerjaannya. Saat itu aku masih ingat betul, ketika semburan lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah–rumah penduduk di sekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja melainkan seluruh bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolah, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa sisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.

Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.

Namun, aku tetap bersukur karena masih beruntung bisa besama keluargaku yang sangat aku sayangi. Apapun yang terjadi aku sekeluarga harus bisa ikhlas dan tabah menghadapi semua ini. Walaupun aku sempat terpuruk dan kecewa dengan keadaan yang ada. Aku sesekali merasa kalau Tuhan tidak adil padaku. Aku merasa harapanku sudah redup, dan tidak tahu kemana akan kubawa harapanku ini. Aku ingin seperti anak-anak lain, yang nasibnya lebih beruntung daripada aku. Andai aku bisa memutar waktu, akan kucegah musibah itu supaya jangan sampai terjadi.

Namun, apalah daya nasi sudah menjadi bubur, inilah takdir yang harus kami jalani. Walaupun bantuan telah datang dan uang ganti rugi pun sudah diberikan kepada para korban dari pihak terkait, tapi aku rasa hal itu belum cukup, karena itu hanya menggantikan kerugian materiil saja, sedangkan kepedihan batin kami tidak bisa tergantikan oleh apapun jua, tetap terpatri dalam lubuk hati ini.

Sampai detik ini pun musibah itu masih belum reda, sudah hampir 3 tahun berganti bencana ini masih tetap membuat hati orang-orang takut dan bingung.

Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggapai cita-citaku yang setinggi langit.

Aku harus bisa membahagiakan kedua orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.

Itulah cerita hatiku teman-teman, dan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku.

Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Peran Pramoedya Ananta Tour Dalam Historiografi Indonesia

Menurut Taufik Abdullah, Sartono Kartodirdjo adalah “penemu dari historiografi Indonesia modern dan pelopor pendekatan multidimensi dalam sejarah”.Saya berpendapat bahwa Sartono Kartodirdjo telah melakukan konstruksi sejarah Indonesia, sedangkan Pramoedya Ananta Toer melaksanakan dekonstruksi.

Dalam konteks inilah sejarawan Indonesia dapat belajar banyak dengan membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer......


Dipetik dari artikel Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI, Pram Mengguncang Sejarah,

Selengkapnya

http://news.okezone.com/read/2009/04/30/58/215305/58/pram-mengguncang-sejarah

Front Perjuangan Rakyat : Seruan Aksi Massa May Day 2009

Hentikan Perampasan Upah, Kerja dan Tanah

Lawan Rejim Anti Rakyat SBY-Kalla.



Hidup Rakyat Indonesia!!!

Semangat dan Perjuangan kaum buruh di seluruh dunia tidak akan pernah surut. Perjuangan yang tidak akan mengenal waktu, wilayah dan Negara, dimana ada penindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh sistem busuk tak beradab yaitu imperialisme. Semangat, keberaniaan dan kemuliaan perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh telah dimulai ketika industri massal mulai berkembang di Amerika dan Eropa di abad ke-18. saat itu kondisi kaum buruh sangat ditekan dengan jam kerja yang sangat panjang, upah yang rendah dan tidak ada jaminan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Penindasan dan penghisapan yang sangat dalam inilah yang kemudian mengobarkan semangat perjuangan untuk menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam kerja.

Aksi-aksi demonstrasi, pemogokan massal semakin meningkat hingga melibatkan jutaan buruh. Puncaknya, pada Juli 1889 Kongres Buruh Internasional menyatakan sebuah resolusi bahwa; sebuah aksi internasional besar harus di organisasi pada satu hari tertentu dimana kaum buruh di semua negara dan kota-kota pada waktu bersamaan melakukan aksi bersama menuntut pemerintah secara legal menetapkan 8 jam kerja per hari pada 1 Mei 1890, dan kemudian menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia.

Kapitalisme di dunia saat ini telah menujukan watak yang paling kejam, brutal dan monopoli, ini lah yang disebut imperialisme. Sistem busuk tersebut yang menyebabkan dunia terus mengalami krisis yang kronis, krisis tersebut yang kemudian menjalar dan meremukan ekonomi globa termasuk di negeri ini. Dalam upaya keluar dar krisis SBY-Kalla lebih memilih melindungi para komprador dan tuan tanah besar daripada rakyat, dikeluarkanya PB 4 menteri, meningkatkan hutang dan memotong subsidi rakyat adalah bukti yang menunjukkan pemerintahan ini benar-benar tidak menghiraukan penderitaan rakyat yang semakin dalam. dikeluarkanya PB 4 menteri justru mengorbankan buruh, karena upah yang di tekan ke tingkat yang lebih rendah, sementara PHK jutaan buruh tidaklah mampu di cegah. Jadi pada satu sisi upah buruh telah dirampas, sementara di sisi lain jaminan untuk pekerjaan tanpa PHK tidaklah ada. Bahkan angka PHK sekarang telah mencapai lebih dari 3 juta buruh, ini belum termasuk buruh yang dirumahkan atau PHK diluar penyelesaian hubungan Industrial.

Pada saat krisis semakin kuat menekan penghidupan rakyat, SBY-Jk justru mengeluarkan kebijakan yang semakin merugikan rakyat, lewat kebijakan paket kebijakan stimulus fiskal yang menetapkan salah satu cara untuk mengatasi krisis adalah lewat proyek-proyek padat karya dan pembangunan infratruktur, hal ini dilakukan untuk menarik investasi sebesar-besarnya dari asing sebagai akibat kebangkrutan keuangan Negara. Tetapi hal inilah yang kemudian memicu perampasan tanah secara besar-besaran, proyek infrastruktur yang sebagian besar di danai oleh imperialis ataupun lewat hutang mendorong pembebasan tanah yang dilakukan secara paksa oleh Negara, sehingga konflik agraria semakin meluas.

Rakyat semakin berada dalam garis kemelaratan, karena angka pengguran semakin membeludak dan tidak terbendung angkanya. Masa depan rakyat dari hari ke hari semakin suram karena pemerintahan SBY-Kalla merampas hak rakyat untuk bekerja. Pemerintahan ini semakin menancapkan watak yang mewakili Komprador dan Tuan tanah, karena seluruh bahan mentah hasil bumi rakyat diabdikan untuk kebutuhan imperialis, sementara tehnologi industri sangat bergantung pada imperialis. Hasilnya daya beli rakyat terus merosot, tapi kekayaan rakyat dikeruk habis-habisan demi memuaskan nafsu serakah imperialime atas bahan mentah dan kekayaan alam Indonesia.

Pengabdian yang begitu setia SBY-Jk terhadap imperialisme ini lah yang menyebabkan perampasan atas upah, tanah dan kerja akan semakin kejam. Tidak ada buruh di Indonesia yang akan menikmati upah layak ataupun jaminan kerja tanpa PHK. Sementara itu tidak akan ada lagi kaum tani dan rakyat di Indonesia yang tanahnya akan aman dari perampasan yang dilakukan oleh kaki tangan Negara, selain itu Negara tidak akan memberikan jaminan apapun atas pengangguran dan masa depan pemuda Indonesia atas lapangan pekerjaan.

Dengan demikian hanya ada jalan lain bagi rakyat untuk hidup layak selain terus mengobarkan perjuangan massa, membangkitkan masa seluas-luasnya dan mengorganisasikan diri kedalam organisasi massa yang sejati. Karena rejim inilah yang nyata-nyata menjadi pengabdi setia Imperialis, penjual rakyat dengan murah dan tukang rampas tanah. Karenanya tugas dari perjuangan rakyat indonisia adalah melancarkan perjuangan Nasional melawan imperialisme dan perjuangan demokrasi melawan Feodalisme, yang keduanya tercermin dalam musuh rakyat nomor satu yaitu SBY-Kalla.

Sehingga 1 Mei mendatang bukan hanya milik buruh akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. 1 mei inilah saat dimana rakyat dibawah kepemimpinan kelas buruh dan kaum tani akan membawa aspirasinya serta menyuarakan di depan istana yang selama ini menjadi gedung yang beku tanpa peduli bagaimana nasib rakyat di Indonesia.

Untuk itulah Front Perjuangan Rakyat menyerukan kepada seluruh kaum buruh, petani, kaum miskin kota dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung dalam aksi massa Damai yang akan dilakukan serentak oleh FPR di puluhan kota di Indonesia.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) Mengucapkan:

SELAMAT HARI BURUH SE-DUNIA (MAY DAY) 1 MEI 2009

KAUM BURUH SEDUNIA BERSATULAH

IMPERIALISME,.. HANCURKAN.
FEODALISME,.. MUSNAHKAN.
KAPITALIS BIROKRAT, .. MUSUH RAKYAT.

update informasi FPR dapat di akses di http://fprsatumei.wordpress.com/

ADB Hadapi Tuntutan Rakyat di Majelis Pengadilan Opini Internasional

Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menghadapi tuntutan dari masyarakat sipil dan kalangan-kalangan rentan masyarakat Asia Pasifik atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dua hari Pengadilan Opini Internasional.

LSM dan organisasi-organisasi rakyat dari berbagai Negara di Asia dibawah Asia Pasifik Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institute for National and Democratic Studies (INDIES) akan menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB sejak 2-3 Mei 2009 di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan Dewan Gubernur Tahunan ADB ke-42 di Bali.



“Pengadilan Rakyat akan menggugat ADB dan pemerintah-anggota atas dasar pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan terhadap masyarakat Asia Pasifik karena implementasi proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang anti-kaum miskin yang diselenggarakan ADB,” jelas Don Marut, Direktur Eksekutif INFID, salah-satu organizer dalam tribunal tersebut.

Pengadilan rakyat tersebut dimaksudkan untuk mengangkat suara-suara dari kalangan masyarakat akar-rumput dan sektor-sektor marjinal dan menelanjangi bagaimana ADB telah memainkan peranan yang signigikan dalam memperburuk kemiskinan melalui perangkat utang, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat serta menyebabkan kerusakan lingkungan, yang semuanya berdampak sangat besar, khususnya terhadap perempuan dan komunitas masyarakat adat di Asia.

Dalam tribunal ini, kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti dari para pakar dan korban dari komunitas terdampak tentang dampak negatif kebijakan-kebijakan dan proyek-proyek ADB tentang akses rakyat atas air, kehidupan, pangan dan pendidikan akan dipresentasikan.

Penuntut Jobert Pahilga dari International Association of People Lawyers (IAPL), yang menjadi ketua tim penuntut, menjelaskan bahwa People Tribunal adalah sebuah “Pengadilan Rakyat”. Pelaksanaan tribunal tersebut mengikuti tata-cara penuntutan kriminal karena pihak tertuduh—dalam hal ini ADB—dituduh telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak-hak rakyat berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan prinsip-prinsip serta instrument-instrumen hukum internasional.

Para penuntut juga menuntut ADB ganti-rugi yang yang sepadan, restitusi, kompensasi, dan penghentian keberlanjutan atas masalah-masalah yang dikeluhkan. ADB akan diberikan kesempatan untuk didengarkan dan mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuduhan. “Kami akan menyampaikan pemberitahuan kepada ADB mengenai tuntutan yang diajukan karena dalam waktu dan akan mengundang mereka ke pengadilan juga”, tambah Pahilga.

Pengadilan adalah bagian dari Sepekan Aksi melawan ADB yang diorganisasikan oleh organisasi-organisasi regional dan nasional yang secara nasional akan menggelar aksi “kick-off” di 30 kota di Indonesia pada tanggal 1 Mei 2009. Secara nasional, diperkirakan 7000 orang akan berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Selain people tribunal, dalam sepekan aksi juga diselenggarakan Forum tentang Krisis Ekonomi dan Keuangan pada tanggal 4 Mei dan Aksi menentang ADB yang diselenggarakan bertepatan dengan momentum penutupan AGM-ADB pada tanggal 5 Mei 2009 di Renon, Denpasar.

Informasi lebih lanjut:
Ava Danlog (Philippines)
adanlog@ibon.org
telefax: +6329276981
Mobile: +639285051736

Siti Khoirun Nikmah
nikmah@infid.org
Phone (62-21) 79196721-22
Fax. (62-21) 7941577

Peoples’ Week of Action Against ADB

Organized by International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), IBON, RESIST!, Asia Pacific Research Network (APRN)

Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, International Association of Peoples’ Lawyers (IAPL), Water and Energy User’s Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, GCAP Indonesia, UPLINK, FMN, Migrant Care, UPC/UPLINK, BanglaPraxis, SPHP, Solidarity Workshop (International), Parivartan, Roots for Equity, Green Movement of Sri Lanka, Alliance of Indigenous People of Nusantara/Indonesia, VOICE, Forum on Women’s NGOs in Kyrgzstan, ATKI Jakarta
The peoples in Asia Pacific will come together in Bali, Indonesia to unite, raise their voices and struggle against ADB and the IFIs and advance alternatives for genuine development.
Schedule of Activities

May 1- Labor Day
Nationally coordinated rallies in 30 cities in Indonesia

May 2-3- Asia Pacific Peoples’ Tribunal on ADB
ADB: Development for the People or for Profit?
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium

May 4- Regional Forum on the Economic and Financial Crisis
Venue: Udayana University Faculty of Medicine Auditorium

May 5- Day of Action Against ADB (Speak Out Against ADB!)

Online registration for the said activities will start on April 6. To register and to access further information about the activities, please check the website www.aprnet.org

On how you can join or support the initiative, please contact Ava Danlog at:
actionweekADB09@aprnet.org
telefax +6329276981
telephone +6329277060 to 62 local 205

Seruan Front Perjuangan Rakyat : Blejeti Hubungan ADB dan Pemilu 2009!

(Jakarta, 28/4/2009) Momentum Mayday 2009 ini berlangsung di tengah momentum nasional, yakni pemilu 2009, dan momentum internasional-regional, yakni Pertemuan Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (AGM-ADB) yang akan diselenggarakan 2-5 Mei 2009 yang akan datang di Bali. Dalam penilaian FPR, kedua momentum tersebut memiliki arti penting yang patut mendapatkan penyikapan dari rakyat.

Pemilu 2009 maupun AGM-ADB ke-42 adalah momentum-momentum yang tidak bisa dilepaskan dari keadaan umum krisis yang melanda dunia dan Indonesia. Keduanya saling terkait dan saling memberikan syarat bagi kelangsungan kekuasaan dan dominasinya di masa yang akan datang. Keberhasilan Pemilu 2009 di Indonesia akan mempengaruhi kelangsungan dominasi ADB di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya di Indonesia. Demikian pula dengan keberhasilan AGM-ADB ke-42 akan memberikan syarat-syarat yang menopang kekuasaan dari pihak pemenang pemilu 2009.

Akan tetapi, hubungan timbal-balik antara ADB dengan siapa pun pemenang Pemilu 2009—khususnya bila pemilu dimenangkan oleh partai yang memerintah atau calon incumbent—tidak memiliki koneksi positif terhadap kepentingan rakyat. Sebab kekuasaan yang ditopang dengan sokongan ADB—siapa pun penguasanya—akan hanya memperberat beban rakyat dan siapa pun penguasa yang menyokong kelangsungan ADB adalah penguasa yang anti-rakyat.

Menurut Rudi HB Daman, koordinator FPR, pihaknya memang tidak menyerukan kepada rakyat untuk menolak pemilu. Bagaimana pun pemilu adalah salah-satu perwujudan kekuasaan rakyat secara politik. Bahkan, FPR mengakui bahwa partisipasi dalam pemilu adalah hak demokratis setiap warga negara yang harus dijamin oleh penyelenggara negara. Oleh karenanya, FPR mengecam adanya tindakan-tindakan yang telah menghilangkan hak memilih dan dipilih rakyat, melalui karut-marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kekacauan distribusi surat suara yang banyak dilaporkan media massa beberapa waktu belakangan ini.

Akan tetapi, FPR merasa tidak bisa tidak, harus tetap mengatakan kepada seluruh rakyat bahwa pemilu pada saat ini adalah cara bagi klas yang berkuasa untuk mengatasi krisis yang terjadi di dalam dirinya sendiri sekaligus untuk memperbarui syarat-syarat kekuasaannya di masa yang akan datang. Intinya, pemilu pada saat ini adalah pemilu yang dibutuhkan oleh klas yang berkuasa. Bukan pemilu yang dibutuhkan oleh rakyat.

Oleh karenanya, FPR menyerukan kepada rakyat untuk menggunakan Pemilu 2009 sebagai ajang untuk membombardir para kontestan pemilu dengan sebanyak mungkin tuntutan-tuntutan politik dan sosial ekonomi. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa memang tidak akan semua tuntutan-tuntutan tersebut akan bisa dipenuhi, namun setidaknya bisa memaksa para kontestan tersebut untuk mengambil posisi dan sikap atas tuntutan-tuntutan tersebut sebagai cara rakyat untuk melakukan pengawasan politik terhadap wewenang dan kekuasaan yang akan dipegangnya.
Salah-satu tuntutan yang patut diajukan dalam momentum saat ini adalah tuntutan untuk pembubaran ADB dan penghapusan seluruh utang-utang Indonesia dari lembaga-lembaga seperti ADB, Bank Dunia dan IMF). Tuntutan ini bisa dikemukakan dengan tentu saja diawali dengan menuntut Indonesia keluar dari keanggotaan ADB. Keluarnya Indonesia dari ADB, akan menjadi syarat pokok untuk menghabisi unsur-unsur komprador, pro-imperialisme, dan anti-rakyat yang selama ini bercokol dalam struktur kekuasaan Indonesia.

Menurut Rudi, FPR mencatat bahwa sesungguhnya krisis finansial 1997-1998 dan resesi ekonomi dunia 2008-2009 tidak bisa dilepaskan dari peranan ADB dan lembaga-lembaga sejenisnya. “Bisa dikatakan, krisis-krisis tersebut adalah hasil yang paling alamiah dari skema pembangunan neoliberal dan anti-rakyat yang dipromosikan ADB,” tegas Rudi. “Selama ini, ADB, Bank Dunia, IMF, hanya digunakan Negara-negara maju untuk memastikan kepatuhan negara-negara miskin dan terbelakang terhadap dominasi imperialism”, lanjut Rudi.

Dengan kekayaan alam yang berlimpah, tanah yang subur, dan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia sesungguhnya tidak memerlukan lembaga-lembaga penyedot kekayaan rakyat seperti ADB dan Bank Dunia. Defisit anggaran, asistensi teknis pembangunan, dan lain-lain yang selama ini dijadikan alasan penguasa untuk mempertahankan ADB, adalah alasan yang tidak berdasar dan dibuat-buat. Tidak ada bukti bahwa ADB telah secara esensial telah memberikan keuntungan kepada rakyat.
“Selama ini, pendapatan dan belanja rakyat pun selalu defisit. Karena krisis yang kian kronis, rakyat telah sangat menderita. Namun rakyat tetap mau bekerja, meskipun apa yang dilakukan barangkali tergolong sebagai pekerjaan yang bagi sebagian orang sebagai pekerjaan hina. Sebab hanya dengan bekerja, krisis seberat apapun, hambatan sesulit apapun, pasti bisa diatasi,” tegas Rudi.

Atas dasar itu, FPR mengajak rakyat terlibat dalam sepekan aksi menentang ADB (People Week of Action against ADB) yang diselenggarakan bertepatan dengan Pertemuan Dewan Gubernur ADB ke-42 di Bali. “Rakyat perlu bersama-sama, mengatakan kepada yang berkuasa, bahwa kita tidak butuh ADB dan sebaiknya ADB dibubarkan saja,” tandas Rudi.###

update informasi FPR dapat di akses di http://fprsatumei.wordpress.com/

5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 13-14)

Buyat
Tragedi menyayat

Buyat
Tangisan rakyat

Buyat
Menyongsong mayat-mayat

Buyat
Siapa hendak melayat?

Febuana Kusuma [13]

----------------------------------

Adik Andini Lensun
Oleh Run

Kita seharusnya tidak mempertanyakan bagaimana Andini Lensun meninggal
tapi yang harus kita pertanyakan, bagaimana Andini hidup dengan menanggung beban yang begitu berat
Merkuri itu telah merenggut nyawa anak negeri
Dik Andini, kami hanya bisa marah, kami hanya bisa protes
dan kami akan terus melanjutkan perjuangan kamu
kami kirimkan doa-doa suci untukmu semoga Adik Andini hidup tenang di alam sana.
Amin….. [14]




Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.

selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3


Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)

Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.

salam hangat
salam pembebasan

andreas iswinarto
pengumpul puisi


untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html

Suara Anak-anak Korban Lapindo di Tengah Dagang Sapi Kursi Kekuasaan

Kumpulan Cerpen dan Puisi Anak Korban Lapindo


Satu Dunia.net melaporkan bahwa pada pertengahan bulan April 2009 yang lalu Radio Suara Porong FM dan Sahabat Komunitas Kita menggelar lomba menulis cerpen bagi korban lumpur Lapindo. Nampaknya anak-anak ini sangat antusias dengan lomba ini hingga tercatat lomba diikuti oleh 93 siswa masing 14 siswa SMU, 30 siswa SMP, 49 siswa SD.
(Kumpulan Cerpen Karya Anak Korban Lapindo (Bagian I)

Kumpulan Cerpen ini dapat diunduh di
http://satudunia.net/?q=system/files/Cerpen+Anak+Korban+Lapindo+1.pdf
dan

http://satudunia.net/?q=system/files/Cerpen+karya+anak+korban+lapindo+2.pdf

Semoga kisah anak-anak ini mampu mengusik hati nurani atau bahkan membuat malu para elit politik yang hanya sibuk memikirkan kursi dan kekuasaan.



berikut ini adalah salah satu petikannya

Aku seorang anak kecil yang masih belum cukup umur, untuk bisa merasakan pahitnya penderitaan. Namaku Iswatul, sekarang aku berusia 12 tahun. Aku ingin berbagi cerita tentang kepedihan yang aku rasakan kepada kalian semua para sahabatku yang setia pada suara FM.

Hal pertama yang akan aku ceritakan bahwa aku adalah anak yang periang dan ingin punya banyak teman. Aku juga mempunyai satu harapan yang ingin. Aku gapai untuk
meniti masa depanku menjadi seorang yang berguna bagi nusa dan negara. Dan yang paling penting aku ingin membuat orang tuaku bahagia dengan melihat anaknya berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang guru.

Oleh karena itu aku selalu giat berlajar dan tidak mau mengecawakan kedua orang tuaku. Sampai pada saat itu, ketika umurku genap 9 tahun, terjadilah suatu musibah yang tidak pernah terlintas dibenakku. Entah aku masih belum mengerti apakah itu musibah atau mungkin ujian dari Tuhan yang diberikan untuk kami semua para penduduk di desa sirinig, porong dan sekitarnya.

Tapi, kenyataannya musibah itu disebabkan karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Saat itu akumasih ingat betul, ketika semburan
lumpur panas PT. Lapindo Brantas mulai menenggelamkan sedikit demi sedikit semua rumah – rumah penduduk yang ada disekitarnya. Bukan hanya rumah-rumah saja
melainkan seluruh berbagai acam bangunan pabrik-pabrik, gedung sekolahan, tokoh-tokoh bahkan persawahan para penduduk juga ikut di telannya tanpa tersisa. Aku dan keluargaku adalah salah satu diantaran ribuan orang yang menjadi korban bencana itu, hanya bisa meratapi nasib yang sudah menjadi takdir kami.

Aku tetap harus bisa tersenyum di hadapan orang lain, walau dalam hati ini menangis. Apalagi kesedihan ini semakin bertambah di kala aku menyaksikan banyak orang-orang yang masih belum merelakan seluruh harta bendanya raib begitu saja. Mereka bahkan sampai menjadi sakit, ada juga yang menjadi gila, dan yang lebih parah lagi ada yang meninggal dunia akibat tidak kuat menghadapi kenyataan yang pahit ini.

……………..

Dan seiring dengan berjalannya waktu akupun bisa menjadi semakin lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. Aku tidak boleh terpuruk pada keadaan, aku harus tetap semangat dan giat belajar. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa membuat bangga kedua orang tuaku juga bangsa dan negara. Aku akan tetap berjuang untuk menggantungkan cita-citaku setinggi langit.

Aku harus bisa membahagiakan keuda orang tuaku, karena akulah yang menjadi harapan mereka satu-satunya saat ini. Aku juga berharap supaya para pemerintah mau mendengarkan jeritan-jeritan hati kami dan sungguh-sungguh menepati janjinya pada rakyat. Jalan hidupku masih panjang, dan akan aku jadikan sebagai harapanku masa depanku.

Dipetik dari karya ISWATUN VATIMAH juara 1 kategori Sekolah Dasar

Mantan Pejabat Militer (Purnawirawan) Dominasi Tim Sukses SBY

Profil Singkat 9 Tim Sukses SBY

Hmmm, nampaknya ini unjuk giginya jaringan militer teman-teman SBY. Paling tidak pada 6 tim, mantan militer (purnawirawan) menjadi pendiri, pengurus atau pembinanya. Tim Echo, Gerakan Pro SBY, Tim Delta, Tim Romeo, Barisan Indonesia dan Yayasan Dzikir SBY Nurussalam.

Jadi teringat juga rame-rame di Koran kemaren soal tepuk tangan, komandi dan rapim Partai Demokrat. Kompas memberitakan selain tepuk tangan, yang juga diatur dan dilatih adalah keseragaman paduan suara. Pada penutup artikel Kompas menuliskan

”Biar seragam, sikap tegak!” ujar Angelina dengan suara lantang. Setelah semua latihan tepuk tangan dilakukan, Rapimnas II Demokrat dimulai

( baca selengkapnya Soal Tepuk Tangan di Partai Demokrat )

Hidup Demokrasi! Demokrasi? Biar seragam, siap tegak! Semoga!


Ini dia profil tim sukses SBY seperti dilaporkan oleh Kompas.com

l. Tim Echo: Mengadopsi fungsi teritorial di militer untuk mendongkrak suara Partai Demokrat di daerah. Tim ini ramping, hanya satu pemimpin di kabupaten/kota. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Djoko Suyanto jadi punggawanya.

2. Gerakan Pro-SBY: Dideklarasikan Selasa pekan lalu. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo. Mantan Kapolri Sutanto, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Menkes Siti Fadilah Supari, Menhut MS Kaban, mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Suyono, dan mantan Kaster TNI Letjen (Purn) Agus Wijoyo jadi penasihat.

3. Tim Sekoci: Penyokong Partai Demokrat menggapai perolehan suara mencapai 20 persen. Tim ini mendata tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh perempuan, petani, dan nelayan. Diketuai Komisaris Utama PT Indosat Soeprapto dan Irvan Edison.

4. Tim Delta: Mengurusi semua perlengkapan kampanye. Dikomandoi mantan Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen (Purn) Abikusno.

5. Tim Romeo: Menjalin komunikasi dengan rakyat. Segala kebijakan SBY yang dianggap berhasil disosialisasikan kelompok yang dipimpin Mayjen (Purn) Sardan Marbun. Tim juga mengurus PO BOX 9949 dan SMS 9949.

6. Tim Foxtrot: Konsultan politik Partai Demokrat. Lebih dikenal dengan Bravo Media Center dengan pengasuh utama Choel Mallarangeng yang juga Direktur Utama Fox Indonesia.

7. Barisan Indonesia: Barindo adalah organisasi masyarakat diprakarsai Letjen TNI M Yasin. Akbar Tandjung ikut sebagai Ketua Dewan Pembina.

8. Jaringan Nusantara: Dikelola sejumlah aktivis mahasiswa dan mantan aktivis mahasiswa, seperti Andi Arief, Harry Sebayang, dan Aam Sapulete.

9. Yayasan Dzikir SBY Nurussalam: Dibina mantan Sekretaris Pribadi Presiden Kurdi Mustofa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, juga Habib Abdul Rahman M al-Habsyi. (persda network/ade/dom)

Sumber :
http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/04/28/08441821/inilah.sembilan.tim.sukses.sby..

baca juga Track Record Capres Cawapres dari Dr George Aditjondro

Keterwakilan Politik Perempuan : Empat Kursi DPD Kalbar Diborong Perempuan

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) seminggu yang lalu melalui pernyataan persnya menyebutkan bahwa Peringatan Kartini 2009 menjadi momentum kedukaan mendalam bagi gerakan perempuan. Simpul utamanya adalah Keterwakilan Perempuan Memburuk Dalam Pemilu Legislatif 2009.

Lepas dari itu dari Kalimantan Barat ada berita gembira menyangkut hasil pemilu legislatif 2009. Seluruh kursi DPD Kalbar diborong Perempuan, sehingga kelak Kalbar akan memiliki 4 orang Senator Perempuan. Keempat orang ini adalah Maria Goreti (157.915 suara), Sri Kadarwati (151.602 suara), Hairiah (124.854 suara) dan Erma Suryani Ranik (118.340 suara) (Kompas) 28 April 2009)

Kepada Kompas aktivis perempuan Laila Khairnur (Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan) menilai, dengan terpilihnya empat calon anggota DPD perempuan itu menunjukkan kesadaran politik perempuan Kalbar cukup baik.

Selamat.

Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (27 April 2009)

Pencucian Uang dalam Pemilihan Presiden, Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa, Koalisi dan Kinerja Pemerintah, Demokrasi dan Nomokrasi Kita, Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres, Di Persimpangan Dagang Sapi, Mencermati Arah Bursa Cawapres


silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29


Kita harus ingat bahwa hasil kejahatan di negara ini yang "masih beredar" sangat tinggi, misalnya dari illegal logging yang setiap tahun Rp 55 triliun. Dari korupsi yang baru bisa dikembalikan hanya sekitar Rp 400 miliar, atau dari perjudian dan narkoba yang juga sangat besar. Dana tersebut bisa sangat menggiurkan bagi partai politik dan calon presiden. Sedangkan, bagi penjahat, proses demokrasi ini adalah way out untuk mengamankan diri agar terhindar dari jeratan hukum yang selama ini membayangi keselamatan mereka dan "usaha" mereka.

Bila seorang presiden terpilih ternyata partai atau dirinya menerima sumbangan dari para pelaku kejahatan, berarti dia mendapatkan suara atas dukungan dana haram yang berasal dari orang yang tidak bermoral. Dikhawatirkan kebijakan presiden terpilih akan sangat dipengaruhi oleh keinginan para penyumbang dana yang tidak bermoral tersebut. Misalnya penegakan hukum terhadap kejahatan melemah. Apalagi bila presiden terpilih tersebut didukung suara yang signifikan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka keadaan akan lebih parah lagi, misalnya tertundanya pengesahan rancangan undang-undang antikorupsi. Bila sudah demikian, dapat dipastikan pemerintah tidak mungkin lagi bisa melakukan kontrol terhadap para penjahat tersebut. Bahkan kebijakan dalam bidang apa pun cenderung akan berpihak pada kepentingan penyandang dana ilegal tersebut dan kepentingan rakyat akan menduduki urutan berikutnya.

Dipetik dari artikel Yenti Garnasih Doktor yang menulis disertasi tentang pencucian uang, dosen Universitas Trisakti, Jakarta, Pencucian Uang dalam Pemilihan Presiden
27 April 2009

selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/27/Opini/krn.20090427.163693.id.html

Korupsi dideklarasikan sebagai pembunuh bangsa, demikian sebuah spanduk yang dipasang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pemerintah tidak serius memeranginya. Itu sebabnya kendati KPK kerja keras, pengumuman perusahaan konsultan Political and Economic Risk Consultancy (3/4) masih menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.

Yang dinilai lebih baik daripada Indonesia adalah India, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Vietnam yang pernah dicabik-cabik perang saudara dan lebih lambat membangun kini lebih berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Yang lebih penting lagi, kemajuan pemberantasan korupsi di negeri itu memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memang bukan Vietnam. Jalan demokrasi telah dipilihnya. Namun, demokrasinya belum menyejahterakan rakyat. Tujuan akhir pemilu dan juga koalisi sebenarnya adalah masa depan bangsa yang lebih baik, terlebih di era persaingan ketat antarbangsa. Tetapi, elite politik menjadi parasit demokrasi. Tujuan akhir koalisi berhenti di Senayan, tidak berakhir pada kesejahteraan bangsa yang lebih baik.

Dipetik dari artikel Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Koalisi untuk Kemaslahatan Bangsa 27 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/05042253/koalisi.untuk.kemaslahatan.bangsa

Karena itu, perlu dikembangkan diskursus tentang apa yang harus menjadi tujuan akhir sebuah koalisi. Jika platform ideologi parpol sulit dijadikan dasar koalisi, paling tidak harus ada nilai dasar (basic/core value) yang akan dicapai koalisi pemerintahan. Esensi dasar pemerintahan adalah terselenggaranya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan kata lain, berpemerintahan adalah memperjuangkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan pemerintah baru akan dirasakan masyarakat jika ada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat merupakan nilai dasar yang harus dijadikan syarat koalisi. Tampaknya hal ini sulit diwujudkan jika para elite politik hanya menganggap koalisi sebagai cara mempertahankan kekuasaan.

Dipetik dari artikel Eko Prasojo Guru Besar FISIP UI Koalisi dan Kinerja Pemerintah 27 April 2009

Selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/27/0503242/koalisi.dan.kinerja.pemerintah

Tetapi, kemajuan yang tampaknya tidak paradoks dalam perkembangan ketatanegaraan kita adalah menguatnya nomokrasi (kedaulatan hukum) sebagai pengimbang atas demokrasi (kedaulatan rakyat). Jika dulu keputusan-keputusan politik yang hegemonik selalu bisa dipaksakan atas nama demokrasi, sekarang keputusan lembaga demokrasi dapat dibatalkan oleh lembaga nomokrasi.

Lihat saja betapa banyaknya UU yang ditetapkan secara demokratis di DPR tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan nomokrasi. Ini kemajuan yang signifikan, tidak paradoks, dan perlu dikuatkan.

Dipetik dari artikel Moh. Mahfud M.D., mantan Menhan, kini hakim pada Mahkamah Konstitusi. Demokrasi dan Nomokrasi Kita 27 April 2009

selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=showpage&kat=7


Dalam membahas arah koalisi ini beberapa catatan dapat kita buat: Pertama, bahwa varian arah koalisi sangat banyak dan bergerak sangat dinamis dari waktu ke waktu dan sangat tergantung pada hasil lobi serta posisi tawar tiap-tiap partai politik. Kedua, kita juga menyadari bahwa perilaku para elite politik yang selalu didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang terkadang sangat tersembunyi, bersifat sulit diramal (unpredictable). Ketiga, selalu ada faktor-faktor yang tidak terduga yang pada saat-saat terakhir sangat berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah koalisi.

Dipetik dari artikel Iberamsjah Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Peta Kekuatan Politik dan Arah Koalisi Pilpres 27 April 2009

selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/27/ArticleHtmls/27_04_2009_014_002.shtml?Mode=0

Realitas politik--berupa tak adanya peraih suara mayoritas mutlak yang mengharuskan koalisi akan berbuntut pada terbentuknya kabinet pelangi, seperti sejak awal Reformasi. Alhasil, kabinet mendatang akan tetap menjadi kabinet presidensial bercita rasa parlementer.

Presidensialnya terlihat dari posisi menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang langsung dipilih presiden. Adapun cita rasa parlementernya dari kabinet yang mencerminkan kekuatan politik pendukungnya di legislatif. Kontrak yang bisa jadi mengatur proporsi di kabinet sesuai konstelasi parlemen bisa jadi memperpekat nuansa parlementer.

Kendati kabinet mendatang tak akan seperti kabinet-kabinet di era demokrasi parlementer pada 1945-1957 sejak Kabinet Sjahrir I hingga Kabinet Ali Sastroamidjojo II--persoalannya bisa jadi akan sama. Deliar Noer mencatat kesulitan utama penyusunan kabinet koalisi saat itu adalah 'dagang sapi'.

Dipetik dari artikel Harun Husein (Wartawan Republika ) Di Persimpangan Dagang Sapi 27 April 2009

selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/46571/Di_Persimpangan_Dagang_Sapi

Berdasarkan hasil survei tersebut serta melihat peta koalisi Partai Demokratdengan tidak memasukkan tokoh dari PDIP, Gerindra, dan Hanura--nama-nama yang potensial untuk menjadi cawapres adalah Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Hidayat Nurwahid, Akbar Tanjung, Adhyaksa Dault, dan Sutrisno Bachir. Di luar nama-nama tersebut, terdapat juga nama-nama lain di luar survei yang kerap disebut media memiliki kans untuk menjadi cawapres, yaitu Sri Mulyani Indrawati dan Siti Fadilah Supari mewakili nonpartai atau teknokrat, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh dari Golkar, dan Hatta Rajasa dari PAN.

dipetik dari artikel Asmar Oemar Saleh (Advokat, Wakil Direktur Eksekutif Reform Institute) Mencermati Arah Bursa Cawapres 27 April 2009

selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/46572/Mencermati_Arah_Bursa_Cawapres

Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (25 April 2009)

Politik Tanpa Budaya, Menggugat Industri Politik, Tebak Manggis, Kuda Paling Hitam, Di Balik Angka Pemilu 2009 , Upaya Mendelegitimasi Pemilu , Koalisi Untuk Siapa, Demokrasi Menang Kalah, Demokrasi Dalam Superkalitalisme

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29


Hingar-bingar pesta demokrasi kali ini, harus diakui, terlampau mahal biaya (ekonomi, politik, sosial, dan kulturalnya) bila hanya untuk membayar pergulatan kepentingan segelintir elite, yang memaksakan wacananya ke dalam diskursus publik. Ia akan menjadi bencana, saat absennya kebudayaan dalam diskursus itu, bukan hanya karena alpa, tetapi juga karena kesengajaan untuk menepikan, menafikan, bahkan mengalienasinya, karena secara politis dianggap justru merugikan.

Hampir semua gejala minor, negatif, dan destruktif dalam praksis politik belakangan ini dengan mudah kita mafhumi karena ketidakmampuan kita, secara sadar dan di bawah sadar, menghayati, dan mewujudkan standar nilai, moral, dan etis yang ada dalam ruang kebudayaan kita.

Dari artikel Radhar Panca Dahana Sastrawan; Tinggal di Tangerang; Politik Tanpa Budaya 25 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03102435/politik.tanpa.budaya


Masyarakat tidak lagi menjadi warga negara, yang punya ikatan atas dasar cita-cita berbangsa, tetapi menjadi warga konsumen dan warga penonton. Masyarakat Indonesia juga akan kehilangan negarawan yang ditunggu ucapannya oleh pemirsa dalam situasi dan kondisi apa pun. Yang tertinggal hanya ikatan hiburan olok-olok, tragedi, dan puncak drama politik dengan medium pemilu penuh kemasan.

Dari artikel Garin Nugroho Pemerhati Komunikasi Politik Menggugat Industri Politik 25 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03095231/menggugat.industri.politik


Status quo yang jarang terusik ini guncang setelah Presiden Soeharto lengser ing keprabon Mei 1998. Namun, keguncangan berlangsung sesaat karena Reformasi gagal.
Status quo menciptakan polity (bentuk/proses pemerintahan sipil/masyarakat) yang terorganisir. Meski diguncang Reformasi, status quo masih tetap terdiri dari aktor-aktor yang tak wajah maupun wujudnya belum banyak berubah.

Golkar tak lagi aktor hegemonik pengendali status quo, tetapi masih diperhitungkan. Keuntungan Golkar mungkin berkurang, tetapi status quo baru tetap membuka kemungkinan bagi Golkar merebut kembali peranan hegemonik.

Dari artikel Budiarto Shambazy Tebak Manggis, 25 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/25/03082937/tebak.manggis


Dengan realitas yang demikian, maka diantara sejumlah “kuda hitam” kandidat pengganti Kalla, nama HR mungkin dapat disebut sebagai “kuda paling hitam” atau penantang paling serius, karena memenuhi syarat integritas, kapasitas, loyalitas dan mampu memperkokoh koalisi

dari artikel Zaenal A Budiyono Koordinator Nasional Kaum Muda Indonesia untuk Demokrasi (KMI) HR : “Kuda Paling Hitam 25 Apr 2009

selengkapnya
http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=89995&detail=Opini


Usai pemilu legislastif, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja partai politik (parpol) kita. Parpol yang baik merupakan keharusan apabila kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Partai politik yang buruk akan melahirkan demokrasi yang lemah. Sebaliknya, partai politik yang baik akan melahirkan demokrasi yang kuat.

Terhadap kinerja parpol kita, pada dasarnya hanya ada dua jenis penilaian yang bisa diberikan. Pertama, berhasil. Kedua, gagal. Kriteria penilaian itu pun secara umum bisa dibagi dua. Pertama, kriteria berbasis angka. Kedua, kriteria berbasis non-angka. Karena keterbatasan ruang untuk memudahkan evaluasi kinerja parpol, dalam kesempatan ini fokus evaluasi akan dilakukan pada kinerja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sambil tetap membahas partai-partai lainya.


Dari artikel M Qodari (Direktur Eksekutif, Indo Barometer, Jakarta; Di Balik Angka Pemilu 2009 25 April 2009

selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24


Betapapun Pemilu 2009 masih memiliki cacat, tetapi ini adalah rangkaian proses konsolidasi demokrasi yang patut dihormati. Sejak awal, upaya delegitimasi pemilu memang menjadi ancaman mengingat sistem pemilu yang memberikan batas minimal perolehan 2,5% suara untuk bisa menempatkan wakil partai di parlemen. Jauh lebih bijak merespons kasus per kasus tinimbang berupaya mendelegitimasi pemilu secara umum. Ini adalah pertaruhan bagi proses demokratisasi, di mana semua partai tetap mengakui sistem demokrasi sebagai satu-satunya wadah bagi proses peralihan kekuasaan.

dari artikel Saidiman . Upaya Mendelegitimasi Pemilu 25 April 2009

selengkapnya
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/25/opi01.html

Apakah makna praktis sebenarnya yang mendasari koalisi ketika semua pimpinan dan tokoh partai selalu berargumen ”demi kepentingan rakyat” atau ”demi kepentingan bangsa” seperti halnya jargon atau materi dalam kampanye pemilu legislatif yang lalu? Jargon atau argumen ”demi kepentingan rakyat”, ”demi kepentingan bangsa”, atau ”demi soliditas jalannya pemerintahan”bisa berarti memperjuangkan kepentingan rakyat atau bangsa.

Dari sini mulai muncul persoalan mengenai siapa yang dimaksud dengan rakyat dan bangsa,apa arti konkret kepentingan? Selanjutnya, kepentingan bisa diartikan sebagai kebutuhan hidup dalam arti sempit atau luas meliputi pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. Meski demikian, kata kepentingan tersebut bisa diberi makna yang tecermin dalam platform partai.


Dari artikel Abdul Munir Mulkhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Koalisi untuk Siapa? 15 April 2009

Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232770/

5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 12)

Hiiikayat Buyat
Sajak Syam Asinar Radjam

Hiiikayat Buyat I: Andini

Pada setiap anak telah dibagikan masing-masing satu luka,
Hanya padanya terasa demikian runcing mengendap

Luka-luka yang menusuk mata
Mencari celah melukai kantung-kantung air mata
Kering! Kering!

Lukanya luka yang tak harus ada

* * *

Hiiikayat Buyat II

Kulihat darah!
Menetes, belum mencurah
Mengalir masih, menuju gumpal

Hei, Lihat bersama!
Ada yang diundang sengaja; BENCANA!

* * *

Hiiikayat Buyat III

Kenapa aku tak menduka?
Meski ikan dan laut telah bernanah!

* * *

Hiiikayat Buyat IV

Mari ambil penggaris,
Bentangkan pula peta.
Berapa jauh bencana dari depan rumah kita?
Penjahatnya tertawa di meja gambar!

* * *

Jakarta, 4 - 5 Agustus 2004 [12]

Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.

selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3


Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)

Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.

salam hangat
salam pembebasan

andreas iswinarto
pengumpul puisi


untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html

Kali Besar By Pass (1)

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##




silah kunjung album foto selengkapnya

Gallery Kota Tua : Serial Kali Besar By Pass

Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (24 April 2009)

Nasionalisme dan Politik "Sakit Jiwa", Pecundang dan Demokrasi Kita, Pemilu Legislatif Perkiraan Keadaan Singkat 2009, Pembagian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPR, Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden, Perceraian Golkar-Demokrat, Politik Golkar Pascaperceraian, Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden, Rintangan Besar Menghadang Golkar, Atas Nama Rakyat, Politik Rabun Ayam, Pemimpin Perlu ''Go Meta'', Jual Beli ''Gizi'' Politik

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

****

Pada tahun itu Bung Karno (Soekarno, 1948:59) berpidato: ”Buatlah rakjat-djelata kita zelf- bewust!” Ia menjelaskan, rakyat jelata harus dibuat sadar arti golongannya sendiri. Mungkin ia berharap, suatu saat rakyat jelata di Indonesia mampu berbicara untuk membela diri sendiri. Kini jangankan zelf-bewust (sadar diri), sebaliknya rakyat jelata terjebak ”ilusi ganda” dan sebagian menjadi pasien rumah sakit jiwa. Semoga tragedi ini bisa dimengerti para kandidat presiden.

Dipetik dari artikel Dominggus Elcid Li Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia); Co-Editor Jurnal Academia NTT Nasionalisme dan Politik "Sakit Jiwa” 24 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03363970/nasionalisme.dan.politik.sakit.jiwa


Atas dasar itu, apresiasi atas the losers adalah hal yang penting bagi demokrasi kita. Kita perlu mendukung the losers bahwa kegagalan kali ini bukan berarti kegagalan selamanya. Hal ini pula yang disarankan Przeworski, bahwa demokrasi akan terus terjaga jika the losers memiliki kesadaran bahwa kekalahan pada putaran pemilu bukan akhir segalanya, tetapi peluang untuk menang dalam pemilu mendatang. Hal ini lebih baik bagi mereka untuk menunggu putaran pemilu berikut daripada menjadi pemberontak. (Przeworski, 1991).

Dipetik dari artikel Syafiq Hasyim Deputi Direktur International Center for Islam and Pluralism, Jakarta Pecundang dan Demokrasi Kita, 24 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03355689/pecundang.dan.demokrasi.kita


Sejarah mengingatkan akan sistem politik demokrasi liberal yang pernah kita mulai dari pemilihan umum tahun 1955 yang sangat tertib, ternyata setelah 9 tahun lamanya harus berakhir secara menyedihkan.

Bung Karno atas desakan Tentara Nasional Indonesia terpaksa mengumumkan dekret pada tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak terlalu sulit untuk meramalkan akhir dari suatu permulaan yang amburadul bagi keberlanjutan demokrasi kita pada tahun 2009 ini.


Dipetik dari artikel AM Hendropriyono Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Pemilu Legislatif Perkiraan Keadaan Singkat 2009, 24 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/04245178/perkiraan.keadaan.singkat.2009


Karena Amar Putusan MK tersebut hanya berisi pernyataan Pasal 214 UU No 10/ 2008 tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, dan sama sekali tidak berisi pernyataan tentang suara terbanyak, tampaknya KPU melakukan penafsiran terhadap pertimbangan hukum MK mengenai penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

dipetik dari Ramlan Surbakti Guru Besar Perbandingan Politik, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Pembagian Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPR, 24 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/04240181/pembagian.kursi.dan.penetapan.calon.terpilih.dpr

Sebaliknya, bercerainya Golkar dari Demokrat justru makin menjatuhkan kewibawaan Golkar sendiri. Alih-alih akan menunjukkan harga diri, marwah, martabat, dan kesetaraan seperti disebutkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, bercerainya Golkar dari Demokrat hanya menambah kegagapan dan ambiguitas partai warisan Orde Baru tersebut.

dipetik dari Perceraian Golkar-Demokra - Syaefudin Simon STAF AHLI DPR RI 24 April 2009

selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/24/Opini/krn.20090424.163412.id.html


Jika pemilu terus dilaksanakan dengan calon tunggal, dasar hukumnya akan terus dipertanyakan. Dengan kata lain, dasar legitimasinya diragukan. Sebaliknya, jika pemilu terus ditunda hingga masa jabatan presiden habis, konstitusi pun tidak mengatur siapa yang akan menjalankan pemerintahan dalam hal pemilu presiden gagal dilaksanakan. Untuk mencegah munculnya problematika ini, meskipun situasi pasangan calon tunggal relatif sulit, ada baiknya disiapkan aturan baru yang melengkapi kekurangan UU No. 42/2008. Minimal, untuk memberi kepastian hukum dalam ketidakjelasan UU No. 42/2008 tersebut.

dipetik dari Problematika Calon Tunggal Pemilihan Presiden; Fajrimei A. Gofar PENELITI PADA PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DEMOKRASI (P2D), JAKARTA, 24 April 2009

selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/24/Opini/krn.20090424.163411.id.html


Persoalan krusial yang mungkin menjadi kendala jika Golkar bergabung ke kubu Megawati adalah siapa yang menjadi capres-cawapres di antara Kalla dan Megawati. Jika didasarkan pada perolehan suara pemilu legislatif––hingga saat ini Golkar sedikit unggul atas PDIP—,Kalla semestinya memperoleh kesempatan menjadi capres.

Namun tentu tidak elok pula bagi Megawati yang pernah menjadi presiden diposisikan sekadar sebagai cawapres. Oleh karena itu, perlu jiwa besar Megawati untuk mundur sebagai capres agar “kemesraan” Koalisi Kebangsaan bisa dirajut kembali. Sementara untuk cawapres pendamping Kalla mungkin Pramono Anung (Sekjen PDIP) atau Prabowo Subianto (Gerindra) bisa menjadi alternatif. Hanya saja, apakah mantan Presiden RI kelima ini memiliki jiwa besar untuk mundur, tentu hanya Mega yang bisa menjawabnya.


dipetik dari Politik Golkar Pascaperceraian Syamsuddin Haris - Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI - 24 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232562/


Pilihan lebih memungkinkan adalah kesepakatan parpol di DPR dan pemerintahan menerbitkan perppu atau revisi UU Pilpres untuk menghapuskan atau meringankan persyaratan parpol dalam mengusulkan capres-cawapres.

Politik dapat pula menemukan jalan lain kalau Partai Golkar berpisah dari SBY,mungkin berkoalisi dengan PDIP atau membentuk koalisi sendiri. Setelah kompetisi menuju kepresidenan ditundukkan di bawah daulat rakyat, melalui pilpres dua babak, seharusnya ditinggalkan pula cara-cara lama untuk menyingkirkan calon pesaing menuju pilpres

dipetik dari Capres Tunggal Dilarang; Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta; 24 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232561/

Dengan sendirinya koalisi yang diikat oleh kontrak itu adalahperjanjian yang difungsikan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koalisi. Sesungguhnya SBY/Demokrat yang berkemungkinan memenangi pilpres tanpa Golkar/ Kalla, bila mau, masih punya cadangan strategi yang bersifat Machiavellian, yaitu mengulang kembali strateginya dalam Pemilu 2004 dengan bekerja sama bersama Akbar Tandjung yang telah menyatakan kesediaannya jadi cawapres bagi SBY, dengan syarat yang tidak memberatkan.

Dipetik dari Rintangan Besar Menghadang Golkar; Arbi Sanit Pengamat Politik Universitas Indonesia; 24 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232559/


Sekalipun demikian, karena politisi dan partaipartai politik yang menjadi kendaraan mereka selalu mengatasnamakan rakyat untuk segala tindakan politik yang mereka ambil, rasanya layak bila ada transparansi, atau bahkan sikap terus terang dalam menghadapi rakyat. Jangan rakyat diminta main tebak untuk manuver-manuver politik rumit yang membingungkan. Keti-daktahuan dan main tebak itu bisa menimbulkan asumsi dan proyeksi yang keliru, atau yang tidak pada tempatnya, yang ber-muara kepada kesalah-paha-man antarbanyak pihak, dan pada akhirnya merugikan semuanya.
Dipetik dari artikel Toeti Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group, Atas Nama Rakyat
24 April 2009

Selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/24/ArticleHtmls/24_04_2009_021_002.shtml?Mode=0

SAYA yakin suasana batin perjuangan pemuda tahun 1928 dan 1945 pasti digerakkan oleh sebuah cita-cita besar dan visi yang jauh ke depan, yaitu lahirnya sebuah negara bernama Indonesia yang merdeka, berdaulat dan makmur serta penuh suasana kekeluargaan.

Saat ini saya agak ragu,apakah para politikus yang memeriahkan wacana publik hari-hari ini masih memiliki kesetiaan pada cita-cita di atas? Perubahan besar dalam sejarah selalu digerakkan oleh mereka yang berjiwa besar, yang berpikir out of the box.Yang mau dan mampu membuat terobosan. Kalau saja Columbus zaman itu tidak berlayar ke lautan lepas, tak akan ada seorang pun yang menyalahkan.

Dipetik dari artikel PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Politik Rabun Ayam, 24 April 2009

Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232584/38/

Untuk itu, pemimpin perlu go meta, dalam arti beranjak ke tempat yang lebih tinggi daripada sekadar dataran ajang perebutan dan pengejaran kekuasaan. Pada perspektif pascapemilu legislatif ini, perbuatan go meta dapat terejawantah, antara lain, dalam tindakan sadar para politikus untuk menempatkan partai mereka sebagai partai oposisi, kendati tindakan itu menutup kemungkinan untuk menikmati kekuasaan pada posisi-posisi dalam kabinet.

dipetik dari artikel Limas Sutanto, psikiater konsultan psikoterapi, wakil presiden Asia Pacific Association of Psychotherapists, bermukim di Malang Pemimpin Perlu ''Go Meta'' 24 April 2009

selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65277

Praktik jual-beli ''gizi'' politik pun akhirnya bergerak membesar. Jika selama ini praktik jual-beli ''gizi'' politik cenderung bergerak ke atas melalui institusi partai, sekarang praktik itu juga harus bergerak ke bawah dan ke samping. Peraihan simpati dan selanjutnya suara dari calon pemilih kini sudah menjadi urusan individual caleg. Dan, ''merawat'' calon pemilih sudah menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.

Ironisnya, model perawatan itu harus dilakukan melalui praktik penyehatan dengan model pemberian ''gizi'' politik. Maka, kita pun kerap menyaksikan di lapangan betapa publik calon pemilih harus ''dimanjakan'' oleh praktik jual beli ''gizi'' politik.

dipetik dari artikel Akh. Muzakki, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat PhD bidang political history di The University of Queensland, Australia Mencemaskan, Jual Beli ''Gizi'' Politik 24 April 2009

selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=65278

Perang Suara : Tulisan-tulisan Mas Marco Kartodikromo

Perintis Kemerdekaan (jurnalis dan organizer) Yang Wafat di Tanah Pembuangan Boven Digul 1932

Kearah Mana Perang Suara itu di Arahkan?

Sejak awal Marco bermaksud melancarkan “perang suara” melalui Doenia Bergerak. Suaranya tegas dan tajam. Dalam terbitan pertama, Marco menyerang DA Rinkes, penasehat urusan bumi putera. Sebelumnya Marco mengkritik Welvaartscommissie dalam Sarotomo………

Rinkes adalah orang yang membantu Tjokroaminoto mendominasi SI (Serikat Islam) dan kemudian menjinakkan SI demi kepentingan pemerintah Hindia. Welvaartscommisie adalah simbol penting bagi politik Etis. Dengan mengkritik Rinkes dan anggota Welvaartscommisie, Marco sebenarnya sudah melancarakan “perang suara” melawan pemerintah Hindia dan Tjokroaminoto yang telah jatuh ke tangan mereka.

(dalam Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Pustaka Utama Grafiti 1997)

Lalu masa depan macam apakah yang dibayangkan oleh Mas Marco? Kemajuan bisa jadi dianalogikan sebagai mobil dan jalan raya seperti ditulis Mas Marco tetapi pertanyaannya untuk kepentingan siapa, atas tumbal siapa?

Mobil di zaman kita adalah kendaraan yang paling disayangi petinggi dan kaum kapitalis… Sekarang ini, tentu saja, apa yang dianggap paling kuasa, dank e arah mana semua kekuatan dan semua waktu dihabiskan, adalah perbaikan jalan. Jalan-jalan besar menjadi lebih baik, lebih indah, lebih lurus, dan lebih licin setiap harinya. Langkah demi langkah sewaktu jalan itu diplester, dilapis beton dan kerikil dengan cara yang paling maju, tumbuh pula bukit-bukit kerikil….Sudah pasti bahwa beginilah masa depan : bahkan jalan desa, dan semua jalan kampong-tak ada jalan yang terlalu kecil untuk itu-akan dibuat menjadi lebih besar, lebih lebar, lebih menarik, dan lebih licin. Gundukan pasirnya akan lebih tinggi. Di hutan kami, kami akan terus menggali kerikil, dan gundukan itu akan masih lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada gunung yang sesungguhnya…Kaum tani menggali pasir, bukan menggali di ladang mereka…Sudah pasti bahwa akan selalu kekurangan pasir….dan, pada akhirnya, tak akan ada mobil yang mogok di jalanan yang bagus itu”.

Dalam salam satu syairnya Marco ada menyebut satu hukum besi, syarat mutlak kemajuan atau progress yang akan dikerjakan, ini juga tentang mobil dan jalan

Supaya Jalannya SAMA RATA
Yang berjalan pun SAMA me RASA
Enak dan senang bersama-sama
Yaitu : “Sama rasa, sama rata”


Lebih lanjut silahkan temukan beberapa artikel dan syair Mas Marco berikut ini:
Apakah Pabrik Gula Itu Racun Buat Bangsa Kita; Jangan Takut; Douwes Dekker Tidak Berubah Haluannya; Nasehat Untuk Ambtenaren, Sneevliet Dibuang; Korban Pergerakan Rakyat, Haji Misbach; Rata Sama Rasa, Bajak Laut.

Silah unduh
Jaman Bergerak : Mosaik Bacaan Pergerakan Tempo Doeloe (Edi Cahyono, Yayasan Pancur Siwah dan Penebar 2003).

Nasionalisasi Perusahaan Asing : Pengalaman Indonesia dan Venezuela

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tersebut adalah berdasarkan inisiatif buruh dan rakyat, bukan pemerintah, kendati pemerintah kemudian berusaha mendapatkan keuntungan dari gerakan rakyat tersebut. Militer merespon ancaman buruh terhadap korporasi tersebut dengan mendesakkan diberlakukannya Undang-Undang Darurat. Tampak di permukaan bahwa hal tersebut diambil sebagai sebuah tindakan keamanan nasional untuk melindungi warga asing dan mengamankan kepentingan nasional terhadap aset-aset penting sebagai sumber pendapatan, namun pemindahtanganan perusahaan perkebunan dan pabrik ke tangan militer adalah lebih untuk kepentingan para perwira militer (Mack 2001: 177). Di beberapa kejadian, perkebunan-perkebunan milik Belanda diambil alih langsung oleh pribadi komandan-komandan Kodam dan Kodim, bukan untuk negara (Robison 1986: 97).

(Dipetik dari artikel Pius Ginting Rakyat Mengambil Alih, Tentara Menangguk Hasil di Jurnal Bersatu edisi 3)


Di Venezuela, nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital dari kepemilikan swasta (asing), maupun perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusaha swasta, dilakukan di bawah kontrol dan manajemen kaum buruh (bersama dengan komunitas rakyat). Nasionalisasi ini lah yang memberikan landasan bagi bangunan segitiga sosialisme yang diperjuangkan oleh pemerintah Chavez. Nasionalisasi bermakna pengambilalihan kendali terhadap produksi dan distribusi dari tangan perusahaan-perusahaan kapitalis (asing dan dalam negeri) ke tangan Negara (dalam hal ini Venezuela sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan yang pro terhadap, dan terdiri dari, persatuan seluruh rakyat pekerja dan kaum miskin).

(dipetik dari artikel Zely Ariane NASIONALISASI DI BAWAH KONTROL RAKYAT KUNCI SOSIALISME VENEZUELA di Jurnal Bersatu Edisi 3)

Kedua artikel ini telah publikasikan dalam Jurnal Bersatu. Jurnal Bersatu edisi 3 ini dapat diunduh dengan cuma-cuma dibawah ini

JURNAL BERSATU (3) : Pembebasan Nasional atau Nasionalisme?


Jurnal Bersatu Edisi Lainnya :

E-JURNAL BERSATU (1) : Reformasi Indonesia Sebagai Proyek Neoliberal

E-JURNAL BERSATU (2) : Politik Minyak, Hegemoni Imperialisme AS

ABC/Tanya Jawab Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

silah baca juga : SOS Pemanasan Global : Mari Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk

3 seri tanya jawab (Bali Kolaborasi Climate Change, AMAN dan WWF)

dapatkan juga gratis 3 E-Book Gratis - Global Warming Edition

A.
KETIKA SELIMUT BUMI MAKIN TEBAL (Bali Kolaborasi Climate Change)

Apa itu Pemanasan Global?
Apa Penyebab Pemanasan Global ?
Apa Itu Gas Rumah Kaca (GRK)?
Mengapa Emisi Gas Rumah Kaca Meningkat?
Apa itu Perubahan Iklim?
Apa hubungan antara Pemanasan Global dan Perubahan Iklim ?
Apa Dampak Perubahan Iklim?
Siapa paling menderita?
Bagaimana di Indonesia?

selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20CC_I.pdf

B.
Dari RIO ke BALI via KYOTO: MEMAHAMI PERATURAN INTERNASIONAL
TENTANG PERUBAHAN IKLIM (Bali Kolaborasi Climate Change)

Mengapa harus ada peraturan internasional tentang perubahan iklim?
Kapan dunia internasional mulai membahas perubahan iklim?
Apa itu IPCC?
Apa Hasil IPCC?
Apakah Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC?
Apa Tujuan Konvensi Perubahan Iklim?
Apa prinsip yang mendasari Konvensi Perubahan Iklim?
Apa itu Negara Annex I dan Negara Non-Annex I?
Kapan Konvensi Perubahan Iklim mulai berlaku?
Bagaimana Cara Kerja Konvensi Perubahan Iklim?
Apa itu Protokol Kyoto?
Apa perbedaan Protokol Kyoto dengan Konvensi Perubahan Iklim?
Apa yang diatur Protokol Kyoto?
Apa Saja Mekanisme Protokol Kyoto?
Kenapa Amerika Serikat dan Australia tidak meratifikasi Protokol Kyoto?
Apakah Protokol Kyoto bisa memenuhi target?
Bagaimana Dengan Indonesia?
Ada Apa di Bali Desember 2007?
Isu penting lain yang akan dibahas di Bali?

selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20CC_II.pdf


C.
Setelah Pesta Usai, Bagaimana Rencana Aksi Perubahan Iklim?
(Bali Kolaborasi Climate Change)

Apakah catatan penting dari proses COP 13 UNFCCC?
Beberapa hal menarik untuk dicermati dalam sidang UNFCCC-13, yakni:
Apa yang dihasilkan COP- 13 UNFCCC?
Bagaimana sikap negara-negara maju dalam COP 13 UNFCCC?
Bagaimanakah partisipasi masyarakat Bali dalam COP 13 UNFCCC?
Apakah pesan ini melibatkan Masyarakat Bali secara luas?
Bagaimana tanggapan terhadap kampanye Hari Hening Dunia (World Silent Day)?
Apakah pesan Masyarakat Bali lewat Hari Hening Dunia (World Silent Day) akan tetap dikampanyekan sampai bisa diterima oleh dunia?
Apa yang mesti dilakukan untuk mengkampanyekan Hari Hening Dunia (World Silent Day)?
Apakah di negara lain ada praktek yang serupa dengan Hari Hening Dunia (World Silent Day) yang ditawarkan oleh Masyarakat Bali?
Apa yang mendesak perlu dilakukan Bali dalam menghadapi Perubahan Iklim?

selengkapnya
http://www.wisnu.or.id/v2/ID/pdf/Factsheet%20V%20Final.pdf

Bali Kolaborasi Climate Change merupakan forum yang terdiri dari organisasi non-pemerintah dan eksponen masyarakat sipil yang berjuang untuk mengkampanyekan nilai-nilai Nyepi sebagai salah satu solusi yang adil dan murah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Forum ini pertama kali dibentuk oleh empat organisasi non pemerintah, yakni: Yayasan WISNU, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Bali Organic Association (BOA).


PERUBAHAN IKLIM, HUTAN & MASYARAKAT ADAT
(Abdon Nababan – AMAN)

Apa itu Perubahan Iklim?
Apa Dampak Perubahan Iklim terhadap Masyarakat Adat?
Apa Peran Hutan Indonesia dalam Perubahan Iklim Global?
Apa Peran Masyarakat Adat dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global?
Apa itu CDM ?
Apakah Indonesia wajib mengikuti CDM?
Apa persyaratan CDM?
Bagaimana mekanisme pendanaan CDM ?

selengkapnya
http://www.aman.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=53


Pemanasan Global dan Perubahan Iklim (WWF)

Apakah yang dimaksud dengan Efek Rumah Kaca (ERK) dan penyebabnya?
Apakah Efek Rumah Kaca merupakan proses alami?
Apa buktinya bahwa Efek Rumah Kaca itu benar-benar terjadi ?
Apa sajakah yang termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca?
Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ?
Apakah penghasil utama emisi karbondioksida?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca?
Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar?
Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar?
Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ?
Apakah penghasil utama emisi karbondioksida?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca?
Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar?
Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar?
Apakah yang diprediksikan para ahli mengenai Perubahan Iklim?
Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, apakah masih diperdebatkan?
Bagaimana kita dapat meramalkan Perubahan Iklim sementara kita tidak dapat
meramalkan cuaca ?
Apakah El Nino ada hubungannya dengan Pemanasan Global dan Perubahan Iklim?
Apakah penipisan lapizan ozon ada hubungan nya dengan Pemanasan Global dan
Perubahan Iklim?
Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan
Pemanasan Global?

selengkapnya
http://www.wwf.or.id/admin/file-upload/files/FCT1189526707.pdf



baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau


Simak pula
Protokol Rakyat Untuk Perubahan Iklim

Ironi Pemanasan Global: Kambing (Hitam) dan (m)Bebek di Pesta Pora Para Serigala?

Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi)1

Kumpulan Artikel Opini Tentang Pemilu dan Politik (22-23 April 2009)

Menjadi Negara (Demokrasi) Tanpa Tuan?, Sembilan Soal Sistem Pemilu, Politik "Combinazione", Pola Koalisi, Platform dan Regulasi, JK dan Kemerosotan Golkar, Desakralisasi Politik Santri, Pemilu DPD dan Momentum yang Hilang, "TV Pool" dan Kaidah Jurnalistik, Netralitas Polri dan Pemilu 2009

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

Setelah Komisi Pemilihan Umum menolak disalahkan (Kompas, 15/4), pemerintah menolak bertanggung jawab, bahkan menuduh rakyat ikut andil dalam kekisruhan daftar pemilih tetap (Kompas, 16/4).

Keadaan ini seakan menampilkan wajah sebuah negeri tanpa tuan. Jika semua penanggung jawab kebijakan publik cuci tangan, kita sedang dalam sistem negara demokrasi tanpa tuan?

Pemilu dalam kerangka negara demokratis merupakan ajang para pemimpin mendapat legitimasi atas kekuasaannya. Namun, ia bukan sekadar masalah jumlah suara. Legitimasinya terkait soal bagaimana jumlah suara itu diperoleh. Ia terkait nilai-nilai yang diperjuangkan.

Kekacauan daftar pemilih tetap mencederai salah satu nilai dasar yang ingin ditegakkan dalam demokrasi, yakni kedaulatan rakyat. Aturan pemilu legislatif yang lalu gagal memaksimalkan partisipasi warga untuk menggunakan hak politiknya terkait nilai-nilai dasar yang ingin dijamin dalam kehidupan publik pada masa mendatang. Pemerintah seharusnya penjamin proses itu.

Dipetik dari artikel Paulinus Yan Olla MSF Rohaniwan; Lulusan Program Doktoral Universitas Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma Menjadi Negara (Demokrasi) Tanpa Tuan? 23 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/23/03233316/menjadi.negara.demokrasi.tanpa.tuan


Pemilu 2009 hampir menjadi sistem ”proporsional terbuka murni” yang terbesar di dunia (melampaui Brasil) jika pemilih diwajibkan mencontreng caleg (Pasal 153 jo 176 UU Pemilu).

Status ini gagal dicapai setelah contrengan kepada parpol dibenarkan meski KPU bersikukuh menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Penghitungan suara dan penetapan kursi hanya menunggu waktu, setelah kompetisi berlangsung 9 April 2009. Ternyata masih terjadi perbaikan aturan pembagian kursi dalam electoral formula (SK KPU No 26/2009). Kegaduhan Pemilu 2009 karena sistemnya mengandung banyak masalah mendasar yang perlu dibenahi.

Dipetik dari artikel Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta Sembilan Soal Sistem Pemilu 23 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/23/03160255/sembilan.soal.sistem.pemilu


Combinazione hanya fenomena yang menunjukkan absennya politik berakal budi. Bila politik tidak pernah beranjak dari combinazione, demokrasi bisa luntur. Tanpa platform ideologi yang jelas, campur aduk aliran yang dinamai ”koalisi” akhirnya hanya menunjukkan wajah perpolitikan kita sebagai tempat bertarungnya basic instinct: menangguk uang dan kekuasaan.

Platon menggambarkan polis (negara) yang disetir nafsu-nafsu gelap sebagai negara babi (Politeia 372d). Ketiadaan perencanaan yang serius atau ketidakseriusan memandang keadilan sebagai tujuan hidup bersama membuahkan sebuah komunitas yang disetir hasrat-hasrat rendah, seperti makan, minum, dan seks yang tak pernah terpuaskan. Kaum philokrematos (pencinta harta kekayaan, uang) dijadikan pemimpin oleh rakyat yang tingkatnya masih butuh survival. Dan persis, politik berakal budi mengandaikan, para politisi tidak mengeksploitasi kondisi survival rakyatnya dengan ber-combinazione.

Dipetik dari artikel A Setyo Wibowo Pengajar STF Driyarkara, Jakarta Politik "Combinazione" 23 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/23/03151625/politik.combinazione

Di tengah ingarbingar berita koalisi tersebut, tersembul satu harapan yang menarik di mana beberapa waktu lalu salah satu petinggi partai menyatakan partainya tidak mungkin bersekutu dengan partai penguasa (ruling party) karena platform ekonomi yang bertolak belakang.

Ini menarik, sebab pola koalisi yang hendak dibangun selama ini hampir menihilkan soal platform (dan ideologi) tersebut. Koalisi yang dilakukan selama ini semata soal kecocokan pembagian kekuasaan sehingga begitu tiba dalam masa memerintah kerap terjadi ketidaklaziman: sesama anggota koalisi di pemerintahan berlainan sikap dalam kebijakan (ekonomi) tertentu, misalnya soal kenaikan harga minyak. Aib semacam itu mestinya tidak bakal terjadi bila alas koalisi berbasis ideologi dan platform (apa pun jenis platform atau ideologi yang dipilih).

dipetik dari artikel Ahmad Erani Yustika Direktur Eksekutif Indef, Ketua Program Magister Ekonomi , Pola Koalisi, Platform dan Regulasi Unibraw 23 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232276/


Pada pertengahan November 2007 lalu, Akbar Tandjung pernah meluncurkan sebuah buku yang berjudul "The Golkar Way". Buku itu berasal dari disertasi sang penulis ketika menempuh studi doktoral ilmu politik di Universitas Gadjah Mada yang berjudul "Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons". Ia mengkritik jajaran kepengurusan Partai Golkar yang kini sangat didominasi oleh kaum saudagar yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata.

Akbar Tandjung membandingkan masa kepemimpinan JK dengan masa kepemimpinannya di mana ketika itu jajaran kepengurusan partai Golkar lebih banyak dihuni oleh para politisi pemikir. Polemik dwifungsi pengusaha-politisi pun mencuat ke permukaan.

dipetik dari artikel Bawono Kumoro Analis Sosial Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta JK dan Kemerosotan Golkar 23 Apr 2009

Selengkapnya
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=89739&detail=Opini

Jika kembali ke moralitas masyarakat santri, seharusnya pilihan politik tidak didasarkan pada pragmatisme. Pilihan harus disandarkan pada nilai-nilai idealisme. Yakni, merujuk pada kepentingan dan moralitas agama. Namun, seperti disebutkan di atas, pergeseran itu tidak terjadi begitu saja. Ada rangkaian panjang yang menjadi penyebabnya.

Karena itu, mereka (masyarakat santri) tidak bisa dijadikan terdakwa utama. Mereka hanyalah korban yang kemudian nekat melakukan serangan balasan. Dengan demikian, yang pas dijadikan terdakwa tetaplah politikus santri yang telah merusak dan memorak-porandakan kepercayaan mereka.

dipetik dari artikel Akhmad Zaini , wartawan Jawa Pos. Desakralisasi Politik Santri 23 April 2009

selengkapnya
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=65113


Sepinya kampanye DPD secara langsung berarti sepinya pula isu-isu desentralisasi dan otonomi daerah dalam musim kampanye kali ini. Publik tidak punya kesempatan terbuka untuk mendengar program pembangunan daerah para calon senator mereka. Bahkan, berarti sepinya pula isu penguatan keberadaan DPD, termasuk hilangnya momentum strategis guna menggalang dukungan publik bagi amendemen konstitusi demi penguatan lembaga tersebut. Kampanye yang bisa menjadi momentum bagi konsolidasi gerakan sosial bagi dukungan amendemen UUD 1945 dan pemilu sebagai unjuk kekuatan dukungan tersebut nyatanya gagal dimanfaatkan.

Sepinya isu otda dalam kampanye DPD tadi ternyata setali tiga uang dengan yang terjadi dalam kampanye para caleg DPR. Hampir tidak ada isu desentralisasi yang signifikan dalam riuh-rendah kampanye para politisi parpol tersebut. Dari berita media massa maupun pantauan lapangan je-jaring kerja di tingkat lokal di-ketahui bahwa para caleg lebih suka bermain dengan isu-isu pencitraan diri, sambil pada sisi lain mengeksploitasi kesulitan hidup masyarakat kecil dengan menawarkan janji “keselamatan” jika kelak mereka terpilih.


dipetik dari artikel Robert Endi Jaweng Penulis adalah Manajer Hubungan Eksternal KPPOD dan Pegiat Pokja Otda., Pemilu DPD dan Momentum yang Hilang 22 April 2009

selengkapnya
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/22/opi01.html

Apa salahnya "TV pool"? Ini adalah masalah kaidah jurnalistik yang ditabrak beramai-ramai oleh para pengelola stasiun televisi. Liputan 6 Petang SCTV, misalnya,
mengalokasikan 20 menit lebih dari (hanya) 30 menit program beritanya untuk pidato tersebut.

Dus itu berarti, lusinan berita lain yang dipangkas. Publik membutuhkan informasi lain selain urusan pemilu dan konflik para elite politik. Dan ini yang dengan sengaja diabaikan. Tapi, baiklah, mungkin saja redaksi SCTV menganggap 20 menit pidato itu isinya memang penting semua dan memiliki kandungan nilai berita tinggi. Demikian juga dengan kebijakan redaksi televisi lain. Tapi, argumen ini tetap tidak bisa diterima secara jurnalistik. Selain janggal dari sisi alokasi durasi, TV pool pidato SBY juga tidak mencerminkan sikap media yang objektif dan imparsial.

Dalam konteks kisruh hasil DPT atau tudingan kecurangan pemilu, pemerintah (dalam hal ini presiden) hanyalah salah satu pihak dari sekian banyak pihak, seperti KPU, Bawaslu, parpol peserta pemilu, organisasi nonpemerintah pemantau pemilu, dan (terutama) para pemilih.

Bila dalam posisinya sebagai kepala negara saja, SBY secara jurnalistik hanyalah salah satu pihak. Apalagi, Presiden SBY sendiri yang menyatakan dalam pidatonya malam itu, bahwa pemerintah bukanlah penanggung jawab pemilu, melainkan KPU. Secara jurnalistik, semua pihak harus dipandang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi antara satu dan yang lain.

Dipetik dari artikel Dandhy D Laksono –wartawan - "TV Pool" dan Kaidah Jurnalistik, 22 April 2009

selengkapnya
http://202.46.159.139/index.php?modul=news&detail=true&id=7361


Ada yang janggal dengan posisi Polri yang seyogianya netral dalam pelaksanaan Pemilu 2009. Pertama, adanya telegram kepolisian daerah di beberapa provinsi yang menolak laporan beberapa Panwas tentang tindak pidana pemilu telah mengancam terhentinya proses ratusan perkara hukum (Kompas, 15/4). Kedua, penolakan Mabes Polri terhadap laporan Bawaslu yang menggugat kebijakan KPU sehubungan dengan pengesahan surat-surat suara yang tertukar.

Keduanya menambah karut-marutnya pemilu legislatif pada 9 April. Permasalahan tersebut semakin memperumit situasi pascapemilu, di samping persoalan- persoalan seperti kesemrawutan daftar pemilih tetap yang menyebabkan hilangnya jutaan hak pilih warga negara; terbukanya kotak suara sebelum acara pemungutan; adanya jumlah jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU; intimidasi; dugaan penggelembungan suara; hingga politik uang.

Dipetik dari artikel G Ambar Wulan Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana UI Netralitas Polri dan Pemilu 2009, 22 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/22/02592441/netralitas.polri.dan.pemilu.2009

Keterwakilan Perempuan Memburuk Dalam Pemilu Legislatif 2009

Itulah salah satu kesimpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) yang disampaikan melalui press releasenya yang bertajuk Sistem dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 Memakan Banyak Korban. KPI kemudian menyatakan Peringatan Kartini 2009 menjadi momentum kedukaan mendalam bagi gerakan perempuan.

Dalam release ini disebutkan berdasarkan pengalaman anggota KPI yang menjadi caleg ada tiga faktor utama yang menghambat perolehan suara mereka Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak nyata pada hilangnya ruh affirmative action. Kedua; kuatnya politik uang dalam menarik suara pemilih. Perempuan yang masih lemah dalam bidang ekonomi banyak di antaranya yang mendapatkan dana untuk berkampanye dari menyisihkan dana belanja keluarga. Hal ini terlihat saat mereka menuliskan sumber dana kampanye yang mereka miliki. Sehingga tidak mengherankan tingkat depresi calon legislatif perempuan menjadi lebih tinggi. Dan terakhir, menjamurnya pemilih yang pragmatis.

Selengkapnya silah kunjung
http://www.koalisiperempuan.or.id/

E-Book Hutan Untuk Masa Depan :Perubahan Iklim dan Pelajaran Pengelolaan Hutan dari Indonesia

dikutip dari pernyataan pers AMAN dan Down to Earth http://aman.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=1

Hari bumi, 22 April 2009.

Hari ini sebuah buku baru berjudul 'Forests for the Future' ('Hutan untuk Masa Depan')1 diluncurkan. Buku ini ditulis oleh beberapa Komunitas adat di Indonesia, dan menggambarkan keahlian dan pengetahuan Masyarakat Adat dalam mengelola ekosistem hutan tanpa menghancurkannya.

Buku 'Forests for the Future' diterbitkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Down to Earth (DtE) dan didukung oleh DFID. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk merayakan 1 dekade AMAN dan untuk membantu upaya-upaya mengembangkan model komunitas yang lebih maju, memiliki spirit, dan cara yang adil dalam menghadapi tantangan keberlanjutan, penghapusan kemiskinan, dan menegakkan hak-hak Masyarakat Adat.

Buku ini bisa di unduh dari situs DTE : http://dte.gn.apc.org/GNSCON.htm


Forests for the Future “ Indigenous Forest Management in a Changing World

Daftar Isi :

Introduction

Methodology

The Ciptagelar Indigenous Community, West Java
Developing a bargaining position over customary forest
Ki Ugis Suganda

The Guguk Indigenous Community, Jambi
Protecting customary forests with local regulations
Datuk H. Abubakar

The Kiyu Dayak Indigenous Community, Meratus, South Kalimantan
Strengthening alliances to campaign for forest protection
Andy Syahruji (team leader), Balai Kiyu

The Sembalun Indigenous Community, Lombok
Building consensus to save adat forest on Mount Selong
Abdulrahman Sembahulun and Y. L. Franky

The Indigenous Ngata Toro Community, Central Sulawesi
Reforming Adat to promote environmental, economic and cultural sustainability
Rizal Mahfud and Rukmini Paata Toheke

Tana Ai Indigenous Communities, East Flores
Maintaining traditional culture as a way of protecting the environment
Murray Muhammad H. Basyir

Indonesian Overview
Indigenous Peoples' Writing on Forest Management: A Counter Discourse?
Suraya Afiff

International Overview
Indigenous Natural Resource Management Systems at the Crossroads
Chip Fay

Conclusions
Communities in Transformation
Emil Kleden

E-Book Forests for the Future : Indigenous Forest Management in a Changing World

Indigenous Communities Across Indonesia

Quoted from AMAN-DtE Press Release on Earth Day 2009 http://dte.gn.apc.org/GNSPR.htm

April 22nd - Earth Day - 2009 A new book launched in Jakarta today - Forests for the Future - is written by indigenous communities across Indonesia and describes the skills and knowledge used for generations to manage forest ecosystems without destroying them.

Forests for the Future is published by Indonesia's Indigenous Peoples' Alliance, AMAN, and Down to Earth. It marks AMAN's tenth anniversary and aims to assist efforts to develop community-based models which present a more achievable, viable and just way of addressing the challenges of sustainability, poverty reduction and upholding the rights of indigenous peoples.

The book can be downloaded from DTE's website at http://dte.gn.apc.org/GNSCON.htm


Forests for the Future “ Indigenous Forest Management in a Changing World”

Content :

Introduction

Methodology

The Ciptagelar Indigenous Community, West Java
Developing a bargaining position over customary forest
Ki Ugis Suganda

The Guguk Indigenous Community, Jambi
Protecting customary forests with local regulations
Datuk H. Abubakar

The Kiyu Dayak Indigenous Community, Meratus, South Kalimantan
Strengthening alliances to campaign for forest protection
Andy Syahruji (team leader), Balai Kiyu

The Sembalun Indigenous Community, Lombok
Building consensus to save adat forest on Mount Selong
Abdulrahman Sembahulun and Y. L. Franky

The Indigenous Ngata Toro Community, Central Sulawesi
Reforming Adat to promote environmental, economic and cultural sustainability
Rizal Mahfud and Rukmini Paata Toheke

Tana Ai Indigenous Communities, East Flores
Maintaining traditional culture as a way of protecting the environment
Murray Muhammad H. Basyir

Indonesian Overview
Indigenous Peoples' Writing on Forest Management: A Counter Discourse?
Suraya Afiff

International Overview
Indigenous Natural Resource Management Systems at the Crossroads
Chip Fay

Conclusions
Communities in Transformation
Emil Kleden

5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 10-11)

Catatan Kecil buat Adik: Andini dan kawan-kawan

Oleh Buruli

Dik,
Kalau besok tiba-tiba mengganas gelombang, itu karena
doa para ikan! Air mata yang mengalir lebih asin dari lautan
" Mereka tak hanya membunuh kita! Mereka juga
membunuh sesamanya: manusia!"
Sebenarnya bukan salah racun, mereka juga sedih
"Ini sama sekali bukan tempat kami!" Kata mereka
Tapi sebagian manusia itu memang tak peduli
Bahkan bila yang terbunuh adalah saudara mereka sendiri
"Jadi tolong jangan salahkan kami!" Isak racun malu hati
Para ikan berteriak! Racun berteriak!
Bila nanti kau dengar ada sesuatu yang besar dan
meledak
Itu karena akhirnya seisi samudera berteriak!
"Terbakarlah engkau yang begitu tega membunuhi"
Ah,
Tutuplah telingamu, Dik!

Lebul, 4 Agustus 2004, 1:43 am) [11]

--------------------------------------------
Ratatotok

Ratap Buyat

Jakarta, 4 Agustus 2004
Oleh tJongPaniti [10]


Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.

selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3


Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)

Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.

salam hangat
salam pembebasan

andreas iswinarto
pengumpul puisi


untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html

Hari Bumi 22 April 2009 : Panggilan Nurani Dari Korban Lapindo

Tragedi Hari Bumi di Timur Pulau Jawa

Di Hari Bumi ini penghargaan tertinggi saya berikan kepada para pejuang (survivor) yang sangat gigih dan konsisten di Porong Sidoarjo Demikian pula apresiasi saya untuk Firdaus Cahyadi (sebagai sesama aktivis cyber) yang gigih menemani (melayani) korban lapindo dengan tulisan-tulisannya yang intens, konsisten dan tajam. Terkait hari Bumi 2009 Cahyadi menulis artikel Tragedi Hari Bumi di Timur Pulau Jawa yang saya muatkan kembali disini.

Jaman Edan. Kemenangan mutlak Partai Demokrat dianalisa oleh banyak kalangan lebih didominasi karena faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Ironinya, Korban Lapindo semakin terpuruk dan semakin dihinakan di negeri ini.

Bagi saya dengan mencermati kegagalan penanganan korban Lumpur Lapindo saja (kegagalan pemerintah SBY menegakkan keadilan, pembiaran pelanggaran HAM, pemihakan kepada perusahaan, pengabaian tuntutan rakyat), sudah cukup untuk menarik kesimpulan bahwa pemerintah SBY-JK gagal dan tidak memiliki pemihakan kepada rakyat.

Partai Demokrat menang! Inilah cerita sedih tentang keberhasilan propaganda dan hegemoni penguasa.


baca ini
KOMNAS HAM: PELANGGARAN HAM BERAT PATUT DIDUGA TERJADI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO



Tragedi Hari Bumi di Timur Pulau Jawa

Firdaus Cahyadi

http://satudunia.net/


Perayaan hari bumi tahun ini rasanya tidak fair bila kita tidak menenggok ke Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Betapa tidak, sudah tiga tahun warga di kawasan itu dipaksa untuk menghirup udara beracun. Mereka pun harus menggunakan air yang telah tercemar.

Menurut koalisi masyarakat sipil untuk korban Lapindo, sebelum semburan lumpur, ada sekitar 24 ribu penderita ISAP yang beropat di Puskesmas Porong. Tahun lalu, jumlah penderita ISPA yang berobat mencapai 46 ribu pasien. Hampir 2 kali lipat naiknya. Tahun lalu MerC melakukan pengobatan dengan pasien mencapai 65 – 100 orang perhari. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Mindi, Siring, Besuki, Pasar Baru Porong.

Lumpur Lapindo adalah sebuah tragedi ekologi yang harus menjadi refleksi di hari bumi tahun ini. Semburan lumpur yang muncul tiga tahun itu telah menghancurkan ekosistem kawasan Porong, Sidoarjo.

Celakanya, elite politik yang telah mendulang suara pada pemilu dengan mengatasnamakan rakyat diam seribu bahasa. Padahal pada setiap kampanye pemilu mereka mengklaim akan mensejaterakan dan melindungi kehidupan warganya. Namun, apa yang telah mereka perbuat dalam kasus semburan lumpur Lapindo?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampak begitu sibuk menyiapkan pencalonannya sebagai presiden pada periode berikutnya. Sementara elite politik lain nampak sibuk menjilat SBY agar dirinya atau kolega partainya dipilih menjadi calon wakil presiden. Sementara elite politik lainnya yang tidak ingin SBY menjadi presiden lagi juga nampak sibuk menggalang kekuatan untuk kampanye pada pemilu Presiden 2009 yang akan datang. Derita korban lumpur Lapindo selama tiga tahun pun seakan tidak pernah ada di mata para elite politik yang kini sibuk berebut kuasa di negeri ini.

Hari bumi tahun ini nampaknya harus dirayakan oleh warga Porong dengan berlinang air mata. Sedih karena tidak mendapat perlindungan dari negara. Kecewa karena kebijakan-kebijakan negara justru lebih berpihak pada pemilik modal daripada warga Porong yang semakin rentan secara ekologi. Marah karena para elite politik lebih mementingkan berebut kuasa daripada memperjuangkan hak-hak korban lumpur yang telah terampas selama tiga tahun.

Kartini Pelopor Kebangkitan Nasional

Sejarawan George Mc Turnan Kahin, penulis buku Nationalism and Revolution Indonesia, mengatakan bukan Budi Utomo pelopor pembaruan pendidikan di Indonesia melainkan Kartini. Sementara itu Profesor Ahmad M. Suryanegara, dalam buku Menemukan Sejarah, menuturkan Kartini tidak hanya berjuang untuk perempuan, tapi juga untuk membangkitkan bangsanya dari kehinaan. Petikan pendapat ini termuat di dalam laporan khusus Majalah Tempo Berbagai Tinta Menulis Indonesia terkait 100 Tahun Kebangkitan Nasional.

Kumpulan Surat-surat Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang adalah salah satu dari 100 teks terpenting selama satu abad terakhir dalam menyuarakan imaji kebangsaan yang dipilih oleh Majalah Tempo. Tempo menyebutkan teks ini sebagai Surat tentang Kebebasan dan Cita-cita.

Selain Kahin dan Suryanegara, Pramoedya Ananta Tour adalah salah satu sosok intelektual Indonesia yang menempatkan apresiasi yang tinggi atas peran Kartini dalam proses pekembangan nasion. Menurut sejarawan Hilmar Farid ( Pramoedya dan historiografi Indonesia dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia; terbitan Yayasan Obor Indonesia, KITLV Jakarta dan Pustaka Larasan 2008) Pram mengakui arti penting dan sumbangan organisasi Budi Utomo dalam proses perkambangan nasion, namun baginya ‘pencerahan’ yang menjadi landasan gerakan nasional dimulai pada akhir abad ke 19 dengan munculnya intelektual di kalangan bumiputra. Hilmar kemudian mengangkat satu pernyataan Pram Tentang Kartini berikut ini

“Kartini adalah pemula dari sejarah modern Indonesia. Dialah jang menggodok aspirasi2 kemadjuan yang di Indonesia untuk pertam kali timbul di Demak-Kudus-Jepara sejak pertengahan kedua abad jang lalu (XIX). Ditangannja kemadjuan itu dirumuskan, dirintjinya dan diperjuangkannja, untuk kemudian mendjadi milik seluruh nasion Indonesia. Dikatakan Indonesia, karena, sekalipun ia lebih sering bitjara tentang Djawa, iapun tak djarang mengemukakan keinginannja buat seluruh Hindia – Indoensia dewasa ini […] Kartini adalah pemikir modern Indonesia pertama-tama. Dengan penjusunan buku ini, sebenarnya dimulailah penjusunan sedjarah modern Indonesia (dalam buku tulisan Pram Panggil Aku Kartini Sadja, jilid I Bukit Tinggi Nusantara; buku ini kemudian diterbitkan kembali oleh Penerbit Lentera Dipantara tahun 2003)

Kemudian yang terbaru Asvi Warman Adam Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam salah satu tulisannya Kartini Sebelum Wahidin Sudirohusudo di Koran Seputar Indonesia (21 April 2009) menyimpulkan bahwa Kartini tidak hanya tokoh emansipasi perempuan, tetapi juga pelopor kebangkitan nasional

Asvi mengangkat dua nota penting yang jarang dibahas , yakni dua nota yang dikirimkan Kartini kepada Menteri Jajahan AWF Indenburg dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Willem Rooseboom pada 1903.

Disebutkannya fakta upaya Menteri Idenburg yang tengah mempersiapkan undang-undang pendidikan bagi negeri jajahan. Kartini kala itu dihadapkan pertanyaan terkait pendidikan

“Tindakan apa yang cocok untuk membuat bangsa Jawa lebih maju dan lebih sejahtera? Ke arah mana pengajaran harus diperbaiki dan diperluas?”,

Kartini menjawab:
“Orang Belanda suka menertawakan dan mengolok-olok kebodohan bangsa kami,tetapi kalau kami mau belajar mereka menghalang-halangi dan mengambil sikap memusuhi kami.”

Asvi kemudian juga mencatat Kartini menginginkan bangsa Jawa yang setara dengan Belanda. Berbeda dengan ide politik asosiasi yang dikemukakan Snouck Hurgronye. Ia menambahkan pengertian “bangsa Jawa” ini dapat dibandingkan pengertian “nasion”yang dikemukan Harsya Bachtiar di mana di dalam nasion Indonesia terdapat berbagai nasion lain yang lebih kecil, yakni nasion Jawa, nasion Minang, nasion Bugis, dan seterusnya.

Menurutnya Kartini dapat dianggap berbicara tentang aspek etnonasionalisme yang dari sini kemudian berkembang nasionalisme. Simpulan akhirnya adalah Kartini tidak hanya tokoh emansipasi perempuan, tetapi juga pelopor kebangkitan nasional.

link-link terkait

Laporan khusus Majalah Tempo
Berbagai Tinta Menulis Indonesia (edisi 100 Tahun Kebangkitan Nasional).


Habis Gelap Terbitlah Terang : Surat tentang Kebebasan dan Cita-cita

Kartini Sebelum Wahidin Sudirohusudo (Seputar Indonesia 21 April 2009)

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (20-21 April 2009)

Dusta Politik 2009, Pilih Mana : Koalisi atau Isi Kuali,, Gerudak-geruduk Petinggi Parpol, Beranikah SBY Memberhentikan KPU, Mungkin tidak Ada Pilpres 2009, Capres Incumbent vs Challenger Di Balik Kekalahan Partai Golkar, Hawa Panas di Partai Beringin, Membaca Arah Golkar

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29



Russel J Dutton dalam Democratic Challenges, Democratic Choices (2004) menegaskan, berbagai pilihan yang dianggap ”demokratis” justru bisa mengalami erosi makna, untuk selanjutnya membohongi rakyat. Dukungan warga politik menjadi ”sia-sia” saat keabsahan pilihan demokratik menyembunyikan para penjahat politik; saat lembaga legislatif, misalnya, menjadi ruang rekreasi koruptor dan penjagal demokrasi.

Wajah pemilu legislatif yang lalu tidak seindah kampanye dan iklan politik para calon anggota legislatif. Tiap janji yang meluncur dari podium politik selalu diikuti tipuan yang meruntuhkan nasib rakyat di kemudian hari. Negara harus memerhatikan desakan untuk menyiapkan Pemilu Presiden 2009 yang representatif demi keadaban demokrasi.

Dipetik dari artikel Max Regus Direktur Parrhesia Institute Jakarta, Dusta Politik 2009, 20 april 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/21/03392018/dusta.pemilu.2009

Partai-partai lokal itu diharapkan memiliki koneksitas lebih baik dengan pemilih karena kedekatannya dengan konstituen, berikut penguasaan isu-isu lokal. Partai-partai lokal diyakini memiliki keunggulan dalam memperjuangkan aneka kepentingan masyarakat lokal.

Meski belum ada aturan yang memungkinkan partai lokal berdiri di luar Aceh, setelah Pemilu 2009 akan muncul ”partai- partai lokal” yang langsung menempatkan wakilnya di DPRD, yakni partai-partai yang tidak lolos PT tetapi memiliki suara lumayan di tingkat lokal.

dipetik dari artikel Kacung Marijan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Wajah Lain Partai Lokal, 21 april 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/21/03461773/wajah.lain.partai.lokal

Pileg seakan dianggap sudah selesai. Wacana koalisi terasa lebih mengedepan ketimbang menyoal pelanggaran pileg lalu. Merebut kekuasaan seolah lebih penting daripada usaha memenuhi janji yang pernah ditaburkan tatkala kampanye.

Inikah cermin politik Indonesia? Demi kekuasaan, perseteruan menjadi persahabatan, dan sebaliknya, persahabatan menjadi permusuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mungkin bisa menjadi tidak mungkin. Maka, benarlah adagium politik: tak ada lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi.

Manuver-manuver sejumlah elite politik berkait dengan koalisi memperlihatkan sikap ''nggege-mangsa" atau sikap keberlebihan harapan terhadap kekuasaan. Hasil pileg belum tuntas, sudah memikirkan peluang kekuasaan lainnya. Dan rakyat selaku pemberi mandat seakan-akan tidak dihiraukan. Tetap saja, rakyat tidak mendapat apa-apa. Demokrasi akhirnya tidak lebih dari ''mainan" para penguasa politik.

Dipetik dari artikel Suko Widodo, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga, Pilih Mana : Koalisi atau Isi Kuali, 21 April 2009

selengkapnya
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7

Untuk golongan masyarakat yang ideologis, kecewa, dan bermalas-malasan ikut pemilu, sangat bisa jadi justru disebabkan oleh ulah para pegiat politik sendiri. Termasuk para elite dan petinggi parpol. Bayangkan, jika petinggi parpol yang semula berdeklarasi untuk siap menang dan siap kalah, tapi saat tahu kalah lalu tidak mau menerima kekalahan itu dan malah sibuk mencari-cari kambing hitam. Apakah ini tidak memunculkan antipati di masyarakat?

Dipetik dari artikel Hamid Dipopramono, Gerudak-geruduk Petinggi Parpol 21 April 2009

selengkapnya
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=89432&detail=Opini

Karena, masalah Pemilu 2009 ini bukan saja menyangkut masalah DPT busuk, tetapi menyeret ketidakpercayaan publik terhadap Pemilu 2009. Karena itu, pemberhentian personel KPU hanya menyangkut kepemimpinan, manajerial, dan administratif, tetapi soal mengembalikan kepercayaan publik nasional, regional, dan internasional diperlukan tokoh-tokoh moral tertentu berkaliber internasional yang bisa dimasukkan ke Dewan Kehormatan KPU (Pasal 111), seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafii Maarif dan Kardinal Julius Darmaatmaja.

Sekarang penyelamatan demokrasi ada di tangan Presiden Yudhoyono dengan memberhentikan tujuh personel KPU. Bila tidak, publik akan terus curiga bahwa presiden dan partainya yang menang pemilu legislatif serta naik 300% (pertama dalam sejarah politik multipartai di dunia) mendapatkan keuntungan dari ketidakmampuan KPU dan DPT busuk. Mari kita selamatkan demokrasi, tepat 11 tahun perayaan reformasi.


Dipetik dari artikel M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan [Pedoman Indonesia] Beranikah SBY Memberhentikan KPU, 21 April 2009
selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/21/ArticleHtmls/21_04_2009_023_003.shtml?Mode=1

Namun, ada opsi yang dilupakan pembuat undang-undang tersebut, yakni kemungkinan hanya satu pasangan yang memenuhi syarat. Ini dimungkinkan hasil pemilihan seperti sekarang ini, dengan skenario koalisi tertentu. Kalau dilihat hasil perhitungan cepat (quick count) beberapa lembaga survei dan perhitungan sementara KPU satu-satunya partai yang sudah melewati batas ambang ini adalah Partai Demokrat. Perolehan partai yang lain adalah PDIP 14,8%, Partai Golkar 14,8%, PKS 7,5%, PAN 5,8%, PKB 5,6% , PPP 5%, Gerindra 4,5%, Hanura 3,6%.

Dipetik dari artikel Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI Mungkin tidak Ada Pilpres 2009, 21 April 2009

selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/21/ArticleHtmls/21_04_2009_023_002.shtml?Mode=1


Siapa yang akan memenangi Pilpres 2009 dari dua kubu tersebut akan sangat ditentukan oleh siapa yang berhasil membangkitkan keberpihakan emosional publik? Strategi kampanye tidak akan jauh berbeda dengan pemilu legislatif lalu. Incumbent akan fokus pada pencapaian positif kebijakan pemerintah, sedangkan challenger menggunakan strategi attacking yang agresif untuk menunjukkan kelemahan kebijakan pemerintah.

Perbedaan satu dengan yang lain adalah bagaimana upaya mengemas (packaging) dan timing yang tepat dalam menyampaikannya. Yang paling logis, tidak cukup tanpa mencoba untuk menarik empati dan melibatkan psikologi massa. Perilaku pemilih (voter-behavior) akan sangat ditentukan oleh sejauh mana capres dapat menarik simpati dan perhatian positif masyarakat luas.

Dipetik dari artikel FIRMANZAH, PHD Dekan Fakultas Ekonomi UI, Capres Incumbent vs Challenger, 20 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/231324/38/

Kekalahan ini diyakini tidak membuat hilangnya posisi Partai Golkar dalam struktur kekuasaan, mengingat tradisi partai tidak ingin kehilangan kekuasaan. Bisa jadi Partai Golkar akan tetap merapat atau berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk maju dalam pemilu presiden pada Juli 2009 meski dengan mengusung figur lain sebagai wakil presiden.

Pertanyaannya, etiskah sebuah partai yang kalah tetap mengelola kekuasaan?

dipetik dari artikel Suhardi Suryadi Direktur LP3ES Di Balik Kekalahan Partai Golkar, 20 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/20/03072059/di.balik.kekalahan.partai.golkar

Pada dua pemilu pertama masa Reformasi, Golkar masih relatif dominan dalam perolehan suara pemilu legislatif sebesar 22,44 persen (1999), menempatkannya pada posisi kedua setelah PDI-P, dan kembali pada posisi pertama dengan perolehan suara 21,58 persen yang menggeser PDI-P (2004). Kali ini proyeksi perolehan suara Golkar berdasarkan beberapa hasil hitung cepat (quick count) hanya berkisar pada angka 15 persen.

Keterpurukan Golkar dalam Pemilu 2009 sulit dicari penyebabnya. Faktanya, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menjadi wakil presiden dan tantangan lebih ringan ketimbang Pemilu 1999 dan 2004. Apa yang salah selama lima tahun terakhir dengan Golkar dan kepemimpinan JK? Haruskah JK dihukum atas keterpurukan ini?

Dipetik dari artikel Sebastian Salang Koordinator Formappi, Hawa Panas di Partai Beringin 20 april 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/20/03090478/hawa.panas.di.partai.beringin

Bila akhirnya SBY memilih JK, arah politik di Golkar dipastikan bakal zik-zak. Para pimpinan faksi yang memiliki klien kuat di bawah tentu akan mencari celah untuk menjadi cawapres dengan partai lain selain Demokrat --dengan PDIP misalnya. Kita tentu belum lupa saat Wiranto yang menjadi capres resmi Golkar pada pemilu 2004 akhirnya kalah, ketika JK yang juga anggota Golkar bersama kliennya ''menyempal'' dan menjadi cawapres SBY. Sejarah bisa berulang.

Dipetik dari artikel Nurul S Hamami Wartawan Republika, Membaca Arah Golkar 20 April 2009

selengkapnya
http://www.republika.co.id/koran/24/45074/Membaca_Arah_Golkar

Dekan Baru FEUI Firmanzah, Ph.D, Sejenis Mafia Barkeley-kah?

Dekan Termuda dalam Sejarah UI

Detik Finance melaporkan terpilihnya Firmanzah sebagai Dekan Fakultas Ekonomi termuda pada usianya yang genap 33 tahun. Disebutkan kehadiran ekonom-ekonom ataupun tokoh muda ini terasa segar di tengah-tengah tokoh-tokoh yang muncul selama ini terkesan itu-itu saja. Detik finance menurunkan tiga wawancara khusus dengan dekan FEUI ini. Firmansyah adalah penulis buku Mengelola Partai Politik dan Marketing Politik diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, karena itu salah satu wawancara detik finance adalah soal marketing politik dan pemilu yang sedang berlangsung saat ini.

Lepas dari kemudaannya itu bagi saya pertanyaannya adalah apakah FEUI tetap akan menjadi penjunjung setia ekonomi kapitalistik neo-liberal dan memelihara tata ekonomi yang inkonstitusional (melanggar rambu-rambu konstitusi).

Tak usah berpanjang lebar FEUI kerap dikecam sebagai aparatus ideologi atau hegemoni neolib melalui julukan Mafia Berkeleynya. Bahkan Revrisond Baswir yang saya kagumi dalam peluncuran buku Ekonomi Konstitusi : Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia. (Jakarta 18 Maret 2009) menyebutkan bahwa keberhasilan kolonial adalah pada penguasaan produksi, birokrasi juga state of mind. Ia menegaskan Fakultas Ekonomi pada umumnya adalah pusat pengkaderan AGEN-AGEN KOLONIAL.

Mari kita cermati tiga wawancara yang dilakukan oleh detik finance dibawah ini.
Pertama, terkait terpilihnya tokoh muda sebagai Dekan FEUI. Kedua, SBY-Mega-Prabowo dan Marketing Politik (), dan terakhir (barangkali terpenting) adalah soal Krisis dan PR Pemerintah Baru

Silah simak

Dekan FEUI Termuda: Saatnya Menghidupkan Tokoh-tokoh Muda

Wawancara Dekan FEUI Termuda:
SBY, Mega, Prabowo dan Marketing Politik

Wawancara Dekan FEUI Termuda:
Krisis dan PR Pemerintah Baru

simak pula di blog ini kisah Naomi Klein si Penghasut, intelektual petarung gigih menentang kapitalisme neoliberalis juga Milton Friedman dan kroni “Chicago School”nya (Mazhab Chicago. Bila dia tinggal di depok dan jadi WNI pasti akan tak kenal lelah menghajar habis Mafia Berkeley di pemerintahan. Ia adalah penulis buku best seller The Shock Doctrine dan No Logo.

Naomi Klein : Ikonnya Ikon, Penulis The Shock Doctrine dan No Logo

Refleksi Hari Kartini : Ibu Berkeranjang Belanja, Lokomotif Perubahan

Saat searching di internet saya temukan arsip Majalah Tempo Desember 2006 dengan liputan khusus yang simpatik dan menarik terkait Hari Perempuan. Dalam edisi ini Tempo mengambil tema Bukan Perempuan Biasa dengan menampilkan profil perempuan-perempuan yang berani meruntuhkan stereotip, perempuan-perempuan yang tak segan melintas batas.

Selain menampilkan profil Laksamana Pertama TNI Angkatan Laut Christina Rantetana, Komisaris Besar Polisi Pengasihan Gaut, Dwi Astuti Soenardi, srikandi pemimpin Tim Ekspedisi Everest Putri Indonesia 2007 dan Rahayu Suhardjono, 56 tahun, peneliti gesit jagoan menelusuri gua karst (kapur), Tempo juga menyuguhkan kisah para perempuan yang berjuang di medan yang sungguh sulit. Seperti Suster Rabi’ah (Suster Apung) juga bidan Adeleda Seba, 53 tahun, yang dijuluki ”Ibu Para Suku”. Sosok yang setia menolong persalinan perempuan suku terpencil di labirin rimba Bangga.

Tempo juga tak lupa menampilkan para pejuang di level bawah. Raida boru Tampubolon menjadi kuli panggul di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada Ponirah, wanita pengayuh becak dari Yogyakarta, Suyanti yang sopir bus malam Wonogiri-Jakarta, juga Datin yang buruh gendong di Pasar Legi, Solo.

Tempo mengatakan bagai lilin, para perempuan dari kelas bawah ini rela membakar diri memberikan terang bagi keluarga dan orang banyak. Dan itu mengingatkan pada sajak Hartojo Andangdjaja :

Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka
Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa
Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota
Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa

Saya memberikan apresiasi kepada Tempo dan hormat saya kepada para perempuan ini.

Namun saya berterima kasih pula atas sudut pandang Dewi Lestari dalam kolomnya “Ibu Rumah Tangga, Lokomotif Perubahan” di liputan khusus ini yang menyoroti peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga dan potensi dasyatnya sebagai lokomotif perubahan (peran perempuan-perempuan biasa berbeda dengan Tempo yang menampilkan bukan perempuan biasa, termasuk juga artikel khususnya tentang Para Perempuan di Puncak Zaman).

Dengan merujuk seorang filsuf perempuan Simone de Beauvoir yang mengatakan “yang personal adalah politis” ia sampai pada simpul pendapat “lokomotif berkekuatan besar justru unit rumah tangga yang kecil. Ibu rumah tangga sebagai penentu mekanisme sehari-hari otomatis mendominasi kendali atas produk yang dikonsumsi, anggaran bulanan, jenis informasi yang beredar di rumah, tata cara pengolahan ini-itu, dan seterusnya. Jika kekuatan memilih itu disadari penuh, maka pemberdayaan akan kembali ke tangan masyarakat. Perubahan dapat terjadi dalam hitungan hari, tanpa birokrasi berbelit dengan kecepatan siput”.

Dinyatakannya pula “kita (sebagai ibu rumah tangga) memiliki daftar protes terhadap kondisi dunia, tanpa selalu sadar bahwa kita punya kekuatan untuk mengubahnya.
Inilah momentumnya, Dewi Lestari menyatakan saat masyarakat merasa kehilangan daya, sesungguhnya kekuatan menanti pada perspektif yang berganti, siapakah yang sesungguhnya punya potensi dahsyat untuk menjadi lokomotif perubahan: pemerintah berlembaga atau ibu berkeranjang belanja?

selanjutnya
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2008/10/ibu-berkeranjang-belanja-lokomotif.html

Gallery Foto Kota Tua (7) : Gouvernuerskontoor Plaza ii

Galery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota 2

Serial Red House Kali Besar 11

Serial Beringin Yang Meruntuhkan

Serial Jembatan Kota Inten

Serial Kali Besar By Pass

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 1

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 2

Serial Syahbandar Sunda Kelapa 1

simak juga wisata kota tua bersama pena Alwi Shahab

Kali Besar atau de Groote Rivier 1900, Jacobson van den Berg, Chartered Bank di Kali Besar,
Kompeni Mandi Seminggu Sekali, Dari Bank Kompeni ke BI, Pasar di Batavia Pertengahan Abad ke 17, Guillotine di Balai Kota, Pasar Pisang Atawa Kali Besar Timur 3,
Pamor Kali Besar, Masa Kejayaan Kali Besar,

Parodi Kota Tua Jakarta : Wajah dan Mental Jajahan Itu…….

Seorang teman dengan sinis mengatakan “Apa gunanya mengabadikan jejak-jejak kolonial itu? Nampaknya bung juga meratapi hilangnya bangunan-bangunan kuno di kota tua Jakarta.”. Itu komentar kawanku saat ia menengok blog lenteradiatasbukit yang memuat gallery puluhan foto dari kota tua Jakarta (old city Batavia). –tengok bagian kanan blog ini-

Saya segera nyeletuk serampangan “Saya hendak mengingatkan bahwa kita ini masih bangsa terjajah atau paling tidak setengah terjajah. Terutama karena ulah penguasanya yang menggadaikan negeri ini dan menghamba kepentingan asing alias tuan kumpeni ”.




Sama serampanganya saya menambahkan lagi “Kenapa pemerintah membiarkan bangunan-bangunan tua itu rusak dan kemudian lenyap. Tidak lain karena penguasa (elit negeri ini) ingin mengaburkan atau menguburkan fakta keterjajahan itu dari kesadaran publik. Mungkin 5 tahun lagi hanya menyisakan bangunan kuno yang digunakan untuk museum, sehingga mereka nanti akan mengatakan keterjajahan itu adalah masa lalu”.

Dalam hati aku mengolok-olok diri jangan-jangan kenikmatan berburu foto dengan segala kegenitannya, gambaran bahwa saya menikmati keterjajahan ini. Sedang cemas akan hilangnya bangunan-bangunan bersejarah ini, seperti keengganan lepas dari ketiak para kapitalis dan imperilis itu.

seperti udang rebus, mukaku memerah.... karena olok-olok diri

kacian deh lu

sementara kawanku ntah ngacir kemana

Gavin Menzies : China Pemicu Renaisans Eropa

1434: Saat Armada Besar China Berlayar ke Italia dan Mengobarkan Renaisans,

sumber : Pustaka Alfvabet (http://alvabet.co.id/)
_______________________________________________________

“Para penjelajah besar Eropa adalah pria berani dan tekun. Tapi mereka tak menemukan apa pun. Magellan bukanlah yang pertama berlayar mengelilingi dunia, sama seperti Columbus bukan yang pertama menemukan benua Amerika. Jadi, kenapa para sejarawan terus menyebarluaskan fantasi ini? Kenapa The Times Atlas of World Exploration, yang menguraikan secara terperinci berbagai temuan para penjelajah Eropa, masih diajarkan di sekolah? Kenapa kaum muda terus-menerus disesatkan?”
—Gavin Menzies

_______________________________________________________

Gavin Menzies, penulis 1421, karya terlaris versi New York Times, menyuguhkan satu lagi telaah ulang sejarah yang mencengangkan, menyodorkan bukti baru meyakinkan yang menghubungkan awal mula Renaisans Eropa dengan penjelajahan yang dilakukan bangsa China pada abad ke-15.

Kecemerlangan Renaisans meletakkan fondasi bagi dunia modern. Buku-buku pelajaran memberi tahu kita bahwa era itu terjadi sebagai hasil ditemukannya kembali pemikiran dan cita-cita Yunani serta Romawi klasik. Namun dalam buku ini, sejarawan kontroversial Gavin Menzies membantah pandangan tersebut. Menurut Menzies, pada 1434, China—yang saat itu merupakan peradaban dengan teknologi paling maju di dunia—memercikkan bunga api yang mengobarkan Renaisans di Eropa. Sejak itu, bangsa Eropa merengkuh berbagai pemikiran intelektual, penemuan, dan ciptaan bangsa China, yang semua itu membentuk dasar peradaban Barat saat ini.

Florensia dan Venesia pada abad ke-15 merupakan pusat perdagangan dunia, menarik para pedagang dari segala penjuru bola bumi. Didasarkan pada penelitian bertahun-tahun, telaah sejarah yang menakjubkan ini menyatakan bahwa sebuah armada China—rombongan duta besar resmi sang kaisar—tiba di Tuscany pada 1434. Mereka disambut Paus Eugenius IV di Florensia. Delegasi tersebut mempersembahkan ilmu pengetahuan yang sangat kaya dari berbagai bidang: seni, geografi (termasuk peta dunia yang kemudian diwariskan pada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan), astronomi, matematika, percetakan, arsitektur, pembuatan baja, persenjataan militer, dan masih banyak lagi. Harta karun yang sangat besar berupa ilmu pengetahuan ini menyebar ke seluruh penjuru Eropa, memicu penemuan dan penciptaan masa Renaisans yang legendaris, tak terkecuali karya para genius macam da Vinci, Copernicus, Galileo, dan yang lain.

Dalam 1434, Gavin Menzies menggabungkan telaah ulang sejarah dengan kegairahan sebuah petualangan penyelidikan. Ia membawa pembaca naik ke atas armada China yang mengagumkan saat mereka berlayar dari China menuju Kairo dan Florensia, dan kemudian pulang kembali melintasi dunia. 1434 adalah karya yang ditulis dengan penuh pengetahuan dan penalaran brilian, suatu karya yang akan mengubah cara kita memandang diri sendiri, sejarah, dan dunia kita.

_______________________________________________________

KRONOLOGI PERISTIWA

1421-1423
Sang navigator China yang hebat, Laksamana Cheng Ho, berlayar mengelilingi dunia dan menemukan Benua Amerika.

Januari 1431
Kaisar China yang baru mengutus Cheng Ho dan armada raksasanya untuk melayari bumi dan mengumumkan kekuasaannya pada dunia.

1434
Sebuah delegasi dari armada China tersebut tiba di Florensia dan bertemu Paus Eugenius IV. Mereka meninggalkan sejumlah besar ilmu pengetahuan, termasuk peta, astronomi, matematika, seni, arsitektur, dan percetakan.

1460-an
Bangsa Eropa mengadopsi astronomi China dan menolak Aristoteles dan Ptolemeus.

1490
Leonardo da Vinci mempelajari serangkaian gambar mesin dan ilmu teknik yang mengagumkan dari Florensia, yang sepertinya disalin dari “Nung Shu”—sebuah risalah China yang dicetak pada 1313.

1492
Christopher Columbus mencapai Benua Amerika. Delapan belas tahun sebelumnya ia diberi sebuah peta kawasan Amerika oleh Paolo Toscanelli, yang mengaku telah mengumpulkan sedikit demi sedikit “informasi berlimpah yang baik dan benar dari orang-orang luar biasa berpengetahuan hebat” yang datang ke Florensia dari China pada 1434.

1506-1515
Munculnya berbagai peta dunia yang didasarkan pada pengetahuan bangsa China tentang dunia pada 1434. Peta-peta ini meliputi “Selat Magellan”, yang sebelumnya belum pernah dilihat bangsa Eropa.

_______________________________________________________

Gavin Menzies lahir di Inggris dan tinggal di China selama dua tahun sebelum Perang Dunia II. Ia bergabung dengan Angkatan Laut Inggris pada 1953 dan bertugas di divisi kapal selam sejak 1959 hingga 1970. Sejak keluar dari Angkatan Laut, ia sering kembali ke China dan Asia, dan sepanjang masa penelitiannya ia telah mengunjungi 120 negara, lebih dari 900 museum dan perpustakaan, serta setiap kota pelabuhan besar yang ada di akhir Abad Pertengahan. Menzies menikah, memiliki dua anak perempuan, dan tinggal di London Utara.


Judul : 1434: Saat Armada Besar China Berlayar ke Italia dan
Mengobarkan Renaisans
Penulis : Gavin Menzies
Penerjemah : Kunti Saptoworini
Editor : Indi Aunullah
Genre : Sejarah
Cetakan : I, April 2009
Ukuran : 15 x 23 cm (plus flap 8 cm)
Tebal : 452 halaman
ISBN : 978-979-3064-74-1
Harga : Rp. 89.000,-

Gallery Foto Kota Tua (6) : Gouvernuerskontoor Plaza i

Galery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota 2

Serial Red House Kali Besar 11

Serial Beringin Yang Meruntuhkan

Serial Jembatan Kota Inten

Serial Kali Besar By Pass

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 1

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 2

Serial Syahbandar Sunda Kelapa 1

simak juga wisata kota tua bersama pena Alwi Shahab

Kali Besar atau de Groote Rivier 1900, Jacobson van den Berg, Chartered Bank di Kali Besar,
Kompeni Mandi Seminggu Sekali, Dari Bank Kompeni ke BI, Pasar di Batavia Pertengahan Abad ke 17, Guillotine di Balai Kota, Pasar Pisang Atawa Kali Besar Timur 3,
Pamor Kali Besar, Masa Kejayaan Kali Besar,

5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 8-9)

Menunggu Kilat Merkuri

Oleh Dwi Muhtaman

Di atas perahu meninggi bintang-bintang pengharapan
Menggantung berabad-abad hingga lapuk buritan kayu
hitam
Layar yang berkobar mengantarkanku pada kaki langit
Berebut gelombang dan debur jantung samudra Teluk Buyat
Bertukar ajal dan gelora napas
Membawa hidup pulang dalam belanga dan tawa anak istri
Menaburkan pasir ke angkasa
dalam riang percikan sinar bulan
dan angin malam
do'a-do'a
Dan berlabuh
Dari jauh
Hingga abad berkarat kini
Dan kau datang tanpa mengetuk pintuku
Menebar kilau dari jaman yang sesak
Kilatan maut melesat dari roda-roda penggilingan
Mengubur dasar samudra
Bagi kemewahan tuan dan nyonya di lingkar jari-jari
Dan lingkar leher jenjang nyalang
Gaya terkini
Lalu
Diam-diam
Diam-diam
Kilau Merkuri mengantarkan semua ini
Tajam mengiris, tajam yang tak kurasakan
Syaraf demi syaraf, sayat demi sayat
Dari kilauan lautan yang sama,
dari debur ombak Teluk Buyat yang itu juga
yang berabad-abad melapisi kulitku hingga legam
yang berabad-abad anginnya menjadi napasku
yang berabad-abad asinnya menggarami hidupku
Hingga kau datang diam-diam
dan aku-tanpa kutahu-menunggu kilat Merkuri di ujung leherku
tajam siaga mengiris diam-diam hingga ajal
syaraf demi syaraf, sayat demi sayat
mayat demi mayat
Sebentar menanti seperti begitu lama mati
Dan kau sibuk mengeja syaraf demi syaraf
Ayat demi ayat kau taburkan untuk penyangkalan
Di antara mayat yang bergelimpangan
Dari kilauan Merkuri
mata pisau pada ujung leherku
Dan kau ingin menghapus riwayat ini?

Bogor, 4 Agustus 2004 [9]
--------------------------------------------

...Andini...
Kemarin,...
Kala mentari hadir menyapamu kau sambut dengan sejuta
senyum
Seraya berkata kau akan hidup seribu tahun lagi...
Hari ini, ...
saat mentari hadir mengajakmu bercengkrama,
Bercerita tentang hari esok yang penuh cinta
Kau sambut dengan tatapan kosong,
tak berdaya, tak mampu menggerakkan anggota badanmu
dan...
bahkan kau tak mampu lagi mengeluarkan suara
deritamu..
...Andini...
Kau telah beku dalam tidurmu yang damai
Tak ada lagi jerit sakitmu...
...Andini...
Kami akan selalu mengingatmu
Kami akan selalu melanjutkan perjuangan dan
cita-citamu
Kami antar kau ke pembaringan terakhirmu
Selamat jalan Andini...
Tidurlah dalam damai dan kasih-Nya.
...perngorbananmu tak akan pernah sia-sia...
Makassar, Agustus 2004

Oleh Alam Cakke [8]

Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.

selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3


Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)

Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.

salam hangat
salam pembebasan

andreas iswinarto
pengumpul puisi


untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html

Naomi Klein : Ikonnya Ikon, Penulis The Shock Doctrine dan No Logo

kapitalisme dan demokrasi, pasar bebas dan manusia bebas, tidak bisa berjalan berdampingan sebagaimana klaim selama ini

Petikan dibawah ini adalah bagian terjemahan tulisan Larissa MacFarquhar, Outside Agitator: Naomi Klein and the New New Left yang dimuat di www.newyorker.com pada 3 Desember 2008. Artikel ini dengan cermat di terjemahkan oleh Mellyana Frederika, kontributor Mediabersama.com.

selengkapnya silah kunjung koran komunitas media bersama

http://www.mediabersama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2145:naomi-klein-sang-penghasut-bagian-1-dari-9&catid=937:sosok&Itemid=155



Beberapa minggu terakhir merupakan masa sibuk. Sejak buku “The Shock Doctrine” diluncurkan, Naomi Klein–38 tahun–telah menjadi seseorang yang paling menonjol dan berpengaruh diantara kaum kiri Amerika – sebagaimana Howard Zinn dan Noam Chomsky tiga puluh tahun yang lalu. Nyaris setiap hari dia berbicara di seluruh dunia, dan ratusan orang datang untuk mendengarkan. Mereka mengunjungi websitenya dan mendaftarkan diri kedalam newsletter-nya serta mengirimkan surat penggemar yang penuh hasrat. Dia telah menjadi ikonnya ikon: Radiohead dan Laurie Anderson turut mempromosikan bukunya kepada penggemar mereka; laporannya di Baghdad menginspirasi John Cussack membuat film komedi “War, Inc”. Direktur film asal Meksiko, Alfonso Cuan merasa sangat yakin dengan “The Shock Doctrine” sampai membuat film promosi pendek dengan cuma-cuma. Sekarang, secara mendadak, Naomi Klein diminta dimana-dimana. Munculnya krisis ekonomi menjadi bukti teori “shock doctrine” dan semua orang menginginkan Naomi muncul di televisi dan menjelaskannya.

Tema utama The Shock Doctrine adalah bahwa kapitalisme dan demokrasi, pasar bebas dan manusia bebas, tidak bisa berjalan berdampingan sebagaimana klaim selama ini. Justru sebaliknya, kapitalisme–setidaknya kapitalisme fundamentalis, salah satu tipe yang dipromosikan oleh almarhum Milton Friedman dan kroni “Chicago School” (Mazhab Chicago)–menjadi begitu tidak popular dan berbahaya bagi semua orang kecuali si kaya dari yang terkaya, dimana perwujudannya membutuhkan tipuan terbaik dan yang lebih buruk lagi adalah terror dan siksaan. Friedman mempercayai bahwa pasar akan bekerja baik ketika dibebaskan dari campur tangan pemerintah, sehingga dia mengadvokasi penghapusan tarif, subsidi, aturan tentang upah minim, perumahan publik, jaminan sosial, peraturan finansial, perijinan, termasuk bagi dokter, ya, boleh dibilang menghapus seluruh ukuran yang dipakai untuk melindungi masyarakat dari logika kejam pasar. Naomi berargumentasi bahwa satu-satunya kondisi dimana populasi akan menerima reformasi gaya Friedman adalah ketika ada kondisi kejut, baik itu karena bencana alam, serangan teroris dan perang. Seseorang yang mengalami shock akan berada pada kondisi seperti anak-anak yang merindukan sosok orang tua pengontrol; serupa dengan itu, masyarakat dalam kondisi shock akan dengan mudah memberikan kuasa kepada para pemimpin dan mengijinkan mereka menghancurkan fungsi mengatur pemerintah.

E-Buletin Gali-Gali : Sisi Lain Berita dan Analisa Dunia Pertambangan

Gali-Gali JATAM: Malapetaka Lima Belas Desember

Tak terasa, Pemilihan Umum datang lagi. Bersama guliran beragam kasus kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang makin menghentak, dan berhasil menyita hampir seluruh waktu kami. Setelah 2005, Tim Redaksi akan menyapa pembaca Gali-gali kembali rutin dua bulanan.

Sebagai kado perjumpaan kembali, Tim Redaksi berusaha membingkis sisi lain kasus pertambangan, yang belum sempat menyeruak dalam ingar bingar berita kasus pertambangan yang belakangan kian marak.

Sejumlah pasal UU 4/2009 tentang Minerba yang disahkan 15 Desember lalu, kami rangkum dalam Fokus Galian bertajuk “Malapetaka Lima Belas Desember” dengan harapan, terumus bacaan tanding atas (hanya) Pasal 169 a tentang Ketentuan Peralihan yang sempat dipersoalkan, dan kemudian tenggelam dalam air bah sederet pasal yang lebih mengerikan.

Puluhan tongkang pengangkut batu bara yang merusak perairan Sungai Barito hanyalah secercah daya rusak yang dihadirkan ratusan perusahaan batu bara yang beroperasi di semenanjung Kalimantan. GG berusaha menggali berita pinggiran yang dianggap lumrah—tak pernah dipersoalkan, bertajuk “Dari Perompak Tongkang Hingga Perampok Masa Depan”. dengan harapan, masyarakat lingkar tambang lebih peka atas hal yang seolah kecil, namun menyimpan mata rantai daya rusak massif.

Ingin membaca Gali-Gali selengkapnya, buka di website JATAM Caranya cukup mudah, login terlebih dahulukemudian masuk ke bagian Publikasi. Pilih bagian Dokumen, kemudian klik Newsletters. Di folder Gali-Gali anda tinggal mendownload informasi Gali-Gali secara lengkap.

====================================
Dukung perluasan informasi dan kemudahan akses informasi, khususnya warga di lokasi-lokasi terpencil yang terancam industri tambang, juga pubik secara umum. Dukung WE ARE CONNECTED

Kunjungi terus website JATAM di www.jatam.org agar anda menjadi yang pertama yang mengetahui informasi terkait daya rusak pertambangan. Dan apabila anda ingin mendapatkan informasi terbaru dari website JATAM secara berkala, daftarkan segera email anda di JATAM RSS yang ada di website JATAM www.jatam.org
===================================

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia






## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Beringin yang Merobohkan

=====================================================================================

Krisis Pangan & Hak Atas Pangan : Pidato Ketua Serikat Petani Indonesia Di Forum Sidang Umum PBB

Presiden Sidang Umum PBB,
Sekretaris Jenderal PBB,
Ketua Satuan Tugas Tingkat Tinggi tentang Ketahanan Pangan,
Tuan Olivier de Schutter, Pelapor Khusus tentang Hak Pangan PBB,
Tamu-Tamu yang terhormat,

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu,
Saya menyambut Dialog Tematik Interaktif ini dalam usaha global kita untuk merespon krisis pangan. Dialog yang kita lakukan di ruangan ini sangat penting bagi mereka yang percaya bahwa umat manusia mempunyai keberanian dan kemampuan untuk membuat aturan global yang berlaku untuk semua. Krisis pangan memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu tanpa penundaan. Krisis pangan memberikan ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Setiap hari, banyak anggota masyarakat di seluruh dunia yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari krisis pangan. La Via Campesina sebagai gerakan petani internasional, telah bekerja untuk membawa situasi ini mengglobal, dengan setiap anggotanya di setiap wilayah.Sesuai dengan tujuan dari pergerakan kami, tidak diragukan lagi bahwa kondisi petani di seluruh dunia menjadi agenda kami yang terpenting.

Peran dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membuat mekanisme hak asasi manusia bekerja menjadi sangat penting dalam hal ini. Saya mengikuti dengan seksama bagaimana Pelapor Khusus PBB secara progresif mengubah gagasan pengembangan pangan menjadi suatu hak asasi, melihat kembali bagaimana mekanisme tematik mengenai hak pangan bermula. Momen historis juga terjadi ketika Olivier de Schutter menegaskan hal ini dalam sesi diskusi Dewan HAM PBB mengenai krisis pangan pada 22 Mei 2008. Krisis pangan global adalah ancaman terhadap hak untuk mendapatkan makanan yang layak, seperti situasi yang Olivier de Schutter uraikan dalam laporan berjudul “Building Resilience: a human rights framework for world food and nutrition security” (A/HRC/9/23, 8 September 2008).

Saya juga menyambut resolusi Dewan HAM PBB yang mengadopsi resolusi tentang hak atas pangan (agenda item 3, A/HRC/10/L.25, 20 March 2009) yang mengandung dua poin penting:

1.Mengakui hasil kerja yang dilakukan oleh Komisi Penasehat tentang hak atas pangan;
2.Meminta Komisi Penasehat untuk melakukan studi tentang diskriminasi dalam konteks hak atas pangan, termasuk mengidentifikasi cara-cara, strategi dan kebijakan anti diskriminasi pangan, dan melaporkannya dalam sesi ketiga belas dari Dewan HAM PBB;

Sehubungan dengan hal ini, saya ingin menegaskan dua hal. Pertama, usaha untuk melembagakan hak atas pangan. Amanat atas hak atas pangan sebagai mekanisme tematik menjadi penting dalam membuat standar bagi negara anggota PBB. Negara anggota yang mengadopsi standar ke dalam mekanisme nasional mereka telah bertambah jumlahnya. Sebagaimana Olivier de Schutter presentasikan dalam pidatonya hari ini, ia menyebutkan beberapa perkembangan dalam hal ini.

Standar dibuat bahu-membahu dengan pemegang hak, dalam level nasional, pemegang hak adalah warga negara, termasuk rumah tangga pertanian kecil, pekerja atau buruh tani dan bentuk-bentuk rumah tangga lainnya yang de Schutter sebut sebagai “food insecure” yang hidup di pedesaan. Kenyataannya, masyarakat yang seperti ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk penyediaan pangan dalam cara yang lebih berkelanjutan, sebagaimana pengalaman yang ditunjukkan La Via Campesina. Di negara dimana hak atas pangan dilembagakan secara baik, pilihan kebijakan dan kemampuan untuk berbagi beban lebih berkembang.

Selengkapnya
Pidato Henry Saragih Ketua Umum SPI di forum sidang umum PBB

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia






## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Beringin yang Merobohkan

=====================================================================================

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (18 April 2009)

Terulangnya Pemilu Manipulatif, Arus-arus Politik Pemilihan Presiden, Ayo ... Bacalah Hasil Survei, Membangun Format Koalisi Efektif,

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

Kecurangan pemilu melalui manipulasi DPT atau electoral fraud merupakan pelanggaran HAM Pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ini adalah tindakan sengaja pengurangan integritas warga masyarakat. Suatu hal kritis yang telah memaksa Bawaslu menyatakan perlunya suatu pemungutan suara ulang. Kecurangan tersebut sudah tidak mungkin dipermaklumkan sebagai kesalahan yang tidak bisa dihindari. Kelemahan administrasi penyelenggaraan pemilu sudah semakin terlihat sebagai bentuk lain dari strategi pemenangan dengan medium pemilu.

Dipetik dari artikel Agung Putri – staff Elsam Terulangnya Pemilu Manipulatif
, 18 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/18/03432271/terulangnya.pemilu.manipulatif.

Gambaran umum pertarungan pemilihan presiden sudah dapat diperkirakan saat ini, namun masih terus berkembang. Yang jelas, kubu Susilo Bambang Yudhoyono semakin percaya diri. Dengan angka 20 persen dukungan suara PD, Yudhoyono dijamin sudah mendapat tiket pemilihan presiden dan memperkuat arus politik Yudhoyono- PD. Konsekuensi dari hal itu, posisi tawar Yudhoyono menguat, termasuk dalam menentukan pasangannya dan para menteri kabinetnya. Kali ini yang terjadi adalah “The Real Yudhoyono”.

Dipetik dari artikel M. Alfan Alfian DOSEN FISIP UNIVERSITAS NASIONAL, JAKARTA Arus-arus Politik Pemilihan Presiden, 18 April 2009

Selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/18/Opini/krn.20090418.162852.id.html

Kalau sebagian di antara mereka dibayar untuk biaya survei, mungkin benar. Dan itu wajar. Akan tetapi, lembaga survei yang baik dan kredibel, meskipun dibayar atau disponsori, tidak akan mau mengubah hasil survei sekecil apa pun. Apalagi kalau hasil survei itu diekspos untuk publik. Apakah semua lembaga itu dibayar oleh satu partai tertentu? Pasti partai tertentu itu gila, abnormal, tolol, dan idiot. Buat apa membayar berbagai lembaga survei dengan hasil yang sama. Dia mau dan bisa bayar satu lembaga survei, tetapi pasti aneh kalau semua lembaga survei dibeli.


Dipetik dari artikel Aribowo, dekan Fakultas Sastra Unair Ayo ... Bacalah Hasil Survei , 18 April 2009

selengkapnya
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=showpage&kat=7

….. Scott Mainwaring (1990) mengingatkan,koalisi dalam sistem presidensial jauh lebih sulit dibandingkan dengan koalisi dalam sistem parlementer. Kesulitan itu terjadi karena dalam sistem presidensial coalitions are not institutionally necessary dan sistem presidensial not conducive to political cooperation. Kalaupun terbentuk,koalisi dalam sistem presidensial lebih rapuh (vulnerable) dibandingkan koalisi dalam sistem parlementer


Dipetik dari artikel Saldi Isra - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas - Membangun Format Koalisi Efektif, 18 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/230788/


=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia






## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Beringin yang Merobohkan

=====================================================================================

Dari Aktivis Anti Soeharto, Lingkungan Hidup Hingga Perkumpulan Penderita Psoriasis Arthritis

Sepenggal Kisah Hidup Sardiyoko atau Yoko Arogano

''Jadi, ada dua periode dalam hidup saya ini. Pertama, dikejar-kejar tentara. Kedua, dihajar penyakit,'' ……….

2 Tahun Berpindah-pindah Tempat dan Menyamar Untuk Menghindari Penculikan
3 Tahun Memimpin Walhi Jawa Timur
7 Tahun Melawan Penyakit Psoriasis Arthritis

Dalam rubrik Metropolis People harian Jawa Pos 18 April 2009 menuliskan kisah kawan Sardiyoko. Dahulu selama mahasiswa ia aktif di Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi, kemudian setelah menyelesaikan kuliahnya yang sempat tertunda karena berada di pelarian ia bergabung di Walhi Jawa Timur dan akhirnya menjabat Direktur. Kemudian karena penyakit yang dideritanya ia berbilang tahun terpaksa meringkuk tak berdaya di ranjang (bahkan berbicara pun susah payah dilakukannya). Sardiyoko mengatakan ia bisa bertahan melawan penyakit Psoriasis Arthritis tak pelak karena mentalnya sudah terasah karena aktif di organisasi pergerakan menentang Soeharto.

Terkait kisah hidupnya ia berpesan kepada kawan-kawannya

Saudaraku... berikut ini saya postingkan berita tentang kisah saya dalam menghadapi sakit yang saya derita selama ini.....

Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk tetap semangat.


Terima kasih Yoko, karena mau berbagi termasuk kejujuranmu. Contohnya yang satu ini “(saya ) Pernah Ditodong Pistol Orang Tak Dikenal sampai Ngompol”


Berikut beberapa petikan kisah hidup Sardiyoko seperti dilaporkan oleh Jawa Pos.

Dia menceritakan, awal pergulatan dia dengan dunia aktivis adalah ikut Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) pada 1993. Organisasi itu terkenal sangat militan. Para anggotanya kondang sebagai orang-orang tanpa rasa takut. Mereka tidak gentar berdemonstrasi dan melakukan rapat-rapat bawah tanah. Padahal, saat itu kuku kekuasaan militer Soeharto masih kuat menancap.

Tak heran, Sardiyoko kemudian menjadi salah seorang sasaran penculikan paling utama tentara Orde Baru waktu itu. Risiko tersebut disadari penuh oleh Sardiyoko. Pada suatu malam pada 1995 misalnya, dia pernah ditodong pistol ketika berada di Terminal Arjosari oleh seorang tak dikenal. Sebab, Sardiyoko ditengarai menjadi organisatoris bagi buruh dan mahasiswa, menentang beberapa kebijakan Orde Baru. ''Saya diancam akan dibuang ke Kali Brantas kalau tidak menghentikan aktivitas ini. Terus terang saya ketakutan. Sampai ngompol di celana,'' ceritanya sambil terkekeh.

*****************

Setelah melakukan pelarian selama dua tahun lebih, Sardiyoko bisa bernapas lega. Sebab, Soeharto sudah turun dan konstelasi politik berubah. Pada 1999, dia memutuskan menyambung kuliahnya yang sempat lama terputus di Jurusan Ilmu Politik Unair. Akhirnya pada 2001, dia lulus dari sana. Pada 2002, dia memutuskan masuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia alias Walhi. Pada tahun yang sama, dia diangkat menjadi direktur Walhi Jawa Timur sampai 2005. ''Jadi, ada dua periode dalam hidup saya ini. Pertama, dikejar-kejar tentara. Kedua, dihajar penyakit,'' celetuknya, lalu tertawa.

****************

Sardiyoko sadar telah mengalami semacam euforia kesehatan. Sebab, lebih dari tujuh tahun dia dihantam penyakit ''mengerikan' '. Namanya psoriasis arthritis. Itu sejenis radang tulang yang menyerang persendian. Bagi yang terserang penyakit itu, sendi akan mengalami peradangan hebat. Tulang belulang sangat nyeri dan kaku hingga tidak bisa digerakkan.

Hingga hari ini pun, dunia kedokteran masih belum mampu menyembuhkan secara total penyakit tersebut. ''Jadi, ya bertahun-tahun ini saya hanya tergolek di tempat tidur. Jangankan untuk jalan, bicara saja susah. Nyeri, sakit sekali,'' jelasnya. ''Karena itu, saya betul-betul menikmati fase ini,'' lanjutnya.


Selengkapnya

Kisah Aktivitas Sardiyoko; mulai Demonstran hingga Aktivis Perkumpulan ''Penyakit''
http://www.jawapos.co.id/metropolis_weekend/index.php?act=detail&nid=64151


Mereka Melawan Penyakit
http://www.jawapos.co.id/metropolis_weekend/index.php?act=detail&nid=64153

Hidup Tertolong MTX

http://www.jawapos.co.id/metropolis_weekend/index.php?act=detail&nid=64152

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia






## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Red House Kali Besar 11

=====================================================================================

Gallery Foto Kota Tua Jakarta (3) : Beringin Yang Merobohkan

Galery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota 2

Serial Red House Kali Besar 11

Serial Beringin Yang Meruntuhkan

Serial Jembatan Kota Inten

Serial Kali Besar By Pass


Serial Gouvernuerskantoor Plaza 1

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 2

Serial Syahbandar Sunda Kelapa 1

simak juga wisata kota tua bersama pena Alwi Shahab

Kali Besar atau de Groote Rivier 1900, Jacobson van den Berg, Chartered Bank di Kali Besar,
Kompeni Mandi Seminggu Sekali, Dari Bank Kompeni ke BI, Pasar di Batavia Pertengahan Abad ke 17, Guillotine di Balai Kota, Pasar Pisang Atawa Kali Besar Timur 3,
Pamor Kali Besar, Masa Kejayaan Kali Besar,

Gallery Foto Kota Tua Jakarta (2) : Red House Kali Besar 11

Galery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota 2

Serial Red House Kali Besar 11

Serial Beringin Yang Meruntuhkan

Serial Jembatan Kota Inten

Serial Kali Besar By Pass


Serial Gouvernuerskantoor Plaza 1

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 2

Serial Syahbandar Sunda Kelapa 1

simak juga wisata kota tua bersama pena Alwi Shahab

Kali Besar atau de Groote Rivier 1900, Jacobson van den Berg, Chartered Bank di Kali Besar,
Kompeni Mandi Seminggu Sekali, Dari Bank Kompeni ke BI, Pasar di Batavia Pertengahan Abad ke 17, Guillotine di Balai Kota, Pasar Pisang Atawa Kali Besar Timur 3,
Pamor Kali Besar, Masa Kejayaan Kali Besar,

Pintu Masa dan Jendela Sejarah Kota Jakarta 5

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##





silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (17 April 2009)

Banalitas Realisme Politik, Koalisi dan Ilusi Kekuasaan, Penghilangan Hak Pilih = Pelanggaran HAM, Peta Baru Koalisi Pilpres, Kecenderungan Koalisi, Fenomena Kemenangan Partai Demokrat

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29



Realpolitik berkaitan erat dengan filsafat politik yang bernama realisme politik. Pada aliran filsafat politik ini, ungkap Alexander Moseley (2006), kekuasaan menjadi dan bahkan keharusan untuk dijadikan sebagai tujuan utama tindakan politik. Sadar atau tidak, filsafat realisme politik itu sangat kuat tertancap dalam diri kalangan elite politik negeri ini. Memburu kekuasaan sesuai dengan kepentingan egoisme mereka telah demikian nyata terlihat, bahkan telah menjadi banalitas. Dan, setiap banalitas politik tidak hanya menyajikan kevulgaran tindakan meraih kekuasaan, tetapi juga kekasaran dalam mereduksi prinsip-prinsip etika politik.

dipetik dari artikel Triyono Lukmantoro - Pengajar FISIP Universitas Diponegoro Semarang - Banalitas Realisme Politik 17 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/17/03065473/banalitas.realisme.politik

Untuk sementara, kalau melihat peta yang ada, dua sinyal yang terpancar. Pertama, koalisi didasarkan pada ilusi kekuasaan, sekadar mengamankan posisi sambil menunggu pemilu berikutnya. Kedua, tidak ada jaminan koalisi menciptakan pemerintahan kuat dan stabil. Sebab, koalisi yang tak memperhitungkan nilai dan agenda politik masing-masing partai memberikan ruang bagi benturan kepentingan.

Dipetik dari artikel Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia; Direktur Lembaga Pemilih Indonesia; Koalisi dan Ilusi Kekuasaan; 17 4 2009

Selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/17/03111747/koalisi.dan.ilusi.kekuasaan

Pemilu yang tidak berpijak pada suara rakyat adalah ”penipuan umum”, pemilu yang mengingkari prinsip kedaulatan rakyat adalah inkonstitusional, dan pemilu yang dengan sengaja atau membiarkan hak pilih rakyat tidak dapat dilakukan dalam skala yang masif adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat disepadankan sebagai pelanggaran berat HAM di bidang sipil politik.

Dipetik dari artikel Bambang Widjojanto - Dosen Universitas Trisakti dan Pemerhati Masalah Kepemiluan-; Penghilangan Hak Pilih = Pelanggaran HAM; 17 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/17/03480543/penghilangan.hak.pilih.=.pelanggaran.ham


Presiden SBY hampir pasti akan berhadapan kembali dengan Megawati dalam posisi berbeda dibandingkan Pilpres 2004 putaran kedua. Jika pada pilpres putaran kedua 2004 Megawati dalam posisi incumbent,kini status incumbentberada di tangan SBY. Oleh karena itu, Pilpres 2009 sebenarnya tidak begitu menarik karena capresnya merupakan “daur ulang” pilpres putaran kedua 2004.

Juga hampir bisa dipastikan bahwa SBY akan memenangi kembali pertarungan Pilpres 2009 dan kubu Megawati kembali menjadi kekuatan oposisi di DPR. Pertanyaan tersisa tinggallah, siapa yang akan dipinang SBY sebagai cawapres untuk menghadang Megawati yang mungkin memilih Prabowo Subianto sebagai cawapresnya? Saya menduga Presiden SBY tengah berpikir keras soal ini.

Dipetik dari atikel Syamsuddin Haris -Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI ; Peta Baru Koalisi Pilpres, 17 April 2009

Selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/230585/

Ini wajar dalam sistem multipartai di legislatif dan presidensial di eksekutif. Penulis berharap tiga partai papan atas tersebut (Demokrat, Partai Golkar,dan PDIP) tidak maju sendiri-sendiri dalam pencapresan dengan mengajak koalisi partai sedang dan partai-partai kecil yang tidak mempunyai kursi di DPR karena dengan demikian siapa pun nanti yang menang dalam pilpres, dengan skenario satu putaran, pemerintahan yang terbentuk akan lemah.

Ini terjadi karena kekuatan politik di DPR tidak besar, tetapi minoritas. Dengan demikian, harapan akan terbentuk pemerintahan yang kuat dan efektif akan “jauh panggang dari api”. Sehubungan dengan itu, saya berharap partai-partai politik dalam berkoalisi juga mempertimbangkan pemerintahan yang akan terbentuk nanti, jangan sampai tidak kuat dan

Dipetik dari artikel Lili Romli -Peneliti Pusat Kajian Politik UI; Kecenderungan Koalisi 17 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/230584/

Tetapi yang perlu kita ingatkan kepada pemenang pemilu legislatif ini adalah bahwa kemenangan Partai Demokrat adalah kemenangan political marketing. Political marketing itu menyebabkan mereka berhasil membentuk citra yang baik dibanding para kompetitornya. Tetapi citra tanpa jati diri yang kongruen akan sulit mempertahankan kemenangan dalam jangka waktu panjang. Membangun jati diri, yakni dengan jalan menjadikan dirinya sebagai partai politik dengan sistem organisasi yang prima yang didukung oleh kader di struktur partai dan di lembaga-lembaga negara yang kompeten, kredibel, dan berkenegarawanan, diiringi dengan kebernasan strategi political marketing, akan meniscayakan keberlanjutan kemenangan tersebut pada masa-masa mendatang. *


Dr Andi Irawan - Dosen Universitas Bengkulu dan STEI Tazkia ; Fenomena Kemenangan Partai Demokrat, 17 April 2009

Selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/17/Opini/krn.20090417.162709.id.html

PRAM DI BALIK JERUJI PENJARA

MENGENANG 3TAHUN KEPERGIAN PRAMOEDYA ANANTA TOER

undangan dikirimkan oleh Alin SP (alinsp2003@yahoo.com) lewat beberapa mailing list.

Hari & Tanggal: Jumat, 24 April 2009
Waktu: 14.00- 21.00 WIB
Tempat: Goethe Haus,
Jl. Sam Ratulangi 9-15,
Menteng, Jakarta Pusat

Terimakasih atas kehadiran Anda.

SekilAS tentAng PRAm
PRAMOEDYA ANANTA TOERLahir di Blora, 6 Februari 1925. Pasca-tragedi kemanusiaan 1965, ia dipenjara selama 14 tahun (1965-1979) di beberapa tempat dengan tuduhan yang tidak jelas dan tidak pernah diadili: Salemba (13 Oktober 1965-Juli 1969),
Nusakambangan (Juli 1969-16 Agustus 1969), Pulau Buru (Agustus 1969-12 November 1979), dan sempat mendekam selama sebulan di Banyumanik, Magelang (November-Desember 1979).

Ia "dibebaskan" pada 21 Desember 1979, tapi tetap dikenakan wajib lapor seminggu sekali selama dua tahun, dan kemudian sebulan sekali.
Namun sampai akhir hidupnya Pram merasa tetap terpenjara dan "merasa asing di negeri sendiri".

Buku-bukunya diberangus dan dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung RI hingga kini.
Berbelas tahun setelah "pembebasannya" , ia masih terus dicurigai, dimata-matai, diintimidasi, dan "haram" disentuh atau sekadar didekati oleh "anak-anak rohaninya" (pinjam istilah Muhidin Dahlan) yang haus akan pencerahan dan semangat yang melimpah-ruah dalam karya-karyanya.

Pada 30 April 2006 Pram berpulang.

Ia meninggalkan puluhan mahakarya yang wajib dibaca oleh siapapun yang ingin
mempelajari sejarah dan memahami akar persoalan Indonesia.
Suaranya yang lantang tak henti mendorong kaum muda untuk mengambil-alih dan mempelopori kepemimpinan bangsa.

ACARA
14.00-16.00

Bedah buku Bersama Mas Pram
karya
Koesalah Soebagyo Toer & Susilo Toer

Pembicara:
Dr. Yulianti Parani
Nirwan A. Arsuka

Moderator:
Okky Tirto Adisuryo

16.15-18.15
Diskusi "Pram di Balik Jeruji Penjara"

Pembicara:
Dr. Manto,
Ir. Djoko Sri Mulyono,
dan Masdur

Moderator:
Jusuf Soewadji, MA

19.00-21.00
Malam renungan dan pentas seni•

Tembang Jawa Megatruh
oleh Ibu Utati dan KIPAS•

Pembacaan puisi
oleh Yonathan Rahardjo•

Lagu Ave Maria
oleh Fani dengan iringan musik oleh Andiefiera•

Pembacaan kutipan karya-karya Pram oleh
Slamet Rahardjo,
Christine Hakim,
dan Happy Salma•

Pertunjukan teater "Nyanyi Sunyi Seorang Bisu: Kembali ke Wanayasa" oleh Tabur •

Pembacaan puisi karya Pramoedya
oleh Jenny Rachman•

Paduan suara mahasiswa UKI
dengan lagu "Untukmu Pramoedya A. Toer"
karya Erros Djaros
dan "Bangun Pemudi Pemuda"

Penyelengara:
YPKP HAM (Yayasan Penelitian Korban Pelanggaran Hak Azasi Manusia)
Goethe Institut
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Pendukung:
KIPaS (Kelompok Insan Pemerhati Seni)
KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde) Jakarta
PAKRI (Paguyuban Kebudayaan Rakyat Indonesia)
PERPENI (Pergimpunan Perempuan Indonesia)
Sanggar BUMI TARUNG
Sastra Pembebasan
Tabur (Teater Buruh)
Yayasan TIFA

RSVP:
Ibu Uchikowati 0813-1071-7122

Proyek-proyek ADB dan Kemiskinan Rakyat

Pernyataan Sikap Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Jelang Asian Development Bank-Annual Governor Meeting) pada 2-5 Mei 2009 di Bali


Membangun Indonesia Mandiri Tanpa ADB

Sumber : http://kau.or.id/content/view/127/2/

“....sebenarnya kami tidak ingin pindah dari tempat tinggal kami, tetapi kami tidak berani melawan pemerintah...” Hal tersebut adalah pengakuan seorang perempuan korban proyek jalan lintas selatan, warga dusun kretek, Yogyakarta.

Proyek jalan lintas selatan yang sebahagian akan didanai oleh ADB memberikan dampak terhadap kehidupan perempuan. Sebanyak ratusan KK akan kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencahariannya. Situasi tersebut akan menjadikan perempuan semakin terpinggirkan dari sumber-sumber kehidupannya, bahkan semakin menguatkan ketidak adilan gender.

Kasus yang lain, ladang gas Tangguh adalah salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Proyek penggarapan indutri ekstraktif gas Tangguh yang juga didanai oleh Asian Development Bank (ADB) US$ 350 Juta ini telah menyebabkan 110 keluarga atau 511 penduduk terusir dari daerahnya; Tanah Merah, dan membuat mereka harus berpindah sejauh 3.5 km dari desa mereka tersebut. Sementara di sektor kelautan dan perikanan yang telah dimulai sejak tahun 1970an, menjadikan sedikitnya 5 juta hektar laut Indonesia di 29 kawasan konservasi laut, berada diluar manajemen nelayan tradisional. pertambakan tradisional telah distimulasi menjadi industri-industri pertambakan udang yang melayani 90 persen kebutuhan konsumsi udang dunia. Hasilnya, 4,2 juta hektar hutan mangrove pada tahun 1982 telah menyusut menjadi 1,9 juta hektar pada tahun 2008. Bahkan sedikitnya Rp 39.5 milyar harus menjadi beban utang negara setiap tahunnya, hingga tahun 2013 mendatang.

Pinjaman ADB untuk sektor pertanian tidak menjadikan petani perempuan semakin membaik kualitas kehidupan mereka, bahkan sebaliknya proyek tersebut menjadikan petani khususnya perempuan petani semakin kesulitan dalam memproduksi dan mendistribusikan hasil pertanian mereka. Proyek ADB di sektor energi dan program perubahan iklim juga telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA secara besar-besaran.

Proyek-proyek ADB secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi terhadap pemiskinan perempuan baik perempuan petani maupun perempuan nelayan, meningkatkan kekerasan terhadap perempuan melalui operasi negara, militer dan aparat birokrasi, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam serta menciptakan, meningkatkan dan memperkuat ketidakadilan gender. Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang proyek dan kebijakan ADB sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan kerap dipinggirkan.

ADB memiliki sejumlah kebijakan yang harus digunakan dalam setiap proyek yang didanai olehnya, salah satunya adalah kebijakan Gender and Development Policy (GAD). Walaupun ADB memiliki seperangkat kebijakan bernama Gender and Development Policy (GAD), kebijakan ini baru diimplementasikan secara aksidental pada proyek yang dianggap berhubungan langsung dengan kehidupan perempuan. Selain itu, Peraturan Perlindungan ADB dalam hal Lingkungan, Penggusuran, serta Masyarakat Adat ternyata masih sangat lemah dalam melindungi kepentingan masyarakat khususnya perempuan yang terkena dampak proyek.

Saat ini, proporsi utang luar negeri Indonesia kepada ADB mencapai 16,4%, lebih tinggi dari Bank Dunia yang hanya sekitar 13,6% (Depkeu, per 31 Januari 2009). Sedangkan menurut data Bank Indonesia pada triwulan IV 2008, proporsi utang luar negeri ODA (Official Development Assistance) pemerintah kepada ADB mencapai US$10, 867 miliar atau setengah lebih dari total utang luar negeri ODA Multilateral pemerintah yang mencapai US$20, 337. Jumlah tersebut belum termasuk utang luar negeri Non ODA dan utang komersial. Peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah dipastikan akan terus bertambah dengan rencana penambahan modal Indonesia kepada ADB sebesar Rp400 miliar per tahun mulai 2010. Dengan harapan pemerintah mendapatkan fasilitas utang baru dari ADB sebesar US$1 miliar per tahun. Sebuah rencana ekonomi yang menjebak Indonesia dalam perangkap utang yang amat parah.

Hal yang sama dialami oleh negara-negara dunia ketiga lainnya. Keterlibatan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, Bank Dunia, ADB, IDB, AfDB, dll) telah memperlemah perekonomian negara akibat beban utang yang meningkat tajam. Stok utang negara-negara dunia ketiga (public and private) pada tahun 1970 berjumlah US$70 milar, pada tahun 2007 meningkat menajdi US$3,360 miliar, atau naik 48 kali lipat (diolah dari Global Development Finance, World Bank 2008).

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hadirnya lembaga keuangan internasional dengan penyaluran utang luar negeri secara massif di negara-negara dunia ketiga telah menyebabkan krisis utang terus berulang mulai tahun 1980 hingga hari ini. Karena itu, penyaluran utang baru untuk menghadapi krisis, sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan G20 di London hanya akan menyebabkan peningkatan jumlah utang yang berakibat pada munculnya krisis utang baru. Apalagi, hingga saat ini belum ada upaya yang serius dari negara-negara kreditor ataupun lembaga multilateral untuk memberikan penghapusan utang-utang yang tidak sah (illegitimate debt), sebagai model pengurangan utang bagi negara-negara dunia ketiga.

Momentum ADB-AGM (Asian Development Bank-Annual Governor Meeting) pada 2-5 Mei 2009 di Bali mendatang, menjadi salah satu ruang advokasi bagi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat korban terhadap proyek-proyek serta kebijakan ADB yang telah memiskinkan masyarakat khususnya perempuan di Indonesia.

ADB-AGM dijadikan forum dalam menegosiasikan proyek negara untuk mendapatkan pinjaman dana yang lebih besar dari ADB. Selain itu krisis financial global yang juga berdampak bagi negara berkembang menjadi salah satu isu yang akan dibicarakan. Dengan tujuan pembangunan bagi pemulihan ekonomi, ADB siap memberikan pinjaman utang yang besar bagi negara berkembang untuk dapat mengatasi krisis financial global tersebut.

Bahwa pertemuan ADB-AGM tersebut hanya akan melahirkan proyek-proyek yang semakin memperburuk kehidupan masyarakat khususnya perempuan, penting bagi kelompok masyarakat sipil Indonesia dan masyarakat korban terlibat dalam mengadvokasi kebijakan maupun proyek ADB di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia yang terdiri dari organisasi yang melakukan advokasi proyek dan kebijakan ADB, serta masyarakat korban melihat momentum ini semakin membuka peluang terhadap meningkatkan kekerasan terhadap perempuan melalui operasi negara, militer dan aparat birokrasi, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam serta menciptakan, meningkatkan dan memperkuat ketidakadilan gender.

Dalam pertemuan ADB-AGM tersebut Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia bersama NGO Forum on ADB mengambil peran untuk melakukan advokasi dan tekanan kepada ADB baik terhadap kebijakan ADB maupun proyek-proyek yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat khususnya perempuan, serta menghentikan proyek-proyek yang dengan jelas menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat khususnya perempuan.
Berbagai ruang akan dimanfaatkan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia di pertemuan ADB-AGM tersebut untuk menyampaikan kritikan terhadap kebijakan dan proyek ADB, antara lain FGD, seminar, workshop, konferensi pers, pameran foto, rally, serta melakukan hearing dan lobby kepada Executive Director ADB maupun kepada delegasi Indonesia untuk ADB-AGM.

Melihat berbagai permasalahan tersebut serta semangat untuk mulai membangun Indonesia yang mandiri tanpa ADB, penting juga keterlibatan media baik cetak maupun elektronik sebagai upaya untuk meminimalkan dan menghentikan proyek-proyek utang ADB yang memiskinkan masyarakat khususnya perempuan di Indonesia.

Jakarta, 14 April 2009

Advokasi Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia untuk Menghadapi Pertemuan Tahunan ADB (ADB-AGM) di Bali, 2-5 May 2009

Baca juga pernyataan Koalisi Anti Utang di bawah ini

Pernyataan SBY Soal Utang Luar Negeri Tidak Memihak Rakyat

Penegasan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, sekaligus Presiden Republik Indoenesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa menghindari kewajiban membayar utang luar negeri tidak mencerminkan harga diri bangsa merupakan statemen yang tidak mendasar.

Dalam kampanye nasional Partai Demokrat di Magelang, Jawa Tengah (05/04/09), Yudhoyono juga mengatakan bahwa perbuatan “ngemplang” utang luar negeri sebagai tindakan yang tidak punya harga diri dan tidak punya kehormatan.

Koalisi Anti Utang menilai, pernyataan SBY tidak didasari pemahaman yang benar atas praktek penyaluran utang luar negeri yang buruk dan tidak adil di Indonesia selama ini. Pernyataan tersebut lebih merupakan pembelaan terhadap pihak kreditor yang selama ini diuntungkan lewat transaksi pembayaran utang ketimbang mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Padahal banyak dari perjanjian-perjanjian utang luar negeri dibuat dengan sengaja melenceng dari aturan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yaitu dengan cara mendorong agenda-agenda ‘perampokan ekonomi’ melalui privatisasi BUMN strategis, pengua

selengkapnya
http://kau.or.id/content/view/120/2/

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia





## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Red House Kali Besar 11

=====================================================================================

Pekan Aksi Rakyat Menentang ADB (Bali 1-5 Mei 2009)

Peoples’ Week of Action Against ADB

http://www.aprnet.org/

Civil society and the most vulnerable sectors in the Asia Pacific region, will come together in Bali, Indonesia for a week-long string of activities against the Asian Development Bank, in time for its 42nd Governors' Meeting.
Schedule of Activities

May 1- Labor Day

May 2 - 3 - Asia Pacific Peoples' Tribunal on ADB
(international independent opinion tribunal that will investigate the impact of ADB policies and funded projects on the rights/ right to development of the Asia Pacific peoples. Testimonies on the following themes will be presented: debt, governance, IPs, agriculture/food security, environment, water, women and education)

May 4 - Regional Forum on the Economic and Financial Crisis

May 5 - Day of Action Against ADB
(mobilization/speak out involving grassroots and CSOs from the Asia Pacific region; will be held [tentatively] in Renon, near the BICC, where the official meetings will take place)

Online registration for the said activities will start on April 6 and will close on April 20. To register and to access further information about the activities, please check the website www.aprnet.org

On how you can join or support the initiative, please contact Ava Danlog at:
actionweekADB09@aprnet.org Fax:+6329276981 Telp:+6329277060 to 62 local 205

Organized by IBON, RESIST!, and APRN. Locally hosted/co-organized by INFID and INDIES

Supporting organizations: Asian Peasant Coalition, AGRA, International Association of Peoples' Lawyers (IAPL), Water and Energy User's Federation (WAFED), Himalayan and Peninsular Hydroecological Network (HYPEN), Water for the People Network (WPN), National Union of Peoples' Lawyers (NUPL), Indonesian Women Coalition, E-net for Justice, Migrant CARE, GCAP Indonesia, Urban Poor Consortium (UPC, National Student Front (FMN).

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (16 April 2009)

Pemilu dan Paradoks Demokrasi, Kemenangan 300% Partai Demokrat, Pemilu 2009 dan Persoalan Yang Menyertainya, The SBY Factor, DPR Hasil Pemilu 2009

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

Demokrasi memang identik dengan konsep-konsep ideal politik seperti kebebasan, persamaan, persaudaraan, keadilan, partisipasi, dan deliberasi. Namun, demokrasi, meminjam konsep "democracy to come" Derrida (1997 [2000]), di satu sisi adalah janji, di sisi lain adalah tugas. Ia janji tentang tidak akan mewujudnya demokrasi yang otentik, sehingga segala hal yang ditandai sebagai demokrasi harus selalu dipertanyakan. Tapi ia juga merupakan tugas atau perintah yang tidak bisa ditunda untuk mewujudkan sebisa mungkin janji atau impian ideal politik yang terkandung dalam penanda demokrasi.

Sebagai janji sekaligus tugas yang penuh konflik dan disharmoni, demokrasi benar-benar medan perjuangan yang penuh tantangan. Meski demikian, Indonesia (seyogianya) tetap memilih menerapkan sistem demokrasi, yang antara lain dimanifestasikan dengan pelaksanaan pemilu dewasa ini. Indonesia tidak mungkin kembali ke sistem otoritarianisme, feodalisme, apalagi kolonialisme dan imperialisme. Sebab, kondisi baru yang sedikit-banyak lebih bebas dan lebih berkesetaraan ini tidak mungkin digantikan dengan kondisi lama yang penuh kungkungan, hierarki, dan diskriminasi.


Dipetik dari artikel opini Zainul Ma’arif -Magister Filsafat Universitas Indonesia - Pemilu dan Paradoks Demokrasi 16 April 2009

Selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/16/Opini/krn.20090416.162612.id.html


Ambil saja setengahnya adalah pemilih pada Pemilu 2009, maka potensi pemilih Partai Demokrat adalah 40–50 juta pemilih. Adapun total dana yang digelontorkan adalah Rp14,17 triliun. Operasi BLT dilakukan di seluruh Indonesia. Beberapa provinsi berikut menjadi pusat gelontoran BLT yang juga menjadi sumber dukungan Partai Demokrat, yaitu Jawa Timur (3.236.680 KK), Jawa Tengah (3.190.988 KK),Jawa Barat (2.905.234 KK), Sumatera Utara (944.972 KK), Lampung (785.059 KK), Banten (702.049 KK), Sumatera Selatan (683.181 KK), Nusa Tenggara Timur (623.137 KK), Sulawesi Selatan (594.966 KK),dan Nusa Tenggara Barat (576.605 KK).

Kemiskinan absolut dan ketimpangan sosial menjadi ukuran berhasilnya operasi BLT. Pemerintah menjadi sosok Sinterklas. Sosok Sinterklas ini menjadikan si miskin tetaplah miskin tanpa menyadari bahwa kewajiban pemerintah bukan menjadi Sinterklas Agung dan Sinterklas Abadi,tetapi wajib melindungi dan menjamin hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Dipetik dari artikel opini M Fadjroel Rachman - Ketua Lembaga Pedoman Indonesia - Kemenangan 300% Partai Demokrat 16 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/230192/


“Warga negaralah yang bisa menjadikan pemerintah dan parlemen hidup kembali dengan membuatnya responsif, akuntabel dan senantiasa jujur. Tak ada cara lain.”

(John Gardner)

Pemilu dalam artian pencontrengan untuk DPR RI, DPRD I, DPRD II dan DPD sudah hampir bisa dikatakan selesai di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 lalu. Tinggal beberapa wilayah saja yang menyisakan proses itu karena beberapa alasan teknis yang sebetulnya bisa diprediksi sejak semula oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Hasil yang diperoleh, walau belum secara resmi, sudah terlihat dan didapatkan oleh masyarakat dari media elektronik yang menyiarkan secara langsung atau media cetak. Untuk resminya memang masih menunggu tabulasi akhir KPU yang rencananya akan selesai sekitar dua minggu setelah tanggal 9 April 2009. Dari data quick count yang diperoleh beberapa lembaga survei, menunjukkan bahwa Partai Demokrat saat ini merupakan pemimpin perolehan suara terbanyak diikuti oleh PDIP, Golkar (keduanya saling susul bergantian), PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura serta yang lainnya.

Dipetik dari artikel Andi K. Yuwono dan Gendo Suardana - Penulis adalah Pejabat Sementara Sekretaris Eksekutif Perkumpulan Praxis dan Manajer Regional Indonesia Timur - WALHI Eksekutif Nasional, sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek -, Pemilu 2009 dan Persoalan Yang Menyertainya

Selengkapnya:
http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20SADAR/SADAR%20194%20tahun%20V%202009.html


Dengan hasil ini, maka PD menjadi satu-satunya partai yang mampu mencalonkan presiden sendiri,tanpa koalisi. Tentu opsi ini tidak kaku, mengingat kemungkinan besar koalisi masih akan menjadi pilihan realistis untuk mengawal pemerintahan ke depan agar lebih efisien di parlemen. Dari ilustrasi di atas, tuduhan bahwa SBY lamban dan tidak fokus dengan sendirinya terbantahkan. Justru yang muncul adalah sikap cermat, penuh perhitungan, dan terukur

Dipetik dari artikel opini Zaenal Budiyono - Analis di Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial - The SBY Factor 16 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/230193/

DPR dengan wajah baru selayaknya memang tidak berkepentingan hanya dengan stabilisasi pemerintahan presidensiil. Urusan DPR harus pula terkait langsung dengan substansi keperwakilan politik. Stabilisasi pemerintahan dapat dengan mudah terjebak ke dalam pelanggengan kekuasaan yang biasanya menjadi awal dari korupsi politik. Sementara substansi keperwakilan politik meniscayakan perubahan yang terus-menerus demi memajukan kecerdasan dan kemakmuran masyarakat. DPR baru dituntut untuk mengelola perubahan semacam ini dengan patuh (committed) dan cerdas.

Dipetik dari artikel TA. Legowo – Koordinator Formappi, DPR Hasil Pemilu 2009, 16 Aril 2009

selengkapnya
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=88823&postdate=2009-04-16&detail=Opini

Gallery Foto Kota Tua (1) : Jendela dan Pintu Sejarah Kota Jakarta

Galery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota

Serial Jendela dan Pintu Sejarah Kota 2

Serial Red House Kali Besar 11

Serial Beringin Yang Meruntuhkan

Serial Jembatan Kota Inten

Serial Kali Besar By Pass


Serial Gouvernuerskantoor Plaza 1

Serial Gouvernuerskantoor Plaza 2

Serial Syahbandar Sunda Kelapa 1

simak juga wisata kota tua bersama pena Alwi Shahab

Kali Besar atau de Groote Rivier 1900, Jacobson van den Berg, Chartered Bank di Kali Besar,
Kompeni Mandi Seminggu Sekali, Dari Bank Kompeni ke BI, Pasar di Batavia Pertengahan Abad ke 17, Guillotine di Balai Kota, Pasar Pisang Atawa Kali Besar Timur 3,
Pamor Kali Besar, Masa Kejayaan Kali Besar,

5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat (Puisi 7)

Solidaritas untuk perjuangan warga eks Buyat dan Sidoarjo melawan ketamakan pengusaha tambang (Newmont-Lapindo) dan penguasa.


ANDINI
Oleh Sepmiwawalma

ANdai Daku Insaf mulai hari iNI
Maka kisah ANDINI dan ANDINI yang lain
BUYAT dan BUYAT yang lain
hanya sebuah catatan sejarah yang tak perlu terulang
lagi.
Tak akan ada lagi derita ini.
Derita tentang...
Rintihan kesakitan..
Tangis kepiluan..
Air mata kedukaan..
Teriakan penderitaan..
Helaan nafas penuh tekanan..
Langkah tanpa harapan..
Sebuah perjalanan tanpa kepastian..
Dan janji kehidupan yang penuh kesia-siaan..
Dan Andinipun menulis
Ingin kusalahkan Tuhan
Kenapa aku dilahirkan hanya untuk berjumpa dengan
semua derita ini. Bukan bukan Tuhan yang salah..
Kamu..
Kamu.. semua yang salah
Yang tidak berbuat apapun juga.

Palangkaraya, 3 Agustus 2004 [7]


Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.

selanjutnya silah tengok Public Eye Award 1, Public Eye Award 2, Public Eye Award 3


Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat (silah kunjung kisah Andini Lensun dalam Kami Generasi Benjol)

Silahkan menambahkan suara anda langsung pada bagian komentar postingan 30 puisi ini sejak tanggal 26 Maret 2009 atau melalui email pribadi saya (terutama terkait daya rusak kuasa tambang dan perjuangan melawan keserakahan perusahaan-perusahaan tambang). Semua kiriman ini akan dipostingkan di blog utama lenteradiatasbukit selepas tanggal 3 Juli.

salam hangat
salam pembebasan

andreas iswinarto
pengumpul puisi


untuk kumpulan 31 puisi Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun silah kunjung
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/03/5-tahun-kematian-andini-lensun-di-buyat.html

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (15 April 2009)

Rakyat Lebih Frustrasi daripada Caleg, Pilihan Politik dan Disonansi Kognitif, Menggugat Hilangnya Hak Pemilih, Kekalahan Partai Islam pada Pemilu 2009, Pilihan Ekonomi Rakyat, "Quo Vadis" Kualitas Demokrasi?, Nafsu Politik dan Sakit Jiwa, Koalisi Pilpres Satu Kali Putaran,

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

Jadi, kalau ditimbang-timbang, rakyat jelata lebih frustrasi daripada para caleg. Namun, ternyata yang dikhawatirkan malah sebaliknya. Sejumlah rumah sakit jiwa (RSJ) lebih cenderung siaga menghadapi para caleg ketimbang rakyat. Itu berarti, ketahanan mental rakyat jelata diyakini lebih tangguh ketimbang para caleg. Karena itu, politisi hendaknya tidak salah dalam menilai rakyat yang sesungguhnya cukup paham terhadap ulah machiavellis politisi. Jangan heran bila rakyat kemudian memandang pemilu sekadar sebagai ajang pertarungan kepentingan pribadi. Bukan sebuah perjuangan untuk kepentingan rakyat.

Dipetik dari artikel A. Fatichuddin, koordinator Komunitas Rakyat Jelata (KRJ), Rakyat Lebih Frustrasi daripada Caleg 15 April 2009

selengkapnya
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=63554


Memang penilaian seseorang terhadap kinerja atau prospek kinerja parpol ataupun kandidat dapat memengaruhi pilihan politiknya. Namun, yang juga perlu dilihat lebih jauh adalah bagaimana proses penilaian dan evaluasi tersebut. Apakah proses penilaian dan evaluasi tersebut betul-betul rasional atau justru proses tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis.

Sangat mungkin kebutuhan untuk memiliki konsistensi internal merupakan kebutuhan universal yang memang umum ada pada banyak individu lintas generasi maupun lintas geografis. Oleh karena itu, sebelum faktor psikologis dapat dibuktikan minim pengaruhnya dalam proses di mana pemilih menilai kinerja atau prospek kinerja sebuah parpol atau seorang kandidat, kesimpulan bahwa pemilih adalah aktor yang rasional masih perlu dipertanyakan.


Dipetik dari artikel Sunny Tanuwidjaja Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS; Kandidat Doktor Ilmu Politik di Northern Illinois University, Pilihan Politik dan Disonansi Kognitif 15 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/15/03315766/Pilihan.Politik.dan.Disonansi.Kognitif


Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin dijadikan nasi lagi. Pemilu 2009 telah berakhir dan, berapa pun yang golput, entah karena motivasi politik atau terhalang kendala teknis-administratif, tidak dapat menggagalkan keabsahan pemilu. Bila ada kecurangan, ada saluran hukum yang bisa digunakan, dari pengadilan negeri untuk tindak pidana pemilu hingga MK untuk sengketa hasil pemilu.

Sebagai kata akhir, untuk pemilihan presiden Juli nanti, ada dua hal yang harus dilakukan untuk melindungi hak pilih warga negara sebagai suplemen langkah-langkah normal seperti memutakhirkan data pemilih. Pertama, KPU dan jajarannya harus segera membuat posko pengaduan warga negara yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya pada Pemilu 2009. Mereka yang datang ke posko pengaduan harus segera dicatat sebagai tambahan pemilih.

Refly Harun Pengamat hukum tata negara dan pemilu CETRO Menggugat Hilangnya Hak Pemilih – 15 April 2009

selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/15/Opini/krn.20090415.162494.id.html


Hasrat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam juga tidak ketemu dengan asas nation state yang memayungi keragaman agama di negeri ini. Pendek kata, perjuangan umat Islam yang bercirikan gerakan ideologis-formalistis ini sebagaimana dikatakan M Imdadun Rahmat hanya akan membuat hubungan antara Islam dan pihak-pihak pendukung paham kebangsaan menjadi tidak harmonis. Ketidakharmonisan ini pada ujungnya bisa membuat partai Islam yang ada tersingkir karena selalu dianggap sebagai ancaman bagi partai-partai berhaluan nasionalis.

Dipetik dari artikel Yanuar Arifin Pengamat politik pada Center For Developing Islamic Education (CDIE) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kekalahan Partai Islam pada Pemilu 2009 – 15 April 2009

Selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/15/ArticleHtmls/15_04_2009_022_003.shtml?Mode=1

===========================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##






silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua

==============================
Pemerintah sebagai representasi negara adalah pihak yang diberikan hak untuk mengatur dan melarang, sepanjang mereka membantu dan mengayomi secara langsung kehidupan ekonomi rakyat. Selama kewajiban ini terpenuhi, hampir bisa dipastikan pihak yang memerintah akan terus diberi mandat untuk berkuasa.

Sementara, bila tidak, jangan berharap mandat diberikan atau diteruskan. Sepanjang sejarah yang ada, tidak berlebihan bila dikatakan faktor utama penyebab jatuh bangunnya pemerintahan di Indonesia adalah pengabaian atau penegakan kewajiban ekonomi negara. Dari interpretasi ini,satu pesan penting untuk siapa pun yang ingin berlaga pada pemilihan presiden nanti agaknya adalah sebagai berikut.

Dipetik dari artikel M IKHSAN MODJO Direktur Indef Pilihan Ekonomi Rakyat – 15 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/229833/38/

Demokrasi seolah-olah akan menyeret bangsa ini pada kepalsuan. Platform parpol yang hanya sebatas bahan kampanye verbal dan tertulis, proses pemilu yang lancar, namun menyimpan cacat fatal, dan pada akhirnya menghasilkan wakil rakyat yang perkataannya berbeda dengan perbuatan.

Berbagai langkah dan kebijakan politik tak lebih dari kepura-puraan. Maka tak heran jika usai pemilu ada caleg yang meminta kembali berbagai barang yang telah mereka sumbangkan. Bagi mereka, politik tak lebih sebagai transaksi. Platform, visi-misi, dan moralitas hanyalah topeng penarik simpati publik.

Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Ataukah kita menginginkan bandul demokrasi berubah arah, sehingga bergerak menuju demokrasi substansial? Diperlukan langkah-langkah besar dan penegakan hukum jika menginginkan demokrasi bergerak ke arah demokrasi substansial.

Dipetik dari artikel Toto Sugiarto - Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate -
"Quo Vadis" Kualitas Demokrasi? 15 April 2009

selengkapnya
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=7033


Etika politik merupakan ajaran tentang tingkah laku untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang baik dan buruk. Ini perlu dipikirkan sebelum masuk ke pentas pemilu. Artinya, yang baik adalah yang boleh dilakukan dan yang salah harus dihindarkan atau tidak dilakukan. Untuk memacu zat ini tentu saja agama yang dianut seseorang sangat signifikan melalui siraman rohani. Agama mengajarkan ketekunan menjalankan perintah agama. Apakah caleg telah berbuat baik kepada publik sebelum menjadi caleg? Sesungguhnya, apabila para caleg tidak mampu mengendalikan das es maka ituakan mengakibatkan sakit jiwa, hingga tahap yang paling tinggi mencapai histeria, yaitu kondisi pasien yang memiliki penyakit jiwa disertai dengan berteriak-teriak dan tak terkendali. Ia sudah merasakan dirinya tak mampu lagi membedakan yang benar dan salah, kalah dan menang. Tidak heran bila ada caleg yang tidak siap menerima kekalahan lalu berteriak-teriak di jalanan dan berbicara sendirian.

Oleh: Monang Sitorus - dosen tetap Fisipol Universitas HKBP Nommensen Medan, sedang mengikuti Program Doktor Administrasi Publik Unpad – Nafsu Politik dan Sakit Jiwa 15 April 2009

selengkapnya
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=7032


Hasil pemilu 2009 memungkinkan SBY memiliki basis dukungan sendiri yang kuat di parlemen. Tidak terlalu kuat memang. Tetapi, basis dukungan sekarang ini memungkinkan SBY mengambil posisi sebagai leader di dalam pengelolaan pemerintahan secara lebih otonom. Konsekuensinya, fragmentasi di dalam koalisi bisa tereduksi lebih besar.

Di samping itu, melalui kemenangan PD, posisi tawar SBY jelas lebih besar. Posisi tawar pertama adalah penempatan siapa yang akan menjadi wakil presiden. Agar koalisi yang dibangun tidak mudah pecah, SBY misalnya, tidak harus memberikan posisi wakil presiden kepada partai-partai tengahan itu. Ketika posisi itu diberikan kepada 'pangeran' dari salah satu partai tengahan, yang lain berpotensi menggerogoti. Di sini, SBY bisa lebih aman mengambil calon presiden dari luar partai tengahan.

Dipetik dari artikel Kacung Marijan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga , Koalisi Pilpres Satu Kali Putaran, 15 Apr 2009

selengkapnya
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=88773&postdate=2009-04-15&detail=Opini

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (14 April 2009)

Dosa Besar Pemilu 2009, Merayakan Kemenangan Golput 2009, Pelanggaran Pemilu, Siapa Peduli?, Karut-marut DPT Pemilu 2009, Seribu Sengketa di Mahkamah, Pemilu dan Mitos Kesejahteraan, Kemenangan Teknik Mengelola Kesan, Kunci Sukses Partai Demokrat, Hasil Pemilu dan Perubahan, Stres para Wakil Rakyat, Koalisi Pilpres Pasca-Pileg

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

Pencederaan hak-hak para pemilih itu adalah dosa besar Pemilu 2009 yang tak sekadar layak diratapi. Celakanya, sejumlah salah kaprah kita temukan dalam perbincangan tentang kisruh DPT. Pertama, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai bencana administrasi. Ini jelas salah besar! Kisruh ini bukanlah bencana administrasi, melainkan pelecehan atas hak politik rakyat!

Mereka yang memahaminya sebagai sekadar perkara administratif tak paham bahwa bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik para pemilih. Tanpa ini, pemilu cedera berat.

dipetik dari ANALISIS POLITIK EEP SAEFULLOH FATAH Pemerhati Politik dari Universitas Indonesia Dosa Besar Pemilu 2009-14 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/14/03271439/dosa.besar.pemilu.2009


Pemilu Legislatif 2009 seolah berjalan mulus mewujudkan demokrasi prosedural dan substantif yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar seperti sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Namun, sulit untuk mengharapkan parlemen yang dihasilkannya mampu menuntaskan kejahatan HAM dan KKN Orba yang diamanatkan oleh MPR. Perubahan sangat terbatas, apatisme warga akibat terampasnya hak-hak dasar demokrasi jutaan calon pemilih dalam DPT tidak mustahil akan kian meningkatkan jumlah golput murni pada Pilpres Juli 2009 dan Pemilu 2014.


Dipetik dari artikel M FADJROEL RACHMAN Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia) Merayakan Kemenangan Golput 2009 - 14 April 2009

Selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/14/02573160/merayakan.kemenangan.golput.2009


Semua pelanggaran dalam pemilu sebagaimana pada pemilu sebelumnya hanya akan menjadi deretan jumlah kasus yang cukup didaftarkan dan dipublikasikan. Seluruh elemen negara umumnya menegasikan semua pelanggaran itu demi menjaga stabilitas nasional dan merawat kontinuitas agenda ketatanegaraan. Kalaupun dilakukan, penegakan hukum dipastikan hanya menyentuh pelanggaran ”kecil” yang tak akan berarti apa pun bagi kualitas pemilu itu sendiri.
…..
Pilihan partai politik dan komponen masyarakat sipil yang terus mempersoalkan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 harus dipandang sebagai jalan memperkuat pemilu dan demokrasi berkualitas pada masa mendatang.

Dipetik dari artikel Hendardi Ketua Badan Pengurus SETARA Institute,Pelanggaran Pemilu, Siapa Peduli? 14 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/14/02540791/Pelanggaran.Pemilu..Siapa.Peduli


Menggelembungnya jumlah pemilih menjadi 171 juta (data demografi tahun 2009 hanya sebanyak 161 juta) kemungkinan besar disebabkan duplikasi nama dan alamat pemilih yang sama, tetapi dengan NIK yang berbeda meski hanya berbeda satu angka saja dari 16 digit.

Dipetik dari artikel Sri Moertiningsih Adioetomo Peneliti Lembaga Demografi danGuru Besar Fakultas Ekonomi UI Karut-marut DPT Pemilu 2009 - 14 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/14/04473650/karut-marut.dpt.pemilu.2009


MK harus menciptakan sistem penanganan perkara pemilu yang tangguh. Skenario banjir perkara harus disiapkan. Kendati tidak secara jelas-jelas membuka sekat tersebut dalam peraturan MK, paling tidak, lembaga pengawal konstitusi itu telah siap bila ribuan caleg yang terzalimi berbondong-bondong datang ke MK untuk meminta kursi mereka kembali. MK tidak boleh berdiam diri atas nama hukum formal bila hal ini terjadi.

Namun, MK pun harus memilih dan memilah. Hanya perkara yang betul-betul serius yang diperiksa. MK tidak boleh menjadi kotak sampah keisengan para caleg yang memang khas Indonesia: siap menang, tetapi tidak pernah siap untuk kalah!

Dipetik dari artikel Refly Harun Pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu Cetro; Mantan Staf Ahli MK Seribu Sengketa di Mahkamah-14 April 2009

Selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/14/03035020/seribu.sengketa.di.mahkamah

Mitos kesejahteraan itu tampaknya terpatri cukup kuat di benak masyarakat mengingat pendeklarasian untuk mewujudkan kesejahteraan telah lama dikumandangkan, setidaknya diawali dalam pembukaan UUD 1945. Bahkan, pendeklarasian untuk mewujudkan kesejahteraan itu berulang kali disampaikan dalam setiap kesempatan kampanye pemilu sejak tahun 1955.

Patut dicatat, mitos kesejahteraan akan berakhir jika ada jaminan pekerjaan untuk semua pencari kerja (job for all), kesehatan untuk semua (health for all), pendidikan untuk semua (education for all), dan pangan untuk semua (food for all). Namun, nyatanya kesejahteraan yang didambakan masih jauh dari harapan, seperti yang terekam dalam sejumlah indikator kesejahteraan. Tercatat, misalnya, angka kemiskinan masih sebesar 15,42% pada Maret 2008, angka pengangguran sebesar 8,39% pada Agustus 2008, angka buta huruf sebesar 9,1% tahun 2005, angka kematian bayi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), dan kasus gizi buruk masih cukup tinggi.

Dipetik dari artikel Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Pemilu dan Mitos Kesejahteraan, 14-4-2009

selengkapnya
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2009/04/14/ArticleHtmls/14_04_2009_021_003.shtml?Mode=1

=================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##







silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua

============================

Lantas, apa yang membuat perolehan suara Demokrat melejit?

Menurut saya, karena kombinasi antara faktor SBY dan media massa. Melalui media massa, baik lewat berita maupun iklan, sosok SBY berhasil dicitrakan sebagai pemimpin yang simpatik dan berprestasi lewat proses impression management (pengelolaan kesan).

Tentang impression management ini, Doris A. Graber dalam Mass Media and American Politics menceritakan sepak terjang Jimmy Carter, presiden ke-39 Amerika Serikat. Menurut Graber, pada 1974, ketika kali pertama mencalonkan diri menjadi presiden, Carter adalah sosok yang tidak begitu dikenal masyarakat Amerika. Tapi, dua tahun kemudian, Carter menjadi begitu populer setelah televisi mengantarkan kehadiran figur kandidat presiden itu pada masyarakat pemilih.

Media berhasil melakukan ''rekayasa'' informasi melalui proses impression management dan menyosialisasikannya kepada publik untuk membangun opini baru yang menguntungkan Carter, lantas mengantarkannya menjadi presiden AS.


Dipetik dari artikel Kurniawan Muhammad, wartawan Jawa Pos SBY-Demokrat sebagai Jawara Pemilu 2009 : Kemenangan Teknik Mengelola Kesan 14 April 2009

Selengkapnya
http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=63393

Dua faktor penentu kemenangan Partai Demokrat adalah kekosongan figur alternatif dari partai lain dan tingginya kualitas marketing politik yang dilakukan. Dari perspektif marketing politik, Demokrat menang karena kampanye yang dilakukan SBY sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat adalah kampanye politik permanen/jangka panjang (permanent campaign) yang sudah dilakukan jauh hari dan tidak hanya terbatas selama periode kampanye pemilu. Selain itu, pencitraan dilakukan secara terus-menerus dengan tidak berusaha menyudutkan pihak lain (positive campaign) ternyata efektif untuk pembentukan keberpihakan masyarakat luas.

Dipetik dari artikel Firmanzah PhD Pakar marketing politik Kunci Sukses Partai Demokrat 14 April 2009

selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/14/Opini/krn.20090414.162347.id.html

Orientasi berpikir pemerintah yang baru hendaknya menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan yang berkualitas. PDB adalah penjumlahan dari semua barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia, tanpa peduli oleh siapa dan tanpa peduli oleh berapa banyak orang. Itulah penjelasannya mengapa PDB yang selama Orde Baru meningkat rata-rata 7 persen per tahun.


Dipetik dari artikel Kwik Kian Gie - mantan Menko Ekuin - Hasil Pemilu dan Perubahan 14 April 2009

selengkapnya
http://www.suarapembaruan.com/indeks/News/2009/04/14/index.html


Para ilmuwan psikologi memberikan rekomendasi tentang pentingnya peningkatan kualitas sekaligus penyederhanaan mekanisme interaksi antara rakyat dan para wakilnya di parlemen. Berbagai sumber stres, seperti disebut dalam penelitian Wienberg dan Cooper, dapat diatasi jika rekomendasi pertama ini bisa direalisasikan. Apa pun caranya, baik berbasis elektronik maupun tatap muka langsung, kunci keberhasilan langkah ini terletak pada kepercayaan konstituen terhadap para wakilnya.

Dipetik dari artikel Reza Indragiri Amriel Dosen Psikologi Kepribadian, Universitas Bina Nusantara, Jakarta; Stres para Wakil Rakyat 14 April 2009

Selengkapnya
http://www.suarapembaruan.com/indeks/News/2009/04/14/index.html

…….penulis memprediksi kecenderungan SBY dan Partai Demokrat akan mengajak Golkar dan PPP untuk bergabung dalam kaolisi. Selain pertimbangan, bila SBY menang, dalam rangka membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif seperti dikemukakan di atas, jika, terutama, Golkar tidak bergabung dengan SBY maka SBY akan kewalahan berhadapan dengan DPR. Hal ini karena, nantinya ia akan menghadapi dua "raksasa" di DPR yaitu PDIP dan Golkar. Atas alasan itu, penulis menduga SBY akan mempertimbangkan untuk tetap mengajak Golkar. Apalagi, bila yang terjadi di mana ketiga partai besar ini (PD, Partai Golkar, dan PDIP) maju sendiri-sendiri dalam pen-capres-an dengan mengajak koalisi partai sedang dan partai-partai kecil yang tidak mempunyai kursi di DPR, maka siapun yang menang, dengan skenario satu putaran, akan terbentuk pemerintahan dengan kekuatan minoritas di DPR. Dengan demikian, harapan akan terbentuk pemerintahan yang kuat dan efektif akan "jauh panggang dari api".

penulis memprediksi kecenderungan SBY dan Partai Demokrat akan mengajak Golkar dan PPP untuk bergabung dalam kaolisi. Selain pertimbangan, bila SBY menang, dalam rangka membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif seperti dikemukakan di atas, jika, terutama, Golkar tidak bergabung dengan SBY maka SBY akan kewalahan berhadapan dengan DPR. Hal ini karena, nantinya ia akan menghadapi dua "raksasa" di DPR yaitu PDIP dan Golkar. Atas alasan itu, penulis menduga SBY akan mempertimbangkan untuk tetap mengajak Golkar. Apalagi, bila yang terjadi di mana ketiga partai besar ini (PD, Partai Golkar, dan PDIP) maju sendiri-sendiri dalam pen-capres-an dengan mengajak koalisi partai sedang dan partai-partai kecil yang tidak mempunyai kursi di DPR, maka siapun yang menang, dengan skenario satu putaran, akan terbentuk pemerintahan dengan kekuatan minoritas di DPR. Dengan demikian, harapan akan terbentuk pemerintahan yang kuat dan efektif akan "jauh panggang dari api".

Dipetik dari artikel Lili Romli Pusat Penelitian Politik LIPI Koalisi Pilpres Pasca-Pileg 14 Apr 2009

selengkapnya
http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=88660&postdate=2009-04-14&detail=Opini

Teori Ketergantungan dan Ekonomi-Politik Pertambangan

Kabinet Indonesia Bersatu = Kabinet Pedagang Migas Bersatu

George Junus Aditjondro dalam salah satu makalahnya tentang Ekonomi-Politik Pertambangan menyimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan advokasi pertambangan skala besar 2 perangkat mekanisme perlu dipelajari.

Pertama, kelas komprador domestik yang berada dibalik rencana investasi tambang raksasa ini. Dalam contoh Minyak dan Gas di negeri ini, George menyatakan Kabinet Indonesia Bersatu = Kabinet Pedagang Migas Bersatu

Kedua, mekanisme-mekanisme ‘delinking’ yang dapat digunakan untuk memperjuangakan pembatalan rencana investasi. Disamping lewat perjuangan bersenjata, delinking (yang diperkenalkan Marta Fuentes dan Andre Gunter Frank pencetus teori ketergantungan pada tahun 1989) dari sistim kapitalisme dunia dapat diperjuangakan oleh gerakan-gerakan kemasyarakatan melalui mekanisme pasar, hukum dan parlemen.

Artikel selengkapnya silah kunjung
http://www.scribd.com/doc/11016195/Ekopol-TambangGeorge-Junus-Aditjondro

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##





silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Red House Kali Besar 11

=====================================================================================

THE APRIL 2009 ELECTION WAS FLAWED; SAVE INDONESIA’S DEMOCRACY

Jakarta 12 April 2009

STATEMENT FROM THE NATIONAL ALLIANCE FOR CHANGE AND THE YOUTH INDONESIAN MOVEMENT

For modern civilized nations, free and clean elections are a mechanism to determine the leaders from time to time. In Indonesia, we have just undertaken national elections for the third time since the collapse of the authoritarian New Order government, which ruled Indonesia for 32 years. The system of multi-party democracy we now have is fitting for our multicultural and plural country.

Indonesia is considered successful in constructing a multi-party system, including the conduction of democratic elections. Unfortunately, the quality of the elections has declined and during the 2009 parliamentary election, flaws and neglect were evident.

While there was a high level of enthusiasm among the people during the previous two elections, this was not evident in the 2009 elections. The number of non-voters was very high, perhaps the highest in the history of elections in Indonesia.
To protect democracy, the election and political parties must guarantee a fair and transparent process, not culminating simply in showing who won and who lost. Regrettably, at this time people are oriented towards the reconciling of survey results. This is truly concerning.

According to many sources and input we acquired, this year’s election was worse compared to the two previous elections. We note two flaws and one weakness in the execution of the April 9 2009 election.

1. The flawed management of technical issues, which resulted in the loss of Constitutional rights for millions of Indonesians. This is connected with the poor compilation of the official voter list (Daftar Pemilih Tetap, or DPT), as well as the confused logistics for ballots, which included cases of switched ballots which were considered official by the Election Commission (KPU).

2. Flawed political decisions. The government has the authority to make a confused electoral process, which violated the principles of democracy and the principles of an honest and fair election, into a fair one. This can be seen in the draft proposal of the Election law where the government proposed that the voter list be created using the Ministry of the Interior’s data. Continued, there is no process to clean up the data by having the Election Commission work with the Ministry of the Interior.

3. The inattentiveness of the parties in the 2009 elections. They did not try to verify the voter list data though it was available for quite a long time before the election.

With the facts above, we consider the 2009 legislative elections to have been seriously flawed. As a result, the democratic process still being created in this country suffered setbacks and the potential of this year’s elections was threatened.
Considering these facts:

1. We call for the citizens of Indonesia who have lost their right to vote in the April elections to report to the Police or other credible organizations.

2. The country must reinstate the constitutional rights of the citizens who have lost it and give them the right to use their vote.

3. Consider replacing the Election Commission to save the 2009 elections as well as the 2014 elections.

4. We call for the people to continue to monitor the 2009 election and not to be trapped in the debate over election results.

5. We call on the parties participating in the 2009 elections to prioritize the aspirations of the people instead of exercising their power.

Supporters:
Ray Rangkuti (LIMA Nasional)
Chalid Muhammad (Institut Hijau Indonesia)
Siti Maemunah (JATAM)
Berry Nahdian Furqon (WALHI)
Edwin Partogi (Kontras)
Asfiawati (LBH Jakarta)
Riza Damanik (KIARA)
Dani Setiawan (KAU)
Indria Fernida (Kontras)
Abdullah (ICW)
Thamrin Amal Tomagola
Boni Hargens
Yudi Latif
Fajdrul Rahman
Effendi Ghazali
Zen Smith
Ezki Suyanto
Adnan Balfas
Bunga Kejora
Media Contacts:
Chalid Muhamamad, 0811847163
Ray Rangkuti, 08161440763
Edwin Partogi, 08161464323
Thamrin Amal Tamagola, 08158009317

Faktor SBY dalam Kemenangan Partai Demokrat dan Skandal Lumpur Lapindo

Kemenangan mutlak Partai Demokrat dianalisa oleh banyak kalangan lebih didominasi karena faktor ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Ironis memang, sementara itu Korban Lapindo semakin terpuruk dan semakin dihinakan di negeri ini.

Bagi saya dengan mencermati kegagalan penanganan korban Lumpur Lapindo saja (kegagalan pemerintah SBY menegakkan keadilan, pembiaran pelanggaran HAM, pemihakan kepada perusahaan, pengabaian tuntutan rakyat), sudah cukup untuk menarik kesimpulan bahwa pemerintah SBY-JK gagal dan tidak memiliki pemihakan kepada rakyat.

Partai Demokrat menang! Inilah cerita sedih tentang keberhasilan propaganda dan hegemoni penguasa.

Survey Kompas juga menyebutkan : "Realitas di lapangan menunjukkan, masyarakat biasa pada umumnya tidak memiliki informasi yang cukup lengkap untuk memberi penilaian obyektif di bidang politik. Lebih jauh lagi, masyarakat kebanyakan tidak berusaha untuk mengenali pandangan politik mereka yang sesungguhnya dan melakukan evaluasi lebih jauh dan menentukan keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Suwardiman & Toto Suryaningtyas/Litbang Kompas, Ukuran Rasionalitas di Balik Tokoh Senin, 13 April 2009)

Untuk terus mengingatkan dan menggugat silahkan di baca press release Komnas Ham terakhir soal Kasus Lapindo bertajuk KOMNAS HAM: PELANGGARAN HAM BERAT PATUT DIDUGA TERJADI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

=============================================


Tragedi Hari Bumi di Timur Pulau Jawa

Firdaus Cahyadi

http://satudunia.net/


Perayaan hari bumi tahun ini rasanya tidak fair bila kita tidak menenggok ke Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Betapa tidak, sudah tiga tahun warga di kawasan itu dipaksa untuk menghirup udara beracun. Mereka pun harus menggunakan air yang telah tercemar.

Menurut koalisi masyarakat sipil untuk korban Lapindo, sebelum semburan lumpur, ada sekitar 24 ribu penderita ISAP yang beropat di Puskesmas Porong. Tahun lalu, jumlah penderita ISPA yang berobat mencapai 46 ribu pasien. Hampir 2 kali lipat naiknya. Tahun lalu MerC melakukan pengobatan dengan pasien mencapai 65 – 100 orang perhari. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Mindi, Siring, Besuki, Pasar Baru Porong.

Lumpur Lapindo adalah sebuah tragedi ekologi yang harus menjadi refleksi di hari bumi tahun ini. Semburan lumpur yang muncul tiga tahun itu telah menghancurkan ekosistem kawasan Porong, Sidoarjo.

Celakanya, elite politik yang telah mendulang suara pada pemilu dengan mengatasnamakan rakyat diam seribu bahasa. Padahal pada setiap kampanye pemilu mereka mengklaim akan mensejaterakan dan melindungi kehidupan warganya. Namun, apa yang telah mereka perbuat dalam kasus semburan lumpur Lapindo?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampak begitu sibuk menyiapkan pencalonannya sebagai presiden pada periode berikutnya. Sementara elite politik lain nampak sibuk menjilat SBY agar dirinya atau kolega partainya dipilih menjadi calon wakil presiden. Sementara elite politik lainnya yang tidak ingin SBY menjadi presiden lagi juga nampak sibuk menggalang kekuatan untuk kampanye pada pemilu Presiden 2009 yang akan datang. Derita korban lumpur Lapindo selama tiga tahun pun seakan tidak pernah ada di mata para elite politik yang kini sibuk berebut kuasa di negeri ini.

Hari bumi tahun ini nampaknya harus dirayakan oleh warga Porong dengan berlinang air mata. Sedih karena tidak mendapat perlindungan dari negara. Kecewa karena kebijakan-kebijakan negara justru lebih berpihak pada pemilik modal daripada warga Porong yang semakin rentan secara ekologi. Marah karena para elite politik lebih mementingkan berebut kuasa daripada memperjuangkan hak-hak korban lumpur yang telah terampas selama tiga tahun.






Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia
## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya

Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua

PEMILU APRIL 2009 CACAT, SELAMATKAN DEMOKRASI INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PERUBAHAN NASIONAL & PERGERAKAN KAUM MUDA
INDONESIA, Jakarta 12 April 2009

Bagi bangsa yang modern dan beradab, Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan bersih adalah mekanisme menentukan kepemimpinan politik dari waktu ke waktu. Di Indonesia kita baru saja mengalami Pemilu ketiga setelah runtuhnya Orde Baru yang memerintah secara otoriter selama 32 tahun. Sistem Multi partai kemudian dipilih menjadi sIstem demokrasi yang tepat untuk negara kita yang plural dan multikultur.

Indonesia diakui sebagai negara yang berhasil melakukan sistem multi partai, termasuk melakukan Pemilu secara demokratis. Sayangnya, kualitas Pemilu 2009 ini menurun, menunjukkan cacat dan kelengahannya.

Jika pada dua Pemilu sebelumnya antusiasme masyarakat terlihat tinggi mengikuti Pemilu, tidak demikian halnya Pemilu 2009 ini. Jumlah orang yang tidak memilih sangat tinggi, mungkin yang tertinggi dalam sejarah Pemilu Indonesia.

Untuk menjamin demokrasi, Pemilu dan Partai politik (Parpol) harus menjamin proses yang adil dan transparan, bukan hanya berujung pada hasil siapa menang siapa kalah. Sayangnya, saat ini orang hanya berorientasi rujukan hasil survey. Sungguh memprihatinkan.

Menurut banyak sumber dan masukan yang kami peroleh, Pemilu kali ini juga terburuk dibanding dua pemilu sebelumnya. Kami mencatat dua cacat dan satu kelemahan dalam penyelenggaraan Pemilu 9 April 2009.

1. Cacat Teknis Manajemen, yang menyebabkan hilangnya jutaan hak konstitusional rakyat Indonesia. Ini terkait dengan buruknya penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kacaunya logistik surat suara, temasuk kasus tertukarnya surat suara, tapi tetap disahkan KPU.

2. Cacat Determinasi Politik. Pemerintah berkuasa terkesan melakukan pembiaran terhadap kekacauan proses Pemilu yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta prinsip Pemilu yang jujur dan adil. Ini sudah terlihat sejak usulan draft UU Pemilu dimana Pemerintah mengusulkan data DPT diambil dari data Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya, tak ada proses pembersihan data tersebut oleh KPU bersama Departemen Dalam Negeri.

3. Kelengahan Parpol peserta Pemilu 2009, yang tak melakukan pengecekan terhadap data DPT sejak dini, padahal waktu yang tersedia cukup panjang.

Dengan fakta-fakta diatas, kami menilai Pemilu legislatif ini mempunyai cacat yang serius. Akibatnya, proses demokrasi yang sedang dibangun di negeri ini mengalami kemunduran serta berpotensi mengancam Pilpres 2009.


Menyikapi hal tersebut, Kami :

1. Menghimbau kepada warga Negara Indonesia yang dihilangkan hak pilihnya pada Pemilu April 2009 untuk melaporkan kepada kantor Polisi atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.

2. Negara harus merehabilitasi hak konstitusional warga Negara yang dihilangkan, dengan memberi kesempatan untuk melakukan pemilihan sesuai haknya

3. Mempertimbangkan penggantian KPU untuk menyelamatkan Pilpres 2009 dan Pemilu 2014

4. Menghimbau seluruh masyarakat agar terus peduli dan mengawal proses Pemilu 2009 dan tidak terjebak pada perdebatan hasil Pemilu.

5. Menyerukan Parpol peserta Pemilu 2009 untuk lebih mementingkan perwujudan amanah aspirasi rakyat daripada memperturutkan sahwat kekuasaan dengan membagi kursi-kursi kekuasaan.



Pendukung :
Ray Rangkuti (LIMA Nasional)
Chalid Muhammad (Institut Hijau Indonesia)
Siti Maemunah (JATAM)
Berry Nahdian Furqon (WALHI)
Edwin Partogi (Kontras)
Asfiawati (LBH Jakarta)
Riza Damanik (KIARA)
Dani Setiawan (KAU)
Indria Fernida (Kontras)
Abdullah (ICW)
Thamrin Amal Tomagola
Boni Hargens
Yudi Latif
Fajroel Rahman
Effendi Ghazali
Zen Smith
Ezki Suyanto
Adnan Balfas
Bunga Kejora

Kontak Media :
Chalid Muhamamad, 0811847163
Ray Rangkuti, 08161440763
Edwin Partogi, 08161464323
Thamrin Amal Tamagola, 08158009317

=====================================================================================

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##





silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Foto : Red House Kali Besar 11

Kumpulan Artikel Opini Pemilu dan Politik (13 April 2009)

Politik P -13, Pemilu dan Kearifan Berdemokrasi, Pertaruhan Indonesia, Sebuah Perjuangan Rakyat, Kemenangan Demokrat = Faktor SBY, Dukungan Sernilai Sebungkus Rokok, Demokrasi Pilihan, Ukuran Rasionalitas Di Balik Tokoh, Konstelasi Lama, Aroma Baru, Kemenangan Rakyat

silah simak pula kumpulan artikel opini tanggal lainnya
10-11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20-21,22-23,24, 25, 27, 28-29

Tapi di sini, "politik" berarti politik-sebagai-perjuangan, "politik-P". Bukan politik yang telah mati. Bukan politik-sebagai-ritus, "politik-R".

"Politik-R" adalah politik yang tercetak dalam gambar-gambar di lembaran kartu suara 2009 itu. "Politik-R" datang karena ritus adalah repetisi yang diwajibkan dan disepakati. Repetisi bisa membawa daya magis, seperti mantra yang berkali-kali dirapal, tapi juga sebaliknya: bahkan sembahyang yang suatu ketika khusyuk juga bisa kehilangan rasa ketika dilakukan berulang-ulang.

Dipetik dari artikel Catatan Pinggir Goenawan Mohamad di Majalah Tempo, Politik P -13 April 2009

selengkapnya
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/04/13/CTP/mbm.20090413.CTP130062.id.html

Pemilu 2009 juga akan menjadi ujian kualitas elite politik Indonesia. Momentum ini menegaskan tentang siapa yang memiliki kualitas kepemimpinan sebatas politisi dan siapa berkualitas negarawan. Sejarah akan mencatat sikap menerima kemenangan dan kekalahan, memberi selamat dan dukungan moral kepada "pemenang", dan mengajak serta yang "kalah" untuk berkontribusi. Itulah bentuk sikap dan tindakan yang dirindukan bangsa ini. Untuk itu, sikap elite politik mengajak masyarakat untuk mengikuti dan menerima hasil pemilu secara damai. Konsensus elite ini amat penting guna mendorong pendulum kematangan demokrasi.

Ke depan, karakter "negarawan" elite politik dihadapkan tantangan untuk tidak saja memiliki visi kebangsaan, tetapi juga peradaban. Mereka dituntut menjadi suara bangsa, aktif menawarkan solusi kemacetan peradaban. Kita dihadapkan fase tidak mudah berupa merosotnya perekonomian global yang membutuhkan hadirnya arsitektur baru ekonomi dunia, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, ancaman pandemi penyakit menular, dan sebagainya.

Dipetik dari artikel Gumilar Rusliwa Somantri - Rektor Universitas Indonesia - Pemilu dan Kearifan Berdemokrasi - 13 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/13/02560367/pemilu.dan.kearifan. berdemokrasi


Praktik-praktik pemilu lokal di Indonesia menyumbangkan catatan atas kecenderungan perilaku politik elite dan masyarakat yang dikesankan kian pragmatis. Apatisme juga hadir di tengah kegalauan atas kejutan demokrasi dengan sistem dan mekanisme pemilu yang berubah-ubah. Meski demikian, banyak pihak tetap berkepentingan agar pemilu sukses dan tidak menghendaki pesta demokrasi yang menentukan sejarah masa depan itu gagal. Trauma anakisme politik masih membayang dan rakyat sudah bosan dengan konflik akibat perseteruan politik elite.


dipetik dari artikel M Alfan Alfian M Alfan Alfian - Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta - Pertaruhan Indonesia

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/11/04342120/pertaruhan.indonesia

Sejak reformasi lalu, pesan emak sama, yaitu dalam hidup tidak boleh sekadar ndompleng kamukten (mendompleng kemuliaan). Kalau ingin mendapatkan jabatan, harta, popularitas, dan kebaikan hidup yang lain, maka harus berkeringat. Tak boleh naik di tikungan. Khusus soal harta benda, jika belum bisa mandiri, anggap saja pinjaman. Pada saatnya harus dikembalikan.

Dalam kehidupan politik, pesan seperti itu bisa diangkat dalam spektrum luas. Kesabaran dan ketulusan rakyat untuk antre di tengah keburukan infrastruktur dan suprastruktur pemilu harus dihargai sebagai sebuah perjuangan rakyat. Para politisi, baik yang santun maupun yang angkuh, harus menghargai perjuangan rakyat tersebut.


Dipetik dari artikel SUKARDI RINAKIT -Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate- Sebuah Perjuangan Rakyat - 13 April 2009

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/13/04315481/sebuah.perjuangan.rakyat

Bagaimana menjelaskan kemenangan PD ini dari sisi ekonomi politik di tengah krisis ekonomi yang saat ini sedang menghajar dunia? Hal yang paling mendasar untuk menjelaskan fenomena ini adalah faktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY sebagai faktor merujuk pada SBY sebagai presiden dan pengambil kebijakan. Kenapa menjelaskan kemenangan PD mendasarkan diri pada SBY? Ini pertanyaan menantang. Sebagai sebuah partai, PD jelas masih bayi, dan masih terlihat gagap melakukan aktivitas politiknya. Anggota legislatif PD secara umum memiliki pengalaman yang belum cukup dibanding mereka yang berasal dari Golkar ataupun PDIP. Karena itu, menjelaskan kemenangan PD pasti tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan figur sentralnya: SBY.

Dipetik dari artikel Wahyu Prasetyawan -PENELITI SENIOR LEMBAGA SURVEI INDONESIA DAN DOKTOR EKONOMI-POLITIK DARI UNIVERSITAS KYOTO, JEPANG- Kemenangan Demokrat = Faktor SBY 13 April 2009

selengkapnya
http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/04/13/Opini/krn.20090413.162274.id.html

Hal menonjol dari temuan dalam proses pemilu kali ini ialah tidak adanya korelasi antara perjuangan di parlemen dan aktivitas politik seseorang dengan hasil pemilu. ?Hasil akhir contrengan, ternyata, lebih ditentukan oleh eksekusi akhir dalam bentuk money politics atau yang sejenis. Apakah seseorang selama lima tahun di Senayan bolos atau tidur terus dan atau di sisi lain sangat vokal mengkritik pemerintah, di mata pemilih tidak ada bedanya.


Dipetik dari artikel Djoko Susilo -wakil ketua FPAN di DPR- Dukungan Sernilai Sebungkus Rokok 13 April 2009

selengkapnya
http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=63223

Alhasil, demokrasi itu memang bukan pilihan ideal karena sering membiarkan rakyat dan negara dikangkangi dan disandera oleh para demagog. Meskipun begitu, dalam praktik politik, demokrasi itu dipilih sebagai sistem politik oleh lebih dari dua pertiga negara yang ada di dunia. Alasannya,demokrasi “terpaksa” dipilih karena ia merupakan yang paling sedikit jeleknya di antara sistem-sistem lain yang samasama jelek.

Demokrasi merupakan “pilihan jelek yang terbaik”di antara pilihan-pilihan lain yang juga tidak baik seperti monarki absolut,autokrasi, aristokrasi, oligarki, okhlokrasi, dan terutama tirani. Demokrasi dianggap yang terbaik dari sistemsistem lain yang juga jelek karena ia menghargai hak-hak dan pilihan- pilihan rakyat meskipun dengan segala kekurangan atau kebodohannya.


Dipetik dari artikel Moh Mahfud MD -Ketua Mahkamah Konstitusi- Demokrasi Pilihan 13 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/228974/

Realitas di lapangan menunjukkan, masyarakat biasa pada umumnya tidak memiliki informasi yang cukup lengkap untuk memberi penilaian obyektif di bidang politik. Lebih jauh lagi, masyarakat kebanyakan tidak berusaha untuk mengenali pandangan politik mereka yang sesungguhnya dan melakukan evaluasi lebih jauh dan menentukan keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Dipetik dari laporan Suwardiman & Toto Suryaningtyas/Litbang Kompas, Survei Kompas : Ukuran Rasionalitas Di Balik Tokoh Senin, 13 April 2009 | 09:01 WIB

selengkapnya
http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/13/09014230/Ukuran.Rasionalitas.di.Balik.Tokoh

================================
Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia

## andreas iswinarto ##





silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua

=====================================

Partai-partai kita lebih banyak berbenah akibat tuntutan kekuasaan dibandingkan berbenah untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Karenanya, sulit untuk berharap adanya aroma baru dari faktor ini. Kedua, faktor bangunan checks and balances parlemen kita. Kita tentu tidak bisa berharap hanya dengan mengandalkan orang-orang baik, tetapi juga sebuah sistem baik yang mampu mengedarkan aroma baru. Karenanya, untuk membangun model parlemen yang baik,sistem checks and balances parlemen harus baik.


Dipetik dari artikel Zainal Arifin Mochtar Pengajar Ilmu Hukum dan Direktur PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta Konstelasi Lama, Aroma Baru – 13 April 2009

selengkapnya
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/229347/

Dalam etika, termasuk etika politik, dikenal istilah slippery slope. Kalau mematok target 10, misalnya, akan tercapai maksimal 8. Parpol peraih suara terbanyak telah berani memproklamasikan diri sebagai partai rakyat dan akan mati-matian berjuang membela kepentingan rakyat. Tidak mungkin mengharapkan janji itu terpenuhi 100%. Namun, setidaknya 80% akan diaksanakan. Setelah menang, kita hanya tinggal menunggu. Apakah benar kemenangan plebeian memberikan manfaat kepada rakyat?

Dipetik dari artikel R Masri Sareb Putra - Koordinator Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta - Kemenangan Rakyat 13-4-2009

selengkapnya
http://www.suarapembaruan.com/indeks/News/2009/04/13/index.html

Download/Unduh Gratis Buku-Buku Karl May

100.000 hits indokarlmay

Achtung achtung achtung, diberitahuken bahwa pada pagi ini, 12 April 2009, k.l 8 bulan setelah disusun ulang (karena serangan peretas [hacker] atau sejenis itulah), halaman pertama situs http://indokarlmay. com kini telah diklik lebih dari 100.000 kali (sesuai hit counter-nya) .

begitu pesan gembira dari bung Pandu Ganesa yang saya baca di milis Pasar Buku.

Salut untuk kerja-kerja Pandu Ganesa dan komunitas pembaca Karl May….
Saya rasa pengalaman komunitas Karl May baik menjadi referensi untuk membangun komunitas pembaca sastra juga komunitas lainnya…..

Silahkan baca artikel Kompas “Pandu, Memandang Dunia Lewat Karl May’ untuk mengetahui profil Pandu Ganesa dan Paguyuban Karl May Indonesia.

Silah akses dan unduh gratis buku-buku Karl Maya pada link berikut ini

http://indokarlmay.com
(tentang seluk-beluk Karl May)

http://tokowinnetou.com
(membeli buku Karl May)

http://id.karlmay.wikia.com/wiki/E-Book
(membaca dan mengunduh gratisan buku Karl May)

http://id.karlmay.wikia.com
(mengisi bareng-bareng ency Dunia Karl May)

Gallery Foto Lentera : Kota Tua Jakarta – Old City Batavia
## andreas iswinarto ##

silah kunjung album foto selengkapnya
Gallery Kota Tua : Pintu dan Jendela Sejarah Kota Tua