Definisi Singkat Neoliberalisme - Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia
Neoliberalisme - Revrisond Baswir
Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme (Revrisond Baswir – Tim Ahli Pusat Ekonomi Kerakyatan)
Jalan Neoliberal Pak Bud - Revrisond Baswir
Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja - Herry Priyono
Sesat Neoliberalisme - B. Herry-Priyono, Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.
Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis - B Herry-Priyono
Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan - B Herry-Priyono :
The End of Laissez-Faire - Sri-Edi Swasono
Mewaspadai Neoliberalisme - Sri Edi Swasono
Apa Neoliberalisme Itu?- Kwik Kian Gie
Kerakyatan vs Neoliberal - Ichsanudin Noorsy
Washington Concencus vs Jakarta Concencus - Prof Nizam Jim Wiryawan PhD Guru Besar dalam bidang Ilmu Bisnis Internasional,
Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, dan Rintangan Politik - Ahmad Erani Yustika Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Kandidat Doktor di University of Göttingen, Jerman
Neoliberalisme dan Warganegara - I Wibowo (ditor buku “Neoliberalisme” (Yogyakarta, Cindelaras: 2003)
Neoliberalisme Kena Batunya - Martin Manurung
Neoliberalisme Telah Mati - Akhmad Kusaeni
Lonceng Kematian Era Pasar Bebas - Joni Murti Mulyo Aji
Menelanjangi Liberalisme - Ahmad Erani Yustika
Kosmologi Krisis Moneter - Yasraf Amir Piliang
Rakus – Caping Gunawan Muhammad
Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?
Yayasan Mubyarto (YasMuby) Jogjakarta dan Mubyarto Institute (Mubins)
Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan - I Gusti Agung Ayu Ratih Kita,
FORMASI NEGARA NEOLIBERAL DAN KEBANGKITAN KOMUNALISME - Eric Hiariej (Pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neoliberal - R. Herlambang Perdana Wiratraman
KAPITALISME BENCANA DAN BENCANA KAPITALISME – Don Marut
Neoliberal dan Kejahatan Multinasional - Bonnie Setiawan (IGJ)
Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba - Yanuar Nugroho
Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar
Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang - Dani Setiawan – Ketua KAU
Krisis Ekonomi Global dan Sosialisme buat Kaum Kaya - Irwansyah
Memang, tak mungkin sistem kapitalisme tanpa krisis - Ken Budha Kusumandaru
Analisis Pasangan Yudhoyono – Boediono - Fahmy Radhy (Dosen FEB UGM dan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute) Analisis : Pasangan Yudhoyono – Boediono
Track Record : Bisnis Capres Cawapres - Dr George Aditjondro
Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal
Lumpur Lapindo dan Praktek Neoliberal - Firdaus Cahyadi
Negosiasi Pertanian WTO Dirancang Untuk Memperparah Kelaparan Di Dunia - Aileen Kwa
Tidak Ada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Reforma Agraria - Henry Saragih -vKetua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan General Coordinator La Via
Campesina, organisasi gerakan buruh tani, petani kecil dan masyarakat adat internasional.
Rezim SBY-JK Gagal Laksanakan Pembaruan Agraria
Rebutan Pangan : TNC dan Penghancuran Petani - Mansour Fakiq
Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008
Noer Fauzi Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi, Ph.D. Candidate di University of California – Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM), Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995-2002, dan Koordinator Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002-2005.
PLN Korban Neolib - Ir A Daryoko – Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Strategis
Prosa Tanpa Tanda Seru : Refleksi Persoalan Globalisasi - Puthut EA
Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas - James Petras
Sebuah Pengantar Tentang Ambruknya Wall Street - Walden Bello
Krisis Finansial Global: Dampaknya terhadap Asia - Reihana Mohideen
Krisis Wall Street: Rakyat Miskin Lagi-lagi Talangi Orang Kaya - Peter Boyle
Venezuela dan Sekutu Amerika Selatannya Majukan Integrasi - James Suggett
Kamis, 25 Juni 2009
Neoliberalisme Biang Kerok Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan
Pendukung Neoliberalisme = Pendukung Genosida. Neoliberalisme Memang Menjijikan!!! (bagian pertama)
Neoliberalisme membunuh sama kejamnya dengan Nazisme Hitler. Noeliberalisme membunuh secara massif, perlahan dan sistimatis, sedangkan Nazisme Hitler membunuh secara massif, cepat dan sistimatis. Keduanya hakekatnya adalah KEJAHATAN HAM BERAT GENOSIDA.
Ketika Neoliberalisme semakin dominan, fakta menunjukkan globalisasi kemiskinan dan ketimpangan semakin menggila pula. Korporasi-korporasi besar dan golongan elit telah menjadi semakin kaya raya sementara kaum miskin semakin terpuruk dan termiskinkan bahkan hingga menderita kelaparan dan masalah kesehatan kronis yang mematikan. Mewabah bak pendemi.
Karenanya jangan heran bahwa dalam 10 tahun masa reformasi ini (ketika penetrasi neoliberalisme semakin meluas melalui IMF, Bank Dunia, ADB, USAID serta korporasi multinasional, dll) kemiskinan dan ketimpangan semakin meluas dan mendalam. Jangan heran pula dengan kekayaan yang dimiliki oleh elit politik dan/yang sekaligus adalah elit ekonomi, kelas penguasa-borjuasi yang menjadi komprador/antek kepentingan rezim ekonomi global.
Catatan tentang Kampanye Neoliberalisme Memang Menjijikan!
"Ketika menjadi terbuka maka kekerasan lebih menunjukkan wajah pornografi dan dengan itu lebih membangkitkan rasa jijik daripada rasa takut." Ini adalah petikan dari buku Daniel Dakhidae Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Daniel menuliskan teks ini sebagai kesimpulan atas perubahan psikologis masa ketika akhirnya secara telanjang menyaksikan kekerasan negara melalui testimoni para aktivis korban penculikan.
Dengan memetik Daniel saya hendak mengajak sebanyak mungkin orang yang perduli untuk mendorong lahirnya momentum perubahan psikologi publik sehingga menjadi paham tentang neoliberalisme sebagai satu bentuk formasi kapitalisme dan rezim kekuasaan yang mendukungnya. Lantas menjadi jijik dan muak.
Dalam kasus yang dideskripsikan oleh Daniel saya melihat bahwa momentum testimoni para aktivis korban penculikan dan penyiksaan, telah mebangkitkan kemarahan publik yang berkontribusi para pembesaran perlawanan hingga tumbangnya Soeharto. Dan saya melihat ketika para capres-cawapres bersilat lidah menolak dirinya dicap pendukung neoliberalisme atau mendaku penentang neoliberalisme, maka lahir kesempatan tersembunyi bahwa ini akan menjadi senjata makan tuan. Bahwa tipu daya ini akan terbongkar, ketika janji-janji tinggal omong kosong. Ketika rezim semakin masif menggunakan kekerasan untuk melancarkan agenda neoliberalisme, menggunakan kekerasan untuk menghdang perlawanan buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, pemuda-pelajar. Ketika rakyat menjadi muak dan jijik, melampui rasa takutnya.
Mari terus gulirkan sehebat-hebat debat dan propaganda anti-neoliberalisme di panggung politik nasional, dan jangan ragu tudingkan jari anda pada semua elit politik dan/sekaligus elit ekonomi yang menjadi komprador/antek kepentingan rezim neoliberalisme/kapitalisme global.
Pada akhirnya dibolak-balik neoliberalisme dan para jenderallah yang akan menjadi pemenang pilpres 2009 ini.
Perjalanan perekonomian Indonesia selama 64 tahun ini justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neo-kolonialisme. Proses transisi itulah antara lain yang menjelaskan semakin terperosoknya perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda neoliberal……
Revrisond Baswir
Bersatu, Bersarekat, Berlawan, Tegakkan Kembali Proklamasi Merdeka 100 Persen.
-------------
Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam Fakta dan Angka
(angka-angka dari berbagai sumber yang kompeten termasuk lembaga-lembaga di jantung neoliberalisme)
Sumber : Edisi Indonesia Buku Does Globalizations Help the Poor? A Special Report By The International Forum on Globalization, 2001 yang diterbitkan oleh Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Globalisasi tampaknya kian memperbesar kemiskinan dan ketimpangan.... Biaya-biaya untuk penyesuaian demi keterbukaan yang lebih besar ditanggung sepenuhnya oleh kaum miskin, berapa pun lamanya waktu penyesuaian itu berlangsung
- Bank Dunia, The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality, 1999
Pasang naik gelombang perekonomian global akan menciptakan banyak pemenang di bidang ekonomi tetapi tidak akan mampu ”mengangkat semua perahu”... [Pasang naik gelombang itu] justru akan menimbulkan pertentangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Disamping, juga semakin memastikan munculnya kesenjangan antara para pemenang dan yang kalah di tingkat regional yang bahkan lebih besar daripada yang ada dewasa ini... Evolusi (globalisasi) akan semakin tidak menentu. Ia ditandai oleh volatilitas keuangan yang kronis dan jurang pemisah yang kian melebar di bidang ekonomi... Berbagai wilayah, negara dan kelompok yang merasa tertinggal jauh di belakang akan menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, etnis, ideologis, dan keagamaan berikut kekerasan yang seringkali mnyertai ekstremisme tersebut
- Global Trends 2015, United States Central Intelligence Agency, 2000
IMF dan Departemen Keuangan AS telah mengatur kembali insentif-insentif ekonomi Rusia dengan cara yang memang berbeda, tetapi celakanya dengan cara yang salah…. Sementara pada awalnya hanya 2 persen dari penduduka hidup dalam kemiskinan, bahkan pada masa-masa terakhir Soviet yang suram sekalipun. [Namun dengan adanya-editor] “reformasi” itu jurstru menunjukkan angka-angka kemiskinan yang kian membumbung tinggi. Angkanya hamper mencapai 50%, dimana lebih dari separuh anak-anak Rusia hidup di bawah garis kemiskinan.
- Joseph Stiglitz, mantan wakil presiden Bank Dunia 2000
Tren atau kecenderungan kemiskinan telah menjadi semakin buruh. Jumlah orang miskin yang hidup kurang dari 1 dolar AS sehari meningkat: dari 1.197 juta pada 1987 menjadi 1.214 juta pada 1997, atau sekitar 20% dari penduduk dunia. Dua puluh lima persennya lagi (sekitar 1,6 milyar) dari penduduk dunia bertahan hidup dengan 1-2 dolar AS setiap hari.
- The United Nations Human Development Report 1999.
Kesenjangan pendapatan antara seperlima penduduk dunia di negara-negara terkaya dengan seperlima penduduk yang hidup di negara-negara termiskin meningkat dua kali lipat pada 1960-1990: dari 30 berbanding 1 menjadi 60 berbanding 1. Pada 1998, kesenjangan itu semakin bertambah lebar, menjadi 78 berbanding 1
- The United Nations Human Development Report 1999.
Terhitung sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih yang dimiliki 200 orang terkaya bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset kekayaan tiga orang terkaya lebih besar dibandingkan dengan gabungan GNP 48 negata terbelakang. Dan jumlah milyarder di dunia meningkat 25 persen hanya dalam waktu dua tahunt erakhir. Gabungan kakayaan dari 475 orang terkaya tersebut lebih besar dari gabungan pendapatan 50% penduduk termiskin dari seluruh penduduk dunia
-- The United Nations Human Development Report 1999.
Sejak 1990, usia harapan hidup menurun di 33 negara. Pada 1997, angka kematian anak di bawah usia lima tahun di negara-negara terkaya adalah 8 berbanding 1000 lahir hidup, sedangkan di negara-negara berkembang, 169 berbanding 1000 lahir hidup
- Bank Dunia Annual Review of Development Effectiveness 1999
Baca kajian-kajian dari para pakar dan pelaku gerakan sosial terkait neoliberalisme ; Revrisond Baswir, Hendri Saparini, Ichssanudin Nursy, Herry Priyono, I Wibowo, Kwik Kian Gie, Bonie Setiawan, Don Marut, alm Mansour Fakiq, Fahmy Radhy, Sri Edi Swasono, James Petras, Noer Fauzi, Hendri Saragih, Ir Daryoko, Danie Setiawan, dll
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/search/label/lawan-neoliberalisme
Simak pula film John Pilgler Globalization: New Rulers of The World (subtitle bahasa indonesia) : fakta tentang mudarat neoliberalisme sebagai biang kerok meluasnya kemiskinan dan kesenjangan yang semakin akut di negeri ini.
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/film-dokumenter-globalization-new.html
Neoliberalisme membunuh sama kejamnya dengan Nazisme Hitler. Noeliberalisme membunuh secara massif, perlahan dan sistimatis, sedangkan Nazisme Hitler membunuh secara massif, cepat dan sistimatis. Keduanya hakekatnya adalah KEJAHATAN HAM BERAT GENOSIDA.
Ketika Neoliberalisme semakin dominan, fakta menunjukkan globalisasi kemiskinan dan ketimpangan semakin menggila pula. Korporasi-korporasi besar dan golongan elit telah menjadi semakin kaya raya sementara kaum miskin semakin terpuruk dan termiskinkan bahkan hingga menderita kelaparan dan masalah kesehatan kronis yang mematikan. Mewabah bak pendemi.
Karenanya jangan heran bahwa dalam 10 tahun masa reformasi ini (ketika penetrasi neoliberalisme semakin meluas melalui IMF, Bank Dunia, ADB, USAID serta korporasi multinasional, dll) kemiskinan dan ketimpangan semakin meluas dan mendalam. Jangan heran pula dengan kekayaan yang dimiliki oleh elit politik dan/yang sekaligus adalah elit ekonomi, kelas penguasa-borjuasi yang menjadi komprador/antek kepentingan rezim ekonomi global.
Catatan tentang Kampanye Neoliberalisme Memang Menjijikan!
"Ketika menjadi terbuka maka kekerasan lebih menunjukkan wajah pornografi dan dengan itu lebih membangkitkan rasa jijik daripada rasa takut." Ini adalah petikan dari buku Daniel Dakhidae Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Daniel menuliskan teks ini sebagai kesimpulan atas perubahan psikologis masa ketika akhirnya secara telanjang menyaksikan kekerasan negara melalui testimoni para aktivis korban penculikan.
Dengan memetik Daniel saya hendak mengajak sebanyak mungkin orang yang perduli untuk mendorong lahirnya momentum perubahan psikologi publik sehingga menjadi paham tentang neoliberalisme sebagai satu bentuk formasi kapitalisme dan rezim kekuasaan yang mendukungnya. Lantas menjadi jijik dan muak.
Dalam kasus yang dideskripsikan oleh Daniel saya melihat bahwa momentum testimoni para aktivis korban penculikan dan penyiksaan, telah mebangkitkan kemarahan publik yang berkontribusi para pembesaran perlawanan hingga tumbangnya Soeharto. Dan saya melihat ketika para capres-cawapres bersilat lidah menolak dirinya dicap pendukung neoliberalisme atau mendaku penentang neoliberalisme, maka lahir kesempatan tersembunyi bahwa ini akan menjadi senjata makan tuan. Bahwa tipu daya ini akan terbongkar, ketika janji-janji tinggal omong kosong. Ketika rezim semakin masif menggunakan kekerasan untuk melancarkan agenda neoliberalisme, menggunakan kekerasan untuk menghdang perlawanan buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, pemuda-pelajar. Ketika rakyat menjadi muak dan jijik, melampui rasa takutnya.
Mari terus gulirkan sehebat-hebat debat dan propaganda anti-neoliberalisme di panggung politik nasional, dan jangan ragu tudingkan jari anda pada semua elit politik dan/sekaligus elit ekonomi yang menjadi komprador/antek kepentingan rezim neoliberalisme/kapitalisme global.
Pada akhirnya dibolak-balik neoliberalisme dan para jenderallah yang akan menjadi pemenang pilpres 2009 ini.
Perjalanan perekonomian Indonesia selama 64 tahun ini justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neo-kolonialisme. Proses transisi itulah antara lain yang menjelaskan semakin terperosoknya perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda neoliberal……
Revrisond Baswir
Bersatu, Bersarekat, Berlawan, Tegakkan Kembali Proklamasi Merdeka 100 Persen.
-------------
Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan Dalam Fakta dan Angka
(angka-angka dari berbagai sumber yang kompeten termasuk lembaga-lembaga di jantung neoliberalisme)
Sumber : Edisi Indonesia Buku Does Globalizations Help the Poor? A Special Report By The International Forum on Globalization, 2001 yang diterbitkan oleh Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Globalisasi tampaknya kian memperbesar kemiskinan dan ketimpangan.... Biaya-biaya untuk penyesuaian demi keterbukaan yang lebih besar ditanggung sepenuhnya oleh kaum miskin, berapa pun lamanya waktu penyesuaian itu berlangsung
- Bank Dunia, The Simultaneous Evolution of Growth and Inequality, 1999
Pasang naik gelombang perekonomian global akan menciptakan banyak pemenang di bidang ekonomi tetapi tidak akan mampu ”mengangkat semua perahu”... [Pasang naik gelombang itu] justru akan menimbulkan pertentangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Disamping, juga semakin memastikan munculnya kesenjangan antara para pemenang dan yang kalah di tingkat regional yang bahkan lebih besar daripada yang ada dewasa ini... Evolusi (globalisasi) akan semakin tidak menentu. Ia ditandai oleh volatilitas keuangan yang kronis dan jurang pemisah yang kian melebar di bidang ekonomi... Berbagai wilayah, negara dan kelompok yang merasa tertinggal jauh di belakang akan menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, etnis, ideologis, dan keagamaan berikut kekerasan yang seringkali mnyertai ekstremisme tersebut
- Global Trends 2015, United States Central Intelligence Agency, 2000
IMF dan Departemen Keuangan AS telah mengatur kembali insentif-insentif ekonomi Rusia dengan cara yang memang berbeda, tetapi celakanya dengan cara yang salah…. Sementara pada awalnya hanya 2 persen dari penduduka hidup dalam kemiskinan, bahkan pada masa-masa terakhir Soviet yang suram sekalipun. [Namun dengan adanya-editor] “reformasi” itu jurstru menunjukkan angka-angka kemiskinan yang kian membumbung tinggi. Angkanya hamper mencapai 50%, dimana lebih dari separuh anak-anak Rusia hidup di bawah garis kemiskinan.
- Joseph Stiglitz, mantan wakil presiden Bank Dunia 2000
Tren atau kecenderungan kemiskinan telah menjadi semakin buruh. Jumlah orang miskin yang hidup kurang dari 1 dolar AS sehari meningkat: dari 1.197 juta pada 1987 menjadi 1.214 juta pada 1997, atau sekitar 20% dari penduduk dunia. Dua puluh lima persennya lagi (sekitar 1,6 milyar) dari penduduk dunia bertahan hidup dengan 1-2 dolar AS setiap hari.
- The United Nations Human Development Report 1999.
Kesenjangan pendapatan antara seperlima penduduk dunia di negara-negara terkaya dengan seperlima penduduk yang hidup di negara-negara termiskin meningkat dua kali lipat pada 1960-1990: dari 30 berbanding 1 menjadi 60 berbanding 1. Pada 1998, kesenjangan itu semakin bertambah lebar, menjadi 78 berbanding 1
- The United Nations Human Development Report 1999.
Terhitung sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih yang dimiliki 200 orang terkaya bertambah dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 trilyun dolar. Aset kekayaan tiga orang terkaya lebih besar dibandingkan dengan gabungan GNP 48 negata terbelakang. Dan jumlah milyarder di dunia meningkat 25 persen hanya dalam waktu dua tahunt erakhir. Gabungan kakayaan dari 475 orang terkaya tersebut lebih besar dari gabungan pendapatan 50% penduduk termiskin dari seluruh penduduk dunia
-- The United Nations Human Development Report 1999.
Sejak 1990, usia harapan hidup menurun di 33 negara. Pada 1997, angka kematian anak di bawah usia lima tahun di negara-negara terkaya adalah 8 berbanding 1000 lahir hidup, sedangkan di negara-negara berkembang, 169 berbanding 1000 lahir hidup
- Bank Dunia Annual Review of Development Effectiveness 1999
Baca kajian-kajian dari para pakar dan pelaku gerakan sosial terkait neoliberalisme ; Revrisond Baswir, Hendri Saparini, Ichssanudin Nursy, Herry Priyono, I Wibowo, Kwik Kian Gie, Bonie Setiawan, Don Marut, alm Mansour Fakiq, Fahmy Radhy, Sri Edi Swasono, James Petras, Noer Fauzi, Hendri Saragih, Ir Daryoko, Danie Setiawan, dll
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/search/label/lawan-neoliberalisme
Simak pula film John Pilgler Globalization: New Rulers of The World (subtitle bahasa indonesia) : fakta tentang mudarat neoliberalisme sebagai biang kerok meluasnya kemiskinan dan kesenjangan yang semakin akut di negeri ini.
http://lenteradiatasbukit.blogspot.com/2009/05/film-dokumenter-globalization-new.html
Senin, 22 Juni 2009
Ketiga Pasangan Capres-Cawapres Absen Agenda-Agenda Pencapaian Demokrasi Substansial
kandidat-kandidat presiden yang ada sama sekali tidak menawarkan agenda-agenda bagi tercapainya demokrasi substansial –seperti tiadanya agenda untuk mengontrol mekanisme pasar yang membuat demokrasi defisit.
MAKLUMAT 18 JUNI 2009
Pelaksanaan dan hasil pemilihan umum legislatif 2009 secara umum memprihatinkan. Tingginya angka golongan putih (golput), yang mencapai sekitar 40,6 juta pemilih, menunjukkan kekacauan administrasi pemilu serta rendahnya angka kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Pemilu ini juga mencatat munculnya partai-partai politik baru yang dipimpin oleh mereka yang dikenal sebagai figur yang diduga sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Partai-partai politik ini bahkan berhasil menduduki lembaga legislatif nasional.
Di sisi lain, proses Pemilu legislatif yang lalu juga diwarnai oleh sejumlah kasus dugaan kecurangan yang dilakukan secara sistematik. Tidak ada reaksi yang berarti dari rejim berkuasa untuk mereparasi situasi ini, meskipun harus dicatat bahwa DPR membentuk Panitia Angket untuk memeriksa persoalan tersebut. Demikian pula berbagai laporan pelanggaran terhadap kasus-kasus kecurangan Pemilu ini tidak ditangani serius.
Namun, tidak seluruh gambaran proses demokrasi Indonesia adalah buram. Proses politik di Aceh yang diawali dengan Perjanjian Helsinki 2005 paling tidak mencatat beberapa keberhasilan penting: pertama, kesepakatan untuk mengganti kekerasan senjata dengan proses demokrasi dalam perjuangan kepentingan rakyat Aceh. Kedua, kemenangan calon independen dalam pemilihan gubernur dan 10 bupati/walikota dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh yang mengalahkan dominasi elit incumbent. Ketiga, keberhasilan partai politik lokal untuk memenangi lebih dari 50% suara dalam pemilihan legislatif di DPR Aceh.
Dengan maksud merefleksi pengalaman Aceh demi kemajuan demokratisasi di Indonesia, Perkumpulan DEMOS menggelar Seminar Nasional bertajuk “Demokratisasi: Belajar Dari Aceh” pada tanggal 16 Juni 2009 di Hotel Nikko, Jakarta. Seminar Nasional tersebut kemudian dilanjutkan dengan lokakarya tanggal 16-18 Juni 2009 di Hotel RedTop, Jakarta. Lokakarya ini dihadiri oleh sekitar 45 orang aktivis pro-demokrasi berasal dari serikat tani, serikat buruh, ornop berbagai isu, akademisi, dan jurnalis dari berbagai provinsi di Indonesia.
Melalui proses diskusi yang dinamis selama seminar dan lokakarya ini berlangsung, PESERTA LOKAKARYA mencatat beberapa hal sebagai berikut:
1.Dalam seminar nasional mengenai “Demokratisasi: belajar dari Aceh” disimpulkan bahwa dengan membuka ruang politik lebih luas di Aceh, maka proses demokrasi yang lebih representatif dapat diwujudkan dan peluang untuk mewujudkan demokrasi substansial terbuka luas.
2.Dalam lokakarya ditemukan bahwa fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama adalah dua ancaman besar bagi proses demokrasi di Indonesia kini. Kebijakan dan proses politik yang ada sekarang ini lebih ditentukan kepentingan modal. Hal ini menyebabkan akses terhadap sumber daya tidak lagi ditentukan oleh hak seseorang sebagai warga negara, tetapi oleh daya beli. Hukum dan kebijakan publik yang ada menjelma semata sebagai akomodasi atas kompetisi individu berdasarkan daya beli dan mengabaikan kepentingan umum, yang sesungguhnya adalah cita-cita dari diadakannya proses politik yaitu terwujudnya masyarakat yang setara, adil, dan berkelanjutan. Di sisi lain, fundamentalisme agama menyebabkan ruang-ruang demokrasi terancam. Bagi fundamentalisme ‘semua yang tidak bersamanya dianggap musuh, bahkan tidak memiliki ruang untuk hidup.’
3. Belajar dari pengalaman Pemilu legislatif 2009, para aktor pro-demokrasi mencatat beberapa tantangan dan peluang dalam upaya menjamin terjadinya proses demokrasi yang bermakna. Peserta menegaskan pentingnya agenda untuk memulihkan kendali rakyat terhadap urusan-urusan publik dengan membangun platform (tempat pijakan bersama) bagi para aktor pro-demokrasi, memperluas basis dukungan, dan melakukan kerja-kerja demokrasi di tingkat lokal.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, lokakarya ini menyatakan hal-hal sebagai berikut ini:
Pertama, menegaskan bahwa alih-alih mengancam keutuhan negara Republik Indonesia, perluasan ruang politik lokal justru menjamin demokrasi yang lebih berkualitas.
Kedua, prihatin bahwa kandidat-kandidat presiden yang ada sama sekali tidak menawarkan agenda-agenda bagi tercapainya demokrasi substansial –seperti tiadanya agenda untuk mengontrol mekanisme pasar yang membuat demokrasi defisit.
Ketiga, menyerukan masyarakat untuk tidak bersikap apolitis dengan tetap mengawal proses Pilpres berlangsung secara demokratis.
Keempat, menyerukan kelompok-kelompok pro-demokrasi untuk tidak bersikap apatis, sibuk dengan agenda-agendanya sendiri, melainkan kreatif mencari terobosan untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna.
Jakarta, 18 Juni 2009
MAKLUMAT 18 JUNI 2009
Pelaksanaan dan hasil pemilihan umum legislatif 2009 secara umum memprihatinkan. Tingginya angka golongan putih (golput), yang mencapai sekitar 40,6 juta pemilih, menunjukkan kekacauan administrasi pemilu serta rendahnya angka kepercayaan rakyat terhadap Pemilu. Pemilu ini juga mencatat munculnya partai-partai politik baru yang dipimpin oleh mereka yang dikenal sebagai figur yang diduga sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia. Partai-partai politik ini bahkan berhasil menduduki lembaga legislatif nasional.
Di sisi lain, proses Pemilu legislatif yang lalu juga diwarnai oleh sejumlah kasus dugaan kecurangan yang dilakukan secara sistematik. Tidak ada reaksi yang berarti dari rejim berkuasa untuk mereparasi situasi ini, meskipun harus dicatat bahwa DPR membentuk Panitia Angket untuk memeriksa persoalan tersebut. Demikian pula berbagai laporan pelanggaran terhadap kasus-kasus kecurangan Pemilu ini tidak ditangani serius.
Namun, tidak seluruh gambaran proses demokrasi Indonesia adalah buram. Proses politik di Aceh yang diawali dengan Perjanjian Helsinki 2005 paling tidak mencatat beberapa keberhasilan penting: pertama, kesepakatan untuk mengganti kekerasan senjata dengan proses demokrasi dalam perjuangan kepentingan rakyat Aceh. Kedua, kemenangan calon independen dalam pemilihan gubernur dan 10 bupati/walikota dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh yang mengalahkan dominasi elit incumbent. Ketiga, keberhasilan partai politik lokal untuk memenangi lebih dari 50% suara dalam pemilihan legislatif di DPR Aceh.
Dengan maksud merefleksi pengalaman Aceh demi kemajuan demokratisasi di Indonesia, Perkumpulan DEMOS menggelar Seminar Nasional bertajuk “Demokratisasi: Belajar Dari Aceh” pada tanggal 16 Juni 2009 di Hotel Nikko, Jakarta. Seminar Nasional tersebut kemudian dilanjutkan dengan lokakarya tanggal 16-18 Juni 2009 di Hotel RedTop, Jakarta. Lokakarya ini dihadiri oleh sekitar 45 orang aktivis pro-demokrasi berasal dari serikat tani, serikat buruh, ornop berbagai isu, akademisi, dan jurnalis dari berbagai provinsi di Indonesia.
Melalui proses diskusi yang dinamis selama seminar dan lokakarya ini berlangsung, PESERTA LOKAKARYA mencatat beberapa hal sebagai berikut:
1.Dalam seminar nasional mengenai “Demokratisasi: belajar dari Aceh” disimpulkan bahwa dengan membuka ruang politik lebih luas di Aceh, maka proses demokrasi yang lebih representatif dapat diwujudkan dan peluang untuk mewujudkan demokrasi substansial terbuka luas.
2.Dalam lokakarya ditemukan bahwa fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama adalah dua ancaman besar bagi proses demokrasi di Indonesia kini. Kebijakan dan proses politik yang ada sekarang ini lebih ditentukan kepentingan modal. Hal ini menyebabkan akses terhadap sumber daya tidak lagi ditentukan oleh hak seseorang sebagai warga negara, tetapi oleh daya beli. Hukum dan kebijakan publik yang ada menjelma semata sebagai akomodasi atas kompetisi individu berdasarkan daya beli dan mengabaikan kepentingan umum, yang sesungguhnya adalah cita-cita dari diadakannya proses politik yaitu terwujudnya masyarakat yang setara, adil, dan berkelanjutan. Di sisi lain, fundamentalisme agama menyebabkan ruang-ruang demokrasi terancam. Bagi fundamentalisme ‘semua yang tidak bersamanya dianggap musuh, bahkan tidak memiliki ruang untuk hidup.’
3. Belajar dari pengalaman Pemilu legislatif 2009, para aktor pro-demokrasi mencatat beberapa tantangan dan peluang dalam upaya menjamin terjadinya proses demokrasi yang bermakna. Peserta menegaskan pentingnya agenda untuk memulihkan kendali rakyat terhadap urusan-urusan publik dengan membangun platform (tempat pijakan bersama) bagi para aktor pro-demokrasi, memperluas basis dukungan, dan melakukan kerja-kerja demokrasi di tingkat lokal.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, lokakarya ini menyatakan hal-hal sebagai berikut ini:
Pertama, menegaskan bahwa alih-alih mengancam keutuhan negara Republik Indonesia, perluasan ruang politik lokal justru menjamin demokrasi yang lebih berkualitas.
Kedua, prihatin bahwa kandidat-kandidat presiden yang ada sama sekali tidak menawarkan agenda-agenda bagi tercapainya demokrasi substansial –seperti tiadanya agenda untuk mengontrol mekanisme pasar yang membuat demokrasi defisit.
Ketiga, menyerukan masyarakat untuk tidak bersikap apolitis dengan tetap mengawal proses Pilpres berlangsung secara demokratis.
Keempat, menyerukan kelompok-kelompok pro-demokrasi untuk tidak bersikap apatis, sibuk dengan agenda-agendanya sendiri, melainkan kreatif mencari terobosan untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna.
Jakarta, 18 Juni 2009
Rezim SBY-JK Gagal Laksanakan Pembaruan Agraria
Pemerintahan periode 2004-2009 tidak melaksanakan janji-janjinya untuk melakukan pembaruan agraria. Ini terbukti sejak Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Semula, Presiden berjanji untuk meredistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta hektar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun rupanya program tersebut hanya janji kampanye belaka tanpa ada niatan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannnya. Hal tersebut dikemukakan Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta (18/6). (http://www.spi.or.id/?p=1061)
Kebijakan SBY-JK sekarang ini masih jauh dari amanat konstitusi, semakin dekat neoliberal. Maka dalam momentum ini, SPI menyatakan bahwa selama Pembaruan agraria seperti yang dimandatkan dalam konstitusi RI dan UUPA 1960 tak dijalankan maka langkah bagi pembangunan di Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi, prostitusi, dan tingginya perempuan buruh migrant. Pada akhirnya masalahmasalah mendasar kerakyatan di lapangan yakni kelaparan, pengangguran, kurang pendidikan, masalah kesehatan dan terutama kemiskinan akan terus menghantui bangsa kita.
Oleh sebab itu kita butuh solusi yang berani dan luar biasa, sehingga pelaksanaan Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam UndangUndang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33, merupakan agenda yang mendasar bagi Indonesia untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan sistem agrarian nasional yang sejati demi keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan agenda ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Dipetik dari Evaluasi Serikat Petani Indonesia Terhadap Kebijakan Pertanian Pemerintahan SBYJK Tahun 2004- 200 Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Menyejahterakan Petani
Selengkapnya
Kebijakan SBY-JK sekarang ini masih jauh dari amanat konstitusi, semakin dekat neoliberal. Maka dalam momentum ini, SPI menyatakan bahwa selama Pembaruan agraria seperti yang dimandatkan dalam konstitusi RI dan UUPA 1960 tak dijalankan maka langkah bagi pembangunan di Indonesia akan terus dibayangi oleh kelaparan, konflik agraria, rusaknya infrastruktur pedesaan, impor pangan, urbanisasi, prostitusi, dan tingginya perempuan buruh migrant. Pada akhirnya masalahmasalah mendasar kerakyatan di lapangan yakni kelaparan, pengangguran, kurang pendidikan, masalah kesehatan dan terutama kemiskinan akan terus menghantui bangsa kita.
Oleh sebab itu kita butuh solusi yang berani dan luar biasa, sehingga pelaksanaan Pembaruan Agraria yang diamanatkan dalam UndangUndang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33, merupakan agenda yang mendasar bagi Indonesia untuk terjadinya perombakan, pembaruan, pemulihan dan penataan sistem agrarian nasional yang sejati demi keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan agenda ini, tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Dipetik dari Evaluasi Serikat Petani Indonesia Terhadap Kebijakan Pertanian Pemerintahan SBYJK Tahun 2004- 200 Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Menyejahterakan Petani
Selengkapnya
Telaah Kritis Terhadap Dialog Capres Putaran I "Good Governance dan Supremasi Hukum"
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran I “Good governance dan Supremasi Hukum”
Komunitas Ornop adalah gabungan dari 40 LSM dan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang menaruh peduli terhadap proses perbaikan bangsa, termasuk dalam menyongsong PEMILU Presiden 8 Juli mendatang. Proses perbaikan dimaksudkan pada 9 isu publik, masing-masing: Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan korban masa lalu dan konflik militer; Lingkungan hidup dan sumberdaya alam; Prioritas anggaran negara; Mafia peradilan; Buruh migran; Kebebasan beragama dan minoritas; Penggusuran di perkotaan; Konflik agraria dan masyarakat adat; serta Keadilan gender.
Putaran pertama dialog Capres yang diselenggarakan oleh KPU, Kamis, 18 Juli 2009, mengambil tema “good governance dan supremasi hukum”. Secara substansi, penting bagi Komunitas Ornop untuk menyampaikan pandangannya kepada publik, sebagai telaah kritis untuk menyempurnakan proses demokratisasi, sebagai berikut:
1. Telaah HAM menunjukkan bahwa ketiga Capres Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono, ataupun M.Yusuf Kalla tidak menunjukkan keinginan dan upaya serius untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Hal ini terlihat dari pernyataan ketiganya, yang lebih memilih pendekatan rekonsiliasi atas nama persatuan. Khusus pernyataan SBY menyebutkan bahwa 5 tahun dimasa pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada seperti kasus Lapindo.
2. Pada telaah aspek lingkungan hidup, terlihat jelas bahwa SBY maupun JK akan meneruskan model pengerukan sumberdaya alam seperti yang dijalankan dalam 5 tahun terakhir. SBY dan JK memaknai good governance dan penegakan hukum hanya dalam kerangka melanggengkan kegiatan investasi, sekaligus mengesampingkan agenda pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada setiap warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali.
Khusus dalam kasus kejahatan Lapindo, pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh SBY dan Megawati yang cenderung menyalahkan korban, menunjukkan keduanya tidak peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta pentingnnya institusi negara dalam menjamin perlindungan terhadap warga negara.
Hal lainnya, SBY dan JK bersepakat bahwa penyebab terjadinya semburan lumpur panas adalah PT.Lapindo. Tentu ini menjadi sebuah signal baik untuk mendesak tanggung-jawab mutlak Lapindo. Hanya saja, SBY terlihat inkonsisten dengan pernyataannya tersebut, karena masih memasukkan unsur pemerintah untuk menanggung tanggung-jawab Lapindo sebagai penyebab masalah. Hal ini sekaligus menegaskan kepada publik, bahwa ada upaya untuk melindungi korporasi lepas dari tanggung jawabnya. Sedang Mega, terkesan tidak ingin mengambil resiko dengan tragedi Lapindo, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat prosedural.
3. Dalam hal penentuan prioritas anggaran, Megawati memberikan keleluasaan TNI untuk menyusun anggaran. SBY menyatakan akan menaikkan anggaran bagi TNI secara bertahap hingga Rp 120 triliun. JK menyatakan efisiensi anggaran dan memfokuskan pada pemeliharaan alutsista dan kesejahteraan militer. Ketiganya alpa memperkarakan aspek pemerataan dan keadilan ditubuh TNI. Karena fakta menunjukkan bahwa di level petinggi TNI telah memiliki banyak kemewahan. Berbeda dengan ditingkatan prajurit yang memang masih memiliki banyak keterbatasan.
4. Terkait buruh migran, ketiga Capres terbukti mensimplifikasi permasalahan, dengan mengkanalisasi masalah buruh migran pada aspek teknis di dalam negeri. Seyogyanya penyelesaian masalah buruh migran lebih kompleks dari hal tersebut. Tidak disentuhnya permasalahan mendasar mengapa sampai terjadi “pembludakan” pengiriman TKI ke luar negeri—oleh ketiga Capres sebagai landas argumentasinya. Semisal, ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri dan semakin hilangnya basis produksi rakyat yang dikuasai oleh korporasi.
5. Ketiga Capres juga tidak memiliki perspektif keadilan gender yang kuat. Hal ini terlihat pada contoh-contoh kasus yang diajukan terkait buruh migran. Dalam permasalahan TKI, dimana sebagian besar kasus penyiksaan dialami oleh tenaga kerja perempuan, pendekatan dan strategi yang disampaikan oleh para Capres sama sekali tidak menyentuh aspek keadilan gender.
6. Dalam mewujudkan pemerintahan bersih, ketiga Capres memiliki pemahaman dan argumentasi yang sangat sempit, dengan menyebutkan bahwa akar masalahnya adalah pada tingkat kesejahteraan aparatur negara (pegawai negeri sipil dan prajurit) sehingga terjadi pungli dan layanan yang lambat. Padahal fakta mengemuka hari ini, praktek korupsi justru dilakukan oleh mereka yang memiliki gaji besar dan jabatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional bangsa Indonesia mengalami krisis keteladanan dimana para pemimpin tidak menunjukkan contoh dan konsistensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. [ ]
Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, WALHI, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KP.SHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, EKNAS WALHI, JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU INDONESIA, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA
silah kunjung pula
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III
Komunitas Ornop adalah gabungan dari 40 LSM dan organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat yang menaruh peduli terhadap proses perbaikan bangsa, termasuk dalam menyongsong PEMILU Presiden 8 Juli mendatang. Proses perbaikan dimaksudkan pada 9 isu publik, masing-masing: Hak Asasi Manusia, termasuk keadilan korban masa lalu dan konflik militer; Lingkungan hidup dan sumberdaya alam; Prioritas anggaran negara; Mafia peradilan; Buruh migran; Kebebasan beragama dan minoritas; Penggusuran di perkotaan; Konflik agraria dan masyarakat adat; serta Keadilan gender.
Putaran pertama dialog Capres yang diselenggarakan oleh KPU, Kamis, 18 Juli 2009, mengambil tema “good governance dan supremasi hukum”. Secara substansi, penting bagi Komunitas Ornop untuk menyampaikan pandangannya kepada publik, sebagai telaah kritis untuk menyempurnakan proses demokratisasi, sebagai berikut:
1. Telaah HAM menunjukkan bahwa ketiga Capres Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono, ataupun M.Yusuf Kalla tidak menunjukkan keinginan dan upaya serius untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu. Hal ini terlihat dari pernyataan ketiganya, yang lebih memilih pendekatan rekonsiliasi atas nama persatuan. Khusus pernyataan SBY menyebutkan bahwa 5 tahun dimasa pemerintahannya tidak terjadi pelanggaran HAM. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada seperti kasus Lapindo.
2. Pada telaah aspek lingkungan hidup, terlihat jelas bahwa SBY maupun JK akan meneruskan model pengerukan sumberdaya alam seperti yang dijalankan dalam 5 tahun terakhir. SBY dan JK memaknai good governance dan penegakan hukum hanya dalam kerangka melanggengkan kegiatan investasi, sekaligus mengesampingkan agenda pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada setiap warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali.
Khusus dalam kasus kejahatan Lapindo, pernyataan demi pernyataan yang disampaikan oleh SBY dan Megawati yang cenderung menyalahkan korban, menunjukkan keduanya tidak peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta pentingnnya institusi negara dalam menjamin perlindungan terhadap warga negara.
Hal lainnya, SBY dan JK bersepakat bahwa penyebab terjadinya semburan lumpur panas adalah PT.Lapindo. Tentu ini menjadi sebuah signal baik untuk mendesak tanggung-jawab mutlak Lapindo. Hanya saja, SBY terlihat inkonsisten dengan pernyataannya tersebut, karena masih memasukkan unsur pemerintah untuk menanggung tanggung-jawab Lapindo sebagai penyebab masalah. Hal ini sekaligus menegaskan kepada publik, bahwa ada upaya untuk melindungi korporasi lepas dari tanggung jawabnya. Sedang Mega, terkesan tidak ingin mengambil resiko dengan tragedi Lapindo, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat prosedural.
3. Dalam hal penentuan prioritas anggaran, Megawati memberikan keleluasaan TNI untuk menyusun anggaran. SBY menyatakan akan menaikkan anggaran bagi TNI secara bertahap hingga Rp 120 triliun. JK menyatakan efisiensi anggaran dan memfokuskan pada pemeliharaan alutsista dan kesejahteraan militer. Ketiganya alpa memperkarakan aspek pemerataan dan keadilan ditubuh TNI. Karena fakta menunjukkan bahwa di level petinggi TNI telah memiliki banyak kemewahan. Berbeda dengan ditingkatan prajurit yang memang masih memiliki banyak keterbatasan.
4. Terkait buruh migran, ketiga Capres terbukti mensimplifikasi permasalahan, dengan mengkanalisasi masalah buruh migran pada aspek teknis di dalam negeri. Seyogyanya penyelesaian masalah buruh migran lebih kompleks dari hal tersebut. Tidak disentuhnya permasalahan mendasar mengapa sampai terjadi “pembludakan” pengiriman TKI ke luar negeri—oleh ketiga Capres sebagai landas argumentasinya. Semisal, ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri dan semakin hilangnya basis produksi rakyat yang dikuasai oleh korporasi.
5. Ketiga Capres juga tidak memiliki perspektif keadilan gender yang kuat. Hal ini terlihat pada contoh-contoh kasus yang diajukan terkait buruh migran. Dalam permasalahan TKI, dimana sebagian besar kasus penyiksaan dialami oleh tenaga kerja perempuan, pendekatan dan strategi yang disampaikan oleh para Capres sama sekali tidak menyentuh aspek keadilan gender.
6. Dalam mewujudkan pemerintahan bersih, ketiga Capres memiliki pemahaman dan argumentasi yang sangat sempit, dengan menyebutkan bahwa akar masalahnya adalah pada tingkat kesejahteraan aparatur negara (pegawai negeri sipil dan prajurit) sehingga terjadi pungli dan layanan yang lambat. Padahal fakta mengemuka hari ini, praktek korupsi justru dilakukan oleh mereka yang memiliki gaji besar dan jabatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara nasional bangsa Indonesia mengalami krisis keteladanan dimana para pemimpin tidak menunjukkan contoh dan konsistensi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. [ ]
Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, WALHI, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KP.SHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, EKNAS WALHI, JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU INDONESIA, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA
silah kunjung pula
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran II
Pandangan Komunitas ORNOP Terhadap Dialog Capres Putaran III
Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal
Sarekat Hijau Indonesia telah melakukan analisis terhadap pemilu 2009, khususnya pemilu legislatif berdasarkan kajian terhadap agenda hijau partai-partai politik, juga rekam jejak ekologi partai politik (baca: khususnya partai-partai yang pernah berkuasa) dalam hal membuat produk-produk kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat. Hasilnya, pemilu 2009 tidak lebih hanya menjadi jalan lanjutan bagi rente ekonomi dan kekuasaan politik modal.
Sarekat Hijau Indonesia masih memandang agenda lingkungan hidup dan rakyat lainnya belum menjadi sebuah gerakan ideologis bagi partai-partai politik, meskipun beberapa partai politik sudah mencantumkan kata-kata lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dalam dokumen visi-misi, platform atau program strategis partai. Indikator sederhana untuk mengukur ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dimana perundang-undangan tersebut justru semakin melanggengkan praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam dan mendorong semakin masifnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, yang melahirkan kemiskinan dan kekerasan negara yang semakin tinggi, serta menyebabkan rakyat kehilangan akses dan kontrolnya terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat.
Lalu bagaimana dengan pemilu presiden 2009 ini, sejauhmana agenda lingkungan hidup dan rakyat menjadi agenda utama yang ditawarkan? Sarekat Hijau Indonesia menggunakan empat nilai utama yakni demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk melihat sejauh mana relevansi antara pemilu presiden terhadap krisis ekologi dan krisis rakyat lainnya.
Bukan Sekedar Hijau
Sarekat Hijau Indonesia memandang bahwa secara substansi pemilu presiden 2009 masih belum beranjak maju untuk mencapai sebuah cita-cita besar bagi perwujudan demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ini dapat dicermati dari diabaikannya agenda “hijau” sebagai sebuah agenda utama dalam kebijakan partai-partai politik baik dalam visi misinya, platform maupun program partai. Agenda hijau tentu bukan hanya melihat lingkungan hidup sebagai sebuah wacana, melainkan juga sebagai sebuah ideologi yang menjadi arah gerak dari sebuah perubahan yang mendasar atas tatanan ekonomi Indonesia dan global yang kental bercorak kapitalistik.
Selengkapnya
Sarekat Hijau Indonesia masih memandang agenda lingkungan hidup dan rakyat lainnya belum menjadi sebuah gerakan ideologis bagi partai-partai politik, meskipun beberapa partai politik sudah mencantumkan kata-kata lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kerakyatan dalam dokumen visi-misi, platform atau program strategis partai. Indikator sederhana untuk mengukur ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dimana perundang-undangan tersebut justru semakin melanggengkan praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam dan mendorong semakin masifnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, yang melahirkan kemiskinan dan kekerasan negara yang semakin tinggi, serta menyebabkan rakyat kehilangan akses dan kontrolnya terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat.
Lalu bagaimana dengan pemilu presiden 2009 ini, sejauhmana agenda lingkungan hidup dan rakyat menjadi agenda utama yang ditawarkan? Sarekat Hijau Indonesia menggunakan empat nilai utama yakni demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk melihat sejauh mana relevansi antara pemilu presiden terhadap krisis ekologi dan krisis rakyat lainnya.
Bukan Sekedar Hijau
Sarekat Hijau Indonesia memandang bahwa secara substansi pemilu presiden 2009 masih belum beranjak maju untuk mencapai sebuah cita-cita besar bagi perwujudan demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ini dapat dicermati dari diabaikannya agenda “hijau” sebagai sebuah agenda utama dalam kebijakan partai-partai politik baik dalam visi misinya, platform maupun program partai. Agenda hijau tentu bukan hanya melihat lingkungan hidup sebagai sebuah wacana, melainkan juga sebagai sebuah ideologi yang menjadi arah gerak dari sebuah perubahan yang mendasar atas tatanan ekonomi Indonesia dan global yang kental bercorak kapitalistik.
Selengkapnya
Jumat, 19 Juni 2009
Jeffrey Winters: SBY Tak Bikin AS Pusing
"Saya rasa Amerika Serikat dan negara Barat senang pada SBY justru karena dia mediocre (rata-rata). Dia tidak membuat Amerika pusing dan dia itu good boy,”
Demikian petikan pernyataan Jeffrey Winter yang dikutip Teguh Santosa dari harian Rakyat Merdeka. Di dalam laporan Rakyat Merdeka ini disebutkan pula bahwa ”kemauaan SBY mengikuti agenda besar Amerika Serikat dan Barat membuat negara kapitalis itu merasa nyaman”.
selengkapnya
Demikian petikan pernyataan Jeffrey Winter yang dikutip Teguh Santosa dari harian Rakyat Merdeka. Di dalam laporan Rakyat Merdeka ini disebutkan pula bahwa ”kemauaan SBY mengikuti agenda besar Amerika Serikat dan Barat membuat negara kapitalis itu merasa nyaman”.
selengkapnya
Indonesia Muddy Justice : Laporan Khusus Aljazeera Tentang Bencana Lumpur Lapindo
3 Tahun Bencana Lumpur Lapindo.
Indonesia Muddy Justice adalah judul laporan Aljazeera dengan durasi 23 menit terkait Bencana Lumpur Lapindo. Menyedihkan, bencana ini sudah berlangsung selama 3 tahun tanpa upaya penyelesaian dan penanganan yang berarti. Laporan ini adalah bagian dari 5 seri laporan khusus Aljazeera "People and Power. Corporation on Trial (Juliana Ruhfus on the use and abuse of corporate power). Selain kasus Lapindo seri laporan khusus ini meliputi pula 2 kasus perusahaan minyak raksasa Exxon Mobile dan Trafigura.
Silah kunjung
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2009/05/200951912718478492.html
Indonesia Muddy Justice adalah judul laporan Aljazeera dengan durasi 23 menit terkait Bencana Lumpur Lapindo. Menyedihkan, bencana ini sudah berlangsung selama 3 tahun tanpa upaya penyelesaian dan penanganan yang berarti. Laporan ini adalah bagian dari 5 seri laporan khusus Aljazeera "People and Power. Corporation on Trial (Juliana Ruhfus on the use and abuse of corporate power). Selain kasus Lapindo seri laporan khusus ini meliputi pula 2 kasus perusahaan minyak raksasa Exxon Mobile dan Trafigura.
Silah kunjung
http://english.aljazeera.net/programmes/peopleandpower/2009/05/200951912718478492.html
Kamis, 18 Juni 2009
Indonesia Di bawah Ancaman Fundamentalisme Pasar dan Fundamentalisme Agama
Bagi saya artikel Herry Priyono Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja adalah ajakan untuk merenungkan kembali sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya sedasyat-dasyatnya makna menjadi Indonesia, bangsa, ‘nation’. Membaca kembali proses penemuan Indonesia sebagai sebuah bangsa, Indonesia sebagai sebuah negara oleh pendiri republik ini. Membaca kembali proses terus menerus menjadi Indonesia hingga zaman ini ketika kita diperhadapkan dua faktor besar yang menandai cuaca sejarah dewasa ini, dua ancaman besar, fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar (dalam bentuknya yang paling menjijikan, neoliberalisme). Terpenting adalah juga bertindak sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya sedasyat-dasyatnya melawan fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar.
Berikut ini adalah petikan artikel B. Herry-Priyono** Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja saat Kongres Pancasila 2009, yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jogjakarta tanggal 30 Mei – 1 Juni 2009.
** Pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, untuk matakuliah Filsafat Ekonomi, Ekonomi-Politik, Filsafat Ilmu-ilmu Sosial, Teori Sosial, dan masalah Globalisasi; PhD London School of Economics (LSE).
sumber
http://psp.ugm.ac.id/kongres-pancasila/file/B. Herry Priyono-Agenda Indonesia.doc
Dari mana Indonesia muncul? Ia tidak datang dari imperium Majapahit, tetapi ia juga tidak muncul begitu saja dari realpolitik internasional pada awal abad XX. Ia muncul dari agenda nasionalis yang memburu celah-celah terobosan dalam peta politik inter-nasion-al di sekitar Perang Dunia II. Ia bukan kelanjutan dari primordialisme, namun ia juga bukan penjelmaan dari universalisme.
Almarhum Ernest Gellner, satu di antara ahli yang secara mendalam menyusun teori nasionalisme, melihat bahwa nasionalisme adalah gejala ajaib, “salah satu fakta paling penting dalam dua abad terakhir”. Tulisnya:
“Tidak sepenuhnya jelas mengapa gejala itu terjadi: mengapa manusia lama yang terikat pada sarang sempit primordialnya diganti bukan oleh ajaran Filsafat Pencerahan tentang Manusia Universal yang diharuskan setia pada persaudaraan universal, melainkan oleh manusia khusus yang lolos dari ikatan lamanya, dan kemudian menghidupi mobilitas dalam batas-batas yang kini ditetapkan secara formal, yaitu sebuah kultur dalam lingkup negara-bangsa”.
Barangkali itulah yang dimaksud dengan argumen bahwa nasionalisme bukan kelanjutan dari ikatan primordialisme, tetapi ia juga bukan penjelmaan dari abstraksi universalisme. Itulah mengapa para globalis melihat nasionalisme sebagai terlalu sempit, sedangkan para lokalis menganggap nasionalisme terlalu besar.
selengkapnya
baca juga kumpulan 29 serial artikel : Neoliberalisme Sungguh Menjijikan.
Berikut ini adalah petikan artikel B. Herry-Priyono** Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja saat Kongres Pancasila 2009, yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jogjakarta tanggal 30 Mei – 1 Juni 2009.
** Pengajar pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, untuk matakuliah Filsafat Ekonomi, Ekonomi-Politik, Filsafat Ilmu-ilmu Sosial, Teori Sosial, dan masalah Globalisasi; PhD London School of Economics (LSE).
sumber
http://psp.ugm.ac.id/kongres-pancasila/file/B. Herry Priyono-Agenda Indonesia.doc
Dari mana Indonesia muncul? Ia tidak datang dari imperium Majapahit, tetapi ia juga tidak muncul begitu saja dari realpolitik internasional pada awal abad XX. Ia muncul dari agenda nasionalis yang memburu celah-celah terobosan dalam peta politik inter-nasion-al di sekitar Perang Dunia II. Ia bukan kelanjutan dari primordialisme, namun ia juga bukan penjelmaan dari universalisme.
Almarhum Ernest Gellner, satu di antara ahli yang secara mendalam menyusun teori nasionalisme, melihat bahwa nasionalisme adalah gejala ajaib, “salah satu fakta paling penting dalam dua abad terakhir”. Tulisnya:
“Tidak sepenuhnya jelas mengapa gejala itu terjadi: mengapa manusia lama yang terikat pada sarang sempit primordialnya diganti bukan oleh ajaran Filsafat Pencerahan tentang Manusia Universal yang diharuskan setia pada persaudaraan universal, melainkan oleh manusia khusus yang lolos dari ikatan lamanya, dan kemudian menghidupi mobilitas dalam batas-batas yang kini ditetapkan secara formal, yaitu sebuah kultur dalam lingkup negara-bangsa”.
Barangkali itulah yang dimaksud dengan argumen bahwa nasionalisme bukan kelanjutan dari ikatan primordialisme, tetapi ia juga bukan penjelmaan dari abstraksi universalisme. Itulah mengapa para globalis melihat nasionalisme sebagai terlalu sempit, sedangkan para lokalis menganggap nasionalisme terlalu besar.
selengkapnya
baca juga kumpulan 29 serial artikel : Neoliberalisme Sungguh Menjijikan.
Definisi Singkat Neoliberalisme
"Neo-liberalisme" adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang meluas sejak sekitar 25 tahun terakhir ini. Walaupun kata tersebut jarang didengar di Amerika Serikat, Anda dapat melihat efek neoliberalisme secara jelas di sini dengan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
…..
"Neo" berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut "liberal" dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha "bebas", kompetisi "bebas" -- yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.
Dipetik dari artikel Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia yang diterjemahkan oleh kawan-kawan di nefos org.
selengkapnya
Serial Bacaan Lawan-Neoliberalisme/Nekolim
Kerakyatan vs Neoliberalisme. Masihkah ada harapan?
Republik Indonesia Dalam Perangkap Struktur Ekonomi Kolonial
Hegemoni Neoliberalisme : Penjajahan Kurikulum, Cuci Otak dan Pembodohan di Perguruan Tinggi
Neoliberalisme : Penanda Kemenangan Gagasan atau Kemenangan Kelas?
Empat Tahun Merdeka, Enam Puluh Tahun Dijajah Utang
Resep Neoliberal IMF dan Bank Dunia Terbukti Gagal
Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Fiskalisme Militer di Indonesia: Dari Otorianisme Ke Neoliberal
Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme; Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas SDA
NEOLIBERALISME DAN PENGALAMAN INDONESIA
Segera Rampas Kembali Diskursus Anti-Neolib Dari Para Elit Penipu Rakyat
Neoliberalisme Biang Kerok Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan
Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal
Indonesia Di bawah Ancaman Fundamentalisme Pasar dan Fundamentalisme Agama
Definisi Singkat Neoliberalisme
UU Migas, Lumpur Lapindo dan Neoliberalisme
Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?
Dari Diskusi Konsolidasi Ekonomi Kerakyatan
Seri Lawan Neoliberalisme! Washington Consensus vs Jakarta Concencus
Neoliberalisme dan Kedaulatan Pangan
Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008
Neoliberalisme - Revrisond Baswir
Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme (Revrisond Baswir – Tim Ahli Pusat Ekonomi Kerakyatan)
Jalan Neoliberal Pak Bud - Revrisond Baswir
Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja - Herry Priyono
Sesat Neoliberalisme - B. Herry-Priyono, Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.
Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis - B Herry-Priyono
Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan - B Herry-Priyono :
The End of Laissez-Faire - Sri-Edi Swasono
Mewaspadai Neoliberalisme - Sri Edi Swasono
Apa Neoliberalisme Itu?- Kwik Kian Gie
Kerakyatan vs Neoliberal - Ichsanudin Noorsy
Washington Concencus vs Jakarta Concencus - Prof Nizam Jim Wiryawan PhD Guru Besar dalam bidang Ilmu Bisnis Internasional,
Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, dan Rintangan Politik - Ahmad Erani Yustika Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Kandidat Doktor di University of Göttingen, Jerman
Neoliberalisme dan Warganegara - I Wibowo (ditor buku “Neoliberalisme” (Yogyakarta, Cindelaras: 2003)
Neoliberalisme Kena Batunya - Martin Manurung
Neoliberalisme Telah Mati - Akhmad Kusaeni
Lonceng Kematian Era Pasar Bebas - Joni Murti Mulyo Aji
Menelanjangi Liberalisme - Ahmad Erani Yustika
Kosmologi Krisis Moneter - Yasraf Amir Piliang
Rakus – Caping Gunawan Muhammad
Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?
Yayasan Mubyarto (YasMuby) Jogjakarta dan Mubyarto Institute (Mubins)
Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan - I Gusti Agung Ayu Ratih Kita,
FORMASI NEGARA NEOLIBERAL DAN KEBANGKITAN KOMUNALISME - Eric Hiariej (Pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neoliberal - R. Herlambang Perdana Wiratraman
KAPITALISME BENCANA DAN BENCANA KAPITALISME – Don Marut
Neoliberal dan Kejahatan Multinasional - Bonnie Setiawan (IGJ)
Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba - Yanuar Nugroho
Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar
Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang - Dani Setiawan – Ketua KAU
Krisis Ekonomi Global dan Sosialisme buat Kaum Kaya - Irwansyah
Memang, tak mungkin sistem kapitalisme tanpa krisis - Ken Budha Kusumandaru
Analisis Pasangan Yudhoyono – Boediono - Fahmy Radhy (Dosen FEB UGM dan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute) Analisis : Pasangan Yudhoyono – Boediono
Track Record : Bisnis Capres Cawapres - Dr George Aditjondro
Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal
Lumpur Lapindo dan Praktek Neoliberal - Firdaus Cahyadi
Negosiasi Pertanian WTO Dirancang Untuk Memperparah Kelaparan Di Dunia - Aileen Kwa
Tidak Ada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Reforma Agraria - Henry Saragih -vKetua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan General Coordinator La Via
Campesina, organisasi gerakan buruh tani, petani kecil dan masyarakat adat internasional.
Rezim SBY-JK Gagal Laksanakan Pembaruan Agraria
Rebutan Pangan : TNC dan Penghancuran Petani - Mansour Fakiq
Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008
Noer Fauzi Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi, Ph.D. Candidate di University of California – Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM), Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995-2002, dan Koordinator Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002-2005.
PLN Korban Neolib - Ir A Daryoko – Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Strategis
Prosa Tanpa Tanda Seru : Refleksi Persoalan Globalisasi - Puthut EA
Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas - James Petras
Sebuah Pengantar Tentang Ambruknya Wall Street - Walden Bello
Krisis Finansial Global: Dampaknya terhadap Asia - Reihana Mohideen
Krisis Wall Street: Rakyat Miskin Lagi-lagi Talangi Orang Kaya - Peter Boyle
Venezuela dan Sekutu Amerika Selatannya Majukan Integrasi - James Suggett
…..
"Neo" berarti kita membicarakan jenis baru liberalisme. Jadi apa jenis lamanya? Pemikiran ekonomi liberal menjadi terkenal di Eropa ketika Adam Smith, seorang pakar ekonomi Skotlandia, menerbitkan buku pada 1776 berjudul THE WEALTH OF NATIONS. Ia dan beberapa lainnya mengadvokasikan penghapusan intervensi pemerintah dalam masalah perekonomian. Tidak ada pembatasan dalam manufaktur, tidak ada sekat-sekat perdagangan, tidak ada tarif, katanya; perdagangan bebas adalah cara terbaik bagi perekonomian suatu bangsa untuk berkembang. Ide-ide tersebut "liberal" dalam arti tidak ada kontrol. Penerapan individualisme ini mendorong usaha-usaha "bebas", kompetisi "bebas" -- yang kemudian artinya menjadi bebas bagi kaum kapitalis untuk mencetak keuntungan sebesar yang diinginkannya.
Dipetik dari artikel Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia yang diterjemahkan oleh kawan-kawan di nefos org.
selengkapnya
Serial Bacaan Lawan-Neoliberalisme/Nekolim
Kerakyatan vs Neoliberalisme. Masihkah ada harapan?
Republik Indonesia Dalam Perangkap Struktur Ekonomi Kolonial
Hegemoni Neoliberalisme : Penjajahan Kurikulum, Cuci Otak dan Pembodohan di Perguruan Tinggi
Neoliberalisme : Penanda Kemenangan Gagasan atau Kemenangan Kelas?
Empat Tahun Merdeka, Enam Puluh Tahun Dijajah Utang
Resep Neoliberal IMF dan Bank Dunia Terbukti Gagal
Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Fiskalisme Militer di Indonesia: Dari Otorianisme Ke Neoliberal
Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme; Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas SDA
NEOLIBERALISME DAN PENGALAMAN INDONESIA
Segera Rampas Kembali Diskursus Anti-Neolib Dari Para Elit Penipu Rakyat
Neoliberalisme Biang Kerok Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan
Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal
Indonesia Di bawah Ancaman Fundamentalisme Pasar dan Fundamentalisme Agama
Definisi Singkat Neoliberalisme
UU Migas, Lumpur Lapindo dan Neoliberalisme
Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?
Dari Diskusi Konsolidasi Ekonomi Kerakyatan
Seri Lawan Neoliberalisme! Washington Consensus vs Jakarta Concencus
Neoliberalisme dan Kedaulatan Pangan
Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008
Neoliberalisme - Revrisond Baswir
Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme (Revrisond Baswir – Tim Ahli Pusat Ekonomi Kerakyatan)
Jalan Neoliberal Pak Bud - Revrisond Baswir
Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja - Herry Priyono
Sesat Neoliberalisme - B. Herry-Priyono, Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.
Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis - B Herry-Priyono
Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan - B Herry-Priyono :
The End of Laissez-Faire - Sri-Edi Swasono
Mewaspadai Neoliberalisme - Sri Edi Swasono
Apa Neoliberalisme Itu?- Kwik Kian Gie
Kerakyatan vs Neoliberal - Ichsanudin Noorsy
Washington Concencus vs Jakarta Concencus - Prof Nizam Jim Wiryawan PhD Guru Besar dalam bidang Ilmu Bisnis Internasional,
Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, dan Rintangan Politik - Ahmad Erani Yustika Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Kandidat Doktor di University of Göttingen, Jerman
Neoliberalisme dan Warganegara - I Wibowo (ditor buku “Neoliberalisme” (Yogyakarta, Cindelaras: 2003)
Neoliberalisme Kena Batunya - Martin Manurung
Neoliberalisme Telah Mati - Akhmad Kusaeni
Lonceng Kematian Era Pasar Bebas - Joni Murti Mulyo Aji
Menelanjangi Liberalisme - Ahmad Erani Yustika
Kosmologi Krisis Moneter - Yasraf Amir Piliang
Rakus – Caping Gunawan Muhammad
Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?
Yayasan Mubyarto (YasMuby) Jogjakarta dan Mubyarto Institute (Mubins)
Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan - I Gusti Agung Ayu Ratih Kita,
FORMASI NEGARA NEOLIBERAL DAN KEBANGKITAN KOMUNALISME - Eric Hiariej (Pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neoliberal - R. Herlambang Perdana Wiratraman
KAPITALISME BENCANA DAN BENCANA KAPITALISME – Don Marut
Neoliberal dan Kejahatan Multinasional - Bonnie Setiawan (IGJ)
Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba - Yanuar Nugroho
Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar
Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang - Dani Setiawan – Ketua KAU
Krisis Ekonomi Global dan Sosialisme buat Kaum Kaya - Irwansyah
Memang, tak mungkin sistem kapitalisme tanpa krisis - Ken Budha Kusumandaru
Analisis Pasangan Yudhoyono – Boediono - Fahmy Radhy (Dosen FEB UGM dan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute) Analisis : Pasangan Yudhoyono – Boediono
Track Record : Bisnis Capres Cawapres - Dr George Aditjondro
Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal
Lumpur Lapindo dan Praktek Neoliberal - Firdaus Cahyadi
Negosiasi Pertanian WTO Dirancang Untuk Memperparah Kelaparan Di Dunia - Aileen Kwa
Tidak Ada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Reforma Agraria - Henry Saragih -vKetua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan General Coordinator La Via
Campesina, organisasi gerakan buruh tani, petani kecil dan masyarakat adat internasional.
Rezim SBY-JK Gagal Laksanakan Pembaruan Agraria
Rebutan Pangan : TNC dan Penghancuran Petani - Mansour Fakiq
Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008
Noer Fauzi Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi, Ph.D. Candidate di University of California – Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM), Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995-2002, dan Koordinator Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002-2005.
PLN Korban Neolib - Ir A Daryoko – Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Strategis
Prosa Tanpa Tanda Seru : Refleksi Persoalan Globalisasi - Puthut EA
Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas - James Petras
Sebuah Pengantar Tentang Ambruknya Wall Street - Walden Bello
Krisis Finansial Global: Dampaknya terhadap Asia - Reihana Mohideen
Krisis Wall Street: Rakyat Miskin Lagi-lagi Talangi Orang Kaya - Peter Boyle
Venezuela dan Sekutu Amerika Selatannya Majukan Integrasi - James Suggett
Senin, 15 Juni 2009
Komedi Putar : Melampaui Sistem Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
Catatan dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya komidi putar klik disini
Bumi tua itu makin padat, panas, dan rusak. Mungkinkah bumi akan berhenti berputar seperti gasing yang berhenti berputar? Begitulah pesan yang ingin didesakkan Anggar Prasetyo dalam karya rupa gasingnya "Global Warming".
Keserakahan harus dihentikan. Mahatma Gandhi menyatakan bumi cukup untuk semua orang tetapi tidak untuk keserakahan segelintir orang. Pilihan kita adalah langgengnya kehidupan bukan kematian berkelanjutan.
Adakah komedi putar pemilu dan politik yang mempermainkan dan menghina rakyat (artinya menghina ibu bumi, membunuh ibu kehidupan) akan terus dilanjutkan?
Barangkali jawabnya sederhana kembali ke akar dan keseimbangan. Seperti gasing yang dahulu hidup di dalam tradisi berbagai kelompok masyarakat di Nusantara. Bukan sekedar permainan tetapi yang utama adalah produk kebudayaan. Ia adalah penanda kesadaran kosmologi tentang pertanian, kesuburan dan daya hidup matahari (reproduksi alam dan manusia).
Kita harus berpikir dan betindak melampaui praktek politik kekuasaan korup(kekuasaan demi kekuasaan), praktek ekonomi korup (keserakahan demi akumulasi kekayaan segelintir orang sebagai kebajikan) hari ini?
Musim Ngedan - Putu Sutawijaya
Serakah - Hermanu
Bagai Dua Sisi Mata Uang -Melodia
Global Warming - Anggar Prasetya
Wahai Para Calon Nakhoda Bangsa...Hendak Kemanakah Kalian? - Laksmi Shitaresmi
Mati Berkelanjutan
berakhirnya masa lalu - peradaban yang membusuk
meretas jalan baru - peradaban yang humanis dan hijau
Keseimbangan - Budiyanto Trisno
Vox Populi - Samuel Indratma
Yoyo Planet - Erica Hesty Wahyuni
baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau
baca juga catatan lentera berikut ini
Gerakan Kebudayaan : Grafis Melawan Lupa
Dari Pameran Media Kampanye Masyarakat Sipil Tentang Pelanggaran HAM Masa Lalu : Galery Cipta III TIM 3-7 Juli
Menafsir Wastu : Seonggok Binatang Ekonomi / Manusia Seutuhnya
Dari Ruang Pamer Keramik Aries B.M
Pemanasan Global : Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
Dari Ruang Pamer Seni Rupa Gasing dan Yoyo
Defacement : Deformasi Atas Ekspresi Manusia Beradab
Dari Ruang Pamer Teguh Ostenrik
Menunggu Aba-aba : Bayi Bertato, Kepompong dan Pisau Sangkur
Dari Ruang Pamer Haris Purnomo
I See Indonesia : Kitab Rupa Untuk Kebangkitan Indonesia
Dari Ruang Rupa Grafis Ayip
untuk seluruh karya komidi putar klik disini
Bumi tua itu makin padat, panas, dan rusak. Mungkinkah bumi akan berhenti berputar seperti gasing yang berhenti berputar? Begitulah pesan yang ingin didesakkan Anggar Prasetyo dalam karya rupa gasingnya "Global Warming".
Keserakahan harus dihentikan. Mahatma Gandhi menyatakan bumi cukup untuk semua orang tetapi tidak untuk keserakahan segelintir orang. Pilihan kita adalah langgengnya kehidupan bukan kematian berkelanjutan.
Adakah komedi putar pemilu dan politik yang mempermainkan dan menghina rakyat (artinya menghina ibu bumi, membunuh ibu kehidupan) akan terus dilanjutkan?
Barangkali jawabnya sederhana kembali ke akar dan keseimbangan. Seperti gasing yang dahulu hidup di dalam tradisi berbagai kelompok masyarakat di Nusantara. Bukan sekedar permainan tetapi yang utama adalah produk kebudayaan. Ia adalah penanda kesadaran kosmologi tentang pertanian, kesuburan dan daya hidup matahari (reproduksi alam dan manusia).
Kita harus berpikir dan betindak melampaui praktek politik kekuasaan korup(kekuasaan demi kekuasaan), praktek ekonomi korup (keserakahan demi akumulasi kekayaan segelintir orang sebagai kebajikan) hari ini?
Musim Ngedan - Putu Sutawijaya
Serakah - Hermanu
Bagai Dua Sisi Mata Uang -Melodia
Global Warming - Anggar Prasetya
Wahai Para Calon Nakhoda Bangsa...Hendak Kemanakah Kalian? - Laksmi Shitaresmi
Mati Berkelanjutan
berakhirnya masa lalu - peradaban yang membusuk
meretas jalan baru - peradaban yang humanis dan hijau
Keseimbangan - Budiyanto Trisno
Vox Populi - Samuel Indratma
Yoyo Planet - Erica Hesty Wahyuni
baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau
baca juga catatan lentera berikut ini
Gerakan Kebudayaan : Grafis Melawan Lupa
Dari Pameran Media Kampanye Masyarakat Sipil Tentang Pelanggaran HAM Masa Lalu : Galery Cipta III TIM 3-7 Juli
Menafsir Wastu : Seonggok Binatang Ekonomi / Manusia Seutuhnya
Dari Ruang Pamer Keramik Aries B.M
Pemanasan Global : Melampaui Politik dan Ekonomi Yang Membusuk
Dari Ruang Pamer Seni Rupa Gasing dan Yoyo
Defacement : Deformasi Atas Ekspresi Manusia Beradab
Dari Ruang Pamer Teguh Ostenrik
Menunggu Aba-aba : Bayi Bertato, Kepompong dan Pisau Sangkur
Dari Ruang Pamer Haris Purnomo
I See Indonesia : Kitab Rupa Untuk Kebangkitan Indonesia
Dari Ruang Rupa Grafis Ayip
Komedi Putar : Seni Rupa Gasing
karya Nasirun - "Komidi Putar"
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Banyak Partai Khayalan
Kebingungan dalam memilih partai karena terus dijejali janji-janji klasik dan khayal terus menerus
konsep karya Lulus Santoso (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
black angel
partai khayal
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Lulus Santoso (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
black angel
partai khayal
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Vox Populi
Rakyat dianggap seperti mainan saja yang bisa dipermainkan
konsep karya Suharyatmo – ”Gejolak Partai” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Suharyatmo – ”Gejolak Partai” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Banyak Partai, Masyarakat Bingung
Demokrasi selalu berpihak kepada yang menang dan berkuasa. Prosesnya hanya akal-akalan dan seperti permainan atau berjudi sehingga membingungkan dan arahnya tak bisa ditebak seperti putaran gasing. Hasilnya monoton dan tak ada perubahan..
konsep karya Suharyatmo – ”Gejolak Partai” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
untuk seluruh karya klik komedi putar
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
konsep karya Suharyatmo – ”Gejolak Partai” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
untuk seluruh karya klik komedi putar
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
Pemilu 2009 : Demokrasi Selalu Berpihak Kepada Yang Berkuasa
Demokrasi selalu berpihak kepada yang menang dan berkuasa. Prosesnya hanya akal-akalan dan seperti permainan atau berjudi sehingga membingungkan dan arahnya tak bisa ditebak seperti putaran gasing. Hasilnya monoton dan tak ada perubahan..
konsep karya Pramono Pinunggal – ”Demokrasi Gangsing” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Pramono Pinunggal – ”Demokrasi Gangsing” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Janji-janji Demi Kesejahteraan Rakyat, Kemajuan Bangsa
Sekarang ini begitu banyak partai yang saling berlomba keras-kerasan suara dan lantang-langtangan janji demi mendapatkan simpati di hati tiap orang dengan menawarkan berbagai mimpi indah dan sekian banyak harapan dengan mengatasnamakan demi kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa blablabla. Apakah semua bisa dibuktikan nantinya? Mau dibawa kemanakah perahu-perahu ibu pertiwi kita?
konsep karya Laksmi Shitaresmi – ’Wahai Para Calon Nahkoda Bangsa...Hendak Kemanakah Kalian? (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Laksmi Shitaresmi – ’Wahai Para Calon Nahkoda Bangsa...Hendak Kemanakah Kalian? (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Politik adalah Permainan, Elit Untung- Rakyat Buntung
Politik adalah sesuatu pertanda tentang pengabdian akan sebuah perubahan menuju kemajuan. Tapi apa hasilnya? Ketika kita runut kebelakang, wujud yang tersampaikan hanya runtutan kisah yang tak jaun beda di masa lalu dan mungkin saat ini atau bahkan mungkin jauh-jauh ke depan hari. Politik hanya menjadi semboyan tentang pengabdian yang mulia, tapi pada akhirnya hanya kosong belaka. Politik seakan-akan menjadi pesta permainan, ajang tempat bermain, dimana ada yang mempermainkan dan ada yang dipermainkan. Tak banyak yang diuntungkan dan tak sedikit yang dibuntungkan.
konsep karya Heripe – ”Let’s Play” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Heripe – ”Let’s Play” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Aksi Partai-partai Bagongan
Hampir setiap menjelang Pesta demokrasi kita selalu disuguhi dengan segala macam slogan dan janji-janji yang indah. Partai besar maupun partai yang baru saja muncul, tidak luput dengan janji-janji muluk. Yang punya niat baik akan kelihatan, yang punya niat bussuk akan keliahatan pula. Waktulah yang akan membuktikan, apakah janji-janji itu benar? Waktulah yang akan membongkar semua kebohongan dan keburukan mereka.
konsep karya Felix S Wanto – ”Becik Ketitik Olo Ketoro” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
konsep karya Felix S Wanto – ”Becik Ketitik Olo Ketoro” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
Medan Perang Konsumerisme (Serial Siasat Kebudayaan 3)
Di tengah kemegahan bangunan kantor mentereng di kawasan Segitiga Emas Jakarta, para karyawan kebak wangi parfum merasa lebih nyaman mengenakan sandal jepit saat berada di ruang-ruang kantor. Seno Gumira Ajidarma memotret fenomena ini dengan apik dalam salah satu artikelnya dan menyebutnya sebagai Kepribadian Sandal Jepit.
Ia mengatakan semua menunjukkan bahwa begitu banyak barang di konsumsi tidak sebagai fungsi tetapi simbol, ini juga menunjukkan kejujuran sejarah. Betapa masa lalu tidak bisa di bunuh, apalagi diingkari. Dimana ketidakbetahan memakai sepatu adalah pengakuan atas asal-usul kebudayaan agraris, kebudayaan para petani para yuppies di segitiga emas Jakarta.
Ia mengatakan semua menunjukkan bahwa begitu banyak barang di konsumsi tidak sebagai fungsi tetapi simbol, ini juga menunjukkan kejujuran sejarah. Betapa masa lalu tidak bisa di bunuh, apalagi diingkari. Dimana ketidakbetahan memakai sepatu adalah pengakuan atas asal-usul kebudayaan agraris, kebudayaan para petani para yuppies di segitiga emas Jakarta.
Minggu, 14 Juni 2009
Pemilu 2009 : Kursi dan Rupiah, Dua Sisi Mata Uang
Begitu banyak orang yang ingin menjadi legislatif
konsep karya Melodia – ”Bagai Dua Sisi Mata Uang” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Melodia – ”Bagai Dua Sisi Mata Uang” (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Hanya Bikin Pusing dan Kehilangan Akal Sehat
Pemilu hanya bikin pusing dan kehilangan akal sehat
Konsep karya Yuswantoro Adi (sumber buku Komedi Putar -Bentara Budaya 2009)
climb to the top of cup
pusing
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009)
untuk seluruh karya klik komedi putar
Konsep karya Yuswantoro Adi (sumber buku Komedi Putar -Bentara Budaya 2009)
climb to the top of cup
pusing
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009)
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Keserakahan Anggota Dewan
Para anggota dewan begitu serakahnya dengan fasilitas-fasilitas. Mereka marah bila kehendaknya tidak dituruti, proposalnya tidak di-acc. Hal ini tergambar dengan tangan-tangan yang memegang uang, handphone, palu, pisau dan pena
konsep karya Hermanu - Serakah (sumber buku Komidi Putar-Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009)
.
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Hermanu - Serakah (sumber buku Komidi Putar-Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009)
.
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Rakyat Korban Politik Adu Domba
Dalam Pemilu, rakyat diibaratkan sebagai korban politik adu domba. Nasib mereka bukannya diperjuangkan melainkan diadu untuk kepentingan politik pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan pribadi. Mereka yang menamakan para calon wakil rakyat bermain-main dengan nasib rakyat, bahkan kalau perlu dikorbankan tanpa peduli
konsep karya Adi Gunawan - Adu Domba (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Adi Gunawan - Adu Domba (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya 2009)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009).
untuk seluruh karya klik komedi putar
Pemilu 2009 : Pemimpin Identik Dengan Kebohongan
Para pemimpin atau calon pemimpin di negara ini sudah identik dengan 'kebohongan'. Sangat jarang pemimpin di negeri ini yang benar-benar jujur. Kejujuran akan membuat mereka tersingkir, tersisihkan
konsep karya Felix S Wanto - Jujur Ajur (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009)
untuk seluruh karya klik komedi putar
konsep karya Felix S Wanto - Jujur Ajur (sumber buku Komedi Putar - Bentara Budaya)
dari pameran Komedi Putar (Seni Rupa Gasing) dengan garapan tema Pemilu 2009 yang diadakan oleh Bentara Budaya (19-31 Mei 2009)
untuk seluruh karya klik komedi putar
Jumat, 12 Juni 2009
CHANGE: Million Hope [Selamatkan Bumi Dengan Tanganmu]
Save the Planet With Your Hand
silahkan bergabung disini
http://apps.facebook.com/causes/294947
Lima hari setelah berlayar dari Southampton, Inggris, Kapal Titanic menabrak sebuah gunung es di Laut Atlantik Utara. Kecelakaan tersebut terjadi tanpa diperhatikan oleh sebagian besar penumpang yang ketika itu tengah berpesta di ruang utama – sekadar goncangan, menurut salah seorang penumpang.
Setelah mendengar laporan-laporan adanya air yang memasuki kapal, Kapten Edward J Smith dan Tuan Thomas Andrew, seorang perancang kapal yang berada di kapal itu sebagai wakil pembuat Titanic, turun ke bawah untuk melakukan pemeriksanaan. Setelah kembali ke anjungan kapal, Tuan Andrews melakukan perhitungan secara cepat, kemudian menyempaikan berita itu kepada Kapten: “kapal ini hanya mempunyai waktu 1,5 jam sebelum tenggelam.”
Segera dikeluarkan perintah: Turunkan perahu-perahu penyelamat!
Para penumpang bukanlah pelaut-pelaut yang berpengalaman. Kapal itu besar dan meyakinkan; kapal itu telah mereka huni untuk sebagian besar minggi tersebut. Para bankir yang masih ingin kembali ke kantor mereka, para profesor yang baru kembali dari cutinya dan mereka terus ingin merencanakan kuliah-kuliah. Dan masih banyak lagi orang yang ingin berada di kapal dibanding naik ke perahu penyelamat yang kecil.
Pemahaman akan kenyataan yang terjadi sangat lambat. Bukan karena penyangkalan tapi karena tidak memahami. Dan ketika kenyataan tidak dapat disangkal lagi, para penumpang memperlihatkan segala macam sifatnya – mulai dari sifat pemberani dan pahlawan sampai dengan sifat pengecut. Beberapa orang kebingungan dan putus asa sama sekali. Yang lain puas dengan mempertahankan status quo. Penumpamg kelas tiga dihambat oleh awak kapal agar tidak meninggalkan ruangan geladak kapal yang kemasukan air untuk pergi berlindung ke geladak lebih atas yang harganya lebih mahal.
Dinihari 15 April 1912, Titanic tenggelam dengan korban jiwa lebih dari 1.500 orang.
Memasuki abad duapuluh satu, kisah Titanic dengan lugas menggambarkan kelengahan kita akan krisis yang tengah terjadi di Indonesia.Sedikit orang yang mengerti besarnya kemerosotan lingkungan hidup. Lebih sedikit lagi yang memahami besarnya malapetaka yang tengah terjadi. Dan jauh lebih sedikit lagi yang mempunyai gambaran yang baik mengenai apa yang harus dilakukan. Meskipun para penumpang Titanic (masyarakat) adalah korban yang tidak bersalah, namun apa yang tengah kita hadapi adalah buah dari kesalahan yang kita perbuat tanpa kita sadari.
Meskipun saat ini keprihatinan lingkungan hidup bukan lagi masalah mewah. Di desa yang dibangun dari kayu dan atap rumbia, serta daerah kumuh perkotaan, mutu lingkungan lebih dari masalah mutu hidup. Masalah lingkungan disini kerap kali menjadi persoalan hidup mati. Dibanyak kabupaten di Indonesia, kemerosotan lingkungan hidup sekarang ini diakui merupakan penghalang utama kemampuan pemerintah-pemerintah kabupaten untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar serta mempertahankan tingkat kehidupan.
Pada sisi lain, environmentalist juga terus berupaya menunjukkan kepada kita tentang ekstraksi sumberdaya alam yang menurunkan kualitas kehidupan. Demikian halnya dengan trend yang tengah terjadi dimana berbagai perusahaan raksasa kemudian berlomba-lomba memasukkan tema penyelamatan lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
Meskipun demikian, toh kesehatan lingkungan Indonesia telah merosot tajam. Setiap tahunnya, lebih dari 2 juta hektar hutan indonesia musnah. Ratusan spesies binatang yang sejak tahun 1970an berbagi hidup dengan kita sekarang tidak ada lagi. Lebih dari 85 persen kualitas Daerah Aliran Sungai merosot tajam. Angka kemiskinan nyaris mencapai separuh jumlah penduduk Indonesia, dimana mayoritas diantaranya justru berada pada kantung-kantung ekstraksi sumberdaya alam.
selengkapnya
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: hopeofchange[at]gmail.com
baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau
silahkan bergabung disini
http://apps.facebook.com/causes/294947
Lima hari setelah berlayar dari Southampton, Inggris, Kapal Titanic menabrak sebuah gunung es di Laut Atlantik Utara. Kecelakaan tersebut terjadi tanpa diperhatikan oleh sebagian besar penumpang yang ketika itu tengah berpesta di ruang utama – sekadar goncangan, menurut salah seorang penumpang.
Setelah mendengar laporan-laporan adanya air yang memasuki kapal, Kapten Edward J Smith dan Tuan Thomas Andrew, seorang perancang kapal yang berada di kapal itu sebagai wakil pembuat Titanic, turun ke bawah untuk melakukan pemeriksanaan. Setelah kembali ke anjungan kapal, Tuan Andrews melakukan perhitungan secara cepat, kemudian menyempaikan berita itu kepada Kapten: “kapal ini hanya mempunyai waktu 1,5 jam sebelum tenggelam.”
Segera dikeluarkan perintah: Turunkan perahu-perahu penyelamat!
Para penumpang bukanlah pelaut-pelaut yang berpengalaman. Kapal itu besar dan meyakinkan; kapal itu telah mereka huni untuk sebagian besar minggi tersebut. Para bankir yang masih ingin kembali ke kantor mereka, para profesor yang baru kembali dari cutinya dan mereka terus ingin merencanakan kuliah-kuliah. Dan masih banyak lagi orang yang ingin berada di kapal dibanding naik ke perahu penyelamat yang kecil.
Pemahaman akan kenyataan yang terjadi sangat lambat. Bukan karena penyangkalan tapi karena tidak memahami. Dan ketika kenyataan tidak dapat disangkal lagi, para penumpang memperlihatkan segala macam sifatnya – mulai dari sifat pemberani dan pahlawan sampai dengan sifat pengecut. Beberapa orang kebingungan dan putus asa sama sekali. Yang lain puas dengan mempertahankan status quo. Penumpamg kelas tiga dihambat oleh awak kapal agar tidak meninggalkan ruangan geladak kapal yang kemasukan air untuk pergi berlindung ke geladak lebih atas yang harganya lebih mahal.
Dinihari 15 April 1912, Titanic tenggelam dengan korban jiwa lebih dari 1.500 orang.
Memasuki abad duapuluh satu, kisah Titanic dengan lugas menggambarkan kelengahan kita akan krisis yang tengah terjadi di Indonesia.Sedikit orang yang mengerti besarnya kemerosotan lingkungan hidup. Lebih sedikit lagi yang memahami besarnya malapetaka yang tengah terjadi. Dan jauh lebih sedikit lagi yang mempunyai gambaran yang baik mengenai apa yang harus dilakukan. Meskipun para penumpang Titanic (masyarakat) adalah korban yang tidak bersalah, namun apa yang tengah kita hadapi adalah buah dari kesalahan yang kita perbuat tanpa kita sadari.
Meskipun saat ini keprihatinan lingkungan hidup bukan lagi masalah mewah. Di desa yang dibangun dari kayu dan atap rumbia, serta daerah kumuh perkotaan, mutu lingkungan lebih dari masalah mutu hidup. Masalah lingkungan disini kerap kali menjadi persoalan hidup mati. Dibanyak kabupaten di Indonesia, kemerosotan lingkungan hidup sekarang ini diakui merupakan penghalang utama kemampuan pemerintah-pemerintah kabupaten untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar serta mempertahankan tingkat kehidupan.
Pada sisi lain, environmentalist juga terus berupaya menunjukkan kepada kita tentang ekstraksi sumberdaya alam yang menurunkan kualitas kehidupan. Demikian halnya dengan trend yang tengah terjadi dimana berbagai perusahaan raksasa kemudian berlomba-lomba memasukkan tema penyelamatan lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
Meskipun demikian, toh kesehatan lingkungan Indonesia telah merosot tajam. Setiap tahunnya, lebih dari 2 juta hektar hutan indonesia musnah. Ratusan spesies binatang yang sejak tahun 1970an berbagi hidup dengan kita sekarang tidak ada lagi. Lebih dari 85 persen kualitas Daerah Aliran Sungai merosot tajam. Angka kemiskinan nyaris mencapai separuh jumlah penduduk Indonesia, dimana mayoritas diantaranya justru berada pada kantung-kantung ekstraksi sumberdaya alam.
selengkapnya
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: hopeofchange[at]gmail.com
baca juga
Go Green : Spiritualitas Hijau, Komunitas Hijau, Gaya Hidup Hijau, Kota Hijau, Konsumsi Hijau
Medan Perang Ideologi Dalam Komik Anak-anak (Serial Siasat Kebudayaan 2)
Sudah begitu dalam ideologi dianggap sebagai momok, ditabukan, dilaknat dan dikucilkan dari politik Indonesia. Bahkan di ranah akademik dunia, Francis Fukuyama telah mendaku ‘berakhirnya sejarah’ dalam makna tersembunyinya menangnya liberalisme dan kapitalisme atas ideologi lainnya.
Dinegeri ini mayoritas rakyat tetap diletakan dan ‘dikemas’ oleh kekuasaan (termasuk oleh kaum modal) sebagai masa mengambang, sebagai angka, sebagai keranjang sampah komoditi rongsokan, a-politis, dan tanpa kesadaran kritis. Sementara setiap harinya melalui pernyataan pejabat, materi ajar di sekolah, sinetron, iklan rakyat dicekoki terus nilai-nilai dengan muatan ideologi yang kental tanpa sikap kritis. Untunglah di setiap tempat selalu ada celah perlawanan, di setiap tempat dan waktu keragaman mencari udara untuk bernafas, di setiap waktu dan tempat tumbuh ruang untuk memperjuangkan wacana tanding.
Tapi catatan kecil ini sebenarnya tidak akan mengulas persoalan ini lebih lanjut , tapi mengajak pembaca untuk selalu kritis atas muatan ideologi di dalam teks entah itu buku, billboard iklan hingga film. Berikut ini satu contoh menarik, tentang kajian muatan ideologi di dalam komik anak-anak Tintin yang di tulis oleh Seno Gumira Ajidarma. Semoga bisa menjadi bahan refleksi
Berikut adalah petikannnya..
………….komik mana pun, yang paling kanak-kanak dan paling ”mendidik” sekalipun, akan selalu merupakan representasi ideologi kelompok tertentu, yang tidak perlu ditakuti karena kanak-kanak tak mungkin tumbuh ”tanpa ideologi” sama sekali. Ideologi sebagai cara memandang dunia sangat beragam dan kanak-kanak sejak lahir langsung terjerat pluralitas teks dalam wacana sebagai himpunan gagasan dan praksis sosial budaya, yang tanpa terelakkan akan membentuknya sebagai subyek sosial di dalam—bukan di luar—dunia.
dipetik dari Seno Gumira Ajidarma, Masalah Ideologi dalam Komik Tintin, KOMPAS Minggu, 4 Januari 2009
selengkapnya
Dinegeri ini mayoritas rakyat tetap diletakan dan ‘dikemas’ oleh kekuasaan (termasuk oleh kaum modal) sebagai masa mengambang, sebagai angka, sebagai keranjang sampah komoditi rongsokan, a-politis, dan tanpa kesadaran kritis. Sementara setiap harinya melalui pernyataan pejabat, materi ajar di sekolah, sinetron, iklan rakyat dicekoki terus nilai-nilai dengan muatan ideologi yang kental tanpa sikap kritis. Untunglah di setiap tempat selalu ada celah perlawanan, di setiap tempat dan waktu keragaman mencari udara untuk bernafas, di setiap waktu dan tempat tumbuh ruang untuk memperjuangkan wacana tanding.
Tapi catatan kecil ini sebenarnya tidak akan mengulas persoalan ini lebih lanjut , tapi mengajak pembaca untuk selalu kritis atas muatan ideologi di dalam teks entah itu buku, billboard iklan hingga film. Berikut ini satu contoh menarik, tentang kajian muatan ideologi di dalam komik anak-anak Tintin yang di tulis oleh Seno Gumira Ajidarma. Semoga bisa menjadi bahan refleksi
Berikut adalah petikannnya..
………….komik mana pun, yang paling kanak-kanak dan paling ”mendidik” sekalipun, akan selalu merupakan representasi ideologi kelompok tertentu, yang tidak perlu ditakuti karena kanak-kanak tak mungkin tumbuh ”tanpa ideologi” sama sekali. Ideologi sebagai cara memandang dunia sangat beragam dan kanak-kanak sejak lahir langsung terjerat pluralitas teks dalam wacana sebagai himpunan gagasan dan praksis sosial budaya, yang tanpa terelakkan akan membentuknya sebagai subyek sosial di dalam—bukan di luar—dunia.
dipetik dari Seno Gumira Ajidarma, Masalah Ideologi dalam Komik Tintin, KOMPAS Minggu, 4 Januari 2009
selengkapnya
Medan Perang Film Independen (Serial Siasat Kebudayaan 1)
Dalam artikel Sekilas Tentang Film Independen Seno Gumira Ajidarma menyatakan bahwa film independen bergerak secara gerilya di dalam prosesnya. Lebih jauh Seno mengatakan sinema gerilya tidak mempertaruhkan dirinya diatas seluloid tok, ia juga menggebrak lewat tulisan di koran maupun majalah, omong besar maupun omong kecil, berbisik-bisik dari kuping ke kuping, dari sarasehan ke sarasehan, resmi maupun tidak resmi.
Teoritisi perang AH Nasution mengatakan perang gerilya tidak dapat membawa kemenangan terakhir. Perang gerilya hanyalah untuk memeras darah musuh, sedang kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang yang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan offensif dan hanya ofensiflah yang dapat menaklukan musuh.
Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas film-film independent, dengan analogi Nasution ini pekerja film (pekerja budaya) pada akhirnya juga harus mampu meraih kemenangan terakhir, melalui ‘tentara regular’ dalam perang yang biasa. Dalam hal ini saya bicara tentang perjuangan kebudayaan, perjuangan pembebasan dari kemapaman dan belenggu sistim-struktur yang menindas.
Begitukah?
Berikut ini adalah petikan artikel Seno Gumira Ajidarma tentang Sekilas Film Independen.
Merujuk pada semangat berkarya sebagai sifat utama, sinema independen bergerak secara gerilya dalam prosesnya. Seno Gumira Ajidarma pernah melontarkan idenya (atau mungkin lebih terasa sebagai sebuah manifesto) tentang apa yang disebutnya sebagai Sinema Gerilya:
Sinema Gerilya jauh dari sikap kompromistis, mudah menyerah, dan uzurisme. Sinema Gerilya tidak mempertaruhkan dirinya diatas seluloid tok, ia juga menggebrak lewat tulisan di koran maupun majalah, omong besar maupun omong kecil, berbisik-bisik dari kuping ke kuping, dari sarasehan ke sarasehan, resmi maupun tidak resmi.
Satu-satunya pertaruhan sinema Indonesia adalah hati nuraninya sendiri. Sinema Gerilya bersifat bersifat militan, absolut, dan anti pelacuran intelektual maupun pelacuran ketrampilan. Namun Sinema Gerilya juga anti onani jiwa, anti eskapisme, anti egoisme, anti frustasiisme, dan anti mimpi tanpa berkarya
selengkapnya
Teoritisi perang AH Nasution mengatakan perang gerilya tidak dapat membawa kemenangan terakhir. Perang gerilya hanyalah untuk memeras darah musuh, sedang kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang yang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan offensif dan hanya ofensiflah yang dapat menaklukan musuh.
Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas film-film independent, dengan analogi Nasution ini pekerja film (pekerja budaya) pada akhirnya juga harus mampu meraih kemenangan terakhir, melalui ‘tentara regular’ dalam perang yang biasa. Dalam hal ini saya bicara tentang perjuangan kebudayaan, perjuangan pembebasan dari kemapaman dan belenggu sistim-struktur yang menindas.
Begitukah?
Berikut ini adalah petikan artikel Seno Gumira Ajidarma tentang Sekilas Film Independen.
Merujuk pada semangat berkarya sebagai sifat utama, sinema independen bergerak secara gerilya dalam prosesnya. Seno Gumira Ajidarma pernah melontarkan idenya (atau mungkin lebih terasa sebagai sebuah manifesto) tentang apa yang disebutnya sebagai Sinema Gerilya:
Sinema Gerilya jauh dari sikap kompromistis, mudah menyerah, dan uzurisme. Sinema Gerilya tidak mempertaruhkan dirinya diatas seluloid tok, ia juga menggebrak lewat tulisan di koran maupun majalah, omong besar maupun omong kecil, berbisik-bisik dari kuping ke kuping, dari sarasehan ke sarasehan, resmi maupun tidak resmi.
Satu-satunya pertaruhan sinema Indonesia adalah hati nuraninya sendiri. Sinema Gerilya bersifat bersifat militan, absolut, dan anti pelacuran intelektual maupun pelacuran ketrampilan. Namun Sinema Gerilya juga anti onani jiwa, anti eskapisme, anti egoisme, anti frustasiisme, dan anti mimpi tanpa berkarya
selengkapnya
Kamis, 11 Juni 2009
Pemerintah Indonesia Bermuka Dua. Hentikan Kebijakan Neoliberal dalam Sistem Perdagangan!
Indonesia dalam hal ini sebagai tuan rumah ada dalam posisi yang membingungkan. Indonesia adalah anggota Cairns Group. Akan tetapi Indonesia adalah juga ketua kelompok G-33 yang berkepentingan atas perlindungan terhadap petani kecil. Proposal G-33 yaitu SP/SSM didasarkan pada alasan fundamental untuk melindungi petani dengan meminta pengecualian dari pemotongan tarif atas produk-produk pertanian tertentu, serta meminta kemampuan menaikkan tarif bila terjadi serangan impor besar-besaran yang akan mematikan produk pertanian domestik. Hal ini didasarkan atas tiga alasan mendasar, yaitu demi ketahanan pangan, pembangunan pedesaan, dan ketahanan penghidupan. Dengan dasar yang kuat ini, maka proposal G-33 mendapat dukungan kelompok-kelompok negara berkembang dan negara miskin lain di WTO. Ini juga berkat kerja keras Indonesia sebagai ketua G-33.
Karenanya membingungkan bahwa Indonesia masih tetap bertahan sebagai anggota kelompok Cairns. Juga membingungkan bahwa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan Cairns Group di Bali tanggal 7-9 Juni 2009 yang bertujuan untuk mendorong kembali perundingan pertanian di Putaran Doha demi kepentingan liberalisasi pertanian yang dibawakan Cairns group. Indonesia nampaknya bermuka dua dengan di satu pihak menjadi proponen perlindungan petani, tetapi di lain pihak menjadi pendukung penyelesaian Putaran Doha lewat liberalisasi pertanian.
Dipetik dari Siara Pers Institute fo Global Justice Indonesia Segera Keluar dari Cairns Group, Hentikan Kebijakan Neoliberal dalam Sistem Perdagangan!
Selengkapnya
baca juga
Agenda Neoliberal : Diam-diam Putaran DOHA untuk Liberalisasi Pertanian Kembali Dihidupkan Di Bali
Bangun Pasar Domestik (Pasar Sosial) Untuk Kedaulatan Pangan dan Petani!!!
Karenanya membingungkan bahwa Indonesia masih tetap bertahan sebagai anggota kelompok Cairns. Juga membingungkan bahwa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan Cairns Group di Bali tanggal 7-9 Juni 2009 yang bertujuan untuk mendorong kembali perundingan pertanian di Putaran Doha demi kepentingan liberalisasi pertanian yang dibawakan Cairns group. Indonesia nampaknya bermuka dua dengan di satu pihak menjadi proponen perlindungan petani, tetapi di lain pihak menjadi pendukung penyelesaian Putaran Doha lewat liberalisasi pertanian.
Dipetik dari Siara Pers Institute fo Global Justice Indonesia Segera Keluar dari Cairns Group, Hentikan Kebijakan Neoliberal dalam Sistem Perdagangan!
Selengkapnya
baca juga
Agenda Neoliberal : Diam-diam Putaran DOHA untuk Liberalisasi Pertanian Kembali Dihidupkan Di Bali
Bangun Pasar Domestik (Pasar Sosial) Untuk Kedaulatan Pangan dan Petani!!!
Anak Bermain Perahu di Teluk Buyat [5 Tahun Kematian Andini Lensun di Buyat]
Oleh Hasan Aspahani
"Lihat, kapalku terisi sarat, mengangkut
59 ton emas, menjauh dari Teluk Buyat..."
Angin dari langit masih hembus yang dulu,
ombak dari laut masih hempas yang dulu.
Yang mendebur ke dada perahu, mengapung-apungkan
jaring yang tersangkut sejak dulu. Nasib nelayan kakekku.
Jauh, jauh. Kini mengayuh delapan kilo,
ke tengah laut. Sebab di teluk itu tak ada lagi
kerapu, kepiting bahkan juga seekor udang batu.
"Lihat, kapalku berisi kepenuhan,
pulang ke teluk membawa ikan.
Ada pesta, tengah malam disuguhkan.
Kita cuma nelayan, tak dapat undangan."
Empat tahun sudah air raksa menguap
di udara dan air mandi Teluk Buyat.
Mengendap dalam tubuh ikan, terperangkap
juga di darah kami, anak-anak nelayan.
Kelak kami menyebutnya racun yang tak tertawarkan.
Tapi, "Tak ada pencemaran, tak ada pencemaran."
Mereka sudah meneliti, mencocok-cocokkan jawaban, dan
tergesa mengambil kesimpulan. "Tak ada pencemaran!"
Tapi, "Lihat! Ada koreng di kulitmu...."
Cuma perahuku datang kembali membawa
sabun mandi. Ke Teluk Buyat. Mengubah
air tangis jadi gelombang berbuih. Jadi perih.
"Dan, bila luka juga, tak ingin kubagi
perih yang tak kau pernah pahami ini.
Tenggelamkah sudah semua perahu?" (27)
Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga.
selengkapnya
"Lihat, kapalku terisi sarat, mengangkut
59 ton emas, menjauh dari Teluk Buyat..."
Angin dari langit masih hembus yang dulu,
ombak dari laut masih hempas yang dulu.
Yang mendebur ke dada perahu, mengapung-apungkan
jaring yang tersangkut sejak dulu. Nasib nelayan kakekku.
Jauh, jauh. Kini mengayuh delapan kilo,
ke tengah laut. Sebab di teluk itu tak ada lagi
kerapu, kepiting bahkan juga seekor udang batu.
"Lihat, kapalku berisi kepenuhan,
pulang ke teluk membawa ikan.
Ada pesta, tengah malam disuguhkan.
Kita cuma nelayan, tak dapat undangan."
Empat tahun sudah air raksa menguap
di udara dan air mandi Teluk Buyat.
Mengendap dalam tubuh ikan, terperangkap
juga di darah kami, anak-anak nelayan.
Kelak kami menyebutnya racun yang tak tertawarkan.
Tapi, "Tak ada pencemaran, tak ada pencemaran."
Mereka sudah meneliti, mencocok-cocokkan jawaban, dan
tergesa mengambil kesimpulan. "Tak ada pencemaran!"
Tapi, "Lihat! Ada koreng di kulitmu...."
Cuma perahuku datang kembali membawa
sabun mandi. Ke Teluk Buyat. Mengubah
air tangis jadi gelombang berbuih. Jadi perih.
"Dan, bila luka juga, tak ingin kubagi
perih yang tak kau pernah pahami ini.
Tenggelamkah sudah semua perahu?" (27)
Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga survivor (warga) buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek (dalam tanda seru catat Lumpur Lapindo), kami sepanjang 3 bulan kedepan yakni sampai 3 Juli tanggal meninggalnya Andini Lensun (bayi 5 bulan warga buyat dan kini kematiannya akan genap 5 tahun) akan mempublikasikan kembali 31 puisi dalam Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga.
selengkapnya
BERSAMA KITA BISA, BERSAMA KITA GILA?
Bentara Pentas Musik: BERSAMA KITA GILA - Orkes Puisi Sampak GusUran
Apakah Ini Plesetan Bersama Kita Bisa?
Karena penasaran dan memang tertarik dengan musikalisasi puisi, saya memutuskan untuk hadir di Bentara Budaya. Musikalisasi Puisi kelompok Sampak GusUran ini digelar tanggal 11 Juni 2009 pukul 19.30. Dalam website Bentara Budaya disebutkan pada pentas ini penyair Anis Soleh Ba'ayin akan meramu puisi dengan musik yang komposisinya kental dengan aksentuasi etnik serta sisipan monolog Disebutkan pula orkes puisi ini lahir sebagai ungkapan keprihatinan terhadap situasi aktual bangsa.
Menariknya Orkes Puisi Sampak GusUran ternyata memiliki reputasi terpuji di manca negara. Paling tidak apresiasi diberikan dua portal musik bergengsi masing-masing Garageband.com yang berbasis di Amerika dan BeSonic berbasis di Eropa (info lebih lanjut silah klik disini)
kalaulah engkau ingin jadi presiden
kalaulah engkau ingin jadi wakilnya
kenapa kami jadi tumbalnya
kenapa kami yang nanggung biayanya
Apakah Ini Plesetan Bersama Kita Bisa?
Karena penasaran dan memang tertarik dengan musikalisasi puisi, saya memutuskan untuk hadir di Bentara Budaya. Musikalisasi Puisi kelompok Sampak GusUran ini digelar tanggal 11 Juni 2009 pukul 19.30. Dalam website Bentara Budaya disebutkan pada pentas ini penyair Anis Soleh Ba'ayin akan meramu puisi dengan musik yang komposisinya kental dengan aksentuasi etnik serta sisipan monolog Disebutkan pula orkes puisi ini lahir sebagai ungkapan keprihatinan terhadap situasi aktual bangsa.
Menariknya Orkes Puisi Sampak GusUran ternyata memiliki reputasi terpuji di manca negara. Paling tidak apresiasi diberikan dua portal musik bergengsi masing-masing Garageband.com yang berbasis di Amerika dan BeSonic berbasis di Eropa (info lebih lanjut silah klik disini)
kalaulah engkau ingin jadi presiden
kalaulah engkau ingin jadi wakilnya
kenapa kami jadi tumbalnya
kenapa kami yang nanggung biayanya
Rabu, 10 Juni 2009
Bangun Pasar Domestik (Pasar Sosial) Untuk Kedaulatan Pangan dan Petani!!!
Penyataan Sikap terkiat pertemuan Cairns Group ke 33 (WTO) yang diadakan di Bali secara tertutup.
ALIANSI MASYARAKAT ANTI WTO :
Bubarkan WTO!!!
Bangun Pasar Domestik (Pasar Sosial) Untuk Kedaulatan
Pangan dan Petani!!!
Belum lama ini pasangan capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa menepis tuduhan bahwa dirinya menganut paham ekonomi neoliberal. Namun fakta berbicara lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan semangat menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya liberalisasi sektor pertanian yang sempat terhenti dalam perundingan-perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lewat pertemuan Cairns ke-33 yang diadakan di Bali 7-9 Juni, Mari dengan tegas menyatakan akan kembali menghidupkan kembali putaran Doha yang sempat mandek karena terjadi kemandekan dalam perundingan pertanian.
Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Cairns yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, mengusung pengurangan subsidi dan meneruskan liberalisasi sektor pertanian nota bene adalah resep para ekonom neoliberal. Terlihat jelas dari sikap WTO yang menyokong penuh pertemuan itu. Walaupun ditambah dengan embel-embel perdagangan adil, itu hanya sebatas jargon saja. Tidak masuk akal mewujudkan perdagangan yang adil dalam WTO, dimana pengambilan keputusannya tidak demokratis dan orientasinya sangat neoliberal.
Liberalisasi pasar pertanian dalam prakteknya menindas petani kecil. Sebagai contoh, belum lama ini peternak susu menjerit karena industri pengolahan susu memilih menurunkan harga beli susu di tingkat petani karena harga susu di pasar dunia lebih murah. Kemudian para petani bawang di Brebes harus rela membuang hasil panennya, karena harga bawang jatuh diakibatkan datangnya bawang impor dari Filipina. Dan juga para petani tebu rakyat yang mengeluh turunnya harga pembelian pabrik gula karena membajirnya gula rafinasi impor. Dengan kata lain, kehidupan petani kecil ditentukan oleh segelintir spekulan yang bermain di pasar global. Satu-satunya pihak di Indonesia yang menikmati keuntungan dari pasar bebas adalah pengelola perkebunan. Dimana produk-produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan teh dengan bebas bisa memasuki negara-negara anggota WTO manapun. Hanya saja patut kita ingat bahwa produk-produk perkebunan tersebut dikelola oleh
perusahaan-perusahaan besar, bukan oleh petani. Jadi, sangat jelas disini bahwa yang menikmati pasar bebas adalah perusahaan-perusahaan perkebunan bukan petani.
Liberalisasi pertanian adalah salah satu penyebab krisis pangan global. Apa yang akan dilakukan Kelompok Cairns dalam upaya menghidupkan kembali perundingan WTO tidak akan menjadi solusi bagi krisis global saat ini. Orientasi ekspor dan pembukaan pasar produk pertanian adalah skema neoliberal, dan akan menghancurkan rakyat kecil.
Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali hanya akan mendorong agenda Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali putaran Doha. Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dan bersikap lebih kritis terhadap tujuan ini. Karena AS adalah salah satu negara yang terbesar menyubsidi perusahaan transnasional di bidang pertanian, tercatat sekurangnya 58 milyar USD per tahun dikucurkan untuk subsidi via skema Overall Trade-distorting Domestic Support (OTDS) dan Green Box di dalam WTO. Hampir keseluruhan subsidi ini akan menjadi instrumen pelindung perusahaan transnasional di bidang pertanian dan akhirnya berujung pada dumping produk pertanian ke pasar internasional yang notabene terus berlangsung menghancurkan petani kecil dan pasar domestik. Hal ini menerangkan bahwa subsidi pertanian yang dilaksanakan di dalam mekanisme WTO, bukanlah perlindungan terhadap petani kecil, maupun pasar domestik. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus menuntut agar WTO dikeluarkan dari pertanian, karena pertanian dan pangan bukan hanya sekadar komoditas ekonomi saja, namun menyangkut juga sistem sosial, budaya dan pemenuhan hak asasi manusia.
Perang melawan proteksionisme yang akan menjadi pesan dalam pertemuan ini juga tidak substansial. Karena subsidi atau proteksi bukanlah musuh dalam kebijakan perekonomian. Esensinya tergantung kepada seberapa banyak subsidi atau proteksi tersebut diberikan, siapa yang mendapatkannya, dan apa yang diberikan olehnya. Subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan transnasional di negara maju, yang berakhir pada dumping dan kehancuran kehidupan pertanian di negara miskin dan berkembang adalah buruk. Subsidi atau proteksi yang benar adalah yang diberikan kepada petani kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, menyokong pembangunan pedesaan, mempromosikan konservasi lahan pertanian, dan membangun pasar domestik. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, bukan neoliberalisme!
Dalam konteks lokal Bali, tentu saja agenda WTO ini memiliki dampak besar. Sebab liberalisasi sektor pertanian akan berarti bahwa hilangnya kontrol rakyat atas sumber-sumber penghidupannya yaitu pangan!!! Sudah barang tentu petani akan terus semakin meradang oleh sebab ditariknya subsidi atas pertanian. Sedemikian gentingnya pertemuan ini sehingga menutup segala akses informasi kepada publik. Seperti diketahui, pertemuan ini hampir tidak tersosialisasikan sama sekali. Padahal, akses publik terhadap informasi adalah hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan kata lain, Negara yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya membuka seluas-luasnya akses informasi atas kegiatan ini. Bukan sebaliknya, menutup-nutupi pertemuan yang sangat penting bagi rakyat karena berkaitan akan kemana arah bangsa ini di bawa. Untuk itu kami Aliansi Masyarakat Anti WTO mendesak agar :
1. Bubarkan WTO;
2. Tolak liberalisasi sektor pertanian;
3. Bangun pasar domestik (pasar sosial) untuk kedaulatan pangan dan petani;
4. Lindungi petani.
Denpasar, 8 Juni 2009
Aliansi Masyarakat anti WTO:
Eksekutif Nasional WALHI, PBHI-Bali, WALHI Bali, Frontier Bali, FMN Denpasar, GMS
ALIANSI MASYARAKAT ANTI WTO :
Bubarkan WTO!!!
Bangun Pasar Domestik (Pasar Sosial) Untuk Kedaulatan
Pangan dan Petani!!!
Belum lama ini pasangan capres-cawapres dari pemerintahan berkuasa menepis tuduhan bahwa dirinya menganut paham ekonomi neoliberal. Namun fakta berbicara lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan semangat menggebu mencoba menghidupkan kembali upaya liberalisasi sektor pertanian yang sempat terhenti dalam perundingan-perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lewat pertemuan Cairns ke-33 yang diadakan di Bali 7-9 Juni, Mari dengan tegas menyatakan akan kembali menghidupkan kembali putaran Doha yang sempat mandek karena terjadi kemandekan dalam perundingan pertanian.
Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Cairns yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, mengusung pengurangan subsidi dan meneruskan liberalisasi sektor pertanian nota bene adalah resep para ekonom neoliberal. Terlihat jelas dari sikap WTO yang menyokong penuh pertemuan itu. Walaupun ditambah dengan embel-embel perdagangan adil, itu hanya sebatas jargon saja. Tidak masuk akal mewujudkan perdagangan yang adil dalam WTO, dimana pengambilan keputusannya tidak demokratis dan orientasinya sangat neoliberal.
Liberalisasi pasar pertanian dalam prakteknya menindas petani kecil. Sebagai contoh, belum lama ini peternak susu menjerit karena industri pengolahan susu memilih menurunkan harga beli susu di tingkat petani karena harga susu di pasar dunia lebih murah. Kemudian para petani bawang di Brebes harus rela membuang hasil panennya, karena harga bawang jatuh diakibatkan datangnya bawang impor dari Filipina. Dan juga para petani tebu rakyat yang mengeluh turunnya harga pembelian pabrik gula karena membajirnya gula rafinasi impor. Dengan kata lain, kehidupan petani kecil ditentukan oleh segelintir spekulan yang bermain di pasar global. Satu-satunya pihak di Indonesia yang menikmati keuntungan dari pasar bebas adalah pengelola perkebunan. Dimana produk-produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan teh dengan bebas bisa memasuki negara-negara anggota WTO manapun. Hanya saja patut kita ingat bahwa produk-produk perkebunan tersebut dikelola oleh
perusahaan-perusahaan besar, bukan oleh petani. Jadi, sangat jelas disini bahwa yang menikmati pasar bebas adalah perusahaan-perusahaan perkebunan bukan petani.
Liberalisasi pertanian adalah salah satu penyebab krisis pangan global. Apa yang akan dilakukan Kelompok Cairns dalam upaya menghidupkan kembali perundingan WTO tidak akan menjadi solusi bagi krisis global saat ini. Orientasi ekspor dan pembukaan pasar produk pertanian adalah skema neoliberal, dan akan menghancurkan rakyat kecil.
Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali hanya akan mendorong agenda Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali putaran Doha. Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dan bersikap lebih kritis terhadap tujuan ini. Karena AS adalah salah satu negara yang terbesar menyubsidi perusahaan transnasional di bidang pertanian, tercatat sekurangnya 58 milyar USD per tahun dikucurkan untuk subsidi via skema Overall Trade-distorting Domestic Support (OTDS) dan Green Box di dalam WTO. Hampir keseluruhan subsidi ini akan menjadi instrumen pelindung perusahaan transnasional di bidang pertanian dan akhirnya berujung pada dumping produk pertanian ke pasar internasional yang notabene terus berlangsung menghancurkan petani kecil dan pasar domestik. Hal ini menerangkan bahwa subsidi pertanian yang dilaksanakan di dalam mekanisme WTO, bukanlah perlindungan terhadap petani kecil, maupun pasar domestik. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus menuntut agar WTO dikeluarkan dari pertanian, karena pertanian dan pangan bukan hanya sekadar komoditas ekonomi saja, namun menyangkut juga sistem sosial, budaya dan pemenuhan hak asasi manusia.
Perang melawan proteksionisme yang akan menjadi pesan dalam pertemuan ini juga tidak substansial. Karena subsidi atau proteksi bukanlah musuh dalam kebijakan perekonomian. Esensinya tergantung kepada seberapa banyak subsidi atau proteksi tersebut diberikan, siapa yang mendapatkannya, dan apa yang diberikan olehnya. Subsidi yang dibayarkan kepada perusahaan transnasional di negara maju, yang berakhir pada dumping dan kehancuran kehidupan pertanian di negara miskin dan berkembang adalah buruk. Subsidi atau proteksi yang benar adalah yang diberikan kepada petani kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, menyokong pembangunan pedesaan, mempromosikan konservasi lahan pertanian, dan membangun pasar domestik. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan, bukan neoliberalisme!
Dalam konteks lokal Bali, tentu saja agenda WTO ini memiliki dampak besar. Sebab liberalisasi sektor pertanian akan berarti bahwa hilangnya kontrol rakyat atas sumber-sumber penghidupannya yaitu pangan!!! Sudah barang tentu petani akan terus semakin meradang oleh sebab ditariknya subsidi atas pertanian. Sedemikian gentingnya pertemuan ini sehingga menutup segala akses informasi kepada publik. Seperti diketahui, pertemuan ini hampir tidak tersosialisasikan sama sekali. Padahal, akses publik terhadap informasi adalah hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan kata lain, Negara yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab atas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya membuka seluas-luasnya akses informasi atas kegiatan ini. Bukan sebaliknya, menutup-nutupi pertemuan yang sangat penting bagi rakyat karena berkaitan akan kemana arah bangsa ini di bawa. Untuk itu kami Aliansi Masyarakat Anti WTO mendesak agar :
1. Bubarkan WTO;
2. Tolak liberalisasi sektor pertanian;
3. Bangun pasar domestik (pasar sosial) untuk kedaulatan pangan dan petani;
4. Lindungi petani.
Denpasar, 8 Juni 2009
Aliansi Masyarakat anti WTO:
Eksekutif Nasional WALHI, PBHI-Bali, WALHI Bali, Frontier Bali, FMN Denpasar, GMS
Langgan:
Entri (Atom)
Post
