Menemukan Wastu Kota, Warga Sebagai Masyarakat Politik

Menafsir Wastu dan Kota (bag 2)

baca juga bagian 1 Culture & Nature Kota Yang Tunggang Langgang dan Linglung

(andreas iswinarto)

Menurut Albertus Rusputranto Ponco Anggoro (pegiat forum pinilih dan pengajar di program studi seni rupa murni ISI Surakarta) yang menjadi salah satu kurator pameran, Istilah Wastu dalam kamus Kawi-Jawa (CF Winter Sr dan R Ng Ranggawarsita) diartikan sebagai masthi, estu, jangkep. Dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai bangunan ruang hidup yang lengkap, menyeluruh, hakiki, sejati dan melingkupi. Manusia mengidentifikasikan dirinya berada dan menjadi ruang itu sendiri bersama dengan ideologi ruang, sejarah ruang, identitas ruang, rasa berkomunitas, kesadaran wilayah, kemanusiawian, beserta unsur-unsur material yang lain.

Bagi Albertus kemudian bahwa manusia memerhatikan keberadaan manusia yang lain di dalam ruang hidup bersama adalah salah satu hal yang terpenting, Namun ia mengingatkan bukan berarti boleh disederhanakan dengan hanya melihat manusia sebagai entitas yang tidak berkait dengan unsur ruang yang lain, sebab dalam konsep wastu semua unsur itu identik, Jadi kalau ada salah satu saja yang terabaikan maka bangunan ruang itu pun sulit untuk disebut sebagai bangunan ruang hidup yang memanusiakan manusia.

Namun demikian dari potert kota yang tunggang langgang dan miseropolis yang dikatakan JJ Rizal pada awal tulisan ini adalah kemanusiaan di caik-cabik oleh keterbelahan dunia (konseptual) sekaligus keterbelahan kota (faktual) seperti disampaikan Karlina. Lebih parah lagi kota dan ruang yang hanya dipacu sebagai alat pertumbuhan spirit kapitalisme dengan akumulasi kekayaaan segelintir orang yang menggenggam kota dengan mengabaikan mayoritas warga. Kota dalam gengaman ketamakan kuasa modal dan penguasa.

Kemudian seperti disampaikan Albertus lebih lanjut kebijakan publik yang lahir tanpa rasa publik pasti tidak akan berpihak kepada kepentingan publik; pembangunan tanpa rasa publik pasti hanya berpikir bagaimana menangguk keuntungan kapital sebesar-besarnya tanpa mempedulikan aspek kemanusiaan; hidup bermasyarakat tanpa rasa publik pasti kehilangan rasa berwilayah dan komunalitasnya.

Oleh karenanya tantangannya kini adalah membangun keadaban kota dengan menumbuhkan rasa meruang secara kolektif sehubungan dengan keberadaan dan kepekaan lingkungan tempat hidup, berkehidupan dan berpenghidupannya. Sehingga kemudian dengan sendirinya tercipta identitas dan ideologi ruang terebut. Begitu juga kesebalikannya, identitas dan ideologi ruang tersebut akhirnya turut menentukan ideologi dan identitas manusia yang ada di dalamnya. Penghormatan terhadap kemanusiaan manusia mutlak, sejalan dengan pertumbuhan teknologi, peradaban dan kebudayaan (yang diantaranya juga disebabkan oleh pertumbuhan teknologi)

Untuk itu Karlina merekomendasikan untuk menumbuhkembangkan Warga Kota sebagai Masyarakat Politik. Karlina menyatkan minimal ada dua syarat untuk menciptakan kota yang beradab atau kebijakan dan hidup bernasyarakat dengan rasa publik....

Pertama, warga kota mau dan mampu membentuk masyarakat politis Inilah masyarakat yang terus menerus mendiskusikan dan menanggapi hal-hal yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan pemilik modal. Politik adalah pokok hidup sehari-hari persis karena setiap hubungn manusia yang berdampak pada kepentingan warga sebagai keseluruhan, atau ringkasnya kepentingan publik adalah persoalan politis.

Kedua, apa yang secara kultural kita namakan sebagai ketakberadaban, dalam konteks bernegara adalah ketiadaan polity/politeia (tata negara). Sebagai warga seseorang bertindak atas dasar konstitusi. Namun itu juga tidak berarti bahwa hukum qua hukum pun sudah memadai. Sebuah tatanan menjadi beradab bukan karena ada hukum, melainkan terutama karena ada pemahaman mengenai keutamaan yang akan membawa kebaikan bersama.

Kebaikan bersama dapat terus dipertahankan apabila dan hanya jika (dengan syarat) telah tumbuh Warga Kota sebagai Masyarakat Politik. Wastu, wastu, wastu

Tafsir Karya Babak 3


Enai Suku Dani


Honai Suku Dani


Bahtera Nuh


Thinking About Nature

Apa yang dapat kita tangkap pada Enai suku Dani dan Honai Suku Dani adalah contoh tentang wastu dimana kepentingan warganya ditujukan untuk kebaikan bersama dalam kultur paguyuban sekaligus susunan kampung yang menyesuaikan dengan karakter atau kontur alam menunjukan terjadi keselarasan antar manusia dan alam. Juga Bahtera Nuh sebenarnya mengisahkan rasa publik dan rasa politik kewargaan yang kemudian membawa kota untuk kepentingan bersama dan keselamatan bersama. Sekaligus posisinya yang mengambang diatas air barangkali sejalan dengan bagaimana suku Dani membangun pemukimannya sesuai dengan kontur alamnya (tanahnya). Ini bukan romantisme sekedar mengambil hikmah, karena meminjam kembali Karlina kota memang bukan dibentuk menurut budaya orang dusun, tetapi juga bukan oleh budaya kapitalis orang kota. Kota dibentuk berdasarkan keadaban kota.

Referensi :

Kota dan Alam, Karlina Supelli
Wastu Metafora Ruang Hidup yang Memanusiakan Manusia, AR Ponco Anggoro
Benny dan Mice di Jakarta, JJ Rizal

baca juga
Menafsir Wastu : Seonggok Binatang Ekonomi atau Manusia Seutuhnya Dari Pameran Keramik Aries BM, Menafsir Wastu 16-23 Juni 2009 Bentara Budaya Jakarta

Culture & Nature Kota yang Tunggang Langgang dan Linglung

Menafsir Wastu dan Kota (bagian 1)

baca juga bagian 2 : Menemukan Wastu Kota, Warga Sebagai Masyarakat Politik

(andreas iswinarto)

Jakarta rupanya dipacu lari tunggang-langgang ke arah yang salah. Kota dan ruang hanya menjadi alat pertumbuhan. Akibatnya, masyarakat Jakarta kecolongan kesempatan untuk menikmati kota yang tujuan sejatinya adalah sebuah permukiman manusia.......

Jakarta tidak mengarah ke metropolis yang diimpikan, melainkan ke arah miseropolis, kota yang bergelimang kesengsaraan, semrawut tak terkendali, tanpa identitas dan keanggunan serta kemesraan, miskin akan fasilitas dan utilitas kota, yang mengakibatkan penderitaan bagi masyarakatnya

JJ Rizal dalam Benny dan Mice di Jakarta
http://www.karbonjournal.org/id/home/detail.php?ID_focus=27

Tafsir Karya Babak I


City and Iron Shoes


Jangan Tumpang


Nest



City on My Head


Consumerism


City on May Hand

Inilah kota tunggang langgang itu, kota yang dibangun di dalam kubangan kekerasan sepatu lars atau sepatu besi (City and Iron Shoes) juga dalam paradoks atas nama pengadaban kota berlangsung tindakan-tindakan tidak beradab. Di satu sisi muncul enklaf pemukiman kaum berpunya yang bersih, asri, dengan fasilitas dan utilitas yang lengkap, disisi lain warga miskin jadi korban gusuran atas nama prasarana umum hingga keindahan kota. Juga warga kota di kawasan kumuh yang dibiarkan menjadi arena pertarungan yang sengit dan ketiadaan fasilitas dan utilitas kota hingga rusaknya lingkungan hidup (alam).

Kota yang tunggang langgang itu nampak dari tumbukan moda trasportasi yang sejatinya ditujukan untuk mempercepat menempuh jarak, tapi bertumbukan di silang sengkarut jalan-jalan kota. Hingga mobil pribadi secepat selambat kura-kura (Jangan Tumpang) dan kota kini tinggal menjadi penjara waktu (Nest).

Sementara dalam City on My Head seperti ditafsir oleh Albertus mencerminkan kegelisahan tentang kondisi kota yang membusuk, yang hanya mengedepankan hitungan-hitungan statistic sebagai indikasi keberhasilan pembangunan, usaha mendesain dan mengestetika ruang public yang akhirnya hanya sekedar hiasan kota tanpa bisa diakses sebagai ruang public yang semestinya, fasilitas public yang teabaikan, kota yang semakin renta dan terbeban berat (juga pada City on Iron Shoes menurut penulis) oleh arus urbanisasi sebagai dampak pembangunan yang masih berorientasi pada kawasan perkotaan.

Kemudian disisi lain ruang publik adalah ruang-ruang yang dikontrol oleh kapital, sehingga kota menjadi etalase konsumerisme dengan ideologi yang kemudian menghegemoni warga kota ’I buy therefore I Exist” atau ”I consume therefore I exist” (Muji Sutrisno dalam Kota dan Budaya). Konsumerisme memang menggiurkan dan kaum modallah yang menggengam kota (Consumerism, City on My Hand)


Tanggal 20 Agustus saya menghadiri salah satu rangkaian Kuliah Umum “Philosophy in The City” yang diselenggarakan oeh Goethe-Insitut Jakarta dan STF Driyarkara. Kali ini tema khususnya adalah “Kota dan Alam” dengan dosen Karlina Supelli, setelah sebelumnya dibahas Kota dan Kerja, Kota dan Budaya, serta Kota dan Kata.

Saaat mengikuti kuliah umum Karlina Supelli saya segera terhubung seperti nyambung chemistry nya dengan karya-karya keramik Aries BM “Menafsir Wastu” (Bentara Budaya, , khususnya karya-karyanya yang terkait kota. Oleh karena itu saya coba membaca “Menafsir Wastu” melalui beberapa petikan kuliah Karlina ini.

Selalu yang menarik dari studi filsafat adalah penelusuran makna dari asal usul atau akar
katanya. Makin menawan ketika juga disampaikan kilas sejarah petikan-petikan pembicaraan dan pegulatan para filsuf, cendekiawan masa lalu termasuk sastrawan tentang pokok masalah itu untuk memperdalam pemahaman kita.

Tentang kota ini Karlina memetik dari khasanah empat abad lalu, tepatnya pada Shakespeare yang mengulang satu dialog antara Sinicius dan warga kota Roma

“Apalah kota kalau bukan ‘the people”, uar Sinicius kepada warga kota Roma.

“Benar, “the people” adalah kota”, jawab warga

Demikian disampaikan Karlina, kota adalah ruang geografis dan bentuk-bentuk fisis (latin : urbs) sekaligus civitas –kewargaan. Kemudian warga kota atau civis menurunkan pengertian civilitas, yang diterjemahkan sebagai keadaban. Dengan pemahaman ini maka , city, cite,citta, atau kota adalah situs dari civilitas (keberadaban).

Apa yang sangat khas dari pengertian kota dalam artinya yang paling asali adalah keberadaban. Dan bahwa seluruh infrastruktur kota adalah demi menciptakan keberadaban termasuk di dalamnya adalah mendefinisikan kembali ’alam’ dan yang ’alami’ dalam konteks keberadaban itu. Dengan pemahaman ini, alam dan budaya atau lingkungan alami dan lingkungan termanufaktur yang terdapat di kota, tidak mungkin dimengerti dan ditangani sendiri-sendiri. Alam di kota bukan sempalan dari kota maupun keberadadaban dan ketidakberadabannya.

Dikhotomi nature and culture bukan hanya mengalami inflasi sehingga tidak lagi memadai untuk memahami kota, tetapi sebagai konsep pun sudah kadaluarsa. Demikian halnya dengan pemilahan kota dan desa (Karlina hal 16 dan 17).

Keterbelahan pemahaman tentang kota sesungguhnya juga cermin dari keterbelahan iptek sekaligus ketidaktepatan memahami dunia semisal pandangan-pandangan reduksionis yang menempatkan manusia dan dunianya kedalam representasi matematis abad pnecerahan seperti dikemukan Karlina pada bagian lainnya. Pada kasus kota ini tercermin dalam pandangan yang sangat optimistik bahwa pembangunan kota-kota modern, bersembunyi ideal Pencerahan dan seluruh asumsinya mengenai rasionalitas, efisiensi dan universalisasi ruang sehingga kota dapat dibangun dimana saja tanpa mempertimbangkan lingkungan dan daya tampung alam.

Barangkali gagasan tradisi Wastu yang dipopulerkan oleh Romo Mangunwijaya, Rohaniwan, Sastrawan, Pekerja Sosial dan Arsitek, dan kini disajikan seniman keramik yang hebat Aries BM dalam ”Menafsir Wastu” adalah jawab atas keterbelahan dunia dan keterbelahan kota seperti dipaparkan oleh Karlina.

Tafsir Karya Babak 2



Orang Bajo


Paripurna


Lapi..ndok


Pacul Memorial

Alienasi/kerterasingan yang tercipta dari strukturisasi dan budaya kota baik terhadap diri, sesama dan lingkungan alam bisa kita baca dari nasib orang Bajo. Akibat tafsir elit atas pemaknaan ruang yang beradab maka orang-orang Bajo orang-orang perahu itu dipaksa untuk mukim di darat yang hakekatnya sudah menghancurkan ke-Bajo-annya.

Sekaligus cerita tentang warga yang linglung dalam dinamika lingkungan barunya. Purna dalam karya Aries BM menggambarkan tumpasnya bola dunia, kesadaran eksistensial orang Bajo yang kita saksikan kemudian terlihat hanya tersisa adalah gelojotan unsur-unsur pembentuknya (Suku Bajo dan Purna).

Demikian pula bolak-balik antara kota dan desa adalah bolak-balik cerita tentang tungganglanggangnya jagat desa dan kota, patahan dalam aliran dan relasi desa kota yang sebabkan kelinglungan (Pacul Memorial).

Dua cerita tentang dunia pacul dan orang bajo adalah sekaligus cermin tumpasnya satu tradisi hidup, satu kultur dalam hal ini petani dan orang perahu, tanpa menemukan pijakan apapun di kota. Juga tumpasnya keselarasan relasi manusia dan alam.

Referensi :

Kota dan Alam, Karlina Supelli
Wastu : Metafora Ruang Hidup yang Memanusiakan Manusia, AR Ponco Anggoro
Benny dan Mice di Jakarta, JJ Rizal

baca juga
Menafsir Wastu : Seonggok Binatang Ekonomi atau Manusia Seutuhnya Dari Pameran Keramik Aries BM, Menafsir Wastu 16-23 Juni 2009 Bentara Budaya Jakarta

baca juga
Paper Karlina Supelli “Kota dan Alam”.

Komik Strip : Nasionalisme Put On dan Sumpah Setia Pak Tuntung

3 Dasawarsa Lebih Masabakti Komik Strip Put On dan Pak Tuntung

Arswendo Atmowiloto mentahbiskan Put On yang berarti ”si gelisah” (sebagai komik strip pertama di Indonesia yang diciptakan oleh seorang Indonesia. Orang itu adalah komikus Kho Wan Gie yang menciptakan Put On pada tanggal 2 Agustus 1930. Komik strip ini kemudian menunaikan masa baktinya bukan saja memotret tokohnya yang selalu gelisah tetapi yang utama adalah menemani kegelisahan pembacanya dalam kemelut zaman atau juga memotret kegelisahan zamannya.





Put On sebagai potret kegelisahan zamannya inilah jejak terpenting yang ditangkap JJ Rizal (Lakon Menjadi Indonesia Put On) dalam timbangan buku kumpulan karya Put On yang diterbitkan Pustaka Klasik setahun yang lalu. Menurut Rizal komik ini lahir di suatu masa di mana masyarakat peranakan Tionghoa di Indonesia sedang mengalami kegelisahan oleh dilema dan pencarian identitas. Kegelisahan ini kemudian ditempa oleh berbagai zaman yang melintas sepanjang 30 tahun (3 dasawarsa) lebih masa bakti Put On. Dari pergolakan nasionalisme, perang kemerdekaan, modernisme dan konflik ideologi-ideologi besar.

Put On adalah ”pohon sejarah” yang tumbuh dengan akar, dahan, ranting dan daun yang kaya warna jejak sejarah.

Rizal kemudian menyimpulkan akhirnya Put On bukan sekadar potret masyarakat Tionghoa di Jakarta. Put On adalah cermin dari pengalaman banyak anak bangsa di masa-masa itu yang numplek di Jakarta dan mengalami yang disebut Lance Castles sebagai proses ”Tuhan menciptakan orang Indonesia!”.

Dalam artikelnya JJ Rizal menyoroti pula tentang nasionalisme yang disebutnya ala Put On di dalam komik strip Kho Wan Gie yang pada akhirnya membawakan Put On menjadi milik semua bukan sekedar milik kalangan peranakan Tionghoa.

Bila Jakarta sebagai etalase Indonesia terdepan Kho Wan Gie melahirkan Put On melalui koran Sinpo yang legendaris dan begitu patriotik untuk menjadi Indonesia pada tahun 1930, maka di Medan 43 tahun kemudian juga lahir komik strip Pak Tuntung dari tangan Basuki alias Hu Wei Tian melalui koran Analisa. Pak Tuntung sebagai kreasi komik strip Hu Wei Tian telah melintasi masabaktinya sepanjang 33 tahun hingga tahun 2006.

Sejak itu Pak Tuntung walau tetap berada di harian Analisa, tetapi diteruskan oleh kartunis lain. Basuki sendiri keluar dari Analisa dan bekerja di Harian Global yang melahirkan komik strip Pak Bas yang segera memikat warga Medan pula.

Menurut saya Medan hampir sama juga dengan Jakarta dimana ”banyak anak bangsa yang numplek dan mengalami yang disebut Lance Castles sebagai proses ”Tuhan menciptakan orang Indonesia!” seperti diungkap JJ Rizal.

Juga mirip dengan Put On penciptanya adalah seorang keturuan Tionghoa dan menerbitkan karyanya di Harian Analisa yang acapkali dianggap sebagai surat kabar masyarakat Cina Medan.

Seperti dilaporkan DEDY ARDIANSYAH Pak Tuntung (Membungkus Senyum, Merengkuh Untung)reporter tabloid Komatkamit di Medan, nama Pak Tuntung sendiri menurut sekretaris redaksi Analisa War Djamil diilhami dari Tuntungan, daerah di pinggiran Medan. Daerah ini pada 1970-an dikenal sebagai arena pacuan kuda yang ramai setiap akhir pekan. Tuntungan kemudian dirasa cukup berarti untuk nama kartun koran itu. Akhiran “an” dibuang, kemudian lahirlah Pak Tuntung. Menariknya dalam bahasa Mandarin, “Tung-tung” juga berarti anak-anak. Pak Tuntung memang dekat dengan masyarakat Cina di Medan karena Analisa, meski secara sosial bukan pembagian yang tepat, dianggap sebagai suratkabar masyarakat Cina-Medan. Iklan kematian orang Tionghoa kebanyakan dimuat oleh Analisa.

Adapun dalam catatan Dedy tema kartun Basuki kebanyakan seputar masalah sosial atau lingkungan, jarang mengusung tema politik. Karakter Pak Tuntung juga diciptakan sangat santun. Humornya jauh dari isu peka macam agama dan ras. Pak Tuntung anti-kejahatan, suka mengkritik, memperhatikan lingkungan hidup tapi takut istri.

“Saya kurang suka politik,” kata Basuki kepada Dedy, "seakan-akan mengacu pada sempitnya ruang gerak orang Indonesia keturunan Tionghoa selama 30 tahun diskriminasi anti-Cina oleh rezim militer Orde Baru".

Namun demikian pada zaman Orde Baru kartun Pak Tuntung bergesekan juga dengan penguasa. Dimana acapkali penguasa pun mengingatkan agar ia tak terlalu keras mengkritik. Basuki mengaku sempat beberapa kali diperingatkan agar tak menyentil penguasa (Andreas Maryoto, Kompas)

Jika Put On menjadi legendaris dengan komik stripnya yang melintasi, memotret dan bergesekan dengan aneka zaman yang bergejolak dengan gaya patriotik nasionalismenya, maka pada Basuki kita bisa menemukan kesetiaan yang luar biasa untuk menghidupkan komik strip untuk menemani pembacanya, belajar bersama dengan pembacanya sekaligus menyentil dan menghibur. Inilah kemudian yang mengesankan Andreas Maryoto, maka muncullah profil komikus/kartunis ini dengan judul ”Basuki, Kesetiaan Seorang Kartunis”.

Sepanjang 33 tahun Basuki menghasilkan karya setiap hari kerja dan tidak mengunjungi pembacanya pada hari libur dan hari minggu saja. Anggaplah setiap tahun terdapat 300 hari kerja maka sepanjang 33 tahun itu paling tidak telah diciptakan 9900 komik strip pak Tuntung.

Bahkan kini seperti dilaporkan Maryoto, Basuki rajin menjaga kesehatan dengan berenang dan jogging. Basuki bercita-cita setidaknya Pak Bas, komik stripnya kini atau barangkali juga alter-egonya berumur sama dengan Pak Tuntung. Meminjam Chairil Anwar, ”Aku (Pak Bas) ingin hidup 30 Tahun Lagi”.

Referensi :
Lakon Menjadi Indonesia Put On, JJ Rizal (Kompas 1 Maret 2009)


Si Put On Tak Sekedar Komik Strip

Komik ”Put On” Diterbitkan Kembali : Komik, Sejarah dan Fenomena Sosial – Sihar Ramses Simatupang

Pak Tuntung, Membungkus Senyum, Merengkuh Untung - DEDY ARDIANSYAH (PANTAU Edisi September 2002, No. 029)
Bag 1, bag 2

Basuki, Kesetiaan Seorang Kartunis – Andreas Maryoto (Kompas, 13 Agustus 2009)

Etalase Karya

Pak Tuntung

Put ON

Pertumbuhan dan Keaktifan Pengguna Internet di Indonesia Tertinggi Di Dunia?

Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet (APJII) pada bulan Mei 2008 ada sekitar 25 juta pengguna internet di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan 10,5%. Ini meningkat dibandingkan survey sebelumnya pada (Mei 2007) dengan 20 juta pengguna internet, dengan tingkat pertumbuhan 8,9%. Bagi saya yang mengesankan adalah luar biasanya pertumbuhan dan keaktifan pengguna internet di Indonesia ini, berikut beberapa fakta terkait fenomena ini

Fakta 1 : Pertumbuhan Pengguna Facebook di Indonesia Tertinggi Di Dunia

Hanya 1.000.0000 pengguna pada bulan Januari 2009, melesat menjadi 2.300.000 pada bulan Maret 2009 dan 3.300.000 pada mei 2009. Bahkan pertumbuhan pengguna facebook baru sempat mencapai yang tertinggi di dunia pada bulan April, hingga 159.000 anggota baru dalam seminggunya. (sumber Pitra Satvika)

Fakta 2 : No 1 di Asia Pasifik dan No 10 di dunia yang klik Google Book

Menurut Sekjen IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Pusat, Wanti Syaefullah usai Jumpa Pers Grand Launching Salam Book House, di Jalan Pasirwangi, Minggu (31/5/2009), Indonesia menjadi negara no 1 di Asia Pasifik dan no 10 di dunia, negara yang paling sering mengakses google book search. (detik.bandung)

Fakta 3 : Bahasa Indonesia Terbanyak Ketiga Digunakan si situs Wordpress

Matt Mullenweg, pendiri aplikasi blog Wordpress, pada kegiatan perdana Wordcamp Indonesia di bulan Januari 2009, mengatakan bahwa pengguna jasa blog gratis Wordpress yang berasal dari Indonesia mencapai 143.000 selama 6 bulan terakhir. Bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga terbanyak yang digunakan di situs ini, setelah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol (sumber Pitra Satvika)

Berarti naik dibandingkan statistik Juni 2007, dimana bahasa Indonesia adalah bahasa nomer 4 terbesar di Wordpress.

Fakta 4 : Salah Satu Dari 30 kota Teratas Dalam Pertumbuhan Blogosphere

Sementara itu seperti dilaporkan oleh Business Week pada tahun 2007 Jakarta tercatat sebagai salah dari 30 kota teratas dengan pertumbuhan blogosphere yang spektakuler (the blog belt). Selain Jakarta, kota Asia lain yang masuk ke dalam 30 besar adalah Beijing, Mumbai dan Singapura

Bagi saya melalui fakta-fakta ini, pertanyaan kemudian adakah kita menyadari sungguh potensi sekaligus ancaman di balik kegairahan ini. Bagi saya tentunya potensinya untuk menciptakan dunia yang lebih baik, beradab dan manusiawi. Potensinya untuk perubahan sosial, potensinya sebagai senjata bagi kawan-kawan gerakan sosial........

Internet dan web 2.0 atau teknologi komunikasi dan informasi untuk perubahan sosial,

5 W -1 Hnya.... Let’s talk about it!

Sumber :
E-narcism : Gaul dan Eksis di Internet (Prita Satvika 2008)

Budi Putra http://asia.cnet.com/blogs/toekangit/post.htm?id=63000076

http://bandung.detik.com/read/2009/05/31/151947/1140157/486/indonesia-no-1-negara-asia-pasifik-yang-klik-google-book-search



Saya merekomendasikan anda untuk singgah di di sini

Internet dan Teknologi untuk Perubahan Sosial


Uploading, Searching dan Wiki Networking : Perkakas dan Pembelajaran Perubahan Sosial


Globalisasi, Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial


Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba


Perubahan Sosial Lewat Games On Line?

Surat Human Rights Watch Kepada Presiden SBY : Alarm Atas Kondisi HAM di Indonesia?

Republika pada 14 Agustus 2009 menulis laporan tentang Surat yang disampaikan oleh sebuah lembaga internasional yang bermarkas di New York kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam tajuk beritanya “Human Rights Watch (HRW) Surati SBY Soal Pelemahan KPK”.

Sebenarnya surat itu tidak hanya menyoroti soal kebijakan memerangi korupsi atau pelemahan KPK, tetapi menyoroti banyak aspek kondisi HAM di Indonesia secara umum. Selain soal Korupsi surat HRW ini menyinggung pula soal-soal Bisnis Militer, Impunitas, Situasi di Papua, Pekerja Anak, Kebebasan Agama dan Kebebasan Berekspresi berikut dengan rekomendasi untuk setiap persoalan yang disampaikan.

Menurut saya surat ini penting untuk menjadi perhatian publik karena saya melihat belum ada dokumen sejenis dengan cakupan pemetaan kondisi HAM yang komprehensif (tapi singkat padat) dari institusi atau NGO HAM di Indonesia yang bisa diakses publik dengan mudah dan memang sengaja ditujukan untuk memberikan masukan atau desakan kepada Presiden terpilih. Padahal menurut saya apa yang disampaikan oleh Human Rights Watch adalah soal-soal yang menjadi agenda advokasi banyak jaringan organisasi gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Walau pun demikian menurut saya surat HRW juga masih mengandung kelemahan karena lebih banyak menyoroti soal pemenuhan Hak Sipol Politik dan agak kurang menyoroti soal pemenuhan Hak Ekosob. Padahal menurut saya soal-soal pelanggaran Hak Ekosob (terutama hak ekonomi, ingat soal dikte neoliberalisme dalam kebijakan ekonomi Indonesia) adalah soal yang tak kalah gentingnya dan acap kali menjadi pangkal pelanggaran Hak Sipil Politik sebagai respon atas protes rakyat.


Surat dimaksud selengkapnya….

Letter to President Yudhoyono on Human Rights Concerns in Indonesia
August 6, 2009

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
President, Republic of Indonesia
Gedung Bina Graha
Jl. Veteran 16
Jakarta Pusat

Re: Human Rights Concerns in Indonesia

Dear President Yudhoyono,

Congratulations on your recent election success. Human Rights Watch would like to say selamat menunaikan tugas, good luck in carrying out your duties as president. We encourage you to build on the successes of your first term in office, and bring new energy to areas including human rights where important objectives have not yet been achieved.
For many years, Human Rights Watch has raised human rights issues with the Indonesian government. With another five-year term, you and your new coalition government have an opportunity, and the responsibility, to address continuing human rights concerns in Indonesia. As Indonesia is a party to the major human rights treaties, we urge you to ensure that Indonesia lives up to its international legal obligations.

To this end, we write to you with specific recommendations on the issues that have important implications for the human rights of Indonesians, specifically corruption, military business, impunity, religious freedom, freedom of expression, the situation in Papua, and child domestic workers. We urge you and your government to give high priority to each of these issues.

Corruption

Anti-corruption measures are critical to ensuring that human rights protections are enjoyed by all Indonesians. Corruption diverts money that could have been collected as tax revenue away from government coffers-funds that could otherwise have been spent on social spending, such as improving access to health services. To this end, we urge you to deliver on your campaign promises to fight corruption and improve the welfare of Indonesia's citizens. We commend the progress made by the Anti-Corruption Commission (KPK), established under your first administration. Yet current trends undermine the effectiveness and very existence of the commission. In particular, to ensure its continued existence, the National Parliament must pass a bill to reestablish the KPK court by September 30, but the bill is not on the list of priority legislation for the parliament's attention. Further clauses in the bill are under debate that, if included in the final legislation, would erode the commission's effectiveness and independence, including by limiting the KPK to an investigative function and reducing the number of ad-hoc judges to sit on trial panels.

Anti-corruption efforts should be broadened to be effective. Sustained, rigorous efforts to root out corruption in the police, judiciary and military will help stem the loss of tax revenues from lucrative natural resources, especially the forestry and plantation sectors. Strong leadership from yourself and the Ministry of Forestry is needed to implement anti-corruption reforms, such as chain of custody mechanisms to ensure the legal origin of wood products and the full payment of forestry taxes.

We urge you to:
Act immediately to ensure the National Parliament enacts legislation to renew the KPK court, without eroding its authority or independence. If necessary issue an appropriate executive order until legislation can be passed;
Ensure corruption investigations sufficiently extend to the judiciary, police and military, including the use of anti-corruption and money laundering legislation to fight corruption in the forestry sector;
Stem the loss of government tax revenues from forestry corruption by finalizing chain of custody and revenue tracking mechanisms.

Military Business

Dismantling business activity by the armed forces (Tentara Nasional Indonesia or TNI) is widely recognized as a necessary pillar of military reform. But progress has been slow, despite a 2004 legal mandate requiring the government to shut down or take over all of the TNI's business interests before October 2009. We understand that your government has recently decided on a course of action and is finalizing a presidential decree that sets out how it will proceed. We hope that, as the culmination of nearly five years of discussion and debate, this effort will embody a well-considered and comprehensive approach.

TNI involvement in the economy takes several forms: military-owned businesses; collaboration with the private sector (including protection payments); criminal enterprises; and various forms of corruption. Each is pernicious, amounting to an abuse of power as well as a misuse of state assets. Human Rights Watch has shown that money-making ventures by TNI foundations and cooperatives at all levels fuel human rights abuses and create conflicts of interest. Military involvement in illegal businesses, including in the logging and oil palm sector, undermines the rule of law and Indonesia's anti-corruption agenda.

The fact that Indonesia's military derives funds from ties to the private sector, including corporate security payments, presents another ongoing concern. Controversy over such payments has resurfaced in the wake of the series of deadly shootings in July 2009 near the Freeport McMoRan copper and gold mine in Papua. Although a 2004 presidential decree stipulates that responsibility for guarding major corporate sites should transfer from the military to the police, this handover has been incomplete. Company filings in the United States show that Freeport's total spending on "support costs" for the 1,850 Indonesian soldiers and police who operated in and near its mine reached US$92 million through 2008, including US$8 million for 2008 alone. Some of these funds are dispersed as cash "allowances."

We urge you to take firm action to end the involvement of Indonesia's security forces in wide-ranging economic activities as follows:

Move expeditiously to issue the long-awaited presidential decree on TNI business reform and accompanying regulations. These measures should be comprehensive and without exceptions, incorporating robust accountability provisions for TNI business dealings (including the unauthorized sell-off of companies and the misuse of state assets) and associated abuses, and be complemented by strict enforcement of the ban on all military business activity;

Reject a proposal to transfer TNI businesses to the nominal control of the civilian-led Ministry of Defense, where uniformed military personnel exercise great influence, and instead name an impartial body to take temporary control of such businesses until they are liquidated or sold off. Adopt and enforce similar measures prohibiting business activity in any form by the police;

Call for a full, impartial, and transparent investigation of company payments for government security, ensuring that regular reporting on the progress of such investigations takes place and is shared with the Secretariat of the Voluntary Principles on Security and Human Rights, as well as corporations operating in Indonesia that have joined the initiative.
Act to end the practice whereby the presence of government security forces at major corporate sites is underwritten by the companies. Develop an alternative system of financing for public security such that the cost of security is paid from government coffers and the funds directed to this purpose are independently audited, and publicly disclosed in detail.

Impunity

There is still widespread impunity for members of the security forces responsible for serious violations of human rights. Indonesian military officers and militia leaders have yet to be brought to justice for the atrocities committed by their forces in East Timor, Papua, Aceh, the Malukus, Kalimantan, and elsewhere.

A bellwether test is the case of Munir bin Thalib, a respected human rights advocate murdered on a Garuda Indonesia flight five years ago. In 2004, you yourself said that finding Munir's murderer is "the test of our history." On December 31, 2008, a Jakarta court acquitted Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono, a former deputy in the State Intelligence Agency, of Munir's murder in a trial marred by witness coercion and intimidation. On June 15, 2009, the Indonesian Supreme Court rejected an appeal by state prosecutors of Muchdi's acquittal.

Human Rights Watch understands the difficulties in investigating a murder allegedly involving a state intelligence operation. But there are serious concerns about events in the lead-up to the trial and the quality of the evidence. Witnesses were possibly intimidated into changing their statements, a key witness fled the country and the prosecution was weak.

During your previous term as president, you succeeded in ending the conflict in Aceh through the signing of a peace agreement between the Indonesian government and the Free Aceh Movement. But there is still no serious effort to establish a truth and reconciliation commission and a tribunal to look at crimes committed after the August 2005 peace agreement, as required by the 2006 Law on Aceh Governance. The tribunal was supposed to be in operation by August 31, 2007. For there to be lasting peace, those involved in extrajudicial killings and other abuses need to be held accountable.

We urge you to:
Establish a new independent investigation into the murder of Munir bin Thalib with strong measures to protect witnesses;
Set up an inquiry into allegations that witnesses in the trial of Maj. Gen. Muchdi Purwopranjono were intimidated into changing their statements;
Encourage Aceh governor Irwandi Yusuf to establish the human rights tribunal as well as the Aceh Commission on Truth and Reconciliation. The Aceh commission can be established by provincial decree, without waiting for the establishment of the national commission.

Selengkapnya
http://www.hrw.org/en/news/2009/08/06/letter-president-yudhoyono-human-rights-concerns-indonesia

Kolom Butet Kartaredjasa (Presiden Guyonan) di Suara Merdeka

Simak 16 kolom Butet Kartaredjasa dalam suara alter-egonya Mas Celathu

Rupanya selain sebagai pemain drama dan monolog yang hebat, Butet juga seorang pelukis dan penulis esai yang piawai. Tentunya wataknya sebagai komedian yang sarat dengan kritik sosial dan laku menertawai diri mewarnai juga karya rupa dan tulisnya. Barangkali salah satu kolomnya Presiden Guyonan mewakili keperduliannya pada persoalan sosial-politik negerinya sekaligus gaya guyonan sebagai ciri kesenimannya. Atau budaya tanding di republik guyonan dan Butet sebagai presidennya.



Karya Rupa Butet ”Kampanye” yang disertakan dalam Pameran Bersama Seni Rupa Rai Gedhek

Sejak September 2007 Butet Kartaredjasa rutin menulis kolom mingguan di koran Suara Merdeka. Kolom mingguan ini menurut Butet tak ubahnya rubrik ’pojok; atau ’komik strip’ yang diprosakan

Jennifer Lindsay seoang pemerhati budaya berkomentar ”Tulisan Butet dalam suaru alter-egonya, Mas Celathu, meneruskan tradisi Jawa sindiran dan kritik politik wong cilik dengan humor yan kental...... tulisan Butet memang khas : sebagai pemain drama dan monolog. Butet piawai menangkap dialog dan ucapan. Bahasanya sangat hidup dan tulisannya dibaca (lebih tepat di dengar) sebagai pagelaran. Enak dibaca dan seru”.

Demikian pula Ashadi Siregar berkomentar ”Sekarang, sulit mencari orang Yogya yang asli..... Ciri Yogya asli yang sempat saya temukan tahun 60-an, ya rilks penuh canda menghadapi masalah pelik ekonomi, politik atau bahkan agama. Nah, Butet dengan Celathu-nya mengembalikan semangat itu. Ini Jogaja aseli! Tenan!

Nah komentar positif Jennifer Lindsay dan Ashadi Siregar, disamping Mohamad Sobary )prolog), Gunawan Mohamad (epilog), Ayu Utami, Andi Noya, KH Mustofa Bisri dan Arswendo Atmowiloto diberikan mengiringi penerbitan pilihan Kolom CELATHU Suara Merdeka September 2007 – September 2009 (54 artikel) dengan editor Agus Noor dengan penerbit Kitab Sarimin Yogyakarta. Buku yang diberi judul Presiden Guyonan semakin menarik dengan Dwi Kondoro yang menafsir eksistensi Mas Celathu lewat goresan yang jenaka pula.

Berikut saya sertakan link-link Mas Celathu di Suara Merdeka, sebagian diantaranya diterbitkan kembali dalam Presiden Guyonan oleh Kitab Sarimin Yogyakarta 2008

Namanya Mas Celathu

Presiden Guyonan

Penyelenggara Kemiskinan

Penyelewengan Sepatu

Memperjuangkan Perut

Manuver ABS

Beli Karung

Bule Berpancasila

Menghormati Baliho

Takhayul Warna

Tolak Ngantuk

Kesaktian Nama

Ilmu Kosokbalen

Klethik-klethik

Konsisten Saru

Kuda Kerakyatan

Ziarah Gerakan Mahasiswa : Meletakkan Kembali Gerakan Mahasiswa ke Jalur Strategis

Ziarah Gerakan Mahasiswa. Siapa yang telah mati? Dimana kuburnya?

Dari Acara Ziarah Gerakan Mahasiswa dan Peluncuran Buku Membakar Lahan Kering Perlawanan; Gerakan Mahasiswa 1990an” Tribute to Andi Munajat. Tim penulis buku : FX Rudy Gunawan, Wilson, Yayan Sopyan, dan Nezar Patria.



Kini, dengan gagalnya PRD merebut kursi parlemen, memudarnya identitas politik mahasiswa (kampus) seiring dengan dinikmatinya kebebasan berserikat atau berorganisasi di luar kampus, bahkan ditunjukkan dengan keberadaan sistem multipartai dan lantas pemilihan presiden secara langsung, bukan saja format politik baru ini memporak-porandakan identitas politik mahasiswa arahan Orde Baru dalam skenario resi, tapi juga yang lebih penting lagi bagi masa depan adalah meletakkan kembali gerakan mahasiswa dalam konteks politik kontemporer yang telah berubah.

Lebih mendasar lagi adalah mahasiswa tidak pernah meletakkan posisinya yang konkret sebagai sebuah lapisan sosial di mana universitas atau perguruan tinggi menjalankan fungsi reproduksi tenaga kerja, selain fungsi reproduksi ide dan teori modernisasi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Apakah ada ide dan inisiatif baru yang dapat mengaitkan kembali relasi mahasiswa-rakyat secara lebih berfondasi kokoh dan jitu? Ataukah hanya menerima apa saja yang telah berlangsung selama lebih satu dasawarsa reformasi seiring naiknya politik identitas sektarian?


dipetik dari Orasi Hendardi pada acara “Ziarah Gerakan Mahasiswa”, Goethe Institute, Jakarta, 26 Agustus 2009

baca juga orasi Nezar Patria , mantan Sekjend SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), kini adalah wartawan media online Vivanews.com

orasi Hendardi selengkapnya

Meletakkan Kembali Gerakan Mahasiswa ke Jalur Strategis

oleh Hendardi

Protes-protes heroik mahasiswa anti-komunis di bawah Orde Baru kerap disebut gerakan mahasiswa. Aliansi segitiga tentara, teknokrat dan mahasiswa mengawali demonstrasi turun ke jalan untuk menumbangkan rezim Soekarno yang sedang runtuh: tiga tuntutan rakyat (tritura) pada 1966. Elite militer membentuk pemerintahan Orde Baru dan menggelar pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Partai-partai pun dikendalikan oleh rezim yang berkuasa untuk mendukung pembangunan. Rakyat kemudian diubah menjadi 'massa mengambang' (floating mass) yang tidak boleh menghalangi pembangunan.

Setelah itu, mahasiswa kembali ke kampus (back to campus). Proses demo menyuarakan protes dan kisah kepahlawanan menumbangkan Soekarno yang didaur ulang, serta kemudian kembali ke bangku kuliah tanpa merasa punya kepentingan menikmati kursi kekuasan politik, maka mitos peran mahasiswa pun dibaptis sebagai “gerakan moral”. Identitas politiknya adalah kaum intelektual yang melakukan kritik terhadap pemerintah tanpa ambisi berkuasa dan bebas kepentingan politik. Inilah lakon mahasiswa sebagai resi yang terus didaur ulang sebagai gerakan moral yang elitis.

Pemerintah Orde Baru mengakui pentingnya peran mahasiswa sebagai calon intelektual atau lapisan terdidik yang dibutuhkan untuk mengisi jaringan teknostruktur. Aksi-aksi protes mahasiswa memang tidak disukai pemerintah karena dapat menimbulkan 'aib', tapi juga tidak sepenuhnya dilarang. Mahasiswa boleh menyampaikan kritik dan protes, tapi tetap dalam batas-batas stabilitas keamanan dan pembangunan nasional. Setelah menyampaikan protes, mahasiswa harus kembali ke kampus sebagaimana yang ditunjukkan pada akhir 1960-an dan setelah 15 Januari 1974. Dengan begitu, skenario resi adalah lakon yang harus dipersembahkan mahasiswa dalam pembangunan di mana arenanya adalah kampus universitas. Setelah protes, mahasiswa harus kembali ke 'menara gading' itu.

Kritik mahasiswa pada dasawarsa 1970-an tertuju pada strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Dengan itu, 'kue ekonomi' lebih didistrubusi pada sedikit orang ketimbang rakyat kebanyakan. Bahkan orientasi ini menimbulkan kesenjangan sosial dan dominasi modal asing. Protes seperti ini membuat mahasiswa mendapat tuduhan 'ditunggangi' atau 'politik praktis'. Gerakan mahasiswa juga sempat disebut-sebut sebagai “satu-satunya oposisi”.

Menguatnya pemerintah Orde Baru dengan penghasilan migas yang melimpah, legitimasi mahasiswa mulai disingkirkan. Ketika tuntutan gerakan mahasiswa 1978 – tertuang dalam Buku Putih Mahasiswa ITB – tidak lagi mempercayai Soeharto, kebijakan yang keras pun ditempuh. Mahasiswa dituduh merongrong dan hendak menggulingkan pemerintah atau melakukan makar. Sebaliknya, mahasiswa berusaha menyangkal tuduhan itu dan tetap menyakinkan penguasa bahwa protes mereka sebagai gerakan moral. Tapi kebijakan represif dikeluarkan pemerintah selain menangkap dan mengadili para pimpinan DM, juga membekukan dan melarang dewan mahasiswa (DM). Sebagai gantinya, diberlakukan NKK/BKK.

Sejak pembrangusan 'pemerintahan mahasiswa' (student government) di kampus-kampus perguruan tinggi, politik mahasiswa kehilangan orientasi. Proses reorientasi mulai berlangsung pada dasawarsa 1980-an di mana beberapa aktivis melakukan otokritik. Sebagian mahasiswa mulai belajar teori-teori pembangunan, ketergantungan dan marxisme. Mereka membentuk sejumlah kelompok studi/ diskusi. Mereka juga mulai berhubungan dengan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang belakangan dikenal dengan singkatan LSM. Dari menara gading, mereka ingin turun ke bawah, atau dari berteori ingin berpraktik. Dari mereka muncul pertanyaan: pembangunan yang dijalankan untuk kepentingan siapa?

Mahasiswa 1980-an mulai menemukan realitas bahwa hasil pembangunan bukan lagi 'menetes ke bawah' (trickle down effect), melainkan telah memiskinkan rakyat. Keprihatinan mereka timbul ketika menemukan proyek-proyek perkebunan inti rakyat (PIR) dan penggusuran penduduk dari lahan garapan di pedesaan maupun penertiban pedagang kecil dan sektor informal di perkotaan yang menghancurkan penghidupan rakyat. Mereka kian prihatin dengan sengketa lahan ketika rakyat Badega (Garut) digusur untuk lahan perkebunan dan rakyat Kedungombo (Jateng) disingkirkan untuk pembangunan waduk. Dari sinilah mahasiswa mengangkat kredo: “rakyat adalah tumbal pembangunan”, “rakyat sebagai korban pembangunan”.

Radikalisasi kritik mahasiswa terhadap pembangunan yang dijalankan pemerintah Orde Baru di pedesaan adalah bagian dari kebijakan intensifikasi di sektor pertanian dan perkebunan menyusul porak-porandanya neraca pembayaran pemerintah akibat anjloknya harga migas di pasar internasional. Dengan kritik ini pula mahasiswa pun menemukan sarana praktisnya memulai debutnya dalam kancah politik melalui bentuk komite-komite solidaritas terhadap rakyat yang menjadi korban pembangunan. Protes-protes mereka tidak lagi sendirian, melainkan bersama-sama rakyat yang kepentingannya diperjuangkan mahasiswa

Radikalisasi kritik mahasiswa pada akhir 1980-an dan awal 1990-an juga berkembang ketika pemerintah mengintensifkan kebijakan industri orientasi ekspor yang mengandalkan upah buruh yang rendah dan jam kerja yang panjang. Sebagian aktivis mahasiswa menemukan rangkaian kasus perselisihan perburuhan yang dimanifestasikan dalam berbagai aksi pemogokan. Mereka pun terlibat untuk membela dan mendukung protes-protes kaum buruh di sejumlah kawasan industri seperti di Solo, Surabaya, Bogor, Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Mereka pun membentuk kelompok-kelompok buruh dan bahkan semacam serikat buruh.

Perubahan orientasi gerakan mahasiswa pun tampak. Jika sebelumnya lakon mahasiswa adalah gerakan moral, maka sejak 1990-an menjadi gerakan politik yang berbaur bersama rakyat yang mereka perjuangkan kepentingannya. Dengan begitu, bayang-bayang mitos agung gerakan moral yang elitis mulai ditanggalkan. Mahasiswa beralih sebagai 'pejuang rakyat'. Panggung atau arenanya juga telah bergerak ke luar kampus. Kendati begitu, pemerintah juga tidak sepenuhnya melarang apa yang dilakukan mahasiswa di luar kampus sejauh tidak mengganggu jalannya pembangunan. Pembatasan lakon ini dilakukan dengan menangkap, menahan dan bahkan mengadili mahasiswa.

Perubahan orientasi itu juga mengantarkan sejumlah aktivis mahasiswa ke gelanggang yang lebih luas. Mereka tidak lagi terkucil dalam kampus, sebaliknya membentang arena pertarungan pada basis pengorganisasian rakyat dalam menggalang aksi-aksi protes. Fenomena Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) menunjukkan bagaimana kritik radikal dan kebutuhan untuk beraliansi dengan kekuatan-kekuatan lain di masyarakat semakin menanggalkan identitas mahasiswanya, bahkan mengubah arena 'perjuangan'nya ke wilayah yang lebih luas. Kritik mereka juga langsung tertuju pada pengekangan kebebasan berpendapat dan berserikat ketika mereka membentuk SMID. Dan lebih tajam lagi, mereka membentuk Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), serta akhirnya mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) – sebuah partai oposisi – melampaui batas-batas toleransi politik Orde Baru. Tapi setelah peristiwa 27 Juli 1996, PRD – bersama SMID dan PPBI – di-PKI-kan dan dilarang, termasuk mengadili para pimpinannya.

Kini, dengan gagalnya PRD merebut kursi parlemen, memudarnya identitas politik mahasiswa (kampus) seiring dengan dinikmatinya kebebasan berserikat atau berorganisasi di luar kampus, bahkan ditunjukkan dengan keberadaan sistem multipartai dan lantas pemilihan presiden secara langsung, bukan saja format politik baru ini memporak-porandakan identitas politik mahasiswa arahan Orde Baru dalam skenario resi, tapi juga yang lebih penting lagi bagi masa depan adalah meletakkan kembali gerakan mahasiswa dalam konteks politik kontemporer yang telah berubah.

Lebih mendasar lagi adalah mahasiswa tidak pernah meletakkan posisinya yang konkret sebagai sebuah lapisan sosial di mana universitas atau perguruan tinggi menjalankan fungsi reproduksi tenaga kerja, selain fungsi reproduksi ide dan teori modernisasi, industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Apakah ada ide dan inisiatif baru yang dapat mengaitkan kembali relasi mahasiswa-rakyat secara lebih berfondasi kokoh dan jitu? Ataukah hanya menerima apa saja yang telah berlangsung selama lebih satu dasawarsa reformasi seiring naiknya politik identitas sektarian?

Undangan REFLEKSI PROKLAMASI di SANATA DHARMA

REFLEKSI PROKLAMASI : Serangkum Pertanyaan untuk Kemerdekaan

PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Santa Dharma Yogyakarta, bekerjasama dengan University of Minnesota (AS), University of Charles Darwin (Australia), Institut Seni Indonesia (ISI, Yogyakarta), Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI, Jakarta) Bengkel Sastra dan Teater Seriboe Djendela Universitas Sanata Dharma, ingin mengundang Anda dan teman-teman Anda untuk menghadiri acara:

Jumat, 4 September 2009, pukul 18:30-22:00
Di Beringin Soekarno, Kompleks Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma, Mrican, Jl. Affandi/Gejayan, Yogyakarta

Mata Acara:
- Resital Tari (Setyastuti, Dosen dan Penari, ISI Yogyakarta)
- Pembacaan Puisi (Fitri Nganthi Wani & Bengkel Sastra USD)
- Musikalisasi Puisi (Y. Subowo, Fajar Merah)
- Teatrikalisasi Nukilan Novel Menari di Terra Incognita karya Dr. G. Budi Subanar, S.J. (Teater Seriboe Djendela USD)
- Angkringan dan Makan Malam Bersama

Tim PUSdEP
Jl. Affandi/Gejayan, Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002
Email : pusdep[at]staff.usd.ac.id
website: www.pusdep.usd.ac.id

Ziarah Gerakan Mahasiswa. Siapa yang telah mati? Dimana kuburnya?

Membakar Lahan Kering Perlawanan; Gerakan Mahasiswa 1990an” Tribute to Andi Munajat. Tim penulis buku : FX Rudy Gunawan, Wilson, Yayan Sopyan, dan Nezar Patria.



Dia berdiri di depan barisan, dan lalu bertanya: “Prajurit, apa yang harus kita pertahankan?”

Para serdadu menjawab: “Siap! Pancasila dan UUD 1945”.

Lalu, pertanyaan berikutnya, “Siapakah musuh kalian?”

Para serdadu menjawab kompak: “Rakyat!”.

………………………

Ziarah yang kita lakukan tentu bukan kepada satu makam, satu tempat dimana kehidupan sudah berhenti. Pada ziarah makam, yang hidup mungkin sepenggal kenangan, atau juga doa. Sementara yang kita ziarahi malam ini adalah satu masa, satu rentang waktu ketika mahasiswa dari pelbagai tempat bersatu, mengamalkan teori dan praktik revolusioner, menguji kata dan perbuatan.


Dipetik dari Orasi Nezar Patria, mantan Sekjend SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), kini adalah wartawan media online Vivanews.com di acara “Ziarah Gerakan Mahasiswa”, Goethe Institute, Jakarta, 26 Agustus 2009. Acara ini sekaligus sebagai ajang peluncuran buku Membakar Lahan Kering Perlawanan; Gerakan Mahasiswa 1990an” Tribute to Andi Munajat

Baca juga
Orasi Hendardi, Meletakkan Kembali Gerakan Mahasiswa ke Jalur Strategis


selengkapnya

Ziarah

Nezar Patria

sumber : http://indoprogress.blogspot.com/

KAWAN-kawan aktivis yang bersemangat. Selamat malam.

Malam ini kita berkumpul melakukan ziarah gerakan mahasiswa, dan saya diminta berbicara mewakili angkatan 1990.

Ziarah yang kita lakukan tentu bukan kepada satu makam, satu tempat dimana kehidupan sudah berhenti. Pada ziarah makam, yang hidup mungkin sepenggal kenangan, atau juga doa. Sementara yang kita ziarahi malam ini adalah satu masa, satu rentang waktu ketika mahasiswa dari pelbagai tempat bersatu, mengamalkan teori dan praktik revolusioner, menguji kata dan perbuatan.

Malam ini mari sebentar kita menengok ke masa lalu itu. Satu zaman marah, dimana anak-anak muda yang lahir dan besar pada rezim Suharto, mulai mengepalkan tinju melawan sang rezim. Mereka menantang satu orde kekuasaan yang kerap memproduksi ketakutan, membungkam pikiran kritis, melindungi para pemodal, dan menginjak setiap geliat dari rakyat tertindas.

Ya, “rakyat”, satu kata yang menjadi mahkota pada revolusi Agustus 1945, telah menjadi hantu pada masa orde baru.

Saya teringat satu adegan latihan aparat keamanan, pada satu hari, pada satu masa dari kekuasaan maha buas itu. Sejumlah serdadu bersenjata berbaris dalam keadaan bersiap setelah latihan yang tampak meletihkan. Sang komandan bergegas memeriksa kelengkapan barisan, dan mungkin, sedang menguji kesiapan mental pasukan.

Dia berdiri di depan barisan, dan lalu bertanya: “Prajurit, apa yang harus kita pertahankan?”

Para serdadu menjawab: “Siap! Pancasila dan UUD 1945”.

Lalu, pertanyaan berikutnya, “Siapakah musuh kalian?”

Para serdadu menjawab kompak: “Rakyat!”.

Tentu, jawaban ini mengejutkan, dan tak sesuai dengan ajaran di kelas-kelas penataran P4. Adegan itu juga hanya mempertajam kesan betapa munafiknya kekuasan orde baru. Rupanya latihan itu disiapkan untuk mengantisipasi satu aksi rakyat petani dalam sengketa tanah dengan pemodal, satu dari kasus perampasan tanah yang mulai ramai sejak akhir 1980an.

Gerakan Mahasiswa Angkatan 90an mewarisi sejumlah kelemahan, dan juga kekuatan dari angkatan sebelumnya. Pada angkatan 90, kelompok diskusi yang menjamur pada 1980an mulai ditinggalkan karena dinilai tak bisa mengubah keadaan.

Angkatan sebelumnya telah memulai membentuk komite aksi, meskipun kecil dan terbatas. Lalu aksi bersama rakyat mulai dilakukan, didukung oleh LSM progresif yang digerakkan oleh mantan aktivis dari angkatan lebih tua. Pembelaan di Kedungombo, Cilacap, dan Badega adalah bagian dari latihan keberanian yang mengagumkan.

Pada angkatan 1990 pula, gerakan mahasiswa mengalami satu persimpangan serius. Pada satu sisi, gerakan moral masih dianggap menjadi landasan penting dalam mengkritik kekuasaan. Pada sisi lain, sejumlah organ mahasiswa percaya, dibutuhkan gerakan lebih ideologis dan politis, untuk menggantikan sistem ekonomi dan politik yang menindas.

Kubu gerakan moral cenderung menilai pergantian kekuasaan akan menyelesaikan persoalan rakyat. Sementara kubu lainnya menganggap persoalan rakyat jauh lebih kompleks ketimbang urusan mengganti penguasa belaka. Bahwa jalan kapitalisme yang ditempuh orde baru adalah jalan sengsara bagi rakyat, dan karena itu harus digulingkan. Dibutuhkan satu partai revolusioner agar keadilan bagi yang terhisap kembali mendapat tempat.

Barangkali kita semua sudah tahu bagaimana episode selanjutnya berlangsung. Berdirilah Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. Selama 1993 sampai dengan perjalanan lima tahun berikutnya, organisasi ini menjadi juru bicara sendirian di sebelah Kiri jalan. Dari konsolidasi di sektor mahasiswa ini pula, bersama sektor rakyat lainnya, lahirlah partai politik pembangkang orde baru, Partai Rakyat Demokratik.

Saya kira kita juga sudah tahu bagaimana episode selajutnya berlangsung. Hanya dua bulan berdiri, partai itu dilarang, aktivisnya ditangkap dan dipenjara. Selama dua tahun partai itu bergerak di bawah tanah, mengkombinasikan semua pengetahuan strategi dan taktik revolusioner untuk melawan kediktatoran. Pada ujungnya, ketika gerakan mahasiswa anti kediktatoran mulai marak di awal tahun 1998, sejumlah aktivis SMID/PRD diculik tentara orde baru, dan sejumlah dari mereka tidak pernah kembali sampai hari ini.

Suharto, sang diktator itu, pada akhirnya pamit dari tampuk kekuasaan. Benar, tuntutan politik kita diusung oleh banyak kawan dari gerakan lain. Tetapi, cita-cita yang kita tandu sejak awal belum sepenuhnya berhasil.

Yang datang setelah kediktatoran tumbang bukanlah sosialisme demokratik, tapi satu sistem yang awalnya samar-samar, dan hari ini kian pekat bersandar pada demokrasi liberal. Dalam perjalanan di medan demokrasi liberal ini, hampir semua angkatan tergagap-gagap. Demokrasi liberal sebagaimana wataknya yang telah diketahui sejak awal, kini mengetuk pintu setiap markas gerakan. Sebagian bekas aktivis lalu masuk ke politik, sebagian lainnya tetap memilih berada di luar sistem.

Kita tahu, sebagian kawan kini terjun ke jalur politik parlementer itu. Mereka masuk lewat jalan berbagai partai politik. Seorang kawan bercerita bahwa dia menghabiskan hampir separuh hartanya untuk maju berebut kursi parlemen. Seorang kawan lainnya datang dengan muka lesu, dan melepaskan kemejanya sambil memaki: “Dancuk Demokrasi Liberal!” Hartanya rupanya sudah habis tak terkira, dan dia kalah pula.

Tentu, dengan kenyataan di atas persoalan tak selesai dengan mengajukan pertanyaan klasik: apakah berada di luar sistem lebih baik, ketimbang masuk ke dalamnya. Kenyataan politik demokrasi liberal, dimana politik sangat dekat pasar atau uang, telah membuat angkatan 1990 dan mungkin juga angkatan sebelumnya seperti kehilangan pegangan. Ada yang berhasil, tapi lebih banyak lagi yang gagal.

Tampaknya, setelah ziarah ini, angkatan 1990 dan angkatan sebelumnya harus menata kembali garis ideologi, politik, dan organisasi, serta taktik dan strategi baru, agar usaha memenangkan kepentingan rakyat tertindas menjadi lebih bertenaga.

Kalau tidak, maka ziarah kita pada malam ini, bukan lagi ziarah tentang satu masa perlawanan. Kita seperti berziarah ke masa depan, ke makam politik kaum revolusioner, yang beristirahat dengan tenang di bawah bintang-bintang.

Sementara, kata “rakyat” yang sempat bangkit pada 1998, mungkin akan kembali hilang dari panggung kekuasaan.

Terimakasih. Selamat malam.***

Militansi Petani Korea Selatan

WTO Membunuh Petani!!!

Mengenang dengan hormat perjuangan dan keputusan mereka untuk melakukan aksi bunuh diri, Lee Kyung Hae, Chung Yong-Pum, Oh Chue Ok.....

Sambil merenungkan, coba memahami pilihan mereka untuk mati dengan cara itu dalam perjuangannya.... atau ini akhir perjuangannya..... atau mereka percaya reinkarnasi, dan akan kembali berjuang kelak.......

Film Dokumenter Mengenang 5 Tahun Meninggalnya Lee Kyung Hae Dalam Aksi Bunuh Diri Saat Demo Besar Petani Menentang Pertemuan World Trade Organisation (WTO) di Cancun tahun 2003. Film ini di produksi oleh Aliansi Petani Indonesia.




baca juga
Pesan Kematian Petani Perempuan Korea (Oh Chue Ok)


Petani Korsel Bunuh Diri Memprotes KTT APEC (Chung Yong-Pum)

Kekayaan Hayati dan Budaya Nusantara : Nuansa Batik Pamekasan (2)

Seri Keanekaragaman Hayati dan Budaya : Nuansa Batik Nusantara

Kekayaan Hayati dan Budaya Nusantara : Nuansa Batik Lasem (1)

Seri Keanekaragaman Hayati dan Budaya : Nuansa Batik Nusantara

Artikel-artikel Lawan Neoliberalisme, Lawan NEKOLIM

Kerakyatan vs neoliberalisme
RI dibangun di atas struktur ekonomi kolonial

Kerakyatan vs Neoliberalisme. Masihkah ada harapan?
Republik Indonesia Dalam Perangkap Struktur Ekonomi Kolonial

Hegemoni Neoliberalisme : Penjajahan Kurikulum, Cuci Otak dan Pembodohan di Perguruan Tinggi

Neoliberalisme : Penanda Kemenangan Gagasan atau Kemenangan Kelas?

Empat Tahun Merdeka, Enam Puluh Tahun Dijajah Utang

Resep Neoliberal IMF dan Bank Dunia Terbukti Gagal

Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Fiskalisme Militer di Indonesia: Dari Otorianisme Ke Neoliberal

Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme; Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas SDA

NEOLIBERALISME DAN PENGALAMAN INDONESIA

Segera Rampas Kembali Diskursus Anti-Neolib Dari Para Elit Penipu Rakyat

Neoliberalisme Biang Kerok Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan

Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal

Indonesia Di bawah Ancaman Fundamentalisme Pasar dan Fundamentalisme Agama

Definisi Singkat Neoliberalisme

UU Migas, Lumpur Lapindo dan Neoliberalisme

Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?

Dari Diskusi Konsolidasi Ekonomi Kerakyatan

Seri Lawan Neoliberalisme! Washington Consensus vs Jakarta Concencus


Neoliberalisme dan Kedaulatan Pangan

Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008


Neoliberalisme - Revrisond Baswir

Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme (Revrisond Baswir – Tim Ahli Pusat Ekonomi Kerakyatan)

Jalan Neoliberal Pak Bud - Revrisond Baswir

Agenda Indonesia : Sebuah Bangsa hanya Dibentuk dengan Sengaja - Herry Priyono

Sesat Neoliberalisme - B. Herry-Priyono, Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.


Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis - B Herry-Priyono

Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan - B Herry-Priyono :

The End of Laissez-Faire - Sri-Edi Swasono


Mewaspadai Neoliberalisme - Sri Edi Swasono


Apa Neoliberalisme Itu?- Kwik Kian Gie

Kerakyatan vs Neoliberal - Ichsanudin Noorsy

Washington Concencus vs Jakarta Concencus - Prof Nizam Jim Wiryawan PhD Guru Besar dalam bidang Ilmu Bisnis Internasional,

Reformasi Ekonomi, Konsensus Washington, dan Rintangan Politik - Ahmad Erani Yustika Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dan Kandidat Doktor di University of Göttingen, Jerman

Neoliberalisme dan Warganegara - I Wibowo (ditor buku “Neoliberalisme” (Yogyakarta, Cindelaras: 2003)

Neoliberalisme Kena Batunya - Martin Manurung

Neoliberalisme Telah Mati - Akhmad Kusaeni

Lonceng Kematian Era Pasar Bebas - Joni Murti Mulyo Aji

Menelanjangi Liberalisme - Ahmad Erani Yustika

Kosmologi Krisis Moneter - Yasraf Amir Piliang

Rakus – Caping Gunawan Muhammad

Ekonomi Pancasila, Ekonomi Rakyat, ataukah Ekonomi Kerakyatan?
Yayasan Mubyarto (YasMuby) Jogjakarta dan Mubyarto Institute (Mubins)

Sejarah dan Kebhinekaan: Merumuskan Kembali Keindonesiaan - I Gusti Agung Ayu Ratih Kita,

FORMASI NEGARA NEOLIBERAL DAN KEBANGKITAN KOMUNALISME - Eric Hiariej (Pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)


Good Governance dan Mitos Ketatanegaraan Neoliberal - R. Herlambang Perdana Wiratraman

KAPITALISME BENCANA DAN BENCANA KAPITALISME – Don Marut

Neoliberal dan Kejahatan Multinasional - Bonnie Setiawan (IGJ)

Rekayasa Merawat Neoliberalisme: Menggagas Kembali Peran Teknologi untuk Akumulasi Laba - Yanuar Nugroho

Krisis Keuangan Global : Karl Marx di Aspal Jalan Dunia Datar

Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang - Dani Setiawan – Ketua KAU

Krisis Ekonomi Global dan Sosialisme buat Kaum Kaya - Irwansyah

Memang, tak mungkin sistem kapitalisme tanpa krisis - Ken Budha Kusumandaru

Analisis Pasangan Yudhoyono – Boediono - Fahmy Radhy (Dosen FEB UGM dan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute) Analisis : Pasangan Yudhoyono – Boediono


Track Record : Bisnis Capres Cawapres - Dr George Aditjondro

Pemilu Presiden 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal

Lumpur Lapindo dan Praktek Neoliberal - Firdaus Cahyadi

Negosiasi Pertanian WTO Dirancang Untuk Memperparah Kelaparan Di Dunia - Aileen Kwa

Tidak Ada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Reforma Agraria - Henry Saragih -vKetua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan General Coordinator La Via
Campesina, organisasi gerakan buruh tani, petani kecil dan masyarakat adat internasional.

Rezim SBY-JK Gagal Laksanakan Pembaruan Agraria

Rebutan Pangan : TNC dan Penghancuran Petani - Mansour Fakiq

Seized : Perampasan Tanah untuk Ketahanan Pangan dan Keuangan 2008

Noer Fauzi Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad ke-21
Noer Fauzi, Ph.D. Candidate di University of California – Berkeley, Department Environmental Science, Policy and Management (ESPM), Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria 1995-2002, dan Koordinator Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria 2002-2005.

PLN Korban Neolib - Ir A Daryoko – Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN Strategis

Prosa Tanpa Tanda Seru : Refleksi Persoalan Globalisasi - Puthut EA

Siklus Politik Neoliberal: “Penyesuaian” Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas - James Petras

Sebuah Pengantar Tentang Ambruknya Wall Street - Walden Bello

Krisis Finansial Global: Dampaknya terhadap Asia - Reihana Mohideen

Krisis Wall Street: Rakyat Miskin Lagi-lagi Talangi Orang Kaya - Peter Boyle

Venezuela dan Sekutu Amerika Selatannya Majukan Integrasi - James Suggett

Nakedness Reveals a Life….. Representasi Diri, Representasi Ibu Pertiwi (bag 2 dari 2)

Dari Pameran Seni Rupa Laksmi Shitaresmi 4-13 Agustus, Bentara Budaya Jakarta

Juga Presiden Animal Farm : Ya Kerbau, Ya Kambing, Ya Anjing, Ya Babi

KONTeSTASI ANIMAL FARM

PRESIDEN KERBAU, PRESIDEN BABI, PRESIDEN ANJING, PRESIDEN KAMBING


Presiden Kerbau


Presiden Babi


Presiden Kambing


Alamak... Polah Tingkahmu Kini






Balancing Pig


baca juga bagian pertama

(andreas iswinarto)

Seiring dengan kehidupan saya yang dikodratkan sebagai seorang wanita, seiring pula dengan keseharian saya sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya, seorang istri, seorang manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan seorang seniman. Walaupun saya merasakan pahit dan manis, sedih dan bahagia, ringan dan berat bahkan rasa hambar, kosong dan ’ngelangut”....semua itu saya terima dengan lapang dada, sepenuhnya saya sadari, saya jalani dengan hati ikhlas sebagai bagian-bagian cerita yang mengisi rentangan hidup dan kehidupan saya..... DIA sudah punya rencana sendiri terhadap kehidupan saya. (Laksmi Shitaresme - Tentang Karya Seni Rupaku)

Jagad kecil, Jagad besar, Mikrokosmos, Makrokosmos, mungkin bukan itu yang diniatkan oleh Laksmi, tetapi hampir pada setiap karya lukisnya kita temukan bak dongeng masa kecil kita, liliput diantara raksasa yang menjadi tokoh utamanya entah itu diri, ibu pertiwi atau presiden kambing, babi, anjing, kerbau (silahkan pilih). Gatut Kaca dan Dewa Ruci. Anda tentu ingat teka-tekinya bagaimana Gatut Kaca harus memasuki tubuh liliput (semut) dewa ruci melalui lubang telinganya.


Masih Merenungi



Bagi saya dunia liliput entah itu makluk hidup atau benda-benda diantara simbolisasi tubuh raksasa adalah rangkaian pengalaman hidup yang membentuk sang raksasa atau jalan hidupnya, lika-liku pengalaman masa lalu dan sekaligus persoalan-persoalan hari ini mungkin juga masa depan yang menggelayutinya.

Utas tali layangan, benang, tali timba, mempertautkan obyek-obyek atau subyek-subyek, atau bisa jadi tali itu merepresentasi keperkasaan waktu dan ruang, rangkaian peristiwa, kejadian, aktor yang membentuk dunia hari ini. Atau barangkali bila dikaitkan dengan aspek religius barangkali inilah titian rambut di belah tujuh itu.


(dari lukisan ukuran raksasa Kunikmati Rentang Hari-hariku)

Ini barangkali juga merepresentasikan dongengan Freud tentang pengalaman masa bayi, kanak-kanak bahkan saat janin di dalam kandungan yang membentuk kepribadian dewasa kita dengan paradoks alam sadar dan bawah sadarnya. Terus terang saya mengalami karya Laksmi melalui bocah di dalam diri saya, dunia fantasi, permainan, warna-warni. Juga segala kepahitannya. Walaupun sebagian kisah Laksmi adalah kisah pahit sebagai seorang perempuan.


(dari lukisan ukuran raksasa Kunikmati Rentang Hari-hariku)

Seperti dituliskan Enin Supriyanto Laksmi pernah dengan yakin menyatakan lukisan-lukisannya adalah media terapi kejiwaan baginya. Penyembuhan dari luka masa kanak-kanak hingga beranjak dewasa sebagai perempuan Jawa yang serba pahit dan keras.
Enin mencermati bahkan mengalami perkembangan karya-karya Laksmi sejak dini.

Dalam karya-karya awal disebutkan nuansa adalah murung, muram sekaligus penuh amarah. Seperti pada satu karya lamanya yang dipamerkan tahun 2002, Laksmi menampilkan potret wajahnya dalam 10 lembar kanvas kecil. Bagi Enin seolah ini adalah jeritan lantang : ”Aku perempuan yang sudah habis menakar perih kehidupan, dan aku masih ada, berdiri tegak, menjalani hidupku hingga hari ini.”


Mencermati Diri-Berdiri


Dalam catatan Enin lebih lanjut, pada babakan 2004 bisa diduga Laksmi mulai berdamai dengan kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi melawan hingga menyumpahi, mulai hadir dan tumbuh kerelaan. Rupanya ini seiring pula dengan cakrawala Laksmi yang mulai meluas. Melongok ke luar jendela dan mengalami persoalan sosial-politik bangsanya.


Ibu Pertiwi Series : Segala Sesuatunya Sebaiknya Dipertimbangkan Masak-masak

Pada pemeran selain representasi diri, ia hadir dalam kegeramanan atas jalannya kehidupan sosial dan politik, Dalam seri Ibu Pertiwi ia menghadirkan ibu pertiwi dengan gurat-gurat ketuaan, kerut merut kerentaan tangan...........


Ibu Pertiwi Series : Hendak Kemanakah Kalian Berlayar?


Tapi tangan itu masih tetap kukuh menyandang, menggendong persoalan bangsa ini, entah itu kemiskinan, ketidakadilan.......... di tengah kontestasi ”Animal Farm” yang memuakkan itu.......

Dan tepat disana Laksmi mencipta karya ”Kuingin Mampu Luwes-Linuwes” sekaligus ”Aku pun Ingin Berguna di Pangkuan Ibu Pertiwi”. Dengan tangan dan kakiku.............. luar dalam.......

Referensi :

Booklet Pameran : Nakedness Reveals Life (Bentara Budaya 2008)
Tentang Karya Seni Rupaku (Laksmi Shitaresmi)
Ketelanjangan Menguak Kehidupan (Eddy Soetriyono)
Dimensi Baru Laksmi (Enin Supriyanto)
Laksmi Shitaresmi : Diri, Ibu Pertiwi, dan Representasi (Hardiman)

Booklet Pemeran : Komedi Putar (Bentara Budaya 2009)



Baca juga
Pameran Seni Rupa Rai Gedheg : Kontestasi Animal Farm dalam Politik dan Pemilu 2009
bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga