Wahana Lingkungan Hidup Indonesia – Serikat Petani Indonesia – Koalisi Anti Utang
Menegakkan Keadilan Sosial dan Ekologi Menghadapi Tantangan Iklim ke Depan
Pemerintah Indonesia berulang kali menyampaikan komitmennya mereduksi emisi dari sektor energi dan sektor kehutanan (praktek konversi lahan) sebesar 26% pada tahun 2020 di berbagai forum internasional.
Situasi Politik Indonesia Merespon Perubahan Iklim
Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) pada saat pertemuan KTT G-20 di Pittsburgh pada bulan September yang lalu kembali menyampaikan hal ini. Sebelumnya pada pertemuan G-8 di Hokaido Jepang Presiden SBY juga pernah menyampaikan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan sebesar 50% pada tahun 2009. Tapi sampai hari ini komitmen tersebut tak lebih dari sekedar cek kosong dalam perubahan iklim. Sepertinya Pemerintah Indonesia kembali akan mengulangi guyonan yang sama dalam forum-forum internasional. Sikap pemerintah ini hanya akan mempermalukan Indonesia di dalam kancah perundingan terkait dengan perubahan iklim.
Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan pertemuan strategis bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya tapi komitmen yang disampaikan oleh Presiden SBY tidak banyak berarti bagi kepentingan nasional dan internasional. Mengingat sejak 5 tahun terakhir Pemerintah Indonesia tak pernah menunjukkan upaya serius menghentikan laju deforestasi. Namun terus mengeluarkan kebijakan konversi hutan alam, seperti mengeluarkan 20 izin RKT seluas ratusan ribu hektar diatas hutan alam di propinsi Riau pada tahun 2008 untuk mendukung kebutuhan kayu industri bubur kertas. Ataupun terus mengembangkan perkebunan sawit seluas 12,9 juta hektar di 12 wilayah untuk mendukung program biofuel di Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk terus meningkatkan produksi CPO sebesar 40 juta ton pada tahun 2020 demi mendukung kebutuhan ekspor sebesar 60% dan sisanya untuk kebutuhan energi, pangan dan lain sebagainya. Padahal setiap satu ton CPO akan menghasilkan dua ton CO2 (Wetlands International, 2006). Kebijakan untuk terus mengkonversi hutan alam tentu saja bertentangan dengan apa yang menjadi perhatian bersama negara-negara di dunia untuk segera mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan perkebunan pada tahun 2020.
Saat ini komitmen tersebut mau tidak mau telah menjadi utang bagi pemerintah Indonesia, sehingga penting untuk di implementasikan. Tentu saja dengan berpegang pada koridor pengelolaan kawasan dengan pendekatan bioregional[1] (konsep keseimbangan kawasan hulu dan hilir) yang mengutamakan penyelamatan kawasan ekologis penting yang sedang atau terancam terdegradasi. Dan merestorasi kawasan ekologi genting yang telah terdegradasi, dengan memperkuat pengakuan hak masyarakat adat/ lokal atas kawasan. Sekaligus menyelesaikan seluruh persoalan masa lalu yang masih belum terselesaikan seperti konflik lahan, pelanggaran HAM dan tumpang tindih kawasan lintas sektoral.
Langkah sesat pemerintah mengajukan utang untuk perubahan iklim menunjukkan ketidak seriusan pemerintah mendorong perundingan iklim yang adil. Utang tersebut diperoleh dari Jepang dan Perancis. Masing-masing $ 500 juta dari Perancis (AFD) dan $ 300 Juta dari Jepang (JICA), serta tambahan $ 400 Juta utang tahun ini untuk perubahan iklim dari pemerintah Jepang. Kebijakan pemerintah tersebut jauh dari prinsip keadilan iklim dimana negara maju seharusnya memberikan kompensasi terhadap negara berkembang bukan lewat pengucuran utang. Tanggung jawab tersebut muncul didasarkan pada utang ekologis negara utara (annex 1) kepada negara selatan (non annex 1).
Konsep tentang utang ekologis mendapatkan dukungan tidak hanya dari masyarakat sipil namun juga dari pemerintah negara-negara selatan. Usulan resmi pemerintah Bolivia agar negara utara membayar utang iklim (climate debt) mereka merupakan terobosan bagi terwujudnya keadilan iklim. Usulan tersebut mendapat dukungan secara implisit dari negara-negara yang tergabung dalam G77+China dan didukung secara resmi oleh tujuh negara.
Politik Negosiasi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB
Dalam proses perundingan perubahan iklim dibawah UNFCCC salah satu isu yang paling hangat dibicarakan hingga hari ini adalah mengenai target penurunan emisi gas rumah kaca dengan periode jangka menengah pada tahun 2020 dan jangka panjang pada tahun 2050 (longterm goal)[2]. Tidak ada kemajuan yang berarti dalam pembahasan isu ini, akibat terjebak pada keengganan negara-negara maju untuk mengeluarkan angka penurunan emisi dan melanjutkan Protokol Kyoto setelah komitmen periode pertama yaitu tahun 2012. Dan keinginan untuk menggantikannya dengan satu kesepakatan baru “simple single agreed outcome” yang berarti mengubah konvensi perubahan iklim yang sudah ada. Sementara negara-negara berkembang tetap ingin mempertahankan keberadaan protocol Kyoto pasca 2012, karena protokol ini mengikat secara hukum kewajiban negara-negara Annex 1 untuk menurunkan emisi.
Sehubungan dengan perdebatan tentang keberlanjutan Protokol Kyoto, para pihak di meja perundingan dihadapkan pada 3 pilihan yang berhubungan dengan bentuk hukum kesepakatan perubahan iklim pasca 2012. Tiga hal tersebut adalah persoalan Sifat Hukumnya (mengikat atau tidak mengikat), Jalur (Konvensi atau Konvensi dan Protokol Kyoto) dan Bentuknya (Protokol Baru, Perjanjian Baru atau Keputusan COP).
Amerika Serikat dan Uni Eropa meminta negara berkembang untuk memiliki tanggung jawab yang sama (kewajiban) dalam menurunkan emisi. Bukan hanya menekankan pentingnya bantuan dalam upaya mitigasi dari negara maju seperti yang menjadi tuntutan negara berkembang saat ini. Hal ini mendapat respon yang cukup keras dari G-77 dan China karena usulan dari negara-negara maju tersebut jelas merupakan upaya untuk menghindar dari tanggungjawab dan mengaburkan prinsip Common But Differentiated Responsibilities yang dengan tegas telah membedakan kewajiban antara negara maju dan negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim.
Negara berkembang kembali mengingatkan bahwa berdasarkan mandat pada Protokol Kyoto, kerja-kerja AWG KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitment for Annex 1 Parties under Kyoto Protocol) hanya berfokus pada penentuan angka reduksi emisi dan hal ini harus menjadi prioritas dibanding dengan hal lainnya. Hal ini kembali dibantah oleh negara maju, mereka hanya akan mengeluarkan komitmen untuk mereduksi emisi setelah mengetahui seberapa besar jumlah karbon yang bisa di offset melalui mekanisme pasar. Namun China menyatakan bahwa saat ini harus segera diputuskan berapa besar persentase reduksi emisi yang harus dilakukan oleh negara maju tanpa harus menunggu kebijakan tentang offsetting diputuskan.
Terkait pembiayaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perdebatan yang muncul adalah apakah dana ini di kelola dibawah UNFCCC atau lembaga lain. Institusi Keuangan Internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia mempromosikan dirinya sebagai lembaga yang paling akuntabel untuk mengelola dana tersebut. Disisi lain jejak rekam sejarah selama puluhan tahun lembaga tersebut mengucurkan utang untuk sektor swasta terutama industri ekstraktif dan sektor industri lain yang memperparah krisis iklim. Langkah hipokrit Bank Dunia dan ADB tersebut mendapat dukungan dari negara utara yang notabene adalah pemegang saham terbesar dikedua lembaga tersebut.
Hal menarik yang muncul dalam sesi negosiasi perubahan iklim di Bangkok ini ialah pertanian muncul sebagai salah satu bagian perundingan. Dalam perundingan UNFCCC pertanian dianggap sebagai salah satu sumber utama penghasil emisi gas rumah kaca. Menurut sejumlah pakar dalam UNFCCC pertanian bertanggung jawab terhadap 7 sampai 30 persen total emisi gas rumah kaca yang ada saat ini. Sehingga semua negara pihak diminta untuk meningkatkan upaya mitigasi pada sektor pertanian dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan produktifitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia.
Sungguh ironi sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim pertanian justru menjadi kambing hitam dalam negosiasi perubahan iklim. Pertanian yang menjadi sumber penyebab emisi gas rumah kaca sesungguhnya ialah industri pertanian monokultur skala besar yang berorientasi ekspor, pertanian yang menggunakan pupuk kimia secara intensif dan sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Laporan FAO bahkan menyebutkan bahwa rata-rata petani di negara maju (negara annex 1) menggunakan 5 kali lebih banyak energi fosil dibandingkan petani di Afrika atau Asia.
Sementara itu tidak satu pun diskusi dalam perundingan UNFCCC maupun di tingkat nasional dalam Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim Indonesia yang secara sungguh-sungguh mencari cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim bagi pertanian skala kecil yang telah merugikan kehidupan jutaan petani kecil di seluruh dunia.
Alternatif Menuju Keadilan Iklim
Model dan arah negosiasi untuk menentukan jalan keluar yang tepat dari bencana perubahan iklim perlu segera keluar dari pola negosiasi yang dipaksakan oleh negara-negara maju (North Pattern). Negosiasi yang selama ini dianggap telah membuahkan solusi palsu (False Solution) tak lebih dari sekedar kamuflase politik, ekonomi untuk terus menerus menguras habis sumberdaya alam tersisa yang ada di negara-negara berkembang. Saatnya negara-negara berkembang memberanikan diri untuk memimpin model dan arah perundingan dengan memastikan negara-negara Annex 1 menurunkan emisi domestik minimal sebesar 40% sampai dengan tahun 2020 tanpa mekanisme offset dan campur tangan pasar, serta memastikan prinsip-prinsip keadilan iklim diadopsi sepenuhnya dalam kebijakan UNFCCC.
Prinsip-prinsip tersebut diantaranya, pertama prinsip keselamatan rakyat (Human Security). Dimana keselamatan seluruh umat manusia terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus diakui keberadaannya dan menjadi prioritas untuk dilindungi baik dalam kebijakan global dan nasional.
Kedua prinsip membayar utang ekologis dan utang iklim (Ecological Debt-Climate Debt) oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Dalam bentuk pembayaran utang emisi berdasarkan historical emission tahun 1850 yang merupakan utang emisi masa lalu, saat ini dan kesempatan menggunakan ruang hidup di masa depan. Dan membayar utang adaptasi kepada jutaan petani kecil yang mengalami gagal panen akibat iklim yang berubah, kepada jutaan penduduk dunia yang hidup tanpa asupan pangan yang cukup dan kekurangan gizi, kepada orang-orang miskin yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih, serta komunitas rentan lainnya.
Ketiga, prinsip pengakuan atas hak, akses dan kontrol masyarakat adat/ lokal terhadap lahan berikut sumberdaya alam yang ada diatasnya dan terkandung di dalamnya (Land Rights). Dan yang kempat adalah prinsip produksi dan konsumsi dengan cara mengubah pola produksi yang rakus sumberdaya alam, rakus lahan, boros energi dan buruh murah serta mengurangi secara signifikan pola komsumsi yang berlebihan (wasteful consumption) di negara maju dan para elite di negara berkembang.
Pengakuan hak, akses dan kontrol petani dan masyarakat adat terhadap lahan dan sumberdaya alam sesungguhnya merupakan strategi penting dalam adaptasi sekaligus mitigasi perubahan iklim. Pertanian berkelanjutan yang dikelola oleh keluarga-keluarga petani di Indonesia dan juga di belahan dunia lain terbukti mampu untuk mengembalikan senyawa organik yang dapat menyerap hingga 60 persen dari cemaran karbon. Sementara itu dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan pertanian berkelanjutan mampu untuk meningkatkan daya serap air dan bertahan dari kekeringan. Perubahan pola konsumsi yang berbasis pada sumber daya lokal yang ada akan berperan besar mengurangi emisi dari proses transportasi lintas benua yang masif saat ini. Laporan dari La Via Campesina dan Grain menunjukkan bahwa pasar lokal mampu mengurangi cemaran karbon hingga 15 persen.
Pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim harus dalam skema baru, sebagai upaya alternatif untuk mendorong sistem keuangan baru yang lebih adil di tingkat internasional. Pembiayaan tersebut juga harus dalam kerangka pembayaran utang ekologis negara utara kepada negara selatan termasuk didalamnya adalah penghapusan utang negara selatan. Melibatkan pihak yang paling rentan akibat dampak perubahan iklim seperti petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan dalam perumusan kebijakan dan implementasi.
Prinsip sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak bisa negosiasikan karena bersifat fundamental untuk diterapkan dan harus menjadi dasar pemikiran para negosiator dalam merumuskan jalan keluar dari bencana perubahan iklim baik di dalam skema mitigasi maupun adaptasi yang semakin terjurumus kedalam negosiasi bisnis karbon lintas negara.
Pemerintah Indonesia juga harus menghentikan pengucuran utang baru untuk mengatasi perubahan iklim serta turut aktif membangun blok negara selatan-selatan dalam negosiasi perubahan iklim terutama terkait upaya medorong pengakuan dan pembayaran utang ekologis negara utara seperti yang dilakukan oleh Bolivia.
Post
