100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono, Melanjutkan Kegagalan Negara Menjamin Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu II dibawah SBY-Boediono sudah mendekati hari ke 100. Adalah sebuah fatsoen politik apabila pemerintahan baru tersebut mengintrodusir kinerja awal pemerintahan melalui program 100 hari dan menjadi bahan evaluasi perdana sebagai pijakan keberlanjutannya.
Dari formasi politik yang ada, Kabinet Indonesia Bersatu II tidak jauh berbeda komposisi politiknya dari Kabinet Indonesia Bersatu I, demikian juga pilihan ideologi pembangunannya. Meskipun kabinet SBY-Boediono ini dibangun di atas koalisi partai-partai politik yang diasumsikan memiliki basis konstituensi, kebijakan pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II akan tetap berorientasi pada peningkatan kinerja makroekonomi berbasis finansial, dan bukan pada sektor-sektor riil dan sosial yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Kebijakan makroekonomi berbasis kinerja finansial ini merupakan cerminan dari kebijakan ekonomi lembaga-lembaga keuangan internasional, sehingga juga akan terus dipengaruhi dan dibiayai oleh lembaga keuangan internasional dan kekuatan ekonomi global, bertumpu pada investasi dan perdagangan bebas atas barang, jasa dan keuangan yang menyatu dengan sistem internasional. Kebijakan yang lebih bercermin pada sistem ekonomi pasar bebas negara-negara maju ini didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia yang telah menghapus semua bentuk proteksi terhadap masyarakat Indonesia dan menghapuskan segala rintangan bagi investasi dan perdagangan bebas serta menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.
Program-program sosial seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan pengentasan kemiskinan dijadikan sebagai program pinggiran dan harus terbuka pada skema ekonomi pasar bebas. Dengan demikian program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan terus dilanjutkan tetapi dengan biaya utang luar negeri. Disamping itu, sebagai konsekuensi dari pilihan untuk menyatu pada kekuatan pasar bebas, sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia sudah terikat pada kesepakatan Cina-ASEAN Free Trade Area yang kemungkinan besar akan melibas produk-produk lokal dan membangkrutkan industri-industri nasional, karena tidak sinkronnya kebijakan perdagangan internasional Indonesia dengan kebijakan industri dan perdagangan dalam negeri.
Berbasis pada pilihan politik ekonomi inilah program 100 hari ditetapkan. Program ini disosialisasikan dengan forum National Summit yang digelar segera setelah Kabinet Indonesia Bersatu II dilantik. Dalam matriks program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II jelas terlihat bahwa pemerintahan SBY-Boediono lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui investasi asing dan perdagangan bebas. Karena itu persiapan-persiapan awal yang dilakukan dalam program 100 hari ini lebih untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar investasi asing dengan disiapkannya iklim investasi dan ketersedian lahan, tenaga kerja yang murah dan fleksibel, pasokan energi dan infrastruktur. Sementara bidang-bidang lain yang terkait kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan, masih merupakan perhatian kosmetis.
Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II seharusnya bercermin dari realitas dan kebutuhan konkrit rakyat Indonesia. Pemerintahan SBY-Boediono seharusnya bercermin juga dari kenyataan bahwa Indonesia bertahan dari krisis bukan karena fundamental makroekonomi yang kuat, tetap lebih karena resiliensi (ketahanan dan ketrengginasan) sektor-sektor ekonomi rakyat.
Jika dilihat dari rencana aksi di beberapa kementerian, tak terhindarkan adanya kesan “kejar setoran” dari utang masalah yang gagal diselesaikan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program “kejar setoran” itu antara lain: pemulangan buruh migran Indonesia bermasalah dan pengembalian sukarela WNI asal Papua & Papua Barat ke wilayah NKRI sebanyak 302 orang. Di sisi yang lain, ada program ambisisus skala besar yang sulit diukur keberhasilannya dalam durasi waktu hanya 100 hari, misalnya: Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi, penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering), penyediaan Internet bagi pendidikan dasar 9 tahun di 17.500 sekolah dan peningkatan pelayanan pada 76,4 juta penduduk miskin dalam sistem jaminan kesehatan, dengan anggaran sebesar 4,6 triliun.
Ironisnya, program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, sama sekali mengabaikan buruknya kualitas hidup manusia (human development) Indonesia. Dalam human development report UNDP tahun 2009, Indonesia berada pada peringkat 111, lebih buruk ketimbang Srilanka dan Palestina yang masih diguncang perang. Indikasi buruknya kualitas hidup manusia Indonesia dibuktikan dengan adanya peningkatan angka kematian ibu melahirkan dari 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 menjadi 420/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II juga abai terhadap situasi pencapaian MDGs di Indonesia yang masih berada pada posisi “off the track” terutama untuk bidang kesehatan balita, penanganan HIV-AIDS, kematian ibu melahirkan, pelayanan sanitasi dan air bersih, kerusakan hutan dan kontribusi bagi pemanasan global. Program Indonesia Sehat 2010 yang dicanangkan sejak 2000 jelas-jelas gagal.
Pada saat bersamaan, dalam 100 hari pertama ini, pemerintah juga masih membiarkan melonjaknya harga pangan pokok. Padahal hampir 50% penduduk Indonesia berpendapatan di bawah 2 USD (dua dollar). Pemerintahan SBY-Boediono juga abai terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat atas pangan yang layak dan aman sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Menurut FAO, Indonesia berpotensi mengalami “silent tsunami”, kematian massal akibat kelaparan. Situasi ini telah terjadi di Yahukimo (Papua) dan gejala busung lapar di NTT dan beberapa wilayah Indonesia lainnya.
Disisi yang lain, dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono terus menambah beban utang luar negeri. Bank Pembangunan Asia (ADB) telah mengalokasikan dana sebesar 200 juta USD dan Bank Dunia 600 juta USD untuk program yang sama yaitu Development Policy Support Program. Total keseluruhan utang pemerintah pusat sampai tahun 2009 mencapai Rp 1.618 triliun. Di dalam pertemuan puncak perubahan iklim (COP 15 UNFCCC) di Kopenhagen pertengahan Desember 2009, delegasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY juga telah mendapatkan komitmen utang baru untuk perubahan iklim.
Dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono, berbagai persoalan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat secara berturut-turut terjadi antara lain kasus Prita, Mbah Minah, mafia peradilan/hukum, kasus korupsi dan berbagai bentuk kriminalisasi pada kelompok masyarakat sipil dan jurnalis.
Meningkatnya kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, penggusuran dan pengusiran terhadap masyarakat miskin kota dan pekerja sektor informal serta kelompok masyarakat minoritas dan termarginal justru terjadi pada awal pemerintahan SBY-Boediono. Sebagian besar tindak kekerasan yang terjadi, didukung oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan untuk mewujudkan aparat keamanan yang profesional dan berperspektif HAM tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Jika bercermin dari kinerja pemerintahan SBY-Kalla yang membawahi Kabinet Indonesia Bersatu I, ada banyak catatan kegagalan yang seharusnya menjadi pelajaran penting dan menjadi agenda mendesak untuk dituntaskan pada program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.
Catatan kegagalan tersebut antara lain:
1. Gagal mewujudkan kedaulatan negara dalam bidang ekonomi yang juga berimbas pada kedaulatan politik. Hal ini terlihat dari ketergantungan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari utang luar negeri. Tidak ada kemauan politik untuk berhenti mengemis utang luar negeri. Pada saat pasar keuangan global berada dalam situasi tidak menentu, pemerintah bahkan meningkatkan penjualan Surat Utang Negara yang potensial menyebabkan meningkatnya utang riil negara yang akan membebani rakyat di masa yang akan datang.
2. Gagal mengimplementasikan instrumen-instrumen pokok HAM di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun sipil dan politik.
3. Gagal memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan bagi warga negara Indonesia, terutama bagi kaum perempuan, anak-anak, masyarakat adat, buruh migran dan kelompok minoritas berdasar agama dan orientasi seksual.
4. Gagal membangun fundamen ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah SBY-Boediono terus mengandalkan kekuatan kinerja makroekonomi berbasis pasar uang dan pasar global, dan kurang memperhatikan makroekonomi yang terkoneksi secara langsung pada kebijakan dan strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (atau socially responsible macroeconomy). Sementara itu pemerintah SBY-Boediono semakin gencar menjadikan Indonesia sebagai pasar barang dan jasa untuk aktor-aktor pasar global, sementara aktor-aktor pasar domestik dipinggirkan termasuk petani dan sektor-sektor informal kerakyatan.
Program 100 hari pemerintahan SBY – Boediono ternyata tidak memberikan jawaban atas empat kegagalan utama rezim sebelumnya. Bahkan dalam perjalanan menuju 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono, kegagalan tersebut terus dilanjutkan.
Jakarta, 27 Januari 2010
Hormat kami,
Don.K. Marut
Direktur Eksekutif
Post
0 komentar:
Poskan Komentar