Karlina Supelli : Potret Para Korban (Aksi Kamisan Memasuki Minggu ke 160)

Maka, politik yang tidak mendatangi mereka dengan tangan keadilan dapat dikatakan hanya politik para petualang bayaran. Tidak lebih, dan tidak kurang - Karlina Supelli

Sinopsis Aksi Kamisan (sumber Kontras)

Meski Reformasi telah bergulir delapan tahun lamanya, dan penguasa silih berganti dari mulai Habiebie, Gusdur, Megawati, sampai dengan Susilo Bambang Yudohyono, namun keberpihakan pada penegakan HAM, dan keadilan bagi korban belum juga terpenuhi. Dari Sekian banyak tragedi Kemanusiaan yang terjadi; tragedi Peristiwa 65, tragedi Talangsari, tragedi Tanjungpriok, tragedi 27 Juli 1996, tragedi Penculikan, tragedi Trisakti, tragedi Mei 1998, tragedi Semanggi I, tragedi Semanggi II, dan pamungkasnya pembunuhan Munir, seorang yang selama ini bergiat mengadvokasi kasus-kasus tersebut. Di luar itu, tentu saja masih begitu banyak pelanggaran HAM yang tak tersentuh.





Semuanya menggelap karena digelapkan, Negara terus menggelapkan pelakunya, menggelapkan penanggungjawabnya, bahkan Negara menjadi pelaku impunitas terhadap kasus tersebut, dengan terus mengabaikan penuntasannya. Kemauan dan keberanian SBY mestinya mampu menjawab semua soal di atas, sebab peran kunci saat ini ada pada genggamanya. Delapan tahun para korban dan keluarga korban, dengan segala upaya dan daya telah artikulasikan segala asa, rasa, dan tuntutan pada setiap mereka yang berkuasa. Namun kebebalan Negara tak jua tersembuhkan. Terinspirasi dari aksi “Plaza De Mayo” tentang aksi tiap hari selasa, yang di lakukan ibu-ibu yang anak menjadi korban penculikan rezim


======================================

Di mata banyak orang yang melintasi kawasan padat lalu lintas depan Istana Negara, rombongan orang berbaju hitam yang berdiri di sana setiap Kamis sore mungkin terlihat sebagai pengunjuk rasa yang bikin macet. Bedanya, rombongan yang kebanyakan perempuan setengah baya itu tidak gaduh.

Di sana, mereka berdiri selama satu jam tanpa bicara, dan membiarkan potret dalam gendongan mereka menyampaikan pesan. Pada potret-potret itu terlihat wajah anak atau suami mereka yang hilang diculik atau dibunuh dalam berbagai peristiwa kekerasan politik di negeri ini.

Pekan ini, di tengah acara-acara yang makin tipis tersisa untuk memperingati 12 tahun Reformasi, aksi itu memasuki Kamis ke-160. Kita mengerti, diam adalah isyarat bagi kian tipisnya napas menghadapi pemerintah yang senang menebar omong, tetapi bebal ketika tiba waktu untuk bertindak. Di atas pengalaman keluarga korban, mimpi Reformasi pernah menemukan peluang untuk jadi gerakan. Namun, ketika politik kembali lagi menjadi operasi persekongkolan memperebutkan apa saja yang bisa dijarah, tentu kini bukan saatnya meratap.





By default, korban dan orang miskin dianggap sebagai kelompok yang selalu diam. Akan tetapi, persis karena itu, politik yang tidak mau bersentuhan dengan korban dan dengan solusi bagi ketidakadilan yang mereka tanggung telah kehilangan alasan adanya. Kini, politik negeri ini gaduh dengan urusan koalisi, atau kesibukan melancarkan jargon ”Restorasi Reformasi”. Silakan berkoalisi, dan silakan juga merestorasi reformasi. Namun, potret para korban yang berarak diam setiap Kamis di depan Istana Negara adalah salah satu tolok ukurnya. Mereka adalah titik berangkat mengapa kita butuh politik. Maka, politik yang tidak mendatangi mereka dengan tangan keadilan dapat dikatakan hanya politik para petualang bayaran. Tidak lebih, dan tidak kurang.


dipetik dari artikel Karlina Supelli (Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ) Potret Para Korban, Kompas 26 Mei 2006

selengkapnya
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/26/04211143/potret.para.korban