Serial Daulat Rakyat (1)
Minggu, 29 Agustus 2010
Panen Raya (Milik Sendiri) di Kampung Adat
Setiap Hari Merayakan Panen Raya, Setiap Hari Merayakan Bumi
Serial Daulat Rakyat (1)
Serial Daulat Rakyat (1)
Kamis, 26 Agustus 2010
Tempa Paku Besi Jadi Palu (Bag2)
palu besi atau paku-paku di tubuh kaum buruh? terus tempa paku-paku besi, dengan palu jadi palu. membakar luka jadi bara.
kunjung juga Bagian Pertama
kunjung juga Bagian Pertama
Palu Besi atau Paku-paku di Tubuh Kaum Buruh? (Bag1)
palu besi atau paku-paku di tubuh kaum buruh? terus tempa paku-paku besi, dengan palu jadi palu. membakar luka jadi bara.
kunjung juga Bagian Kedua
kunjung juga Bagian Kedua
Rabu, 18 Agustus 2010
Analisa Ekonomi Politik Arianto Sangaji. Terorisme: Just War dan propaganda media
Terorisme: Just War dan propaganda media
ANALISA EKONOMI POLITIK
Anto Sangaji
Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada
SECARA luas media arus utama nasional dan internasional memberitakan penangkapan Abu Bakar Ba’asyir, amir Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) oleh Detasemen Khusus (Densus) 88. Di tengah citra polisi yang sangat buruk di mata khalayak ramai, penangkapan Ba'asyir ini mengundang beragam reaksi. Ba’asyir menuduh penangkapan dirinya merupakan order Amerika Serikat (AS). Sebagian menganggap penangkapan itu sebagai usaha polisi mengalihkan isu dari kasus korupsi yang memalukan di tubuh institusi itu.
Catatan ini tidak tentang kedua silang pendapat itu, tetapi tentang problem ‘perang melawan terorisme’ dari sisi teori ‘Just War’ dan propaganda media secara luas.
Just war
Perang adalah sesuatu yang salah, tetapi diperlukan. Begitu pengertian ringkas ‘Just War’, menurut Peter S. Temes, penulis buku ‘the Just War’. Berakar di ajaran agama-agama, teori modern-sekuler tentang ‘Just War”, menempatkan negara sebagai aktor dengan legitimasi memerintahkan dan melaksanakan perang. Adalah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, yang dalam Perang Dunia I, menyatakan kepentingan melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan perang sebagai misi ideologisnya dalam skala global. Perang adalah sah dalam memerangi ‘musuh jahat’, pelanggar HAM.
Hampir seabad kemudian, apa yang dikenal ‘Doktrin Bush’ kurang lebih merupakan pengulangan Wilson. Di doktrin ini, AS menganggap punya tanggung jawab mengantisipasi dan melakukan serangan terhadap setiap ancaman di manapun di permukaan bumi dengan mengerahkan semua kekuataannya. Seperti punya otoritas melampaui PBB, AS secara sepihak dapat memberikan penilaian secara global tentang standar HAM. Berdasarkan itu, intervensi militer terhadap kedaulatan negara lain dapat dilakukan atau tidak. Invasi Iraq dan sekarang di Afghanistan adalah contohnya. Bahwa secara moral AS punya legitimasi menenentukan siapa ‘setan’ dan karenanya berwenang memerangi ‘setan-setan’ itu. Seperti mengklaim diri sebagai penentu nasib planet, Bush dalam sebuah pernyataan Februari 2002 menyatakan:
I have the authority to suspend Geneva (conventions) as between US and Afghanistan.... I reserve the right to exercise the authority in this or future conflicts.
Perang melawan terorisme yang diperkenalkan Bush dan terwarisi sampai sekarang, tidak lain adalah contoh ‘Just War’. Amerika yang menentukan siapa layak distempel dengan ‘teroris’ atau bukan, dan melalui kekuatannya memaksa semua negeri mengikuti langgam perang ini. Tidak peduli, semua yang diidentifikasi sebagai teroris atau mengancam kepentingan AS adalah mereka yang secara historis merupakan kawan AS sendiri. Kita tahu, Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Khadafi, Manuel Ortega, dan Osama bin Laden adalah orang-orang yang dalam sejarahnya memiliki hubungan sangat dekat dengan AS dalam gerakan counterinsurgency. Tetapi, semuanya berubah mengikuti perubahan geopolitik.
Lantas, apa kepentingan AS di balik perang melawan terorisme?. Mungkin berguna meminjam David Harvey dalam ‘the New Imperialism’ yang menjelaskan hubungan dialektis antara kekuasaan negara dan empire [logic of power] dengan gerak molekular akumulasi kapital [logic of capital]. Baginya, penjelasan tentang imperialisme kapitalis bersandar kepada dialektika kedua logika ini. Invasi AS ke Iraq, bukan saja merupakan perang menaklukkan "setan politik" atas nama promosi demokrasi liberal, tetapi juga memaksakan liberalisme ekonomi menggantikan ‘setan ekonomi’ yang dipandang sarat korupsi dan tidak efisien. Perang menjadi alat kekuatan imperialis untuk memperluas kontrol atas kedaulatan negara lain dan menyatukannya ke dalam proses akumulasi kapital dalam skala luas.
Beda perlakuan terhadap regim seperti Saddam, di mana AS menerapkan cara-cara militer yang keras, maka terhadap negeri-negeri lain yang merupakan "anak-anak manis", AS memaksakan "perang melawan terorisme" dengan cara lunak. Yakni, perang melalui bantuan kerja sama keamanan dan ekonomi. Indonesia adalah contoh penerapan "logic of power" dan "logic of capital" dengan kemasan tampak manis. Sejak kunjungan Presiden Megawati ke Washington menyusul serangan 9/11, pemerintah memperoleh bantuan di bidang keamanan, termasuk pembentukan Detasemen Khusus 88. Bantuan juga diembeli kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Indonesia dianggap penting sejak AS mendeklarasikan Asia Tenggara sebagai serambi kedua (secod front) dalam perang ini. Model ini yang sebentar lagi akan dipakai di Iraq, menyusul rencana penarikan pasukan AS dari negeri itu dalam waktu dekat.
Hegemoni AS dalam perang melawan terorisme tidak saja dilakukan dengan mitra negeri-negeri secara individual. Tetapi juga melalui forum kerja sama regional di mana hegemoni negeri adidaya itu mutlak. ASEAN, misalnya, bersama AS pada tahun 2002 mengeluarkan deklarasi bersama memerangi terorisme. Contoh lain, forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), di mana para pemimpinnya setelah serangan 9/11 dengan tegas menyatakan secara bersama bahwa terorisme sebagai ancaman langsung terhadap visi APEC, yakni ekonomi yang bebas dan terbuka (kapitalisme). Mereka menyatakan perang terhadap terorisme.
Propaganda
Pemberitaan soal perang melawan terorisme banyak jatuh menjadi propaganda. Kendati media arus utama mengklaim mengutamakan obyektivitas dengan bersandar kepada standar jurnalisme tertentu, tetapi kita dengan mudah bisa menunjuk kelemahan klaim tersebut, baik karena soal ideologi yang lebih abstrak, maupun soal yang lebih bersifat teknis jurnalistik.
Secara ideologi, dalam sistem kapitalisme, media tidak lain adalah superstruktur. Sebagai korporasi yang dimiliki dan dikontrol kaum kapitalis, bergantung kepada iklan sebagai sumber utama pembiayaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem korporasi secara keseluruhan, media arus utama oleh karena itu dapat bertahan jika hukum-hukum produksi dan sirkulasi kapital secara umum yang melingkupinya tidak terganggu. Mempromosikan pasar oleh karena itu bukan saja merupakan tugasnya, tetapi sekaligus bagian tidak terpisahkan dari media arus utama.
Dengan posisi ini, di dalam perang melawan terorisme, media menjadi bagian dari apa yang oleh Edward S. Herman & Gerry O. Sullivan sebut sebagai "industri terorisme". Di buku ‘The Terrorism Industry: The experts and institutions that shape our view of terror’, keduanya menyatakan industri ini mengabdi kepada kepentingan pasar. Mereka bilang, industri ini melibatkan pemerintah, institusi-institusi keamanan, perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang keamanan, para pakar atau analis keamanan, dan media massa.
Bagaimana industri ini bekerja, terutama berkenaan dengan media? Bagi Herman & Sullivan, salah satunya bisa dilihat dari pemberitaan tentang terorisme. Yang paling pokok, laporan-laporan mereka bersandar kepada sumber-sumber resmi pemerintah, terutama aparat keamanan (kepolisian, tentara, dan badan intelijen) yang memiliki kewenangan di bidang terorisme. Juga bergantung kepada sumber-sumber lain dari kecabangan pemerintah, seperti kejaksaan dan kehakiman. Lalu, media juga bergantung kepada para ‘pakar’ atau lembaga-lembaga pengkajian keamanan tertentu sebagai sumber informasi mereka. Para pakar dan lembaga keamanan ini selain menggantungkan sumber pembiayaan pada pemerintah atau korporasi swasta juga mengembangkan agenda/pendekatan riset sebagai bagian dari perang melawan terorisme.
Seperti dikatakan Herman & Sullivan lagi, pada umumnya para jurnalis mengakui bahwa pemerintah suka berbohong, tetapi atas nama ‘reasons of state’, maka kebohongan-kebohongan itu tetap saja disebarluaskan.
Itulah mengapa pemberitaan media soal terorisme berat sebelah. Khusus Indonesia, bagi yang teliti mengikuti perkembangan terorisme di tanah air dalam 10 tahun terakhir, dengan mudah melihat kecenderungan itu. Laporan-laporan media arus utama dijejali dengan informasi bersumber intelijen, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi, tuntutan-tuntutan jaksa, dan keputusan pengadilan, tanpa diimbangi investigasi mendalam dari sisi ‘teroris’, apalagi meletakkannya dalam konteks dinamika geopolitik. Kita juga bisa mendapatkan citra teroris dengan memeriksa pendapat redaksi, foto dan keterangan-keterangannya, serta karikatur-karikatur yang menghiasi pemberitaan media. Untuk melengkapinya, media juga menurunkan tulisan atau wawancara dengan ‘ahli teroris’. Di antara para ahli inilah, dari laporan-laporan dan buku-buku mereka tentang terorisme di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir dipenuhi catatan kaki yang menunjuk ke sumber-sumber pemerintah atau dekat dengan pemerintah.
Ringkasnya, problem dengan media arus utama dalam pemberitaan terorisme bukan semata karena soal teknik jurnalistik, kendati juga perlu diperhatikan. Lebih dari itu sebagai bagian industri terorisme, sebagai pengabdi pasar, media arus utama sebenarnya merupakan bagian dari konflik geopolitik.
Penjelasan lain
Kita butuh penjelasan lain tentang terorisme yang lebih lengkap. Dasarnya, isu terorisme harus dikembalikan kepada soal geopolitik, di mana aksi-aksi teror yang dilakukan aktor-aktor non-negara perlu dijelaskan sebagai reaksi terhadap imperialisme. Di tengah tidak ada atau tidak mungkin sebuah negara dijadikan sebagai alat dalam menghadapi kekuatan imperialisme, maka aksi-aksi teror muncul sebagai saluran. Sejauh AS terus-menerus meluncurkan ‘Just War’, seperti dipusatkan di Afghanistan sekarang, maka ancaman terorisme akan selalu ada. Dengan kata lain, soal terorisme sangat ditentukan perilaku politik AS dalam pergaulan global.
Selain geopolitik global, aspek yang tidak kalah penting untuk dijelaskan adalah mengaitkannya dengan dinamika politik dan ekonomi nasional. Di luar itu, yang belum dilakukan adalah melacak asal-usul kelas para ‘teroris’, hingga latar belakang pendidikan mereka. Pelajaran berharga bisa dipetik dari Robert A. Pape dalam bukunya ‘Dying to Win: The Strategic logic of Suicide Terrorism’, yang menyajikan informasi kaya tentang para pelaku bom diri dalam masa sekitar 30 tahun terakhir, ditandai dengan: latar belakang agama yang sangat beragam, tidak semua bermotif agama tetapi juga soal politik sekuler, umumnya berasal dari kelas bawah dan menengah, dan dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Hanya dengan cara begini kita bisa mengerti soal terorisme secara utuh.
Artinya, penjelasan terorisme berbasis pendekatan ‘tradisional’ dengan menganggap terorisme sebagai soal patologis, misalnya, dari penganut agama dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama, tidak memadai, kalau tidak ingin bilang terlalu dangkal. Apalagi pendekatan itu hampir sepenuhnya bersandar kepada informasi yang dikeluarkan kantor-kantor pemerintah.***
sumber http://indoprogress.blogspot.com/
ANALISA EKONOMI POLITIK
Anto Sangaji
Mahasiswa Doktoral di York University, Kanada
SECARA luas media arus utama nasional dan internasional memberitakan penangkapan Abu Bakar Ba’asyir, amir Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) oleh Detasemen Khusus (Densus) 88. Di tengah citra polisi yang sangat buruk di mata khalayak ramai, penangkapan Ba'asyir ini mengundang beragam reaksi. Ba’asyir menuduh penangkapan dirinya merupakan order Amerika Serikat (AS). Sebagian menganggap penangkapan itu sebagai usaha polisi mengalihkan isu dari kasus korupsi yang memalukan di tubuh institusi itu.
Catatan ini tidak tentang kedua silang pendapat itu, tetapi tentang problem ‘perang melawan terorisme’ dari sisi teori ‘Just War’ dan propaganda media secara luas.
Just war
Perang adalah sesuatu yang salah, tetapi diperlukan. Begitu pengertian ringkas ‘Just War’, menurut Peter S. Temes, penulis buku ‘the Just War’. Berakar di ajaran agama-agama, teori modern-sekuler tentang ‘Just War”, menempatkan negara sebagai aktor dengan legitimasi memerintahkan dan melaksanakan perang. Adalah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, yang dalam Perang Dunia I, menyatakan kepentingan melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan perang sebagai misi ideologisnya dalam skala global. Perang adalah sah dalam memerangi ‘musuh jahat’, pelanggar HAM.
Hampir seabad kemudian, apa yang dikenal ‘Doktrin Bush’ kurang lebih merupakan pengulangan Wilson. Di doktrin ini, AS menganggap punya tanggung jawab mengantisipasi dan melakukan serangan terhadap setiap ancaman di manapun di permukaan bumi dengan mengerahkan semua kekuataannya. Seperti punya otoritas melampaui PBB, AS secara sepihak dapat memberikan penilaian secara global tentang standar HAM. Berdasarkan itu, intervensi militer terhadap kedaulatan negara lain dapat dilakukan atau tidak. Invasi Iraq dan sekarang di Afghanistan adalah contohnya. Bahwa secara moral AS punya legitimasi menenentukan siapa ‘setan’ dan karenanya berwenang memerangi ‘setan-setan’ itu. Seperti mengklaim diri sebagai penentu nasib planet, Bush dalam sebuah pernyataan Februari 2002 menyatakan:
I have the authority to suspend Geneva (conventions) as between US and Afghanistan.... I reserve the right to exercise the authority in this or future conflicts.
Perang melawan terorisme yang diperkenalkan Bush dan terwarisi sampai sekarang, tidak lain adalah contoh ‘Just War’. Amerika yang menentukan siapa layak distempel dengan ‘teroris’ atau bukan, dan melalui kekuatannya memaksa semua negeri mengikuti langgam perang ini. Tidak peduli, semua yang diidentifikasi sebagai teroris atau mengancam kepentingan AS adalah mereka yang secara historis merupakan kawan AS sendiri. Kita tahu, Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Khadafi, Manuel Ortega, dan Osama bin Laden adalah orang-orang yang dalam sejarahnya memiliki hubungan sangat dekat dengan AS dalam gerakan counterinsurgency. Tetapi, semuanya berubah mengikuti perubahan geopolitik.
Lantas, apa kepentingan AS di balik perang melawan terorisme?. Mungkin berguna meminjam David Harvey dalam ‘the New Imperialism’ yang menjelaskan hubungan dialektis antara kekuasaan negara dan empire [logic of power] dengan gerak molekular akumulasi kapital [logic of capital]. Baginya, penjelasan tentang imperialisme kapitalis bersandar kepada dialektika kedua logika ini. Invasi AS ke Iraq, bukan saja merupakan perang menaklukkan "setan politik" atas nama promosi demokrasi liberal, tetapi juga memaksakan liberalisme ekonomi menggantikan ‘setan ekonomi’ yang dipandang sarat korupsi dan tidak efisien. Perang menjadi alat kekuatan imperialis untuk memperluas kontrol atas kedaulatan negara lain dan menyatukannya ke dalam proses akumulasi kapital dalam skala luas.
Beda perlakuan terhadap regim seperti Saddam, di mana AS menerapkan cara-cara militer yang keras, maka terhadap negeri-negeri lain yang merupakan "anak-anak manis", AS memaksakan "perang melawan terorisme" dengan cara lunak. Yakni, perang melalui bantuan kerja sama keamanan dan ekonomi. Indonesia adalah contoh penerapan "logic of power" dan "logic of capital" dengan kemasan tampak manis. Sejak kunjungan Presiden Megawati ke Washington menyusul serangan 9/11, pemerintah memperoleh bantuan di bidang keamanan, termasuk pembentukan Detasemen Khusus 88. Bantuan juga diembeli kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Indonesia dianggap penting sejak AS mendeklarasikan Asia Tenggara sebagai serambi kedua (secod front) dalam perang ini. Model ini yang sebentar lagi akan dipakai di Iraq, menyusul rencana penarikan pasukan AS dari negeri itu dalam waktu dekat.
Hegemoni AS dalam perang melawan terorisme tidak saja dilakukan dengan mitra negeri-negeri secara individual. Tetapi juga melalui forum kerja sama regional di mana hegemoni negeri adidaya itu mutlak. ASEAN, misalnya, bersama AS pada tahun 2002 mengeluarkan deklarasi bersama memerangi terorisme. Contoh lain, forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), di mana para pemimpinnya setelah serangan 9/11 dengan tegas menyatakan secara bersama bahwa terorisme sebagai ancaman langsung terhadap visi APEC, yakni ekonomi yang bebas dan terbuka (kapitalisme). Mereka menyatakan perang terhadap terorisme.
Propaganda
Pemberitaan soal perang melawan terorisme banyak jatuh menjadi propaganda. Kendati media arus utama mengklaim mengutamakan obyektivitas dengan bersandar kepada standar jurnalisme tertentu, tetapi kita dengan mudah bisa menunjuk kelemahan klaim tersebut, baik karena soal ideologi yang lebih abstrak, maupun soal yang lebih bersifat teknis jurnalistik.
Secara ideologi, dalam sistem kapitalisme, media tidak lain adalah superstruktur. Sebagai korporasi yang dimiliki dan dikontrol kaum kapitalis, bergantung kepada iklan sebagai sumber utama pembiayaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem korporasi secara keseluruhan, media arus utama oleh karena itu dapat bertahan jika hukum-hukum produksi dan sirkulasi kapital secara umum yang melingkupinya tidak terganggu. Mempromosikan pasar oleh karena itu bukan saja merupakan tugasnya, tetapi sekaligus bagian tidak terpisahkan dari media arus utama.
Dengan posisi ini, di dalam perang melawan terorisme, media menjadi bagian dari apa yang oleh Edward S. Herman & Gerry O. Sullivan sebut sebagai "industri terorisme". Di buku ‘The Terrorism Industry: The experts and institutions that shape our view of terror’, keduanya menyatakan industri ini mengabdi kepada kepentingan pasar. Mereka bilang, industri ini melibatkan pemerintah, institusi-institusi keamanan, perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang keamanan, para pakar atau analis keamanan, dan media massa.
Bagaimana industri ini bekerja, terutama berkenaan dengan media? Bagi Herman & Sullivan, salah satunya bisa dilihat dari pemberitaan tentang terorisme. Yang paling pokok, laporan-laporan mereka bersandar kepada sumber-sumber resmi pemerintah, terutama aparat keamanan (kepolisian, tentara, dan badan intelijen) yang memiliki kewenangan di bidang terorisme. Juga bergantung kepada sumber-sumber lain dari kecabangan pemerintah, seperti kejaksaan dan kehakiman. Lalu, media juga bergantung kepada para ‘pakar’ atau lembaga-lembaga pengkajian keamanan tertentu sebagai sumber informasi mereka. Para pakar dan lembaga keamanan ini selain menggantungkan sumber pembiayaan pada pemerintah atau korporasi swasta juga mengembangkan agenda/pendekatan riset sebagai bagian dari perang melawan terorisme.
Seperti dikatakan Herman & Sullivan lagi, pada umumnya para jurnalis mengakui bahwa pemerintah suka berbohong, tetapi atas nama ‘reasons of state’, maka kebohongan-kebohongan itu tetap saja disebarluaskan.
Itulah mengapa pemberitaan media soal terorisme berat sebelah. Khusus Indonesia, bagi yang teliti mengikuti perkembangan terorisme di tanah air dalam 10 tahun terakhir, dengan mudah melihat kecenderungan itu. Laporan-laporan media arus utama dijejali dengan informasi bersumber intelijen, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi, tuntutan-tuntutan jaksa, dan keputusan pengadilan, tanpa diimbangi investigasi mendalam dari sisi ‘teroris’, apalagi meletakkannya dalam konteks dinamika geopolitik. Kita juga bisa mendapatkan citra teroris dengan memeriksa pendapat redaksi, foto dan keterangan-keterangannya, serta karikatur-karikatur yang menghiasi pemberitaan media. Untuk melengkapinya, media juga menurunkan tulisan atau wawancara dengan ‘ahli teroris’. Di antara para ahli inilah, dari laporan-laporan dan buku-buku mereka tentang terorisme di Asia Tenggara dalam 10 tahun terakhir dipenuhi catatan kaki yang menunjuk ke sumber-sumber pemerintah atau dekat dengan pemerintah.
Ringkasnya, problem dengan media arus utama dalam pemberitaan terorisme bukan semata karena soal teknik jurnalistik, kendati juga perlu diperhatikan. Lebih dari itu sebagai bagian industri terorisme, sebagai pengabdi pasar, media arus utama sebenarnya merupakan bagian dari konflik geopolitik.
Penjelasan lain
Kita butuh penjelasan lain tentang terorisme yang lebih lengkap. Dasarnya, isu terorisme harus dikembalikan kepada soal geopolitik, di mana aksi-aksi teror yang dilakukan aktor-aktor non-negara perlu dijelaskan sebagai reaksi terhadap imperialisme. Di tengah tidak ada atau tidak mungkin sebuah negara dijadikan sebagai alat dalam menghadapi kekuatan imperialisme, maka aksi-aksi teror muncul sebagai saluran. Sejauh AS terus-menerus meluncurkan ‘Just War’, seperti dipusatkan di Afghanistan sekarang, maka ancaman terorisme akan selalu ada. Dengan kata lain, soal terorisme sangat ditentukan perilaku politik AS dalam pergaulan global.
Selain geopolitik global, aspek yang tidak kalah penting untuk dijelaskan adalah mengaitkannya dengan dinamika politik dan ekonomi nasional. Di luar itu, yang belum dilakukan adalah melacak asal-usul kelas para ‘teroris’, hingga latar belakang pendidikan mereka. Pelajaran berharga bisa dipetik dari Robert A. Pape dalam bukunya ‘Dying to Win: The Strategic logic of Suicide Terrorism’, yang menyajikan informasi kaya tentang para pelaku bom diri dalam masa sekitar 30 tahun terakhir, ditandai dengan: latar belakang agama yang sangat beragam, tidak semua bermotif agama tetapi juga soal politik sekuler, umumnya berasal dari kelas bawah dan menengah, dan dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Hanya dengan cara begini kita bisa mengerti soal terorisme secara utuh.
Artinya, penjelasan terorisme berbasis pendekatan ‘tradisional’ dengan menganggap terorisme sebagai soal patologis, misalnya, dari penganut agama dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama, tidak memadai, kalau tidak ingin bilang terlalu dangkal. Apalagi pendekatan itu hampir sepenuhnya bersandar kepada informasi yang dikeluarkan kantor-kantor pemerintah.***
sumber http://indoprogress.blogspot.com/
Minggu, 15 Agustus 2010
Zamrud Khatulistiwa atau Gurun Gosong Khatulistiwa
Songsong Proklamasi Kebangkitan Rakyat Indonesia (Bag 2)
Ayo Terus Bergerak : Bersatu, Bersarekat, Berlawan!!
liat juga bagian 1
Ayo Terus Bergerak : Bersatu, Bersarekat, Berlawan!!
liat juga bagian 1
Songsong Proklamasi Kebangkitan Rakyat Indonesia (Bag 1)
Jerami dan Ilalang Kering, Bara dan Pijar Api Lalu Gosong Istana Buto
Ayo Terus Bergerak : Bersatu, Bersarekat, Berlawan!!
lihat juga bagian 2
Ayo Terus Bergerak : Bersatu, Bersarekat, Berlawan!!
lihat juga bagian 2
Kamis, 12 Agustus 2010
Rumput-rumput Paku pada Wajah Bapak - Ibu Tani (Bagian2)
arit besi atau rumput-rumput paku di tubuh kaum tani? terus tempa rumput paku jadi arit. membakar luka jadi bara.
lihat juga bagian 1
lihat juga bagian 1
Rumput-rumput Paku pada Wajah Bapak Ibu Tani (Bagian 1)
arit besi atau rumput-rumput paku di tubuh kaum tani? terus tempa rumput paku jadi arit. membakar luka jadi bara.
lihat juga bagian 2
lihat juga bagian 2
Pelarangan Buku, Demokrasi di Tanah Rencong, dan Menagih Keadilan di Bumi Timor Leste
Meneropong Indonesia dari Montreal
Pelarangan Buku, Demokrasi di Tanah Rencong, dan Menagih Keadilan di Bumi Timor Leste
Andri Cahyadi
sumber : http://indoprogress.blogspot.com/2010/04/liputan-khusus.html
18 MARET 2010. SIANG itu langit terlihat mendung. Montreal, kota kedua terbesar di Kanada, baru saja bebas dari kepungan salju. Tetapi, angin musim semi masih terasa dingin mengigit. Sesekali saya memastikan sarung tangan membingkai ketat kedua telapak tangan. Bersama beberapa orang kami berjalan pelan menuju Departemen Ilmu Politik untuk Studi Asia Tenggara (Southeast Asia Studies) Universitas McGill. Gedung ini terletak di Jalan Peel yang sedikit berbukit.
Pada hari itu, Departemen Ilmu Politik untuk Studi Asia Tenggara punya hajatan diskusi "Meja Bundar." Temanya adalah "Pembangunan Demokrasi di Indonesia." Erick Kuhonta, asisten profesor bidang perbandingan ilmu politik di universitas McGill, bertindak selaku moderator. "Acara seperti ini akan diselenggarakan setiap tahun", ujarnya membuka diskusi.
Di depan ruang diskusi terlihat tumpukan buku-buku yang ditulis para pembicara di atas satu meja. Buku-buku itu dijual dengan harga tanpa diskon. Semua buku menulis tentang bangsa Indonesia. Para penulis adalah para ahli tentang Indonesia. Sebagian dari mereka dikenal dengan istilah Indonesianis.
Anarko Demokrasi
Theodore Friend, pembicara paling senior, dikenal sebagai salah satu ahli Indonesia yang telah berkecimpung lama. Pergulatannya dimulai sejak tahun 1966, jaman yang dikenal sebagai titik balik peradaban. Satu keadaan dimana perebutan kekuasaan meminta begitu banyak nyawa dan darah rakyat. Itulah kali pertama ia menginjakkan kaki di bumi Indonesia nyiur melambai. Beberapa hasil penelitiannya sering menjadi bahan masukan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, melalui Foreign Policy Research Institute (FPRI) yang bermarkas di Philadelphia.
Friend beranjak dari tempat duduknya. Dengan berjalan pelan, ia menuju podium dengan menggenggam selembar catatan yang ditulis tangan. Hari itu ia mengenakan jas tanpa dasi.
“Anarko Demokrasi”, ujarnya.
Frasa itu diucapkan untuk memulai penyampaiannya pada diskusi ‘Meja Bundar’. Frasa “Anarko Demokrasi” dipilihnya untuk menjelaskan kondisi yang telah dan sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Satu keadaan dimana kemajuan-kemajuan dan kekacauan berkelindan menjadi satu dalam sebuah harapan. Sebuah momen yang penuh kekacauan, namun terus-menerus dibangun bersama guna mendirikan sebuah masyarakat yang lebih demokratis. Inilah kondisi yang sedang dijalani masyarakat Indonesia.
Baginya, pembangunan Indonesia memang berjalan ke depan. Meskipun 85 persen Pasar Bursa Efek di Jakarta menyatakan “lost” pada tahun 1997, sebuah kondisi pasar yang jarang terjadi bagi bursa finansial di Amerika.
Ada beberapa hal yang dicatat oleh Theodore Friend. Dalam aspek politik, Indonesia kini memiliki sistem pemilihan umum presiden langsung sebagai satu perubahan sistem yang mendasar. Baginya itu sebuah kemajuan yang menggembirakan, karena partisipasi politik rakyat semakin bertambah di dalam politik. Itu sehat bagi pembangunan demokrasi. Menurutnya, Barack Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah dua pemimpin populer yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Amerika dan Indonesia. SBY telah dipilih sebanyak lebih dari 60 persen untuk kedua kalinya. Theodore Friend mengucapkan itu dengan sedikit tersenyum. Ia memang tidak menyinggung jumlah Golongan Putih (pemilih yang tidak memilih) yang mencapai 40 persen lebih.
Di dalam wilayah agama dan toleransi, Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Meski demikian, kebebasan itu tidak berlaku kepada mereka yang Ateis. Seorang warga Indonesia tidak boleh tidak bertuhan karena terlarang di Indonesia. Sebagai contoh, suku asli Toraja terpaksa memilh beragama Hindu sebagai status formalnya. Lantaran kepercayaan mereka tidak termasuk di dalam daftar agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
Aspek lainnya adalah gerakan dan pembangunan civil society yang mengalami kemajuan pesat. Menurut Friend, organisasi seperti Kapal Perempuan telah berhasil memperkuat dan memperjuangan hak-hak perempuan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk emansipasi perempuan.
Pada peristiwa bencana Tsunami di Aceh yang lalu, Wardah Hafidz dinilainya telah berhasil mengukir prestasi dengan memberi kontribusi yang cukup besar bagi para pengungsi Tsunami, melalui program pembangunan rumah-rumah bagi para korban. Prestasi itu sangat mendukung penguatan civil society.
Tidak kalah pentingnya keberadaan KontraS. Theodore Friend menggarisbawahi, KontraS telah berhasil membangun kekuatan masyarakat sipil dalam upaya penegakkan HAM di tanah air. Meskipun KontraS menderita karena tidak ada satu pun tabir kejahatan pembunuhan aktivis HAM Munir berhasil dibongkar dan tidak ada seorang pun dari kalangan intelejen yang diadili atas kematiannya.
Friend menutup pidatonya dengan sebuah akronim, BRIC. Ini adalah kelompok negara-negara yang ekonominya sedang bertumbuh pesat, terdiri dari Brazil, Rusia, India dan Cina. Friend mengganti negara India dengan Indonesia. "BRIC layak disandingkan sebagai sebuah kekuatan baru di dunia", ujarnya menutup presentasinya yang sarat optimisme itu.
Pelarangan Buku dan ‘Rule of Law’
Friend berganti dengan John Roosa. Sejarahwan muda yang mengajar di Univesitas British Columbia (UBC), Kanada ini, sempat menjadi perbincangan ramai di Indonesia. Bukunya "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto", secara semena-mena dilarang oleh Kejaksaan Agung RI tertanggal 22 Desember 2009.
Mengundang John Roosa menjadi salah satu pembicara, merupakan sebentuk usaha menyebarluaskan informasi tentang sensor oleh penguasa kepada khalayak umum. Pelarangan buku adalah sebuah tindakan tercela dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi. Pelarangan buku karya Roosa itu, bukan barang baru. Sebelumnya, kasus pelarangan buku-buku juga dialami sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan penulis-penulis lainnya. Sensor dan pelarangan buku itu telah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama hingga Orde Reformasi. Buku-buku itu dilarang dengan alasan berpotensi mengganggu ‘Ketertiban Umum’ dan menyebarkan ajaran Marxisme. Sebuah tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan dan tak ingin dibuktikan oleh penguasa.
John Roosa membuka presentasinya dengan sebuah gambar grafis-karikatur para Presiden RI. Di sana nampak gambar Soekarno, Soeharto, Gus Dur, hingga Megawati dan SBY. Di setiap gambar itu dilengkapi definisi ‘Ketertiban Umum’ menurut masing-masing presiden di bagian bawahnya. Kemudian ia menjelaskan tentang 143 butir keberatan (List of 143 Objections) yang telah ditemukan di dalam bukunya. Hal itu sebagai upaya clearing house Kejaksaan Agung RI. Roosa menyebut tindakan Kejaksaan Agung sebagai ‘superhero peradaban’. Isi bukunya dianggap berpotensi dapat menimbulkan gangguan ‘Ketertiban Umum’ di masyarakat. Maka, bukunya dilarang beredar di Indonesia.
Alasan larangan itu sebenarnya janggal. Buku itu sendiri sudah beredar beberapa tahun sebelumnya. Penerbit adalah lembaga Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). dimana Roosa menjadi salah satu pendirinya. Selama itu, tidak ada satu gejolak pun di masyarakat. Sambil menujukkan beberapa gambar slide lainnya, Roosa mengatakan ada ketidakjelasan dasar hukum yang dijadikan pelarangan. Seperti berbagai definisi yang berbeda-beda tentang ‘Ketertiban Umum’ dari rejim ke rejim yang telah ia kemukakan sebelumnya.
Setelah itu, seluruh peserta memandangi sebuah poster bergambar selembar halaman dengan dua kolom yang berisi garis-garis berwarna merah seperti tulisan. Judul tulisan itu tertulis, “Atas Nama Pengalaman Kami Tetap Membaca Buku”. Ia menjelaskan kalimat itu dalam bahasa Inggris. Sambil menatap sesekali catatannya, Roosa kemudian melanjutkan perihal pelarangan bukunya itu. Saat ini dia telah mengajukan keberatan pelarangan bukunya kepada Mahkamah Konstitusi RI.
Menurut Roosa, masih adanya upaya pelarangan buku pada era reformasi dan keterbukaan ini mengartikan pemerintah sejatinya tidak pernah memercayai masyarakat untuk bisa menilai sendiri isi buku yang beredar di masyarakat. Pemerintah hari ini adalah mereka yang melihat masyarakat tidak memiliki kedewasaan untuk menerima informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Pada Pasal 30 ayat (3) huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI disebut bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI hanya memuat fungsi pengawasan (monitoring). Kejagung RI di undang-undang itu tidak memiliki wewenang melarang peredaran barang cetakan. Pelarangan buku justru bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin kebebasan kepada setiap warga Indonesia dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Sambil memperlihatkan bukunya dalam edisi cetakan berbahasa Indonesia yang telah terlarang kepada peserta, John Roosa mengatakan bahwa ia bersama penerbit ISSI telah melepas copyright bukunya dalam bentuk soft file. Sejak saat itu 8000 orang diperkirakan telah mengunduh soft file buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Sejak diluncurkan pada Maret 2008, setidaknya 3000 eksemplar lebih telah terjual sehingga akhirnya dilarang oleh Kejagung RI pada Desember 2009.
Di dalam penutupnya, John Roosa menekankan dan menyarankan salah satu kebutuhan pembangunan demokrasi di Indonesia adalah adanya sebuah aturan hukum (rule of law) yang jelas. Kasus pelarangan bukunya itu cacat secara konstitusi jika merujuk UU No.4 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
Ia menambahkan, berbagai bentuk sensor dan pelarangan buku sudah semestinya dihapuskan. Orang-orang yang menentang pelarangan buku bisa ikut memulainya sekarang dengan mendukung gerakan melawan pelarangan buku. Salah satunya dengan cara melobi parlemen Indonesia untuk melihat lagi aturan-aturan hukum pelarangan itu. Indonesia membutuhkan rule of law yang jelas sebagai prasyarat terciptanya masyarakat yang demokratis.
Aceh, dari Pemberontakan Menuju Demokrasi
Eunsook Jung adalah seorang asisten professor yang bekerja di Departemen Ilmu Politik Universitas Fairfield, Connecticut Amerika Serikat. Perempuan muda dan cerdas ini berasal dari Korea Selatan. Sambil menyusuri trotoar jalan Sherbrook, ia menuturkan kisahnya saat berada pada masa-masa pemilihan umum lokal di bumi rencong Aceh yang baru saja berlalu. Ada banyak kemajuan yang dicapai rakyat Aceh, katanya. Tetapi, masih ada pihak yang memakai cara-cara kekerasan dalam membangun pondasi demokrasi di sana. Ia pun menutup pembicaraan setibanya kami di muka gedung pertemuan.
Dalam diskusi itu, Jung mempresentasikan hasil penelitian dan pantauannya selama mengikuti pemilu lokal Aceh. Pemilu itu adalah pemilu lokal pertama dalam perjalanan hidup rakyat Aceh. Sebuah peristiwa politik yang sangat bersejarah. Sejak 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan 70 persen keuntungan sumber daya alam yang didominasi oleh Jakarta. Melalui perang gerilya yang panjang, konflik berdarah itu diakhir melalui meja perundingan. Salah satu hasilnya adalah pemilu lokal tersebut.
Eunsook Jung, di dalam presentasinya lebih banyak mengkritisi soal teknis pelaksanaan pemilu lokal Aceh. Katanya, hal yang perlu digarisbawahi adalahpersoalan tenaga pelaksana lapangan yang terbatas. Pemilu Lokal Aceh minim dalam memberikan pelatihan. Selain itu, upah yang diberikan kepada tenaga pelaksana terlalu kecil. Semua itu menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum di sana.
Dia juga mencatat, sedikitnya ada tiga hal yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan pemilu lokal Aceh ke depan. Yaitu, soal administrasi, semisal daftar pemilu yang bermasalah, biaya kampanye partai-partai, dan proses penyelesaian perselisihan penghitungan suara. Ketiga hal itu harus menjadi perhatian dan perbaikan bagi masa depan pemilu lokal Aceh. Hal teknis lain yang menarik pertatiannya adalah soal ukuran surat suara. Sambil membuka surat suara yang dikantonginya sebagai contoh, ia menuturkan ukuran surat suara terlalu besar. Surat suara sebesar itu memakan banyak waktu untuk melipatnya kembali. Paling tidak dibutuhkan 5-10 menit bagi seorang pemilih untuk membuka, menentukan pilihan, hingga melipatnya kembali. Pemilih memerlukan ekstra ketelitian untuk bisa melipat kertas suara dengan benar, supaya dapat masuk ke dalam kotak suara. Semua itu selayaknya menjadi perhatian dan perlu dipertimbangkan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum.
Simalakama Kompromi Gusmao dan Horta
Dari kedua pembicara pria lainnya, Geoffrey Robinson, satu-satunya orang yang mengenakan jas lengkap dengan dasi dipadu kemeja warna biru. Dia terkesan yang paling necis. Robinson mengajar pada departemen sejarah di University of California Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat. Bukunya baru saja diterbitkan oleh penerbit Princeton berjudul "If You Live Us Here We Will Die" (2009). Buku itu memuat kesaksiannya selama masa jajak pedapat di Timor Timur (1999) dan hasil pengamatannya ketika dimulainya invasi militer Indonesia pada tahun 1975 di bumi Timor.
Tema yang dibawakan Robinson hari itu memang tidak senecis penampilannya. Ia berantakan. Bahkan, terlihat kusut dikerubung asap hitam. Duka kekerasan dari berbagai kasus pelanggaran HAM di bumi Timor Lorosae serasa tidak berujung. Tidak ada tanda-tanda penyelesaian. Rasa keadilan justru terasa dilecehkan oleh sikap para pemimpin negara yang baru saja merdeka itu.
Layar yang berwarna putih kemudian berubah seketika. Layar itu kini terpampang foto hitam putih. Di sana terlihat gedung-gedung dan tembok rumah yang habis terbakar. Suasana bekas peperangan tersirat kuat menarik perhatian semua peserta.
Sekira 1.500 orang meninggal dunia dan 400.000 orang menjadi pengungsi selama masa pendudukan Indonesia. Meskipun Timor Timur telah menjadi negara merdeka sepenuhnya, warisan kekerasan masih begitu kuat tersisa dalam tubuh belia kemerdekaannya. Stabilitas masih berjalan tertatih-tatih lantaran sesekali tertegun dan kebingungan melihat Indonesia. Indonesia sebagai tetangga dengan wilayah yang begitu besar, kuat secara ekonomi dan militer.
Menurut Geoffrey Robinson, ketidakstabilan itu ikut melanda institusi militer Timor Timur. Sejak tahun 2006, pihak Militer dan kepolisian Timor Timur telah bersitegang. Konflik antar kesatuan itu memuncak dengan menelan korban jiwa setidaknya 100 orang.
Rekonsiliasi dengan Republik Indonesia menurut Geoffrey Robinson memang hal penting. Kasus-kasus kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM masa lalu harus bisa diselesaikan untuk menegakkan rasa keadilan. Sampai hari ini oknum-oknum militer Indonesia yang terlibat dari masa pendudukan hingga pasca jajak pendapat pada 1999 tidak ada satu pun yang diadili.
Setelah merdeka pada 2002, para pemimpin Timor Timur tidak menunjukkan usaha pegakkan keadilan untuk para korban kejahatan perang. Sikap Horta dan Gusmao yang tidak mendukung Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan perang militer Indonesia banyak mengundang seribu pertanyaan. Dua pemimpin Timor Timur itu terkesan lembek dan memilih kompromi. Mereka justru mendukung upaya persahabatan melalui Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dengan pemerintah Indonesia. Kedua pemimpin itu enggan mengadili para jenderal militer Indonesia yang terlibat dalam kejahatan perang masa lalu bangsa itu. Keduanya malah menjadikan para jenderal berlumur darah itu sebagai sahabatnya.
“Jika saya adalah seorang warga Indonesia, sudah barang tentu saya akan merasa malu dengan semua hal yang telah terjadi di Timor Timur,” ucap Geoffrey Robinson sambil menutup uraiannya dengan mengubah tampilan slide bergambar nuansa perang dan kekerasan karya anak-anak Timor Timur.***
Andri Cahyadi, adalah penggiat Media Rakyat, Bingkai Merah.
Pelarangan Buku, Demokrasi di Tanah Rencong, dan Menagih Keadilan di Bumi Timor Leste
Andri Cahyadi
sumber : http://indoprogress.blogspot.com/2010/04/liputan-khusus.html
18 MARET 2010. SIANG itu langit terlihat mendung. Montreal, kota kedua terbesar di Kanada, baru saja bebas dari kepungan salju. Tetapi, angin musim semi masih terasa dingin mengigit. Sesekali saya memastikan sarung tangan membingkai ketat kedua telapak tangan. Bersama beberapa orang kami berjalan pelan menuju Departemen Ilmu Politik untuk Studi Asia Tenggara (Southeast Asia Studies) Universitas McGill. Gedung ini terletak di Jalan Peel yang sedikit berbukit.
Pada hari itu, Departemen Ilmu Politik untuk Studi Asia Tenggara punya hajatan diskusi "Meja Bundar." Temanya adalah "Pembangunan Demokrasi di Indonesia." Erick Kuhonta, asisten profesor bidang perbandingan ilmu politik di universitas McGill, bertindak selaku moderator. "Acara seperti ini akan diselenggarakan setiap tahun", ujarnya membuka diskusi.
Di depan ruang diskusi terlihat tumpukan buku-buku yang ditulis para pembicara di atas satu meja. Buku-buku itu dijual dengan harga tanpa diskon. Semua buku menulis tentang bangsa Indonesia. Para penulis adalah para ahli tentang Indonesia. Sebagian dari mereka dikenal dengan istilah Indonesianis.
Anarko Demokrasi
Theodore Friend, pembicara paling senior, dikenal sebagai salah satu ahli Indonesia yang telah berkecimpung lama. Pergulatannya dimulai sejak tahun 1966, jaman yang dikenal sebagai titik balik peradaban. Satu keadaan dimana perebutan kekuasaan meminta begitu banyak nyawa dan darah rakyat. Itulah kali pertama ia menginjakkan kaki di bumi Indonesia nyiur melambai. Beberapa hasil penelitiannya sering menjadi bahan masukan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, melalui Foreign Policy Research Institute (FPRI) yang bermarkas di Philadelphia.
Friend beranjak dari tempat duduknya. Dengan berjalan pelan, ia menuju podium dengan menggenggam selembar catatan yang ditulis tangan. Hari itu ia mengenakan jas tanpa dasi.
“Anarko Demokrasi”, ujarnya.
Frasa itu diucapkan untuk memulai penyampaiannya pada diskusi ‘Meja Bundar’. Frasa “Anarko Demokrasi” dipilihnya untuk menjelaskan kondisi yang telah dan sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Satu keadaan dimana kemajuan-kemajuan dan kekacauan berkelindan menjadi satu dalam sebuah harapan. Sebuah momen yang penuh kekacauan, namun terus-menerus dibangun bersama guna mendirikan sebuah masyarakat yang lebih demokratis. Inilah kondisi yang sedang dijalani masyarakat Indonesia.
Baginya, pembangunan Indonesia memang berjalan ke depan. Meskipun 85 persen Pasar Bursa Efek di Jakarta menyatakan “lost” pada tahun 1997, sebuah kondisi pasar yang jarang terjadi bagi bursa finansial di Amerika.
Ada beberapa hal yang dicatat oleh Theodore Friend. Dalam aspek politik, Indonesia kini memiliki sistem pemilihan umum presiden langsung sebagai satu perubahan sistem yang mendasar. Baginya itu sebuah kemajuan yang menggembirakan, karena partisipasi politik rakyat semakin bertambah di dalam politik. Itu sehat bagi pembangunan demokrasi. Menurutnya, Barack Obama dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah dua pemimpin populer yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Amerika dan Indonesia. SBY telah dipilih sebanyak lebih dari 60 persen untuk kedua kalinya. Theodore Friend mengucapkan itu dengan sedikit tersenyum. Ia memang tidak menyinggung jumlah Golongan Putih (pemilih yang tidak memilih) yang mencapai 40 persen lebih.
Di dalam wilayah agama dan toleransi, Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Meski demikian, kebebasan itu tidak berlaku kepada mereka yang Ateis. Seorang warga Indonesia tidak boleh tidak bertuhan karena terlarang di Indonesia. Sebagai contoh, suku asli Toraja terpaksa memilh beragama Hindu sebagai status formalnya. Lantaran kepercayaan mereka tidak termasuk di dalam daftar agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
Aspek lainnya adalah gerakan dan pembangunan civil society yang mengalami kemajuan pesat. Menurut Friend, organisasi seperti Kapal Perempuan telah berhasil memperkuat dan memperjuangan hak-hak perempuan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk emansipasi perempuan.
Pada peristiwa bencana Tsunami di Aceh yang lalu, Wardah Hafidz dinilainya telah berhasil mengukir prestasi dengan memberi kontribusi yang cukup besar bagi para pengungsi Tsunami, melalui program pembangunan rumah-rumah bagi para korban. Prestasi itu sangat mendukung penguatan civil society.
Tidak kalah pentingnya keberadaan KontraS. Theodore Friend menggarisbawahi, KontraS telah berhasil membangun kekuatan masyarakat sipil dalam upaya penegakkan HAM di tanah air. Meskipun KontraS menderita karena tidak ada satu pun tabir kejahatan pembunuhan aktivis HAM Munir berhasil dibongkar dan tidak ada seorang pun dari kalangan intelejen yang diadili atas kematiannya.
Friend menutup pidatonya dengan sebuah akronim, BRIC. Ini adalah kelompok negara-negara yang ekonominya sedang bertumbuh pesat, terdiri dari Brazil, Rusia, India dan Cina. Friend mengganti negara India dengan Indonesia. "BRIC layak disandingkan sebagai sebuah kekuatan baru di dunia", ujarnya menutup presentasinya yang sarat optimisme itu.
Pelarangan Buku dan ‘Rule of Law’
Friend berganti dengan John Roosa. Sejarahwan muda yang mengajar di Univesitas British Columbia (UBC), Kanada ini, sempat menjadi perbincangan ramai di Indonesia. Bukunya "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto", secara semena-mena dilarang oleh Kejaksaan Agung RI tertanggal 22 Desember 2009.
Mengundang John Roosa menjadi salah satu pembicara, merupakan sebentuk usaha menyebarluaskan informasi tentang sensor oleh penguasa kepada khalayak umum. Pelarangan buku adalah sebuah tindakan tercela dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi. Pelarangan buku karya Roosa itu, bukan barang baru. Sebelumnya, kasus pelarangan buku-buku juga dialami sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan penulis-penulis lainnya. Sensor dan pelarangan buku itu telah berlangsung sejak pemerintahan Orde Lama hingga Orde Reformasi. Buku-buku itu dilarang dengan alasan berpotensi mengganggu ‘Ketertiban Umum’ dan menyebarkan ajaran Marxisme. Sebuah tuduhan yang tak pernah bisa dibuktikan dan tak ingin dibuktikan oleh penguasa.
John Roosa membuka presentasinya dengan sebuah gambar grafis-karikatur para Presiden RI. Di sana nampak gambar Soekarno, Soeharto, Gus Dur, hingga Megawati dan SBY. Di setiap gambar itu dilengkapi definisi ‘Ketertiban Umum’ menurut masing-masing presiden di bagian bawahnya. Kemudian ia menjelaskan tentang 143 butir keberatan (List of 143 Objections) yang telah ditemukan di dalam bukunya. Hal itu sebagai upaya clearing house Kejaksaan Agung RI. Roosa menyebut tindakan Kejaksaan Agung sebagai ‘superhero peradaban’. Isi bukunya dianggap berpotensi dapat menimbulkan gangguan ‘Ketertiban Umum’ di masyarakat. Maka, bukunya dilarang beredar di Indonesia.
Alasan larangan itu sebenarnya janggal. Buku itu sendiri sudah beredar beberapa tahun sebelumnya. Penerbit adalah lembaga Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). dimana Roosa menjadi salah satu pendirinya. Selama itu, tidak ada satu gejolak pun di masyarakat. Sambil menujukkan beberapa gambar slide lainnya, Roosa mengatakan ada ketidakjelasan dasar hukum yang dijadikan pelarangan. Seperti berbagai definisi yang berbeda-beda tentang ‘Ketertiban Umum’ dari rejim ke rejim yang telah ia kemukakan sebelumnya.
Setelah itu, seluruh peserta memandangi sebuah poster bergambar selembar halaman dengan dua kolom yang berisi garis-garis berwarna merah seperti tulisan. Judul tulisan itu tertulis, “Atas Nama Pengalaman Kami Tetap Membaca Buku”. Ia menjelaskan kalimat itu dalam bahasa Inggris. Sambil menatap sesekali catatannya, Roosa kemudian melanjutkan perihal pelarangan bukunya itu. Saat ini dia telah mengajukan keberatan pelarangan bukunya kepada Mahkamah Konstitusi RI.
Menurut Roosa, masih adanya upaya pelarangan buku pada era reformasi dan keterbukaan ini mengartikan pemerintah sejatinya tidak pernah memercayai masyarakat untuk bisa menilai sendiri isi buku yang beredar di masyarakat. Pemerintah hari ini adalah mereka yang melihat masyarakat tidak memiliki kedewasaan untuk menerima informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Pada Pasal 30 ayat (3) huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI disebut bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI hanya memuat fungsi pengawasan (monitoring). Kejagung RI di undang-undang itu tidak memiliki wewenang melarang peredaran barang cetakan. Pelarangan buku justru bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yakni pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin kebebasan kepada setiap warga Indonesia dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
Sambil memperlihatkan bukunya dalam edisi cetakan berbahasa Indonesia yang telah terlarang kepada peserta, John Roosa mengatakan bahwa ia bersama penerbit ISSI telah melepas copyright bukunya dalam bentuk soft file. Sejak saat itu 8000 orang diperkirakan telah mengunduh soft file buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Sejak diluncurkan pada Maret 2008, setidaknya 3000 eksemplar lebih telah terjual sehingga akhirnya dilarang oleh Kejagung RI pada Desember 2009.
Di dalam penutupnya, John Roosa menekankan dan menyarankan salah satu kebutuhan pembangunan demokrasi di Indonesia adalah adanya sebuah aturan hukum (rule of law) yang jelas. Kasus pelarangan bukunya itu cacat secara konstitusi jika merujuk UU No.4 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.
Ia menambahkan, berbagai bentuk sensor dan pelarangan buku sudah semestinya dihapuskan. Orang-orang yang menentang pelarangan buku bisa ikut memulainya sekarang dengan mendukung gerakan melawan pelarangan buku. Salah satunya dengan cara melobi parlemen Indonesia untuk melihat lagi aturan-aturan hukum pelarangan itu. Indonesia membutuhkan rule of law yang jelas sebagai prasyarat terciptanya masyarakat yang demokratis.
Aceh, dari Pemberontakan Menuju Demokrasi
Eunsook Jung adalah seorang asisten professor yang bekerja di Departemen Ilmu Politik Universitas Fairfield, Connecticut Amerika Serikat. Perempuan muda dan cerdas ini berasal dari Korea Selatan. Sambil menyusuri trotoar jalan Sherbrook, ia menuturkan kisahnya saat berada pada masa-masa pemilihan umum lokal di bumi rencong Aceh yang baru saja berlalu. Ada banyak kemajuan yang dicapai rakyat Aceh, katanya. Tetapi, masih ada pihak yang memakai cara-cara kekerasan dalam membangun pondasi demokrasi di sana. Ia pun menutup pembicaraan setibanya kami di muka gedung pertemuan.
Dalam diskusi itu, Jung mempresentasikan hasil penelitian dan pantauannya selama mengikuti pemilu lokal Aceh. Pemilu itu adalah pemilu lokal pertama dalam perjalanan hidup rakyat Aceh. Sebuah peristiwa politik yang sangat bersejarah. Sejak 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperjuangkan 70 persen keuntungan sumber daya alam yang didominasi oleh Jakarta. Melalui perang gerilya yang panjang, konflik berdarah itu diakhir melalui meja perundingan. Salah satu hasilnya adalah pemilu lokal tersebut.
Eunsook Jung, di dalam presentasinya lebih banyak mengkritisi soal teknis pelaksanaan pemilu lokal Aceh. Katanya, hal yang perlu digarisbawahi adalahpersoalan tenaga pelaksana lapangan yang terbatas. Pemilu Lokal Aceh minim dalam memberikan pelatihan. Selain itu, upah yang diberikan kepada tenaga pelaksana terlalu kecil. Semua itu menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum di sana.
Dia juga mencatat, sedikitnya ada tiga hal yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan pemilu lokal Aceh ke depan. Yaitu, soal administrasi, semisal daftar pemilu yang bermasalah, biaya kampanye partai-partai, dan proses penyelesaian perselisihan penghitungan suara. Ketiga hal itu harus menjadi perhatian dan perbaikan bagi masa depan pemilu lokal Aceh. Hal teknis lain yang menarik pertatiannya adalah soal ukuran surat suara. Sambil membuka surat suara yang dikantonginya sebagai contoh, ia menuturkan ukuran surat suara terlalu besar. Surat suara sebesar itu memakan banyak waktu untuk melipatnya kembali. Paling tidak dibutuhkan 5-10 menit bagi seorang pemilih untuk membuka, menentukan pilihan, hingga melipatnya kembali. Pemilih memerlukan ekstra ketelitian untuk bisa melipat kertas suara dengan benar, supaya dapat masuk ke dalam kotak suara. Semua itu selayaknya menjadi perhatian dan perlu dipertimbangkan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum.
Simalakama Kompromi Gusmao dan Horta
Dari kedua pembicara pria lainnya, Geoffrey Robinson, satu-satunya orang yang mengenakan jas lengkap dengan dasi dipadu kemeja warna biru. Dia terkesan yang paling necis. Robinson mengajar pada departemen sejarah di University of California Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat. Bukunya baru saja diterbitkan oleh penerbit Princeton berjudul "If You Live Us Here We Will Die" (2009). Buku itu memuat kesaksiannya selama masa jajak pedapat di Timor Timur (1999) dan hasil pengamatannya ketika dimulainya invasi militer Indonesia pada tahun 1975 di bumi Timor.
Tema yang dibawakan Robinson hari itu memang tidak senecis penampilannya. Ia berantakan. Bahkan, terlihat kusut dikerubung asap hitam. Duka kekerasan dari berbagai kasus pelanggaran HAM di bumi Timor Lorosae serasa tidak berujung. Tidak ada tanda-tanda penyelesaian. Rasa keadilan justru terasa dilecehkan oleh sikap para pemimpin negara yang baru saja merdeka itu.
Layar yang berwarna putih kemudian berubah seketika. Layar itu kini terpampang foto hitam putih. Di sana terlihat gedung-gedung dan tembok rumah yang habis terbakar. Suasana bekas peperangan tersirat kuat menarik perhatian semua peserta.
Sekira 1.500 orang meninggal dunia dan 400.000 orang menjadi pengungsi selama masa pendudukan Indonesia. Meskipun Timor Timur telah menjadi negara merdeka sepenuhnya, warisan kekerasan masih begitu kuat tersisa dalam tubuh belia kemerdekaannya. Stabilitas masih berjalan tertatih-tatih lantaran sesekali tertegun dan kebingungan melihat Indonesia. Indonesia sebagai tetangga dengan wilayah yang begitu besar, kuat secara ekonomi dan militer.
Menurut Geoffrey Robinson, ketidakstabilan itu ikut melanda institusi militer Timor Timur. Sejak tahun 2006, pihak Militer dan kepolisian Timor Timur telah bersitegang. Konflik antar kesatuan itu memuncak dengan menelan korban jiwa setidaknya 100 orang.
Rekonsiliasi dengan Republik Indonesia menurut Geoffrey Robinson memang hal penting. Kasus-kasus kejahatan perang dan berbagai pelanggaran HAM masa lalu harus bisa diselesaikan untuk menegakkan rasa keadilan. Sampai hari ini oknum-oknum militer Indonesia yang terlibat dari masa pendudukan hingga pasca jajak pendapat pada 1999 tidak ada satu pun yang diadili.
Setelah merdeka pada 2002, para pemimpin Timor Timur tidak menunjukkan usaha pegakkan keadilan untuk para korban kejahatan perang. Sikap Horta dan Gusmao yang tidak mendukung Mahkamah Internasional untuk mengadili kejahatan perang militer Indonesia banyak mengundang seribu pertanyaan. Dua pemimpin Timor Timur itu terkesan lembek dan memilih kompromi. Mereka justru mendukung upaya persahabatan melalui Komite Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dengan pemerintah Indonesia. Kedua pemimpin itu enggan mengadili para jenderal militer Indonesia yang terlibat dalam kejahatan perang masa lalu bangsa itu. Keduanya malah menjadikan para jenderal berlumur darah itu sebagai sahabatnya.
“Jika saya adalah seorang warga Indonesia, sudah barang tentu saya akan merasa malu dengan semua hal yang telah terjadi di Timor Timur,” ucap Geoffrey Robinson sambil menutup uraiannya dengan mengubah tampilan slide bergambar nuansa perang dan kekerasan karya anak-anak Timor Timur.***
Andri Cahyadi, adalah penggiat Media Rakyat, Bingkai Merah.
Widjojo Nitisastro, Mafia Berkeley, dan Restorasi Ekonomi Indonesia
Antonius Made Tony Supriatma
SEKITAR awal tahun 1970. Entah mengapa periode itu yang mampir dalam ingatan saya. Saya masih lima tahunan ketika itu. Tapi saya ingat pesawat terbang capung meraung-raung di atas sawah di kampung. Tubuhnya menyemprotkan awan putih. Anak-anak bersorak gembira melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Orang-orang tua keluar dan menatap lega. Kakek saya adalah salah satu diantaranya.
Selang beberapa jam, belut-belut keluar dari sarangnya. Ikan-ikan menggelepar. Dengan serok, orang-orang berlomba mendapatkan ikan terbanyak. Sungguh, mereka seperti mendapat Manna, roti putih untuk Bani Israil yang diturunkan Tuhan dari surga.
Beberapa bulan sebelumnya, kampung itu sudah dilanda kelaparan. Panen gagal karena hama wereng yang melakukan serangan. Tidak ada orang yang punya beras. Di kampung sebelah, orang bahkan sudah mulai makan bonggol pisang. Kakek saya cukup beruntung. Anaknya yang terbesar sudah menjadi pegawai negeri berjatah beras. Walaupun begitu, tetap saja terasa kekurangan. Beras yang terbatas dimakan dengan hemat. Dicampur jagung atau ketela. Semakin lama nasi semakin kurang, sebaliknya campuran jagung makin banyak. Sebagaimana umumnya masyarakat di Jawa dan Bali, makan nasi adalah pertanda martabat. Semakin banyak campurannya semakin turun derajat.
Lama saya baru mengerti bahwa musim tanam pertama sesudah masa paceklik adalah sangat kritis. Gagal panen sekali lagi berarti sebuah kemusnahan. Itu sudah terjadi sepanjang sejarah. Orang sudah lupa bahwa hanya empat atau lima dekade yang lampau, “aturan alam” ini masih berlaku. Ada masa subur, ada masa paceklik. Manusia terhimpit ditengah-tengahnya. Berusaha memaksimalkan masa subur dan menghindari masa paceklik. Sudah kodrat.
Namun ada hal baru yang dialami kakek saya
Sepanjang hidupnya, masa paceklik selalu diatasi kakek saya sendirian, atau paling-paling dalam solidaritas dengan rekan satu Banjar atau satu Subak-nya. Kali ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, hadir dewa penolong. Dan ini adalah “Negara”, atau menurut istilah kakek saya, “Pemrentah”. Pemerintahlah yang mengirimkan pesawat capung itu. Dan dengan itu, musnahlah segala wereng. Tidak itu saja, pemerintah juga memberikan bibit padi unggul, pupuk, endrin (pestisida yang paling populer di pedesaan), racun tikus, dan lain sebagainya. Istilahnya, pemerintah memberikan “saprodi” (sarana produksi). Awalnya saprodi dibagikan cuma-cuma, tapi kemudian penduduk harus membeli.
Petani seperti kakek saya tentu senang. Produksi padinya meningkat. Pemerintah memperbaiki irigasi. Panen tidak lagi hanya sekali setahun, tapi dua bahkan tiga kali. Padi tidak lagi diikat, tapi cukup dipukullkan ke papan dan langsung menjadi gabah. Tidak ada lagi satu kampung turun untuk panen. Kini hanya perlu sewa beberapa orang yang dengan arit bisa menyelesaikan panen hanya dalam beberapa jam. Ani-ani atau ketam menjadi usang dan masuk museum. Sawah tidak perlu dicangkul. Kini ada traktor tangan yang bisa disewa. Padi tidak ditumbuk, tapi di-selep dengan mesin. Pokoknya, semuanya menjadi serba dipermudah. Semua ini terjadi karena ada dewa penolong, yakni pemerintah.
Tentu tidak ada lagi kelaparan atau paceklik yang jadi momok sepanjang sejarah. Hanya dalam beberapa tahun, kakek saya sudah mampu membangun rumah tembok, yang dulu adalah lambang status. Tapi karena semakin banyak orang berumah tembok, maka untuk berstatus pun bertambah mahal pula. Puncaknya adalah ketika ia mampu membeli mobil “Colt.” Sehari-hari mobil ini mengangkut gabah, tapi hari-hari tertentu bisa mengantarnya kondangan ke kampung lain atau ke kota untuk berbelanja.
Sering dia bercerita bahwa dulu desa-desa bisa musnah karena ‘gerubug’ (epidemic). Namun kini tidak ada lagi epidemi. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan sehingga hampir setiap penyakit bisa diberantas. Kakek saya sendiri meninggal tahun 1985. Saya ingat betapa ia menderita berbulan-bulan sebelum meninggal karena kegatalan yang luar biasa. Lama setelah itu, baru saya sadar bahwa dia mati karena kanker kulit. Karena tidak ada pengetahuan tentang kanker kulit, maka umumnya orang menuduh ini penyakit kiriman orang yang iri hati. Tetangganya ada yang mati karena perut kembung, yang ternyata adalah kanker usus besar (colon cancer). Ada pula yang mati karena sesak napas berbulan-bulan tanpa tahu bahwa itu adalah kanker paru-paru.
Tidak hanya hilang, ‘gerubug’ atau epidemi pun hilang dari perbendaharaan bahasa Bali. Generasi-generasi masa kini tidak lagi mengenalnya. Namun kematian massal tetap saja ada. Hanya kini, jejaknya datang perlahan-lahan, mencabut nyawa secara acak dan diam-diam. Kesadaran ini datang pada saya di kemudian hari. Lebih lama lagi, baru muncul kesadaran bahwa orang-orang seperti kakek saya, sekalipun merasa diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pangan dan pedesaan, juga tidak lebih adalah korban. Atau mungkin lebih tepatnya seperti yang dikatakan YB Mangunwijaya: mereka adalah Tumbal.
selengkapnya
http://indoprogress.blogspot.com/2010/03/widjojo-nitisastro-mafia-berkeley-dan_6594.html
SEKITAR awal tahun 1970. Entah mengapa periode itu yang mampir dalam ingatan saya. Saya masih lima tahunan ketika itu. Tapi saya ingat pesawat terbang capung meraung-raung di atas sawah di kampung. Tubuhnya menyemprotkan awan putih. Anak-anak bersorak gembira melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Orang-orang tua keluar dan menatap lega. Kakek saya adalah salah satu diantaranya.
Selang beberapa jam, belut-belut keluar dari sarangnya. Ikan-ikan menggelepar. Dengan serok, orang-orang berlomba mendapatkan ikan terbanyak. Sungguh, mereka seperti mendapat Manna, roti putih untuk Bani Israil yang diturunkan Tuhan dari surga.
Beberapa bulan sebelumnya, kampung itu sudah dilanda kelaparan. Panen gagal karena hama wereng yang melakukan serangan. Tidak ada orang yang punya beras. Di kampung sebelah, orang bahkan sudah mulai makan bonggol pisang. Kakek saya cukup beruntung. Anaknya yang terbesar sudah menjadi pegawai negeri berjatah beras. Walaupun begitu, tetap saja terasa kekurangan. Beras yang terbatas dimakan dengan hemat. Dicampur jagung atau ketela. Semakin lama nasi semakin kurang, sebaliknya campuran jagung makin banyak. Sebagaimana umumnya masyarakat di Jawa dan Bali, makan nasi adalah pertanda martabat. Semakin banyak campurannya semakin turun derajat.
Lama saya baru mengerti bahwa musim tanam pertama sesudah masa paceklik adalah sangat kritis. Gagal panen sekali lagi berarti sebuah kemusnahan. Itu sudah terjadi sepanjang sejarah. Orang sudah lupa bahwa hanya empat atau lima dekade yang lampau, “aturan alam” ini masih berlaku. Ada masa subur, ada masa paceklik. Manusia terhimpit ditengah-tengahnya. Berusaha memaksimalkan masa subur dan menghindari masa paceklik. Sudah kodrat.
Namun ada hal baru yang dialami kakek saya
Sepanjang hidupnya, masa paceklik selalu diatasi kakek saya sendirian, atau paling-paling dalam solidaritas dengan rekan satu Banjar atau satu Subak-nya. Kali ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, hadir dewa penolong. Dan ini adalah “Negara”, atau menurut istilah kakek saya, “Pemrentah”. Pemerintahlah yang mengirimkan pesawat capung itu. Dan dengan itu, musnahlah segala wereng. Tidak itu saja, pemerintah juga memberikan bibit padi unggul, pupuk, endrin (pestisida yang paling populer di pedesaan), racun tikus, dan lain sebagainya. Istilahnya, pemerintah memberikan “saprodi” (sarana produksi). Awalnya saprodi dibagikan cuma-cuma, tapi kemudian penduduk harus membeli.
Petani seperti kakek saya tentu senang. Produksi padinya meningkat. Pemerintah memperbaiki irigasi. Panen tidak lagi hanya sekali setahun, tapi dua bahkan tiga kali. Padi tidak lagi diikat, tapi cukup dipukullkan ke papan dan langsung menjadi gabah. Tidak ada lagi satu kampung turun untuk panen. Kini hanya perlu sewa beberapa orang yang dengan arit bisa menyelesaikan panen hanya dalam beberapa jam. Ani-ani atau ketam menjadi usang dan masuk museum. Sawah tidak perlu dicangkul. Kini ada traktor tangan yang bisa disewa. Padi tidak ditumbuk, tapi di-selep dengan mesin. Pokoknya, semuanya menjadi serba dipermudah. Semua ini terjadi karena ada dewa penolong, yakni pemerintah.
Tentu tidak ada lagi kelaparan atau paceklik yang jadi momok sepanjang sejarah. Hanya dalam beberapa tahun, kakek saya sudah mampu membangun rumah tembok, yang dulu adalah lambang status. Tapi karena semakin banyak orang berumah tembok, maka untuk berstatus pun bertambah mahal pula. Puncaknya adalah ketika ia mampu membeli mobil “Colt.” Sehari-hari mobil ini mengangkut gabah, tapi hari-hari tertentu bisa mengantarnya kondangan ke kampung lain atau ke kota untuk berbelanja.
Sering dia bercerita bahwa dulu desa-desa bisa musnah karena ‘gerubug’ (epidemic). Namun kini tidak ada lagi epidemi. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan sehingga hampir setiap penyakit bisa diberantas. Kakek saya sendiri meninggal tahun 1985. Saya ingat betapa ia menderita berbulan-bulan sebelum meninggal karena kegatalan yang luar biasa. Lama setelah itu, baru saya sadar bahwa dia mati karena kanker kulit. Karena tidak ada pengetahuan tentang kanker kulit, maka umumnya orang menuduh ini penyakit kiriman orang yang iri hati. Tetangganya ada yang mati karena perut kembung, yang ternyata adalah kanker usus besar (colon cancer). Ada pula yang mati karena sesak napas berbulan-bulan tanpa tahu bahwa itu adalah kanker paru-paru.
Tidak hanya hilang, ‘gerubug’ atau epidemi pun hilang dari perbendaharaan bahasa Bali. Generasi-generasi masa kini tidak lagi mengenalnya. Namun kematian massal tetap saja ada. Hanya kini, jejaknya datang perlahan-lahan, mencabut nyawa secara acak dan diam-diam. Kesadaran ini datang pada saya di kemudian hari. Lebih lama lagi, baru muncul kesadaran bahwa orang-orang seperti kakek saya, sekalipun merasa diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pangan dan pedesaan, juga tidak lebih adalah korban. Atau mungkin lebih tepatnya seperti yang dikatakan YB Mangunwijaya: mereka adalah Tumbal.
selengkapnya
http://indoprogress.blogspot.com/2010/03/widjojo-nitisastro-mafia-berkeley-dan_6594.html
Rabu, 11 Agustus 2010
G20 Summit 2010 di Toronto : Ajang Konsolidasi Kapitalisme!
G20, Protes, dan Patuh
ANALISA EKONOMI POLITIK
Anto Sangaji
Mahasiswa doktoral di York University, Kanada
SALAH satu reaksi terhadap krisis kapitalisme di Asia akhir 1990an, negara-negara kapitalis kemudian menginisiasi pembentukan forum G20 di tahun 1999. Awalnya hanya forum informal yang mempertemukan para direktur bank sentral dan menteri-menteri keuangan dari negara-negara kapitalis kaya yang tergabung dalam G8 (Amerika Serikat [AS], Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang, Rusia), dengan partner mereka dari negeri-negeri yang sedang tumbuh ekonominya.
November 2008, menanggapi krisis kapitalisme yang menghajar AS yang kemudian menyebar ke balahan dunia lain, presiden George W. Bush berinisiatif menjadi tuan rumah untuk pertemuan lengkap G20 pertama. Para kepala negara hadir bergabung dengan para direktur bank sentral dan menteri keuangan mereka, serta petinggi lembaga ‘Britton Wood bersaudara’ IMF dan Bank Dunia bertemu di Washington DC. Lalu, sejak G20 Summit di Pittsburgh tahun 2009, forum informal ini secara resmi berubah wujud menjadi forum kerja sama ekonomi international, kendati sejumlah negara (di luar anggota G20) menganggapnya tidak punya legitimasi internasional. Secara umum, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari forum G20 adalah menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global.
Setelah didahului dengan pertemuan para kepala negara G8, G20 Summit 26-27 Juni di Toronto, Kanada, akhirnya mengeluarkan deklarasi setebal 27 halaman. Ada dua kata kunci tertuang dalam deklarasi ini. Pertama, konsolidasi fiskal (fiscal consolidation), tidak lain berarti pengurangan defisit pemerintah. Maknanya, pemerintah harus memangkas subsidi-subsidi yang bersifat sosial. Akibatnya, rakyat harus membayar lebih mahal untuk aneka macam ongkos vital seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, ongkos transportasi, listrik, dan lain-lain.
Kedua, perang melawan segala bentuk proteksionisme dengan merujuk kepada mantera "perdagangan bebas". Bukan juga baru, karena ini merupakan pengulangan retorika kebijakan yang tidak konsisten dan gagal dilaksanakan dari aneka kesepakatan internasional sebelumnya. G20 summit 2008, misalnya, juga menganjurkan hal sama. Tetapi, negara-negara kapitalis maju tetap berusaha melindungi perusahaan-perusahaan mereka supaya terus unggul dalam kompetisi pasar global yang ganas. Yang paling umum terjadi adalah soal pajak ekspor. Dukungan pemerintah AS, Perancis, German dan lain-lain terhadap industri-industri otomotif asal negerinya tetap berlanjut. Atau, pengalaman terkenal yang memicu ketegangan antara AS dan Kanada adalah kebijakan paket stimulus fiskal Obama yang mensyaratkan ‘Buy American’ kepada setiap perusahaan penerima paket dukungan itu. Kebijakan ini segera memicu gelombang aksi boikot barang-barang Amerika di Kanada dan kemarahan para pimpinan politisi dan pengusaha-pengusaha Kanada.
Intinya, tidak ada hal baru dengan G20. Forum ini tidak lebih dari baju baru untuk konsolidasi kapitalisme agar keluar dari krisis. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme terbaru dari kelas yang memerintah secara global – kelas kapitalis – untuk mengeruk kekayaan dengan mengeksploitasi kelas pekerja dan mengeksploitasi alam secara global ketika diperhadapkan dengan krisis yang terus-menerus berulang. Jadi, Forum G20 merupakan contoh terang mutakhir mengenai kerja sama negara-negara kapitalis secara global dalam merawat kapitalisme, sistem yang hanya bisa dipahami dengan baik dalam skala global juga.
selengkapnya
http://indoprogress.blogspot.com/2010/07/g20-protes-dan-patuh.html
G-20 Memotong Defisit, Demonstran Berlawan!
LIPUTAN KHUSUS
Andri Cahyadi
Pengelola situs www.bingkaimerah-indonesia.blogspot.com, kini tinggal di Kanada.
DUABELAS ruas jalur terlihat sesak. Mereka berlomba saling menghimpit. Pada barisan yang menuju utara sesekali bendera-bendera berkibaran di atas jendela mobil-mobil. Kebanggaan para imigran beterbangan. Kebanggaan nasional yang serupa tampak pada perhelatan piala dunia yang menyihir itu. Jalanan semakin bertambah sesak menuju jantung kota. Pertemuan pemimpin negara-negara G-20 di Toronto, Kanada yang berlangsung dari 25-27 Juni lalu, telah berhasil mengusir sebagian warga, yang kemudian memilih menyingkir meninggalkan Toronto.
Penutupan dan pengalihan jalan-jalan terasa mengubah ruang dan mobilisasi. Sudut kota kini berpagar. Tembok-tembok pengaman kokoh berdiri. Ia memagari lokasi tempat para pemimpin G-20 bertemu. Ribuan polisi bersenjata berat patuh kaku menjaga di sekelilingnya. Pagar-pagar itu berharga miliaran dollar. Mega-proyek yang berbuah untung bagi korporasi jasa konstruksi, jasa keamanan, dan penyedia peralatan militer.
Wajah Toronto berubah pekan ini. Kemewahan dan kesenangan di sana-sini kini lenyap, berganti hamparan zona militer. Aroma fasisme begitu terasa.
DI DEPAN pintu yang berwarna merah mereka berdiri mengantri. Satu persatu orang memenuhi Massey Hall, sebuah gedung kesenian yang terletak di downtown Toronto. Sejak siang ribuan orang telah turun ke jalan. Target aksi massa hari itu, Jumat 25 Juni, adalah mendirikan tenda di tengah-tengah kota.
Namun, apa daya. Koalisi organisasi dan ribuan massa akar rumput, serikat-serikat buruh, kaum komunis dan anarkis, mendapat perlawanan dari puluhan ribu polisi. Target aksi gagal. Tenda-tenda akhirnya berdiri di taman Allen, yang terletak di sisi Selatan jalan Carlton antara jalan Jarvis and Sherbourne.
selengkapnya
http://indoprogress.blogspot.com/2010/08/g-20-memotong-defisit-demonstran.html
ANALISA EKONOMI POLITIK
Anto Sangaji
Mahasiswa doktoral di York University, Kanada
SALAH satu reaksi terhadap krisis kapitalisme di Asia akhir 1990an, negara-negara kapitalis kemudian menginisiasi pembentukan forum G20 di tahun 1999. Awalnya hanya forum informal yang mempertemukan para direktur bank sentral dan menteri-menteri keuangan dari negara-negara kapitalis kaya yang tergabung dalam G8 (Amerika Serikat [AS], Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Kanada, Jepang, Rusia), dengan partner mereka dari negeri-negeri yang sedang tumbuh ekonominya.
November 2008, menanggapi krisis kapitalisme yang menghajar AS yang kemudian menyebar ke balahan dunia lain, presiden George W. Bush berinisiatif menjadi tuan rumah untuk pertemuan lengkap G20 pertama. Para kepala negara hadir bergabung dengan para direktur bank sentral dan menteri keuangan mereka, serta petinggi lembaga ‘Britton Wood bersaudara’ IMF dan Bank Dunia bertemu di Washington DC. Lalu, sejak G20 Summit di Pittsburgh tahun 2009, forum informal ini secara resmi berubah wujud menjadi forum kerja sama ekonomi international, kendati sejumlah negara (di luar anggota G20) menganggapnya tidak punya legitimasi internasional. Secara umum, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari forum G20 adalah menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global.
Setelah didahului dengan pertemuan para kepala negara G8, G20 Summit 26-27 Juni di Toronto, Kanada, akhirnya mengeluarkan deklarasi setebal 27 halaman. Ada dua kata kunci tertuang dalam deklarasi ini. Pertama, konsolidasi fiskal (fiscal consolidation), tidak lain berarti pengurangan defisit pemerintah. Maknanya, pemerintah harus memangkas subsidi-subsidi yang bersifat sosial. Akibatnya, rakyat harus membayar lebih mahal untuk aneka macam ongkos vital seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, ongkos transportasi, listrik, dan lain-lain.
Kedua, perang melawan segala bentuk proteksionisme dengan merujuk kepada mantera "perdagangan bebas". Bukan juga baru, karena ini merupakan pengulangan retorika kebijakan yang tidak konsisten dan gagal dilaksanakan dari aneka kesepakatan internasional sebelumnya. G20 summit 2008, misalnya, juga menganjurkan hal sama. Tetapi, negara-negara kapitalis maju tetap berusaha melindungi perusahaan-perusahaan mereka supaya terus unggul dalam kompetisi pasar global yang ganas. Yang paling umum terjadi adalah soal pajak ekspor. Dukungan pemerintah AS, Perancis, German dan lain-lain terhadap industri-industri otomotif asal negerinya tetap berlanjut. Atau, pengalaman terkenal yang memicu ketegangan antara AS dan Kanada adalah kebijakan paket stimulus fiskal Obama yang mensyaratkan ‘Buy American’ kepada setiap perusahaan penerima paket dukungan itu. Kebijakan ini segera memicu gelombang aksi boikot barang-barang Amerika di Kanada dan kemarahan para pimpinan politisi dan pengusaha-pengusaha Kanada.
Intinya, tidak ada hal baru dengan G20. Forum ini tidak lebih dari baju baru untuk konsolidasi kapitalisme agar keluar dari krisis. Dengan kata lain, ini adalah mekanisme terbaru dari kelas yang memerintah secara global – kelas kapitalis – untuk mengeruk kekayaan dengan mengeksploitasi kelas pekerja dan mengeksploitasi alam secara global ketika diperhadapkan dengan krisis yang terus-menerus berulang. Jadi, Forum G20 merupakan contoh terang mutakhir mengenai kerja sama negara-negara kapitalis secara global dalam merawat kapitalisme, sistem yang hanya bisa dipahami dengan baik dalam skala global juga.
selengkapnya
http://indoprogress.blogspot.com/2010/07/g20-protes-dan-patuh.html
G-20 Memotong Defisit, Demonstran Berlawan!
LIPUTAN KHUSUS
Andri Cahyadi
Pengelola situs www.bingkaimerah-indonesia.blogspot.com, kini tinggal di Kanada.
DUABELAS ruas jalur terlihat sesak. Mereka berlomba saling menghimpit. Pada barisan yang menuju utara sesekali bendera-bendera berkibaran di atas jendela mobil-mobil. Kebanggaan para imigran beterbangan. Kebanggaan nasional yang serupa tampak pada perhelatan piala dunia yang menyihir itu. Jalanan semakin bertambah sesak menuju jantung kota. Pertemuan pemimpin negara-negara G-20 di Toronto, Kanada yang berlangsung dari 25-27 Juni lalu, telah berhasil mengusir sebagian warga, yang kemudian memilih menyingkir meninggalkan Toronto.
Penutupan dan pengalihan jalan-jalan terasa mengubah ruang dan mobilisasi. Sudut kota kini berpagar. Tembok-tembok pengaman kokoh berdiri. Ia memagari lokasi tempat para pemimpin G-20 bertemu. Ribuan polisi bersenjata berat patuh kaku menjaga di sekelilingnya. Pagar-pagar itu berharga miliaran dollar. Mega-proyek yang berbuah untung bagi korporasi jasa konstruksi, jasa keamanan, dan penyedia peralatan militer.
Wajah Toronto berubah pekan ini. Kemewahan dan kesenangan di sana-sini kini lenyap, berganti hamparan zona militer. Aroma fasisme begitu terasa.
DI DEPAN pintu yang berwarna merah mereka berdiri mengantri. Satu persatu orang memenuhi Massey Hall, sebuah gedung kesenian yang terletak di downtown Toronto. Sejak siang ribuan orang telah turun ke jalan. Target aksi massa hari itu, Jumat 25 Juni, adalah mendirikan tenda di tengah-tengah kota.
Namun, apa daya. Koalisi organisasi dan ribuan massa akar rumput, serikat-serikat buruh, kaum komunis dan anarkis, mendapat perlawanan dari puluhan ribu polisi. Target aksi gagal. Tenda-tenda akhirnya berdiri di taman Allen, yang terletak di sisi Selatan jalan Carlton antara jalan Jarvis and Sherbourne.
selengkapnya
http://indoprogress.blogspot.com/2010/08/g-20-memotong-defisit-demonstran.html
Selasa, 10 Agustus 2010
Everyday is Earth Day (Bag4) Merayakan Keanekaragaman.
Merayakan Keanekaragaman Budaya dan Hayati
Sejenak kemudian para dewa itu lelah dan ingin kembali tidur. Dewa-dewa ini, yang bukan dewa-dewa pertama yang melahirkan dunia, Cuma ingin tidur. Maka, agar tidak lupa dan kehilangan warna-warna itu, mereka mencari cara menyimpannya. Dan saat mereka renungkan dalam hati bagaimana melakukannya, seketika itulah mereka lihat seekor kakaktua. Mereka renggut ia dan menaruh semua warna disana. Mereka buat bulu-bulunya lebih panjang agar semua warna bisa masuk. Begitulah mulanya kakatua mendapat warna dan seperti itulah ia jadinya, agar orang-orang lelaki dan perempuan tidak lupa bahwa ada banyak warna dan banyak pikiran di dunia ini, agar dunia gembira saat semua warna dan semua pikiran punya tempatnya sendiri-sendiri. (Hikayat Warna Subcomandante Marcos)
Hikayat Warna Selengkapnya
serial selengkapnya
bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5
Terus Bergerak! Bersatu, Bersarekat, Berlawan!
Sejenak kemudian para dewa itu lelah dan ingin kembali tidur. Dewa-dewa ini, yang bukan dewa-dewa pertama yang melahirkan dunia, Cuma ingin tidur. Maka, agar tidak lupa dan kehilangan warna-warna itu, mereka mencari cara menyimpannya. Dan saat mereka renungkan dalam hati bagaimana melakukannya, seketika itulah mereka lihat seekor kakaktua. Mereka renggut ia dan menaruh semua warna disana. Mereka buat bulu-bulunya lebih panjang agar semua warna bisa masuk. Begitulah mulanya kakatua mendapat warna dan seperti itulah ia jadinya, agar orang-orang lelaki dan perempuan tidak lupa bahwa ada banyak warna dan banyak pikiran di dunia ini, agar dunia gembira saat semua warna dan semua pikiran punya tempatnya sendiri-sendiri. (Hikayat Warna Subcomandante Marcos)
Hikayat Warna Selengkapnya
serial selengkapnya
bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5
Terus Bergerak! Bersatu, Bersarekat, Berlawan!
Everyday is Earth Day (Bag 3) Hutan Adat dan Bocah-bocah Bumi.
Ranting Bengkirang....
secarik kertas, tempayan dan jendela,
nyangkut di delapan ranting bengkirai* gosong
sisa bakaran tempo hari
ada wajah bertemu kertas
ada wajah bertemu tempayan
ada jendela pada wajah hutan yang sepi
ada hutan sepi pada
parut-parutan luka
wajah-wajah
orang-orangan adat
ada hutan menyanyi pedih
diujung suling-sulingan
bocah-bocahan adat
juru kunci hutan-hutanan
tertawa getir
kamu bocah-bocahan
yang meniup perutnya
sendiri-sendiri
KARENA KEJI ORANG-ORANG KUASA
lalu waktu.....
eja detik satu-satu
yang TIBA
dari delapan penjuru mata angin
berpeluh......
berpeluh sangat
sibuk mendamaikan
titik hujan dan air mata
yang berisik berebut ranting bengkirai gosong
sementara dibawah tanah kepal-kepal akaran
semakin mengeras
menunggu prosesi bakaran yang laen
gosong yang laen
gertak ledak amarah bumi
gertak ledak amarah rakyat
serial selengkapnya
bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5
Terus Bergerak! Bersatu, Bersarekat, Berlawan!
secarik kertas, tempayan dan jendela,
nyangkut di delapan ranting bengkirai* gosong
sisa bakaran tempo hari
ada wajah bertemu kertas
ada wajah bertemu tempayan
ada jendela pada wajah hutan yang sepi
ada hutan sepi pada
parut-parutan luka
wajah-wajah
orang-orangan adat
ada hutan menyanyi pedih
diujung suling-sulingan
bocah-bocahan adat
juru kunci hutan-hutanan
tertawa getir
kamu bocah-bocahan
yang meniup perutnya
sendiri-sendiri
KARENA KEJI ORANG-ORANG KUASA
lalu waktu.....
eja detik satu-satu
yang TIBA
dari delapan penjuru mata angin
berpeluh......
berpeluh sangat
sibuk mendamaikan
titik hujan dan air mata
yang berisik berebut ranting bengkirai gosong
sementara dibawah tanah kepal-kepal akaran
semakin mengeras
menunggu prosesi bakaran yang laen
gosong yang laen
gertak ledak amarah bumi
gertak ledak amarah rakyat
serial selengkapnya
bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5
Terus Bergerak! Bersatu, Bersarekat, Berlawan!
Everyday is Earth Day (bag 2) Bumi Raya, Laut Raya
samar-samar
kerang laut masih gaungkan nyanyi lamat=lamat
nenek moyangku orang pelaut……
ya,
kelak anak-anak kami
yang kini masih bahagia bermain di pekarangan laut kami...
memang harus diakui
tidak leluasa lagi
ada ceceran limbah minyak bumi, sampah dan limbah industri
juga dari dapur dan kakus penduduk kota
bisa berpenghidupan, di ladang ikan ini
bangga mengarungi seribu lautan
untuk mengangkut dan memperdagangkan hasil bumi
mengibarkan harga diri kami
menjadi manusia sejati
atau
naga
api
laut, O! ikan, O! asin itu asin, api itu amarah
serial selengkapnya
bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5
Terus Bergerak! Bersatu, Bersarekat, Berlawan!
kerang laut masih gaungkan nyanyi lamat=lamat
nenek moyangku orang pelaut……
ya,
kelak anak-anak kami
yang kini masih bahagia bermain di pekarangan laut kami...
memang harus diakui
tidak leluasa lagi
ada ceceran limbah minyak bumi, sampah dan limbah industri
juga dari dapur dan kakus penduduk kota
bisa berpenghidupan, di ladang ikan ini
bangga mengarungi seribu lautan
untuk mengangkut dan memperdagangkan hasil bumi
mengibarkan harga diri kami
menjadi manusia sejati
atau
naga
api
laut, O! ikan, O! asin itu asin, api itu amarah
serial selengkapnya
bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5
Terus Bergerak! Bersatu, Bersarekat, Berlawan!
Langgan:
Entri (Atom)
Post
