Merunut perjalanan satu dekade reformasi sebenarnya rejim yang berkuasa telah menjalankan estafet reorganisasi politik dan ekonomi untuk mengubah Indonesia menuju Negara Pasar Bebas (neo-liberal) dan rejim SBY yang menuntaskannya.
Dengan demikian rejim SBY di satu sisi meliberalkan sepenuhnya ekonomi Indonesia menjadi negara pasar bebas dan di sisi lain secara sistimatis mulai melakukan pengekangan, membatasi hingga menutup kebebasan politik dan partisipasi rakyat atau ‘politics of order’ (politik keteraturan) seperti pada jaman Soeharto. Kita melihat trend kriminalisasi demokrasi dan pengetatan kembali terhadap kebebasan sipol, partisipasi dan oposisi rakyat yang dijalankan melalui praktek hukum (pemidanaan), pembatasan hak berserikat bagi para buruh atau pekerja dan terakhir dalam berbagai upaya untuk mengamandemen UU di bidang politik. Represi hingga penghilangkan nyawa juga semakin massif dilakukan aparatus kekerasan polisi dan militer seiring meningkatnya eksalasi dan radikalisasi rakyat akibat penindasan yang semakin vulgar.
Politics of order dijalankan dengan serangkaian langkah-langkah sistematis untuk tujuan membatasi kebebasan sipil dan politik termasuk dengan membuat sistem representasi menjadi tertutup dari partisipasi popular. Dan partisipasi popular dianggap sebagai gangguan terhadap penguasa atau kegaduhan politik yang mengganggu stabilitas.
selengkapnya
Rezim Neoliberal SBY Gagal Mensejahterakan Rakyat, Saatnya Bangun Gerakan Persatuan Politik Rakyat
CATATAN AKHIR TAHUN - FRONT OPOSISI RAKYAT INDONESIA 2010(catatan akhir tahun ini juga mencangkup catatan khusus untuk sector agrarian, lingkungan hidup, kelautan, perburuhan, perempuan, mahasiswa dan hak asasi manusia)
....kami berkesimpulan bahwa perjanjian internasional dan negosiasinya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2010 memiskinkan rakyat dan rakyat tidak diberdayakan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam perundingan internasional. Rakyat dalam posisi yang lemah, pemerintah tidak melakukan koordinasi secara baik untuk mengerjakan ‘pekerjaan rumah’nya, serta kepentingan modal asing dalam rejim internasional yang terus mengintai Indonesia, membuat Indonesia hanya terlihat baik secara pencitraan, namun rapuh dan lemah di dalam.
selengkapnya
2010, Tahun Kelanjutan Perdagangan Bebas dan Skema Rejim Neoliberal
Catatan Akhir Tahun Institute for Global Justice
Perubahan politik yang berhasil mendorong sistem demokrasi secara relative termapankan di masa reformasi melalui pembentukan dan penataan kelembagaan dan prosedur demokrasiternyata tidak serta merta menciptakan kondisi hak asasi manusia (HAM) menjadi lebih baik. Kecenderungan praktek politik pada masa ini yang justru berkembang ke arah model yang berciri oligarkis, di mana politik hanya menjadi arena dan proses terbatas bagi kelompok elit dan partai politik yang menata semua aspek serta meminggirkan aspirasi rakyat, sebagai persoalan besar mengapa agenda perbaikan kondisi hak asasi manusia kini terjerembab di simpang jalan. Idealisasi hak asasi manusia sebagai standar moral bersama untuk menciptakan kehidupan manusia bermartabat terhambat karena di situasi ini politik dikuasai oleh perhelatan kepentingan oligarki.
selengkapnya
Catatan Akhir Tahun 2010 IMPARSIAL : Oligarki Politik Menghambat Penegakan Hukum dan HAM
Sepanjang tahun 2010 proses pemiskinan terjadi secara meluas di berbagai wilayah di Indonesia. Akar Pemiskinan terutama disebabkan oleh Kebijakan perdagangan yang sangat liberal di Indonesia, mengakibatkan berbagai harga pangan pokok seperti beras, minyak, kedelai, tepung, gula, sayuran dan bahan bakar minyak terus meningkat, jauh di atas daya beli masyarakat. Perempuan Indonesia, yang secara tradisional tetap berperan sebagai penyedia dan pengolah pangan keluarga mengalami tekanan dan ketidak berdayaan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Beban kerja perempuan semakin bertambah, seiring dengan tekanan yang mengharuskan perempuan mencari alternaif bahan pangan pokok dan sarana pengolah pangan. Daya tahan dan derajat kesehatan perempuan dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya semakin menurun drastis, akibat tekanan keadaan ini. Kebijakan liberalisasi perdagangan mengakibatkan jumlah penderita sakit dan kematian karena kekurangan pangan dan gizi terus meningkat. Kesengsaraan perempuan semakin bertambah seiring dengan berbagai peristiwa ledakan tabung gas –terutama yang berukuraan 3 kg -yang digunakan oleh kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG (baca: elpiji) dilakukan pemerintah sejak tahun 2007, adalah Proyek utang dari Bank Dunia : Domestic Gas Market Development Project (Loan No 4810-IND) untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ini. Proyek ini mengakibatkan terjadinya pengalihan penggunaan kompor dan minyak tanah menjadi kompor dan gas yang sejatinya merupakan perampasan penguasaan dan kontrol perempuan terhadap alat produksi untuk memasak di dapur. Sebelumnya, perempuan memiliki kemampuan untuk memastikan keamanan kompor minyak tanah sebagai alat produksinya. Namun alih penggunaan alat produksi ke kompor dan tabung gas, yang mudah terbakar, tidak disertai dengan pemampuan perempuan untuk mengontrol dan memastikan keamanan tabung gas tersebut.
selengkapnya
Menjaga Harapan Mewujudkan Keadilan Diantara Deraan Bencana
Refleksi 2010 & Catatan Awal Tahun 2011 Koalisi Perempuan Indonesia
Catatan akhir tahun ini dibuat untuk menilai situasi penegakan Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2010. Penilaian tersebut dilakukan dengan melihat sejauh mana Negara melakukan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfil) terhadap hak asasi manusia di yurisdiksinya. Penghormatan mengandaikan adanya pengakuan aturan-aturan hukum atas hak asasi manusia. Sementara perlindungan mengandaikan adanya peran Negara secara aktif dalam melindungi setiap individu warganya dari ancaman kekerasan atau pelanggaran HAM. Sedangkan pemenuhan diartikan sebagai upaya Negara untuk menyediakan fasilitas dan akses bagi warganya untuk mendapatkan hak-haknya. Ukuran dari trias obligasi ini tidak semata-mata menghasilkan gambaran kuantitatif, namun juga kualitatif. Dari ketiga ukuran kewajiban ini KontraS menemukan bahwa pada 2010 Negara gagal memberikan perlindungan HAM terhadap warganya.
selengkapnya
Hampa Perlindungan Hak Asasi Terhadap Warga Negara
Catatan Akhir Tahun 2010 - Kontras
Desember 2010 ditutup dengan capaian minimalis (untuk tidak mengatakan gagal) negosiasi iklim di Cancun, Meksiko. Tak ada raihan fundamental yang bermanfaat bagi masyarakat kepulauan seperti Indonesia. Alurnya masih bussiness as usual.
Dalam buruknya persoalan iklim, kapasitas negara dalam menempatkan keselamatan rakyat justru mengerut. Optimalisasi pendapatan negara diartikan sebagai kenaikan angka ekspor produk pangan, utamanya perikanan dengan mengeksploitasi peluh nelayan dan petambak tradisional tanpa penghargaan kesejahteraan yang layak. Hal ini diperparah dengan rusaknya ekosistem pesisir yang diperburuk oleh rendahnya political will untuk menindak pelaku kejahatan kelautan. Walhasil, kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan masyarakat kepulauan pun berada dalam kondisi kian rentan.
Buktinya, hingga September 2010, KIARA mencatat sedikitnya 68 nelayan dinyatakan hilang dan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem. Lebih luas, data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah jumlah korban meninggal dunia akibat bencana mengalami peningkatan, yakni dari 470 jiwa pada tahun 2008 menjadi 1.807 jiwa pada 2009. Padahal, sekitar 80 persen dari kejadian bencana di Indonesia terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
selengkapnya
Refleksi 2010 dan Proyeksi 2011 Kelautan dan Perikanan: 2010, TAHUN MENGULANG KEGAGALAN (KIARA)
Konflik agraria adalah indikasi krisis dalam politik dan hukum agraria di Indonesia. Politik agraria yang dijalankan sampai saat ini adalah politik agraria yang pro kapitalisme-neoliberal dengan mengabaikan kepentingan kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat adat. Sedangkan hukum agraria yang dianut adalah hukum agraria yang mengabdi pada kepentingan pemodal besar, yang memungkinkan penguasaan tanah dan sumber daya alam dalam skala luas dan dengan terus-menerus menggerus serta menyingkirkan kaum tani, nelayan, buruh dan masyarakat adat dari alat produksinya.
selengkapnya
TIDAK ADA KOMITMEN POLITIK PEMERINTAH UNTUK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
CATATAN AKHIR TAHUN 2010 KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
Banyaknya kebijakan dan program pangan dan pertanian yang dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk membenahi sektor ini termasuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Namun sayangnya berbagai program ini justru didorong demi melayani kepentingan para investor.
Pemerintah tidak lagi mendukung keluarga-keluarga petani yang telah menyediakan kebutuhan pangan bagi jutaan penduduk negeri ini selama puluhan tahun. Saat ini pemerintah justru menyerahkan kepada perusahaan-perusahaan pertanian untuk mengelola sumberdaya agraria dan memproduksi pangan bagi negeri ini. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah kedaulatan pangan bangsa.
selengkapnya
Hentikan Kebijakan Liberalisasi dan Korporatisasi Pertanian
CATATAN AHIR TAHUAN SERIKAT PETANI INDONESIA (2010)
Sepanjang tahun ini kita melihat merosotnya komitmen Pemerintah, aparat penegak hukum untuk menegakkan Hukum dan HAM. Di wilayah Peradilan, praktik peradilan yang tidak adil terus saja terjadi. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, praktik penyiksaan, kriminalisasi kasus perdata, undue delay, dan mafia peradilan terus bermunculandan di beberapa wilayah menunjukan kenaikan angka yang signifikan. Di bidang ketengakerjaan, pemerintah sengaja membuat tumpul lembaga pengawas ketengakerjaan (labor inspection). Dampak dari pelemahan ini adalah jumlah kasus pelanggaran hak normatif terus meningkat. Di bidang perkotaan dan masyarakat urban, praktik penggusuran paksa (forced eviction) pasca tragedi Koja secara umum pengusuran nyaris berhenti, namun kampung-kampung yang terancam digusur terus bertambah dari sebelumnya dan menyisakan ‘bom waktu’. Selain mengatasnamakan pembangunan infrastruktur, perluasan ruang terbuka hijau,dan penertiban tata ruang, kali ini pengusiran paksa juga dilakukan dengan dalih penertiban aset-aset negara, beberapa kementrian negara dan sejumlah BUMN/BUMD tidak ragu untuk mengkriminalisasi warga penghuni kendati proses sengketa masih berjalan di pengadilan. Di bidang kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga negara miskin dan pelayanan hak atas kesehatan mengalami defisit akuntabilitas, transparansi dan kontrol. Diskriminasi, malpraktik dan buruknya kualitas terus menghantui kita semua. Sementara itu, di bidang hak kebebasan beragama, kami mendapati semakin menajamnya eskalasi kekerasan dan penindasan terhadap kelompok-kelompok keagamaan minoritas, jemaat ahmadiyah dan lainnya. Pemerintah- mulai dari Presiden, Kementrian, aparat penegak hukum dan pejabat daerah terlibat dalam sejumlah batasan tertentu (level of involvement), baik itu yang bersifat kesengajaan dengan ikut melakukan pelanggaran, merestui dan melegitimasi kekerasan dan sejumlah penyerangan, maupun yang bersifat pembiaran ketika kehadiran pejabat daerah dan sejumlah aparat penegak hukum tidak mampu mencegah terus terjadinya pelanggaran HAM dangagal melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kebebasan warga negara untuk beribadat dan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya .
selengkapnya
KOMPROMI DENGAN KETIDAKADILAN: Potret Penegakkan hukum dan HAM tahun 2010
CATATAN AKHIR TAHUN LBH JAKARTA TAHUN 2010
Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat kondisi kebebasan pers selama 2010 mengalami penurunan jika dibanding tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain: meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis, lemahnya perlindungan bagi jurnalis serta adanya regulasi dan rancangan regulasi yang membatasi kebebasan pers.
selengkapnya
CATATAN KEBEBASAN PERS 2010 – ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
Porsi Belanja Daerah Terbatas, Abaikan Kesejahteraan Rakyat.
Krisis Diskresi, Kreatifitas Kebijakan Daerah Dikebiri.
Pembajakan Anggaran, Khianati Kepentingan Rakyat.
selengkapnya
Catatan Akhir Tahun 2010 FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) : Tahun Pembajakan Anggaran Daerah
Post
0 komentar:
Poskan Komentar